Radar Publik Online

Radar Publik Jum'at, 10 Januari 2014. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjemput paksa Anas Urbaningrum jika pada pemanggilan hari ini kembali mangkir. Bahkan, KPK akan dibantu oleh personel Brimob dalam menjemput mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Menanggapi hal tersebut, Anas bersikap santai. Anas mengatakan, dirinya tidak perlu dijemput paksa oleh Brimob bersenjata. "Menurut saya, Brimob bersenjata itu biar tugas yang lain saja. Masih banyak daerah-daerah konflik dan daerah-daerah berpotensi konflik. Rasanya saya tidak perlu dijemput dengan Brimob besenjata," kata Anas di kediamanya, Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2014). Namun, Anas tak menegaskan apakah dirinya akan hadir atau tidak di Kantor KPK hari ini. "Saya tahu alamat KPK di Rasuna Said," katanya. Lebih lanjut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menegaskan tidak akan lari dari proses hukum yang tengah membelitnya. Dia berjanji akan k...

Radar Publik JATIM - Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jawa Timur disebut mengalami kebocoran hingga Rp 172 miliyar. Pengelolaan uang negara tersebut dinilai kurang transparan, kecenderungannya hanya 20 persen. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim Ahmad Dahlan mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak dana dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Penerimaan dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 51,3 miliyar,” kata Dahlan, Senin (30/9). Tertutupnya informasi pendanaan dan akuntabilitas pengelolaan APBD, menurut Dahlan, membuka peluang terjadinya penyelewengan anggaran. Ditambah, minimnya kontrol dari publik terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana tersebut. Berdasarkan data FITRA, pada 2012, temuan merugikan keuangan negara sebesar Rp  172 miliyar yang bersumber dari lima sektor, diantaranya penyertaan modal pada PT Ban...