Soal Dugaan Korupsi e-KTP, KPK: Semua Bukti Harus Kami Dapat

Laode M Syarif (kanan) (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Radar Publik

Jakarta - KPK mengatakan akan mengupayakan mendapat semua bukti dan keterangan yang dibutuhkan untuk memngungkap korupsi e-KTP. Upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan KPK dalam menangani korupsi e-KTP ini.

"Kami berusaha bahwa ini kami nggak mungkin main-main dengan kasus seperti ini. Semua bukti, semua keterangan yang penting pasti kami berupaya mendapatkannya agar kasus ini bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Laode juga berharap pihak DPR dan Pemerintah mendukung penuntasan kasus e-KTP ini. Menurutnya penuntasan korupsi e-KTP merupakan bentuk dukungan KPK pada pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP.

"Kami berharap bahwa parlemen dan pemerintah juga menyukseskan, juga mendukung upaya ini, karena yang KPK lakukan juga untuk menyukseskan program pemerintah untuk e-KTP," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka untuk korupsi e-KTP sejak tahun 2014, kemudian disusul pada 2016 KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagi Irman sebagai tersangka kasus e-KTP ini. Keduanya saat ini sedang menjalani masa persidangan.

Dalam dakwaan itu juga disebut kedua terdakwa melakukan perbuatan korupsi ini bersama dengan pihak lainnya. Perbuatan mereka disebut merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.(red)

Presiden Mengundang Masyarakat Adat Bahas Hasil Konggres

asyarakat adat tunggu kabar b

Radar Publik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan mengundang perwakilan masyarakat adat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke Istana Negara untuk membahas hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V.

beliau ingin mendegar sendiri hasil kongres nanti langsung dari panitia dan perwakilan masyarakat adat di provinsi," kata Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki usai pembukaan KMAN V di Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara, Jumat (17/3). 

Sebelumnya Presiden dijadwalkan membuka kongres itu. Menurut Teten, Presiden batal hadir karena persoalan teknis, dan untuk itu Presiden akan mengundang masyarakat adat ke Istana. 

Kongres KMAN V dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mewakili Presiden Jokowi.

Saat ditanya siapa saja yang akan hadir berdialog dengan Presiden nanti, Teten mengatakan akan menyerahkannya kepada AMAN. Yang jelas pertemuan tersebut akan diusahakan dapat terlaksana pekan depan. 

Terkait dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) masyarakat adat, menurut dia, Presiden lebih senang jika tugas-tugas yang hendak diberikan kepada satgas dikerjakan langsung oleh kementerian terkait. 

Pembentukan satgas, menurut dia, tidak akan terlalu efektif menyelesaikan persoalan masyarakat adat, dan jika alasannya soal ego sektoral sehingga berpikir membuat satgas, persoalannya tidak akan selesai dengan sebuah badan yang statusnya lebih rendah dari kementerian. 

Sekjen AMAN Abdon Nababan dalam pembukaan KMAN V mengatakan mendengar suara ketakutan dari pihak tertentu bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat justru akan membuat mereka mendirikan negara baru. 

"Kalau begitu ada 1.128 negara jadinya, dan itu jelas tidak mungkin. Pengakuan terhadap keberadaan kami justru berarti negara menerima kami," ujar dia. 

Ia menyebut tahun 2017 menjadi akhir tahun dialog bagi masyarakat adat. 

"Kongres akan memutuskan dan mudah-mudahan tidak kembali ke jalur konfrontasi. Kami mau tetap berdialog tetapi semua penyelesaian terkait masyarakat adat harus dipercepat," katanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan Hutan Adat bukan hutan negara sudah berjalan empat tahun. Ia menyayangkan hingga saat ini baru 13.122,3 hektare (ha) lahan yang ditetapkan sebagai Hutan Adat. 

"Tapi kami masih percaya Presiden Joko Widodo, paling tidak sampai kongres nanti dilaksanakan (18-19 Maret 2017). Semoga kami masih bisa kerja sama dengan konkret dan lebih cepat," katanya. 

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pengakuan resmi negara atas Hutan Adat oleh Presiden di Istana untuk sembilan kelompok masyarakat hukum adat pada akhir 2016, bukanlah bagian akhir perjuangan. 

Pengakuan resmi Hutan Adat oleh negara tersebut merupakan rangkaian kebijakan hutan sosial yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi yang telah ditegaskan implementasinya pada rapat terbatas tanggal 21 September 2016. 

Dalam kebijakan hutan sosial itu tercatat hasilnya hingga akhir Februari 2017 telah dilakukan penetapan areal kerja hutan sosial seluas 1.672 juta ha dan izin/akses/mou seluas 825.000 ha.

Peruntukannya adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan yang semuanya meliputi sekitar 4.872 kelompok yang merangkum sekitar 146.318 Kepala Keluarga (KK). (red)