Radar Publik |
Minggu, 24-03-2019 |
Ulasan Pojok Pitu |
Probolinggo - Inseden turis asing nekad menerobos batas aman radius 1 kilo meter bromo erupsi di Kabupaten Probolinggo kembali terjadi. Kali ini, 2 turis asing asal Jerman menerobos penjagaan petugas.
Dalam rekaman memperlihatkan turis asal Jerman ini ngotot mau naik, meski petugas menjelaskan bahwa batas aman radius 1 kilo meter. Tidak mau menjelaskan petugas, yang bersangkutan tetap berjalan memasuki zona terlarang, tepanya dibawah anak tangga menuju kawah. Awalnya kedua belah adu mulut, namun karena ngotot tidak mengindahkan larangan petugas akhirnya petugas terus mendesak turis asing ini. Mungkin karena kesal, yang bersangkutan sempat membanting petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga terjatuh. Kalah tenaga, akhirnya petugas mengirim pesan singkat ke anggota polisi. Akhirnya kedua turis laki-laki dan perempuan ini berhasil diamankan tepat di sekitar anak tangga. Selanjutnya melalui rekaman video petugas, keduanya meminta maaf telah melanggar zona berbahaya. Menurut Subur Hari Handoyo saat dikonfimasi melalui ponselnya, yang bersangkutan sudah minta maaf atas insiden saling dorong tersebut. pihak TNBTS tidak memberi sangsi pada keduanya. Sementara pada libur weekend ini, gunung bromo yang tengah erupsi justru ramai di kunjungi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di luatan pasir atau kaldera jarak aman 2 kilo meter dari kawah bromo, justru menjadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto ria. Kepala Seksi 1 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sarmin mengatakan, pasca terjadinya dua inseden turis asing meneronos zona bahaya, pihaknya akan meningkatkan patroli ke area tangga Bromo. Secara visual bromo terus menyeburkan asap pekat kelabu pekat mengarah ke timur laut ke tenggara. Gempa tremor menerus menunjukkan amplitudo 0,5 sampai 12 milimeter, dominan 2 mili meter. Status waspada level 2 jarak aman 1 kilo meter. (Kresna) |
Sabtu, 23 Maret 2019
Turis Asal Jerman Nekat Terobos Petugas Jaga Gunung Bromo dan Banting Petugas
Pengamat ingatkan Intelijen Negara junjung tinggi netralitas
Radar publik
- PILPRES
- 23 Maret 2019
Jakarta - Pengamat dan praktisi Intelijen, Kolonel (Purn) Fauka Noor Farid mengingatkan agar aparat intelijen negara menjunjung tinggi netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu 2019, seperti halnya TNI dan Polri.
"Semua aparatur negara, termasuk intelijen, jangan sampai terseret dan terjebak dalam berpolitik praktis di ajang Pilpres 2019. Hal ini tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) intelijen," kata Fauka, di Jakarta, Sabtu.
Ia menduga ada propaganda yang disusun pihak intelijen, terutama saat memasuki puncak Pemilu 2019. Kondisi tersebut jika dibiarkan sangat berbahaya bagi keberlangsungan Pemilu itu sendiri.
"Intelijen negara itu harusnya netral. Fakta di lapangan menunjukkan itu, seperti kasus Neno Warisman dan banyak kasus lagi, juga teroris baru-baru ini. Ini bahaya jika digulirkan. Bunuh diri namanya dan mengada-ngada jika dikaitkan dengan khilafah," kata mantan Komandan Kelompok Khusus Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ini.
Masalah khilafah, tambah dia, adalah masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan karena di dalam perjanjian pakta integritas Capres 02 Prabowo Subianto dengan Ijtima Ulama tidak ada menyatakan bahwa Indonesia akan dibuat khilafah.
"Ada 'grand design' mengenai itu, seakan-akan kejadian tersebut dilakukan HTI, yang akan membuat negara khilafah dan itu dikaitkan dengan kubu Capres 02. Harusnya semua netral, sama dengan lembaga-lembaga lainnya, harus netral," ujarnya.
Adanya isu HTI dan khilafah yang dikaitkan dengan kubu capres 02, juga diduga hanya sekadar untuk menyaingi isu PKI yang ditujukan pada tim kubu 01 selama ini.
"Padahal, untuk menjadikan negara khilafah tidak semudah itu karena harus menguasai parlemen, eksekutif dan yudikatif," kata Fauka. (Nyoto)
"Semua aparatur negara, termasuk intelijen, jangan sampai terseret dan terjebak dalam berpolitik praktis di ajang Pilpres 2019. Hal ini tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) intelijen," kata Fauka, di Jakarta, Sabtu.
Ia menduga ada propaganda yang disusun pihak intelijen, terutama saat memasuki puncak Pemilu 2019. Kondisi tersebut jika dibiarkan sangat berbahaya bagi keberlangsungan Pemilu itu sendiri.
"Intelijen negara itu harusnya netral. Fakta di lapangan menunjukkan itu, seperti kasus Neno Warisman dan banyak kasus lagi, juga teroris baru-baru ini. Ini bahaya jika digulirkan. Bunuh diri namanya dan mengada-ngada jika dikaitkan dengan khilafah," kata mantan Komandan Kelompok Khusus Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ini.
Masalah khilafah, tambah dia, adalah masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan karena di dalam perjanjian pakta integritas Capres 02 Prabowo Subianto dengan Ijtima Ulama tidak ada menyatakan bahwa Indonesia akan dibuat khilafah.
"Ada 'grand design' mengenai itu, seakan-akan kejadian tersebut dilakukan HTI, yang akan membuat negara khilafah dan itu dikaitkan dengan kubu Capres 02. Harusnya semua netral, sama dengan lembaga-lembaga lainnya, harus netral," ujarnya.
Adanya isu HTI dan khilafah yang dikaitkan dengan kubu capres 02, juga diduga hanya sekadar untuk menyaingi isu PKI yang ditujukan pada tim kubu 01 selama ini.
"Padahal, untuk menjadikan negara khilafah tidak semudah itu karena harus menguasai parlemen, eksekutif dan yudikatif," kata Fauka. (Nyoto)
Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Sudah Bergerak ke Malang
Radar Publik |
Sabtu, 23-03-2019 |
Malang - Tim gabungan yang bertugas mengungkap dalang di balik penyiraman air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan melakukan penyelidikan di Kota Malang, selama tiga hari. Anggota tim gabungan kasus Novel Baswedan, Nur Kholis, enggan menjelaskan lebih rinci. Tapi, dia membenarkan adanya penyelidikan di Kota Malang. Bahkan, timnya sudah tiga hari di Kota Bunga ini. Yakni, sejak Senin lalu (18/3) hingga Rabu (20/3).
Pihaknya mulai menyasar Kota Malang karena proses lanjutan dalam pengungkapan kasus yang merusak mata Novel itu mengarah ke Kota Malang. Salah satunya juga terkait butuhnya klarifikasi yang bisa mendukung pengungkapan kasus itu. "Beberapa orang dan tempat dugaan sudah kami datangi dan klarifikasi," kata Nur Kholis yang enggan menyebut tempat mana saja yang diperiksa. "Pada waktunya nanti akan kami beberkan semua. Sekarang ini kan prosesnya belum selesai," tutur mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu. Nur Kholis menjelaskan, timnya tidak hanya beranggotakan kepolisian. Tapi, ada unsur KPK dan kriminolog. Hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Semua tim ini akan berkoordinasi. Bagaimana caranya agar kasus ini cepat terungkap," tuturnya.
Dalam paparannya, Nur Kholis menyebutkan, lebih dari satu orang yang dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi, siapa dan seberapa kuatnya keterangan yang diberikan saksi dalam pengungkapan kasus Novel. "Kami sangat menjaga kerahasiaan saksi," kata dia.
Seperti diketahui, Novel adalah penyidik senior KPK yang jadi korban penyiraman air keras. Berbagai kalangan mendesak kepolisian agar mengungkap pelaku penyiraman terhadap Novel. Tapi, hingga kini polisi belum berhasil mengungkap siapa pelakunya. Sebelumnya, penyidik Polri menyebutkan ada beberapa orang di Kota Malang yang dapat memberikan informasi. Dari informasi itulah yang membawa mereka datang ke Kota Malang. "Ada yang mengatakan jika tempat ini (Kota Malang) menunjukkan keberadaan seseorang saat penyiraman Novel terjadi," jelasnya. (Kresna) |
Khofifah Kaget, Namanya Dicatut Romahurmuziy Rekomendasi Jabatan Kakanwil Kemenag Jatim
Radar Publik |
Sabtu, 23-03-2019 |
Surabaya - Kaget saat namanya dicatut Romahurmuziy dalam rekomendasi nama Haris Hasanuddin, untuk jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan hal itu tidak benar. Dengan pernyataan Romahurmuziy itu, Khofifah pun siap memberikan klarifikasi jika diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Khofifah menyatakan, bahwa dirinya tidak pernah memberikan rekomendasi apa pun terkait rekomendasi jabatan, seperti yang dinyatakan ketua umum PPP, Romahurmuziy. Disisi lain, Khofifah mengakui bahwa Haris Hasanuddin memang menantu dari Roziki, ketua timses Khofifah -Emil di Pilgub Jatim tahun 2018 lalu. "Namun, masalah jabatan di Kemenag harus melalui mekanisme seleksi terbuka dan menjadi kewenangan internal dari Kemenag," kata Khofifah Indar Parawansah. Dengan pernyataan Romahurmuziy, Khofifah dengan tegas akan siap memberikan klarifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi. (Kresna ) |
Langganan:
Postingan (Atom)
Box Redaksi Radar Publik
Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha ...
-
Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS...
-
Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, ...
-
Radar Publik Mojokerto Perusahaan pemotongan ayam milik PT REZA PERKASA di desa Ngeres kec. Gedek kab. Mojokerto baunya menyengat ke p...