Radar Publik Online

Radar Publik JAKARTA - Beredarnya surat edaran perintah seks bebas membuat geger lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Jika menilik ke belakang, sebenarnya kelompok yang menyimpang di Jawa Barat sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Koordinator Tim Investigasi Aliran Sesat (Tias), Heddy Gunawan bercerita, sekira 1965 hingga 1970 ada kelompok yang bernama Hakekot tumbuh di Jawa Barat. Kelompok ini berzinah dengan dalil agama. "Mereka ngakunya Islam, ngaji di tempat terang tapi lama-lama lampunya digelapkan kemudian berzinah," kata Heddy kepada Radar Publik, Sabtu (01/6/2013). Dalam ajaran kelompok Hakekot, bila manusia sudah mencapai tingkatan hakikat maka tidak perlu lagi melaksanakan syariat. "Bagi mereka zina bukan dosa lagi karena mereka sudah bersatu dengan tuhan, tidak lagi kenal baik buruk. Itu yang tradisional," terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga kelompok modern yang rasional. Mereka memuja hawa nafsu tapi munafik. Kelompok ini berbed...

Radar Publik JAKARTA - Kegiatan anggota DPR menggelar rapat di luar kantor, seperti di hotel berbintang sangat menguras anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir, setiap anggota dewan yang ikut rapat di luar kantor mendapat uang transport Rp530 ribu, per hari. "Satuan biaya uang harian perjalan dinas dalam negeri untuk setiap pejabat negara Rp530 ribu. Tinggal dihitung saja berapa hari," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi kepada Radar Publik, Jumat (31/5/2013). Dia juga mengatakan, satuan biaya penginapan perjalan dinas dalam negeri untuk setiap pejabat negara Rp8.720.000, per hari. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat menteri (dewan itu setingkat menteri) untuk full day Rp500 ribu. Sedangkan satuan biaya sewa gedung pertemuan (per empat jam) Rp17.500.000. "Itu asumsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya tahun 2013," ungkap...