Radar Publik Online

 Radar Publik Jakarta 7 Juli 2022 Dilansir Dari Berita KPK Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK mendorong penetapan kawasan hutan agar perkembangan pengukuhan kawasan hutan Indonesia dapat diketahui bersama. Salah satu implementasinya adalah dengan percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui penerapan kebijakan satu peta ( one map policy ). Hal ini dikemukakan Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya dalam Webinar Antikorupsi Seri 1 yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) secara daring, Selasa (26/7).   “Pengukuhan hutan ini juga mempunyai tujuan untuk bisa memberikan kepastian hukum dan juga menghitung berapa jumlah kekayaan hutan Indonesia,” terang Herda. Lebih lanjut, Herda menjelaskan salah satu aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas-PK pada tahun 2021-2022 adalah percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui implementasi kebijakan satu peta ( one m...