Megawati ingatkan Nahdliyin dan nasionalis jaga NKRI

Radar Piblik
Pasuruan - Minggu, 01 Mei 2016
Presiden RI periode 2001-2004 Megawati Soekarnoputri mengingatkan warga Nahdliyin dan kaum nasionalis agar selalu bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

"Saya jadi teringat pesan Gus Dur yang meminta jangan sampai pecah, sebab kalau pecah, maka negara ini akan rusak," ujarnya saat menghadiri Apel Besar Hari Lahir ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) di Taman Candrawilwatikta Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (30/4) malam.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan itu mengakui amanat Gus Dur tersebut harus selalu dilaksanakan dan dilestarikan.

Apalagi, menurut Mega, ancaman terhadap NKRI dan Pancasila semakin meningkat, baik menyangkut idealisme atau paham berbangsa dan bernegara maupun radikalisme, terorisme hingga narkoba.

"Mari bersatu dengan perekat Pancasila untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini," kata putri tertua Presiden RI periode 1945-1966 Soekarno tersebut.

Megawati pun bercerita, sejak kecil kerap bertanya kepada bapaknya usai melihat seseorang menggunakan sarung dan bersurban bertamu kemudian berdiskusi cukup lama.

"Kata Bapak, mereka itu kiai yang tugasnya menjaga rumah bangsa secara agama," katanya.

Kemudian, ia mengakui merasa terhormat diundang pada Hari Lahir ke-93 NU dan berterima kasih karena tanggal 1 Juni diusulkan NU sebagai Hari Lahir Pancasila.

"Semoga pemerintah bisa segera menetapkan. NU kan sudah saya perjuangkan punya Hari Santri 22 Oktober, sekarang gantian NU perjuangkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila," demikian Megawati, disambut tepuk tangan hadirin.

Hari Lahir ke-93 NU bertemakan "Meneguhkan Pancasila, Mengibarkan Merah Putih" tersebut dihadiri sekitar 10 ribu orang dari berbagai kalangan, seperti kader NU dan badan otonom, kader PDIP, serta masyarakat umum.

Hadir memimpin Harlah adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Wakil Rois Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta sejumlah anggota DPR RI asal FPDIP.

Saifullah Yusuf yang juga komandan apel besar mengatakan, sasaran besar kali ini adalah adalah usulan mengukuhkan dan menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, sesuai yang dicetuskan Soekarno.

"NU sudah melakukan kajian akademik menentukan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan akan diusulkan kepada pemerintah," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Menurut dia, saat ini hanya ada Hari Kesaktian Pancasila, sedangkan hari lahirnya belum ada sehingga kajian dan naskah akademik yang sudah dilakukan NU dinilainya sangat tepat.

Dalam naskah akademik, kata dia, di antaranya NU berpendapat bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal, dan Soekarno adalah penggali Pancasila.

"Agar momentum kesejarahan itu tidak hilang, maka 1 Juni harus menjadi Hari Kelahiran Pancasila," katanya. (Nyoto)

Menkominfo tak ingin industri digital terkekang

Radar Publik
Jumat, 29 April 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pihaknya tidak ingin industri digital yang kini tumbuh pesat terkekang oleh berbagai aturan.

Untuk itu, menurut dia dalam seminar "Managing Disruption Amidst Change" yang digelar di Operation Room Gedung DPR, Kamis malam, pihaknya menerapkan kebijakan yang tidak terlalu mengatur.

"Kita mendorong industri sendiri yang mengatur, 'self regulated', karena mereka lebih paham. Kominfo membuat koridornya," katanya.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Manajer Uber di Indonesia Alan Jiang, CEO bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Direktur Bluebird Robert R Rerimasie dan Pakar Ekonomi Digital UI Fithra Faisal Hastiadi.

Rudiantara mengatakan sejauh ini banyak hal-hal terkait dengan perizinan dibenahi dan dipangkas.

Selain itu bagi para "start up" tidak perlu mengajukan izin ke kementeriannya, cukup dengan mendaftarkan saja.

Menteri juga menyampaikan dirinya menolak pihaknya melakukan sertifikasi terhadap industri, namun mendorong agar industri melalui asosiasinya yang melaksanakan akreditasi.

"Untuk apa sertifikasi, kita tidak lebih paham dari mereka. Kalau industri yang mengakreditasikan lebih paham," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mendorong ekonomi digital semakin cepat tumbuh.

Di antaranya dengan pembangunan infrastruktur jaringan broadband Palapa ring. Dengan Palapa ring pemerintah menargetkan pada 1 Januari 2019, seluruh kota dan kabupaten di Indonesia dapat terhubung dengan serat optik.

Selain itu pemerintah juga telah membuat cetak biru pengembangan e-comerce yang diharapkan pada 2020 dapat mencapai 130 miliar dolar AS atau 10 kali lipat dibandingkan 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan agar pemerintah tidak terlalu mengekang industri digital yang kini tumbuh. Industri tersebut menurut Fahri merupakan masa depan Indonesia. (Nyoto)

Jokowi : Rakyat jangan dioper sana-sini

Radar Publik
Kamis, 28 April 2016
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada aparat birokrasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Ini diungkapkan Presiden Jokowi mengingat sampai saat ini masih memiliki banyak kekurangan.

Pernyataan Presiden Jokowi disampaikan saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).

Menurut Jokowi pelayanan publik mulai dari imigrasi, sampai hal-hal kecil berkaitan dengan KTP dan akta kelahiran masih banyak masalah dan kekurangan. "Reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda lagi. Dalam era persaingan global seperti sekarang, reformasi pelayanan publik dari hulu ke hilir harus terus diperbaiki," ujarnya.

Untuk itu, dirinya akan melakukan pemantauan langsung ke tempat-tempat pelayanan publik tersebut pada bulan depan. Ini supaya pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya.

"Saya tidak ingin mendengar keluhan rakyat tentang pelayanan publik, dioper sana-sini, tidak jelas waktu, biaya. Semuanya harus diperbaiki," tegasnya. (Nyoto)

Terkait penangkapan pekerja Tiongkok, KCIC berikan klarifikasi

Radar Publik - Nasional
Kamis, 28 April 2016
Terkait dengan adanya penangkapan pekerja asal Tiongkok di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma pada Selasa (26/4) sekitar pukul 09.45 WIB, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan bahwa KCIC tidak memerintahkan adanya kegiatan pengeboran di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma untuk pembangunan kereta cepat.

Corporate Communications KCIC, Febrianto Arif Wibowo dalam rilis yang diterima elshinta, Rabu (27/4) menyampaikan klarifikasi terkait dengan adanya pemberitaan tentang penangkapan pekerja asal Tiongkok yang ramai di media massa tersebut. Klarifikasi ini, kata dia, guna menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam pemberitaan yang terjadi.

Dalam rilisnya KCIC menyampaikan empat poin klarifikasi, yakni pertama, dalam rangka proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, saat ini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak memerintahkan kegiatan apapun di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Kedua, KCIC dan/atau PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (WIKA) tidak menandatangani kontrak dengan PT Geo Central Mining (GCM) di wilayah Halim yang mempekerjakan karyawan berkewarganegaraan Tiongkok yang melakukan survei dan pengeboran untuk mengambil sampel tanah dalam rangka pembangunan kereta cepat di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Ketiga, untuk pekerjaan soil investigation di wilayah Halim, PT KCIC melakukan komitmen kontrak dengan PT HEBEI, dan tidak memerintahkan PT HEBEI untuk melakukan kegiatan apapun di wilayah Halim.

Poin keempat, KCIC telah bekerjasama dengan The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI) yang akan mengontrol seluruh kegiatan yang terkait dengan penyiapan Design Engineering Kereta Cepat Jakarta Bandung. (Nyoto)

Agar Bisa Dihukum Seumur Hidup, AKP Ichwan Harus Dijerat UU Korupsi

Radar Publik
Suap Miliaran AKP Ichwan
Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan Kasat Reskrim Narkoba Polres KP3 Belawan, AKP Ichwan Lubis sebagai tersangka pencucian uang karena telah menerima uang Rp 2,3 miliar dari bandar narkoba. Pengenaan pidana pencucian uang dirasa belum cukup, AKP Ichwan seharusnya juga bisa dikenai pasal tindak pidana korupsi agar bisa dihukum seumur hidup.

"Konstruksi pasal 5 ini kan menerima, sebetulnya ada peristiwa penyuapan juga kan? Penegak hukum yang menerima suap itu kan bisa dikatergorikan korupsi," ujar pakar TPPU Yenti Ganarsih saat berbincang, Senin (25/4/2016).

Yenti menjelaskan, BNN memang tak mempunyai kewenangan untuk menjerat AKP Ichwan dengan UU Tipikor. Oleh karena itu, Yenti menyarankan agar BNN melimpahkan kasus suapnya ke penegak hukum lain, baik itu polisi, kejaksaan maupun KPK.

"Sebaiknya kan ada UU Tipikornya karena ada penyuapan. Berkas terpisah tidak masalah. BNN tetap di TPPUnya dan Tipikornya bisa ke KPK atau jaksa," jelas Yenti.

Dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang dibuka kemungkinan pemberian hukuman seumur hidup bagi pelaku korupsi. Hal tersebut diatur dalam pasal 12 UU tersebut.

Pasal 12 UU 31 Tahun 1999 pun sudah terbukti ampuh dengan berhasil menjerat eks Ketua MK Akil Mochtar dengan hukuman penjara seumur hidup. Sebagai penegak hukum, Akil terbukti telah menyalahgunakan wewenangnya dan menerima suap terkait jabatannya.

Nah, pasal serupa juga bisa diterapkan ke AKP Ichwan Lubis. Ichwan Lubis adalah seorang penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba bukan malah bersekokongkol dengan bandar narkoba, bahkan menikmati uang suap dari bandar narkoba. Oleh karena itu, selain dimiskinkan, sangat layak AKP Ichwan dijerat dengan hukuman maksimal, dalam hal ini hukuman penjara seumur hidup.

BNN sendiri telah menjerat AKP Ichwan dengan Pasal 137 huruf B UU No 35/2009 tentang narkotika dan Pasal 5 ayat 1 UU No 8/2010 tentang TPPU dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (Kresna)

Kapolda Metro Tindak Anggota Miliki Rekening Gendut

Radar Publik
Selasa, 26 April 2016
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) Inspektur Jenderal Polisi Moechgiyarto menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang memiliki rekening "gendut" yang dicurigai dari hasil penyimpangan jabatan.

"Kita memiliki beberapa pengawasan seperti pengawasan fungsional dan struktural secara melekat," kata Irjen Polisi Moechgiyarto di Jakarta, Selasa (26/4).

Kapolda Metro Jaya menyatakan pihaknya mengoptimalkan pemberdayaan pengawasan terhadap para anggota yang selama ini telah berjalan.

Pemberdayaan itu, menurut mantan Kapolda Jawa Barat itu melalui fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidropam) dan Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda).

Para personel Bidpropam dan Itwasda Metro Jaya bertugas mengawasi dan mengantisipasi penyelewenangan kewenangan para anggota kepolisian.

Moechgiyarto mengatakan, pihaknya akan menelusuri dan menyelidiki anggota yang memiliki rekening mencurigakan.

"Pasti (akan ditindak) sesuai prosedur, saya sampaikan saat pengarahan," ujar polisi jenderal bintang dua itu.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) meringkus Kepala Satuan Narkoba Polres KP3 Belawan Sumatera Utara Ajun Komisaris Polisi Ichwan Lubis yang diduga menerima uang miliaran rupiah dari bandar narkotika jaringan internasional. (Nyoto)

Perkembangan WNI Disandera Di Filipina, ini kata Menlu Retno

Radar Publik
Senin, 25 April 2016
Menlu Retno menjawab pertanyaan wartawan.
Terkait dengan penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, yang hingga kini belum berhasil dibebaskan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi secara intensif dengan Menlu Filipina.

“Kita masih terus, walaupun kita jauh, kita di luar, tetapi dari waktu ke waktu saya terus memantau, saya terus berkomunikasi,” kata Menlu Retno saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penyanderaan WNI di Filipina beberapa waktu lalu, seperti dikutip Setkab, Minggu (24/4).

Menlu mengungkapkan bahwa percakapan terakhir dengan Menlu Filipina adalah saat berada di Belanda dan menjelang keberangkatan kembali ke Indonesia.

“Sehingga semua perkembangan, komunikasi, saran kita, dan sebagainya terus kita lakukan. Informasi yang kami peroleh adalah bahwa Warga Negara Indonesia alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi baik,” jelas Retno.

Menlu mengatakan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada 14 WNI dalam kasus tersebut adalah terus berkomunikasi secara intensif.

“Kita melakukan komunikasi secara intensif. Sekali lagi, dari hari H kita terus melakukan komunikasi dengan otoritas Filipina mengenai masalah cara penyelesaian yang terbaik,” tegasnya. (Red)

Berharap Dana Desa Angkat Kesejahteraan Rakyat

Radar Publik
Minggu, 24 April 2016
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan bahwa dana desa merupakan sarana untuk memperlambat laju ketimpangan dan alat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.

"Misi nasional dari dana desa adalah menyejahterakan rakyat untuk meminimalkan disparitas karena kantong-kantong kemiskinan letaknya ada di perdesaan," kata Ridho Ficardo pekan lalu.

Namun demikian, lanjut dia, dana desa juga bisa menimbulkan bahaya-bahaya lainnya bila pengawasan dan pendampingannya tidak optimal dilakukan.

"Kolam ikan bila diberi makanan dengan cukup maka ikan-ikan akan tumbuh cepat, namun bila diberikan terlalu banyak makanan, maka sisa makanan yang tak termakan akan menjadi racun pada kolam tersebut. Maka bisa dilihat apakah dana satu miliar tersebut sudah pas atau belum, jika tidak maka akan banyak penyelewengan di tingkatan desa," kata Ridho mengumpamakan.

Ia menyebutkan, di Provinsi Lampung, dari sektor pertumbuhan Lampung tumbuh positif tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan sekedar tumbuh tapi pemerataan sehingga setiap masyarakat bisa merasakannya. Maka ada banyak upaya yang Pemprov Lampung lakukan salah satunya, program "Gerbang Desa Saburai".

"Gerbang Desa Saburai adalah program untuk mengangkat 100 desa termiskin di Lampung. Bukan sekedar memberi bantuan, tapi kami memberikan pendampingan yang ketat diselaraskan dengan program-program yang ada pada dinas-dinas sesuai kebutuhan masing-masing desa. Dan menjadi program terbaik ketiga se-Indonesia," jelasnya.

Gubernur Lampung itu menambahkan Lampung di tengah laju pembangunannya telah memasuki masa-masa yang harus diwaspadai. Karena saat ini Lampung telah memasuki tahapan tinggal landas. "Apakah kita akan terbang atau tertinggal di landasan. Dibutuhkan segala upaya dan kegigihan berbagai pihak," ujarnya.

Ia menyebutkan, penyelenggaraan Gerbang Desa Saburai, adalah salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah atau desa di Provinsi Lampung.

Caranya dengan mengembangkan strategi yang menggabungkan antara perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Hal itu sejalan dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat," katanya.

Program Gerbang Desa Saburai antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyatu padukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat pedesaan.

Undang-Undang tentang Desa diharapkan pembangunan desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal.

Setiap desa akan mendapatkan 10 persen setiap tahunnya. Dapat diperkirakan setiap desa mendapatkan Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar dari APBN Rp59, 2 triliun ditambah dana APBD Rp45,4 triliun dengan total Rp104,6 triliun yang akan dibagikan kepada 72 ribu desa seluruh Indonesia.

Bantu Desa Tertinggal Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu 230 desa tertinggal melalui program Gerakan Membangun Desa Saburai terutama pembangunan infrastruktur pada 2017.

"Progam khusus itu sudah berjalan sejak 2015 dan hingga tahun ini sebanyak 100 desa tertinggal telah mendapatkan bantuan senilai Rp300 juta per desa untuk pembangunan di desa," kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Ia menjelaskan untuk bantuan Keuangan bersifat umum diberikan pada 2.435 desa berupa bantuan peningkatan administrasi desa. Masing-masing desa menerima Rp6 juta/desa.

Berdasarkan Indek Kemajuan Desa (IKD) Provinsi Lampung, lanjutnya, pada tahun 2015 yaitu desa maju sebanyak 391 desa, berkembang 1.052 desa, kurang berkembang 819 desa dan tertinggal 378 desa.

Karena itu, lanjutnya, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat, pilot project desa percontohan berbasis informatika teknologi satu desa di setiap kabupaten.

Di sisi lain, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan bahwa dana desa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghindari keruntuhan akibat jurang ketimpangan yang semakin melebar.

"Saat ini yang terjadi yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Maka kita lihat dana desa dari segi tujuan yakni memangkas ketimpangan untuk menjaga keutuhan NKRI," kata dia, pada seminar " katanya.

Ia menyebutkan, tantangan lain dana desa, yakni masalah sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang belum banyak memahami cara penyusunan RPJMDes dari dana desa.

Sehingga, lanjutnya, dikhawatirkan akan banyak penyimpangan dalam penyusunannya yang justru membahayakan.

Terkait dengan itu menurutnya, Pemprov Lampung melakukan pendidikan untuk perangkat desa untuk meminimalkan dan menjaga dari penyimpangan.

Ridho sangat mendukung pemanfaatan teknologi informasi, seperti adanya program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital.

Program itu, lanjutnya, dapat membuka akses dan pngetahuan tata kelola dari dana desa tersebut agar bisa berlangsung sesuai tujuannya.

"Sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu SDM desa untuk mendapatkan informasi berkaitan penggunaan dana desa dan TIK bisa juga sebagai fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasinya," tambah Ridho.

Kini, tinggal pelaku pengelola dana desa apakah akan menjalankan sesuai aturan dan rencana atau sebaliknya. (Red)

Kemenkeu Siapkan Dana Abadi Untuk Beasiswa

Radar Publik
Sabtu, 23 April 2016
Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengalokasikan dana abadi sebesar Rp20,6 triliun untuk kepentingan beasiswa bagi para mahasiswa Indonesia yang memiliki prestasi akademis tinggi.

Dana abadi sebanyak Rp20,6 triliun itu diperuntukkan bagi beasiswa untuk mereka yang akan melanjutkan studi di dalam maupun luar negeri," kata Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo kepada pers di Jakarta, Sabtu (23/4).

Eko menjelaskan, dana abadi tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) LPDP. Saat berdiri tahun 2012, dana abadi LPDP mencapai Rp15,6 triliun dan kini jumlahnya meningkat menjadi Rp20,6 triliun.

LPDP itu sendiri adalah lembaga pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Hingga Januari 2016, LPDP telah memiliki alumni sebanyak 538 orang, 104 orang di antaranya telah menyelesaikan studi pada 2014 dan sebanyak 434 orang pada 2015. Alumni tersebut tersebar dari berbagai universitas di dalam dan di luar negeri.

"Syarat pada tahun 2016 untuk beasiswa ke luar negeri menjadi lebih ketat. Kemampuan mereka harus di atas rata-rata. Kita juga hanya mendukung mereka yang benar-benar punya karakter, bahasa yang baik, dan memiliki rencana masa depan untuk kepentingan bangsa," kata Eko.

Ia menjelaskan, penambahan syarat itu mencakup pembuatan essai dalam bahasa Inggris. Selain itu, standar nilai penerimaan (passing grade) pun dinaikkan, khususnya saat penilaian seleksi wawancara.

Kebijakan tersebut adalah seiring dengan kebijakan Kemenristek-Dikti yang ingin mengangkat universitas di Indonesia untuk menjadi world university. Salah satu caranya adalah memperbanyak lulusan mahasiswa S-2 dan S-3 di Indonesia, terlebih banyak universitas di dalam negeri mengeluh karena mahasiswa terbaiknya 'loncat' ke luar negeri.

"Kami targetkan untuk beasiswa tahun ini, dari 5.000 peserta, mahasiswa yang belajar di Indonesia sebanyak 55-60 persen. Sisanya baru belajar di luar negeri. Kami terus melakukan serangkaian `rekrutmen untuk menyaring mahasiswa yang ingin meneruskan belajarnya, baik di dalam maupun luar negeri," ujarnnya.

Eko memprediksi tahun 2016 jumlah pendaftar beasiswa LPDP akan mencapai 60.000 orang, sementara tahun 2014 sebanyak 33.000 pendaftar dan tahun 2015 sebanyak 54.000 pendaftar.

"Dengan kenaikan jumlah pendaftar setiap tahunnya, LPDP tentu ingin memilih kandidat terbaik. Untuk itulah LPDP menerapkan seleksi yang diperketat mulai tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, para penerima beasiswa (awardee) LPDP pada Persiapan Keberangkatan (PK)-64 dalam beberapa hari terakhir ini melakukan diskusi di Wisma Hijau Depok Jawa Barat dengan mengundang pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk yang terkait dengan kewirausaahaan. (Nyoto)

Waduh, Sudah Tabrak Rumah Warga, Polisi Malah Marahi Wartawan

Radar Publik
Selasa, 19 April 2016
Oknum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Bripka Mukri Yadi merasa tidak senang atas kedatangan wartawan ketika dirinya mengemudikan mobil Patroli Polisi nomor polisi III 2301-42 menabrak rumah dan mobil milik warga dijalan Pemuda RT 10, Selasa  (19/4), sekitar pukul 12.30 WIB.

Kamu wartawan, jadi kamu ingin buat beritanya. Kalau iya, catat nama saya, katanya dengan nada tinggi, serta menantang salah seorang wartawan Metro Andalas di lokasi kejadian.

Diduga oknum polisi tersebut merasa tidak senang dengan kedatangan wartawan, sehingga terjadi cekcok mulut dan nyaris terjadi perkelahian, beruntung kejadian ini tidak berbuntut panjang karena dilerai warga dan wartawan media cetak lainnya.

Perseteruan, antara wartawan Harian Metro Andalas dengan oknum polisi itu, berlanjut setelah wartawan Harian Metro Andalas yang ditanyai oknum polisi ini tetap menjawab bahwa berita tetap akan dipublish dan dikirimkan ke redaksinya di Padang.

Akibatnya kegundahan polisi tersebut terus memuncak, dan perseteruan antara wartawan dengan oknum polisi semakin memanas dan terus berlanjut.

Wartawan Koran Harian Posmetro Padang, Rahmad melihat kejadian itu sempat terpancing emosinya, karena melihat sikap oknum polisi yang berkata kasar dan seakan mengecilkan profesi wartawan.

Sudahlah bang, jangan bicara seperti itu pada wartawan. Ini kan profesi kami dan anda harus menghormatinya, jangan mengintimidasi kerja kami seperti ini, katanya.

Tidak lama berselang, sejumlah unsur pimpinan dari Polres Padang Panjang mendatangi lokasi kejadian. Kami akan cari jalan terbaik untuk kasus ini, ujar Waka Polres Padang Panjang, Kompol S Priyono.

Mobil patroli bernomor 110 tersebut menghantam rumah warga milik Saiful, diduga karena dibawa secara ugal-ugalan, dan berkecepatan tinggi oleh oknum polisi tersebut.

Kecelakaan tunggal itu, membuat warga panik serta berhamburan dari keluar rumah menyelamatkan diri, akibat kerasnya hantaman mobil patroli polisi itu.

Akibat hantaman mobil patroli, rumah milik Saiful mengalami rusak berat dan hancur bagian depannya. Tidak hanya rumah, satu unit mobil pickup miliknya yang tengah terparkir didepan rumahnya ikut tertabrak.

Pengakuan istri, Saiful bernama Tina mengatakan akibat hantaman mobil polisi ini dirinya beserta tiga anaknya mengalami sok berat. (Nyoto)

80 Pejabat Pemkab Pasuruan Ikuti Tes Urine Dadakan

Radar Publik
Senin, 18 April 2016
Pasuruan - 80 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, yaitu mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Bagian hingga Camat mengikuti tes urine yang dilakukan secara dadakan.

Tes urine yang dilakukan tanpa pemberitahuannya tersebut, dilaksanakan di Gedung Segoropuro, Pendopo Kabupaten Pasuruan. Sejumlah pejabat langsung terkejut ketika mengetahui ada tes urine tersebut.

Tes urine ini atas berkat kerjasama antara pihak Polres Pasuruan Kota dan Kabupaten Pasuruan. Dan pihak RSUD Bangil.

Berdasarkan pantauan beritajatim.com, tes urine ini, diawali oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Wakil Bupati, Riang Kulup Prayuda, Sekda Agus Sutiadji dan dilanjutkan kalangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Tes urine ini memang kami lakukan secara dadakan. Dan tujuannya ialah untuk antisipasi penyebaran narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Semua pejabat harus ikuti tes ini tanpa terkecuali," ujar Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Senin (18/04/2016).

Ia menambahkan, pihaknya akan lakukan hal serupa ke seluruh eselon empat hingga ke PNS secara keseluruhan.  Irsyad juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti narkoba dalam waktu dekat.

“Kami tak ingin wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi sarang peredaran narkoba. Dan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberantas narkoba. Apabila ada yang terbukti positif, akan kita berikan sanksi tegas," pungkasnya. (Brt jatim)

Agus Ditetapkan Sebagai DPO, Mutilasi Ibu Hamil

Radar Publik
Senin, 18 April 2016
Polisi sudah mengetahui identitas pembunuh wanita hamil yang jasadnya dimutilasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya pun memasukkan Kusmayadi alias Agus bin Dulgani ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Agus diduga sebagai pelaku pembunuhan Nur Atikah, 30 tahun, wanita hamil yang dimutilasi di Telagasari, Kabupaten Tangerang.
"Dia masih kami kejar. Kami juga berharap apabila masyarakat mengetahui informasi soal pelaku, harap hubungi call center kami," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heriawan di Jakarta, Minggu 17 April 2016.

Berdasarkan foto yang disebarkan Polda Metro Jaya, Agus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Tinggu badan sekitar 167 Cm

- Rambut hitam cepak

- Warna kulit sawo matang

- Hidung mancung

- Bentuk tubuh sedang tinggi.

Dikutip dari laman Puskominfo Bid Humas Polda Metro Jaya, masyarakat yang mengetahui informasi soal keberadaan pelaku, diimbau untuk menghubungi Piket Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di nomor 021-5234230 atau hotline di nomor 0817-0306-6789 (whatsapp atau SMS). Atau bisa melakui akun facebook: fb.com/halopoldametro, Twitter: @halopoldametro atau email: halopoldametro@gmail.com.

BNN: Modus Operandi Perederana Narkoba Makin Hebat

Radar Publik
Sabtu, 16 April 2016
Modus operandi peredaran narkotika dan obat obat berbahaya (Narkoba) dari waktu ke waktu makin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Bahtair H Tambunan di Kendari, Sabtu (16/4), mengatakan pelaku dalam menjalankan aksinya sudah dilengkapi perlatan komunikasi yang memadai.

"Mencegah dan memberantas narkoba di Tanah Air membutuhkan kerja keras dalam komitmen seluruh elemen bangsa. Pelaku makin lihai dalam menjalankan aksinya dan ditunjang sarana yang baik pula," kata Bahtiar.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, bersama Komisi X DPR RI dan utusan Kementrian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi hadir menyaksikan Musyawarah Nasional Assosiali Relawan Perguruan Tinggi Penyalahgunaan Narkoba (Artipena) di kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pelaku rangkaian kerja peredaran narkoba mulai dari luar negeri masuk Indonesia hingga distribusi ke seluruh pelosok negeri dilaksanakan oleh orang-orang terlatih.

Beberapa fakta terungkap bahwa pelaku yang terlibat dalam bisnis terlarang tersebut adalah mereka-mereka yang sudah dipersiapkan dan memiliki modal pendanaan yang cukup.

Modus konvensional dalam mengedarkan narkoba, yakni menggunakan jasa paket pengiriman baik melalui darat, laut dan udara masih tetap diterapkan.

Tetapi, pindah tangan dari pengedar kepada sub pengedar dan pemakai sudah beragam modus atau cara.

Pejabat Badan Narkotika Provinsi Sultra Abdul Karim Samandi mengatakan peredaran narkoba di Kota Kendari atau wilayah Sultra menerapkan modus "tempel".

Pengedar atau sub pengedar dan pemakai memindahtangankan narkoba dengan cara menempelkan pada batang pohon kayu di pinggir jalan.

Selain itu, kata Karim Samandi pengedar mengisi narkoba dalam bungkusan rokok bekas kemudian diletakkan pada tempat yang disepakati dengan pengguna.

Bungkusan rokok sudah dikemas menggunakan alat perekat sehingga secepat mungkin pengguna mengambil dengan cara menginjak sambil berlalu.(Nyoto)

Adik Tak Kunjung Dinikahi, Pria Ini Nekat Bacok Tetangganya

Radar Publik
Sabtu 09 April 2016
Pasuruan - Asmari (40) kini harus menghabiskan hari-harinya di sel tahanan. Itu, setelah ia berselisih paham dengan tetangganya sendiri di Dusun Gunung Bakor, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

Asmari nekat membacok Sarmeli Sajiwo (37) siang (08/04) kemarin. Ia tak kuasa menahan emosi  lantaran melihat tetangganya itu sering menggoda adik perempuannya.

Sebelum membacok Sarmeli,  kedua pria bertetangga tersebut  sempat adu mulut. Dari adu  mulut itu berlanjut adu jotos hingga kemudian Asmari yang sehari-harinya jadi petani itu pulang mengambil sebilah golok di rumahnya.

Golok itu lantas  ia gunakan untuk membacok  korban.  Beruntung, salah satu warga berhasil memisah keduanya.  Sehingga, perkelahian itu tak  sampai menelan korban jiwa.

Meski begitu, Sarmeli harus dilarikan ke RSUD Bangil karena mengalami luka bacok di pergelangan tangannya. Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi penganiayaan  berujung bacokan itu, dipicu  motif asmara.

“Korban (Sarmeli) punya hubungan dengan  adik pelaku (Asmari). Hubungan   percintaan tersebut sudah ada sejak 2015,” terang Kapolsek Nguling, AKP Jaenuri.

Hubungan itu juga sudah diketahui  warga dan tetangga. Namun, hampir setahun hubungan itu berjalan, Sarmeli tak  kunjung ada kepastian alias tidak segera menikahi adik Asmari. Alhasil, pihak keluarga Asmari  pun sering menanyakan. Tapi,  lagi-lagi Sarmeli tak menanggapinya dengan serius.?

"?Pelaku membacok korban, kemudian kabur. Namun, pelaku berhasil kami amankan,  selang tiga jam usai kejadian,” beber Kapolsek Nguling.

Di hadapan penyidik, Asmari mengaku bahwa dia memang kesal karena melihat tingkah Sarmeli.

“Pelaku kesal karena korban dinilai tak punya tanggung jawab. Karena itulah keduanya berselisih paham hingga bertengkar,” beber Jaenuri.

Kini akibat perbuatannya, Asmari harus tetap diproses hukum. Menurut kapolsek, pelaku bisa  dikenai tindak pidana penganiayaan  yang korbannya mengalami  luka berat.

“Sampai kini (tadi siang),  kami sudah memeriksa sejumlah saksi dan tersangka sendiri. Pelaku kami jadikan tersangka dan sementara kami amankan,” (Nyoto)

DPO Brigpol Edy Bawa kabur Satu Kg Sabu-Sabu

Radar Publik
Sabtu, 9 April 2016 17:46
Makassar - Polres Pinrang menyebar foto Brigpol Edy Chandra yang sudah dijadikan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) karena membawa kabur satu kg sabu-sabu.

"Brigpol Edy Chandra sudah dijadikan DPO dan kabur membawa narkoba satu kilogram. Warga yang melihat keberadaannya diminta melapor ke polisi atau Polsek terdekat," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, anggota Unit Reserse Kriminal (Reskrim) itu melarikan diri setelah rekannya Brigpol Supardi dan empat orang lainnya dibekuk dengan barang bukti 3,4 kilogram sabu.

Brigpol Edy Chandra yang mengetahui dirinya menjadi target pengejaran oleh anggota Polres Pinrang dan Polda Sulsel itu langsung menghilang setelah rumahnya didatangi.

"Siapapun yang melaporkan keberadaan Brigpol Edy Chandra akan mendapatkan reward dari saya. Saya akan memberikan sejumlah uang tunai," katanya.

Kaburnya Edy Chandra itu setelah Kapolres Pinrang AKBP Andri langsung memimpin penggeledahan di rumah mertua Brigpol Supardi dan ditemukan sabu seberat tiga kilogram.

Sehari kemudian, Polres Pinrang melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan empat orang sindikat lainnya yakni Edi Rahman alias Wilo (35) warga Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang menjadi bos besar dari kedua polisi ini.

Kemudian tiga warga sipil lainnya yang menjadi rekan dari Brigpol Supardi yakni Suparman (25) warga Kulo, Sidrap, Ikbal (25) warga Ballang Nipa, Kabupaten Sinjai dan Abdurrahman Ashari alias Ari (36) warga Baranti, Sidrap.

Frans mengatakan kelima rekan dari oknum anggota Polres Sidrap itu punya peran masing-masing dalam sindikat peredaran barang haram ini di Sulsel dan Wilo menjadi bos besarnya dalam menjalankan bisnis itu.

"Ini sindikat besar di Sidrap dan dari sini narkobanya dipasok ke beberapa kabupaten dan kota lainnya di Sulsel. Yang diamankan juga ada dari Kabupaten Sinjai dan memang ini terorganisir dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Kamis (7/4) malam, di lemari Brigpol Sup di SPN Batua ditemukan sabu-sabu sebanyak 400 gram dengan cara dipisah-pisah dalam bentuk bal sebanyak delapan.

Dari penemuan itu, anggota Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel kemudian menggeledah kamar Brigpol Sup dan ruangan lainnya sebelum membawanya ke Polda Sulsel.

Selanjutnya, Kapolres Pinrang AKBP Adre Irniadi memimpin penggeledehan di rumah mertuanya dan ditemukan tiga kilogram sabu lainnya.

"Semuanya total ada sekitar 3,4 kilogram sabu-sabu yang disimpan dengan cara menyebar, ada yang di kamar dan ada di gudang beras. Yang di gudang beras itu terbungkus rapi menggunakan koran dan dimasukkan dalam kardus," katanya. (Antr)

Pasuruan Jalur Pantura Rusak Parah, Banyak Pengendara Terpeleset

Radar Publik
Sabtu, 09 April 2016
Pasuruan - Setelah beberapa waktu lalu usai dikeruk dengan menggunakan alat barat. Membuat kondisi jalur Pantura Pasuruan, tepatnya di jalan raya Raci banyak jalan yang bergerat. Itu terjadi lantaran oleh pihak pekerjanya diterlantarkan begitu saja. kondisi ini membuat tak sedikit pengendara roda dua yang terpleset. Karena kondisi di jalan raya tersebut cukup licin dan membahayakan.

Ironisnya, kondisi jalur pantura yang bergerat itu setelah dikeruk sekitar sepanjang 25 kilometer (km). Bahkan, lebar geratan di sepanjang jalan yang dikeruk itu, besarannya relatif antara 3 hingga 10 centimeter (cm) atau maksimal seukuran ban motor. Sehingga membuat ban motor mudah selip dan membahayakan pengendaranya karena terpeleset.

Beberapa warga yang rumahnya berada di pinggir jalan raya itu mengatakan, dalam sehari bisa dipastikan ada saja pengguna roda dua yang terpeleset ketika melintas di jalan raya tersebut.

“Sudah berkali-kali pengendara motor yang terpeleset. Barusan saja ada yang terpeleset lagi. Beruntung hanya lecet-lecet dan kebetulan di belakangnya tidak ada kendaraan lain,” ujarnya kepada wartawan.

Hal senada juga disampaikan oleh pengendara pengguna jalan saat kami konfirmasi, Ia mengatakan, kondisi jalan tersebut menjadi bertambah parah pada saat turunnya hujan. Sebab kata dia, kondisinya bertambah licin dan banyak jalan yang berlubang.

“Apalagi jika hujan, jalan yang bergerat jadi makin licin. Semestinya setelah dikeruk sebagian, bisa langsung diaspal kembali. Dari pada dikeruk sepanjang puluhan kilometer, tapi tidak segera ditangani,” pungkasnya. (Nyoto)

Bojonegoro Semburan Lumpur Panas Bertambah Tiga Titik

Radar Publik
Sabtu, 09 April 2016
Bojonegoro - Semburan lumpur panas yang terjadi di Dusun Kramat, Desa Jari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro semakin membesar. Semburan lumpur yang keluar itu mulai meluber ke lahan persawahan dan mengalir di sungai.

Salah seorang petani setempat, Darim (60) mengatakan, semburan lumpur yang terjadi sejak kemarin dini hari itu sekarang titik semburan bertambah. Sebelumnya semburan lumpur itu hanya ada satu titik sekarang mulai menambah tiga titik.

Namun, kata dia, semburan lumpur yang terjadi mulai mengecil. Kemarin, lanjut dia, tinggi semburan mencapai dua meter. "Sekarang mengecil tapi titik semburannya semakin bertambah," katanya, Jumat (8/4), seperti dikutip beritajatim.com.

Semburan lumpur itu berada di lahan persawahan miliknya. Akibat panas lumpur yang keluar itu membuat tanaman padi miliknya layu. Beberapa tanaman padi yang layu sudah terlihat bulir padi. "Ya, gagal panen kalau kena lumpur ini," katanya.

Saat ini, semburan lumpur yang berada di kawasan perbukitan itu sedang diteliti oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro.

Kabid Pengkajian dan Laboratorium, Herry Susanto mengungkapkan, pihaknya sudah mengambil contoh lumpur yang keluar untuk diuji kandungannya.

"Kandungan airnya masih diuji di UPT Laboratorium BLH Mojokerto," ujarnya.

Semburan lumpur itu saat ini mengalir dan meluber di sawah sekitar 0,3 hektare padi dan sudah mulai layu menguning. Selebihnya lumpur panas itu masuk ke kali (kali asin) sepanjang 4 km yang bermuara ke anak sungai pacal.

"Air berwarna hitam, hasil test terdeteksi H2S 1 ppm, HCN 5 ppm, NO 1 ppm, O2 : 20,9 %,  NH3 0 ppm. Kandungan H2S tidak membahayakan karena jauh dari pemukiman sedangkan untuk kualitas air masih menunggu hasil uji lab," pungkasnya. (Ulsn)

Pria Asal Tuban Diringkus Saat Mengedarkan Upal

Jum'at, 01-04-2016
Magetan - Radar Publik, Bagi anda yang melakuan transaksi jual beli, sebaiknya berhati-hati. Bisa saja uang yang digunakan pembeli adalah uang palsu. Seorang pria asal Tuban ditangkap petugas kepolisian Magetan, saat mengedarkan uang palsu. Tersangka mengaku, uang tersebut dibeli dari seseorang di Solo.

Petugas Kepolisian Sektor Magetan berhasil menangkap Harianto Ismail (50) asal Desa Tambakboyo Kecamatan Kabupaten Tuban. Tersangka ditangkap karena mengedarkan uang palsu di Magetan.

Bersama tersangka, petugas kepolisian menyita barang bukti, berupa uang palsu pecahan 100 ribu, sebanyak 10 lembar, dan uang asli milik tersangka.

Menurut Kapolres Magetan, AKBP Johanson Ronald Simamora, modus yang dilakukan tersangka, ia membeli uang palsu ke salah seorang bernama Mustopa asal Solo Jawa Tengah, dengan harga setiap Rp 3 juta uang palsu dihargai Rp 1 juta uang asli. Kemudian ia menjualnya kembali di Magetan, dengan harga Rp 2 juta uang palsu dihargai Rp 1 juta.

Sebagian uang digunakan untuk bertransaksi di warung. Selain karena kertasnya yang beda, uang palsu ini diketahui karena nomer serinya sama.

Atas perbuatannya, pelaku jerat pasal 36 undang-undang RI nomer 7 tahun 2011, tentang mata uang, junto pasal 245 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.(red)

Polisi Bekuk Dua Perampok Sadis

Jum'at, 01-04-2016

Ngawi - Radar Publik, Dua perampok sadis ala ninja, yang selama ini meresahkan masyarakat diringkus petugas Satreskrim Polres Ngawi. Satu di antaranya dilumpuhkan kakinya dengan timah panas oleh petugas karena melawan saat hendak disergap. Kedua kawanan perampok itu langsung digelandang ke kantor Polres Ngawi, berikut barang bukti uang sisa hasil kejahatan dan senjata tajam yang kerap digunakan untuk melukai para korbannya. Dua lelaki ini berhasil diringkus petugas Kepolisian Resort  Ngawi di rumah masing-masing. Mereka adalah Supriyanto, warga Desa Pelem, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah dan Edi Budiyanto warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar Ngawi. Tersangka Edi Budianto terpaksa dilumpuhkan kaki kirinya dengan timah panas oleh petugas karena melawan saat hendak ditangkap. Penangkapan kedua tersangka berawal saat mereka menjalankan aksi perampokan di rumah Sutopo, warga Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren Ngawi, dua bulan yang lalu.  Kedua pelaku yang selalu mengenakan cadar ala ninja dari sarung itu, berhasil membawa kabur perhiasan, gelang dan kalung milik salah satu korbannya. Pasangan suami istri itu tidak berani melawan karena ditodong sabit oleh pelaku. Kedua pelaku perampokan yang terjadi di wilayah Ngawi dalam beberapa bulan  terakhir itu,  akhirnya diamankan petugas. Awalnya, petugas berhasil mengamankan Edi Budiyanto, yang juga merupakan pembunuh Kasbi , dukun asal Kecamatan Kedunggalar.  Dari tersangka Edi Budiyanto itulah, petugas kembali meringkus Supriyanto, rekannya berbuat kejahatan. Hasil pengembangan kasus dalam kedua tersangka, terlibat dalam dua aksi perampokan, salah satunya  sempat melukai korban lainnya.   Satreksrim Polres Ngawi masih terus mengembangkan kasus perampokan itu, karena diduga aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka sudah beberapa kali. Kedua tersangka, kini meringkuk di sel tahanan Polres Ngawi. Dalam kasus perampokan tersebut, polisi bakal menjerat kedua tersangka dengan pasal 365 KUHP ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.(red)