Radar Publik Online

Radar Publik Kamis, 18 Agustus 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mendorong terwujudnya reposisi PT Pos Indonesia, agar tidak tergantung pada layanan postal saja, sebagai respons perkembangan teknologi dan informasi. "Bagaimana PT Pos melakukan reposisi, tidak tergantung postal service," kata Rudiantara dalam pidato pembukaan pameran filateli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8). Dia mengatakan, reposisi PT Pos itu bagian agar masuk dalam bisnis "e-commerce" di Indonesia yang berkembang pesat. Menurut dia, kalau tidak seperti itu, maka pasar "e-commerce" Indonesia bisa dikuasi asing. "Pasar e-commerce Indonesia akan berkembang pesat dan diharapkan PT Pos bisa berperan," ujarnya. Rudiantara mengatakan, saat ini bisnis surat PT Pos mengalami penurunan lebih dari lima persen karena ada gelombang baru yaitu era digitalisasi. Menurut dia, gelombang baru itu harus disikapi dengan bijak bukan menentangnya sehingga bisa

Radar Publik Kamis, 18 Agustus 2016 Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian akan mencabut putusan yang sebelumnya diberikan kepada Luhut L Panjaitan sebagai warga kehormatan Korps Brimob, dan membatalkan pangkat Brigadir Jenderal Tituler karena ada kesalahan teknis dalam pembuatan surat oleh Korps Brimob. Kapolri mengatakan, ada kesalahan teknis dalam keputusan tersebut oleh Brimob, dan Brimob akan melakukan pembetulan sebagaimana mestinya. "Kewenangan untuk memberi pangkat Tituler apalagi tingkat Pati, setelah Sek Mil (Sekretaris Militer). Kapolri pun tidak bisa (memberikan)," kata dia kepada wartawan termasuk Reporter Elshinta, Rama Pamungkas, Kamis (18/8). Kapolri menjelaskan, warga kehormatan hanya untuk internal dan pemberian pangkat perwira tinggi juga tidak boleh diberikan oleh Kepala Korps Brimob. Seperti diketahui, Paspampres menangkap Luhut saat berada di tenda tamu kehormatan Istana untuk mengikuti Upacara Bendera HUT ke