Radar Publik Online

Radar Publik Jabar  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sebelumnya sempat melempar wacana mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa mendatang. Ia menegaskan maksud dari rencananya tersebut bukan serta merta memecat PNS yang tidak produktif melainkan hanya memangkas jabatan tertentu yang dirasa tidak begitu fleksibel dengan berbagai beban kerja yang ada. "Ini bukan dipecat lho! Tidak mungkin dipecat, tidak mungkin pensiun dipercepat, tidak mungkin diberhentikan. Kita bertahap tunggu pensiun atau kecuali dia minta pensiun dini gitu aja," kata Tjahjo ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senayan, Selasa (23/6/2020). Tjahjo menjelaskan saat ini dari total 4,27 juta PNS yang ada, 1,6 juta di antaranya menjabat posisi administrasi. Menurutnya jumlah itu terlalu banyak dan tidak bisa dialihfungsikan ke jabatan atau fungsi jabatan lainnya sehingga perlu adanya evaluasi jabatan PNS secara menyel...

Radar Publik Jabar Kabar buruk mulai membayangi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), yang terancam mengalami perampingan. Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah ASN. Hal itu akan dilakukan, karena sistem kerja abdi negara mengalami perubahaan saat new normal. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dengan Komisi II DPR RI secara virtual, Selasa (23/6). Menteri Tjahjo mengungkapkan beratnya beban birokrasi akibat keberadaan 1,6 juta PNS yang kemampuannya sebatas menangani urusan administrasi. Kondisi ini makin berat di masa pemberlakuan work from home (WFH). Apalagi, PNS di Indonesia ada 4,3 juta orang dan 70 persennya berada di daerah. "Masalahnya dari 4,3 juta PNS itu, 1,6 juta di antaranya hanya tenaga administrasi sehingga ketika WFH berlaku, mereka jadi beban birokrasi," jelas Menteri Tjahjo Kumolo. (Abdul)