Senin, 19 Desember 2016

Presiden resmikan pengeluaran uang rupiah emisi 2016

Radar Publik

 
Presiden resmikan pengeluaran uang rupiah emisi 2016
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kiri), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers usai peluncuran uang rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/12/2016).(ANTARA/Yudhi Mahatma)
 Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh dunia

Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016 yang menampilkan sejumlah tokoh pahlawan nasional.

"Di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan kebudayaan dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di Tanah Air perlu terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata," kata Jokowi saat meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah emisi 2016 di Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Menurut Jokowi, masyarakat dapat mencintai rupiah dengan menggunakan mata uang itu dalam setiap transaksi di nusantara dan menyimpan tabungan dalam bentuk rupiah.

Presiden meminta agar Bank Indonesia juga memperketat pengaman pada rupiah untuk menghindari pemalsuan.

"Saya menginstruksikan agar pengaman pada uang rupiah harus diperkuat dan teknologi pengamanan rupiah yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah," tegas Jokowi.

Kepala Negara menjelaskan agar masyarakat tidak menyebar gosip dan kabar bohong terkait rupiah.

"Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh dunia," tegas Jokowi.

Sebanyak tujuh uang rupiah kertas dan empat uang rupiah logam diperkenalkan kepada masyarakat dalam peresmian itu.

Hal itu menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia Bank Indonesia mengeluarkan uang dengan sejumlah pecahan dalam waktu bersamaan.

Sejumlah uang rupiah kertas yang baru dikeluarkan BI yaitu pecahan Rp100 ribu bergambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta bercorak warna merah, pecahan Rp50 ribu bergambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja bercorak biru, pecahan Rp20 ribu bergambar Dr. G.S.S.J. Ratulangi bercorak hijau, dan pecahan Rp10 ribu bergambar Frans Kaisiepo bercorak ungu.

Kemudian, bank sentral juga mengeluarkan pecahan Rp5 ribu bergambar Dr. K.H. Idham Chalid bercorak kecoklatan serta pecahan Rp2 ribu bergambar Mohammad Hoesni Thamrin berwarna abu-abu dan pecahan Rp1.000 bergambar Tjut Meutia bercorak hijau.

Selain itu, untuk uang logam, BI mengedarkan pecahan Rp1.000 bergambar Mr I Gusti Ketut Pudja, pecahan Rp500 bergambar Letjen (Purn) Tahi Bonar Simatupang, pecahan Rp200 bergambar Dr. Tjiptomangunkusumo dan pecahan Rp100 bergambar Prof. Dr. Ir. Herman Johanes.

Selain gambar pahlawan, BI juga menampilkan beberapa tarian nusantara dan keindahan alam Indonesia di dalam sejumlah uang rupiah tersebut.

Tujuan ditampilkannya gambar-gambar tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan serta mengenalkan potensi keindahan alam dan seni budaya Indonesia.

Sejumlah pejabat negara yang turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Gubernur BI Agus Martowodojo. (Nyoto)
Editor: Fitri Supratiwi

Pecahan baru Rupiah resmi diluncurkan hari ini

Radar Publik

 | 6.297 Views
Pecahan baru Rupiah resmi diluncurkan hari ini
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kanan) serta Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) secara simbolis meluncurkan uang rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/12/2016). (ANTARA /Yudhi Mahatma)

Jakarta - Bank Indonesia hari ini meluncurkan satu seri uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam dengan gambar pahlawan.

Peluncuran ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam sebuah acara di Jakarta yang dihadiri keluarga para pahlawan yang diabadikan dalam uang-uang baru itu.

Pecahan-pecahan baru Rupiah adalah dalam nilai nominal Rp100.000, Rp50.0000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000, sedangkan untuk uang logam adalah pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100.

Adapun para pahlawan yang diabadikan dalam uang baru-uang baru itu ada 12 pahlawan nasional.

Keduabelasnya adala Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pecahan Rp100.000.  Kemudian Djuanda Kartawidjaja pada pecahan Rp50.000, gambar Sam Ratulangi dalam pecahan uang kertas Rp20.000.

Pahlawan nasional Frans Kaisepo menjadi gambar utama dalam uang kertas pecahan Rp10.000. KH Idham Chalid pada uang kertas Rp5.000, Mohammad Hoesni Thamrin pada uang pecahan Rp2.000, Tjut Meutia pada yang kertas Rp1.000.

I Gusti Ketut Pudja untuk uang logam Rp1.000, TB Simatupang pada uang logam Rp500, Tjiptomangunkusumo pada uang logam Rp200 dan gambar Herman Johannes pada uang logam pecahan Rp100. (Nyoto)

Senin, 05 Desember 2016

Presiden: Uang disimpan di luar negeri Rp11.000 triliun

Selasa, 06 Desember 2016 Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo

Ayo berbagi!

Radar Publik

Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada kurang lebih Rp11.000 triliun uang milik masyarakat dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri.
"Kalau ada yang ngomong tidak percaya, saya buka datanya sekarang. Kalau diperbolehkan karena tidak diperbolehkan. Yang tahu saya, Menkeu, Dirjen Pajak, itu aturan mainnya," kata Presiden saat berbicara dalam acara sosialisasi  amnesti pajak atau "tax amnesty" di Balikpapan, Senin (5/12).
Presiden mengatakan uang yang disimpan di luar negari sangat besar, sedangkan APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun saja.
"Ini ada Rp11.000 triliun, bayangkan. Ngapain kita harus narik uang negara lain, uang kita sendiri ada, hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. tapi memang Syaratnya harus kita punyai agat yang memiliki uang merasa nyaman. membawa uangnya masuk," ungkap Jokowi di depan 3.000 peserta sosialisasi "tax amnesty" di Hotel Platinum Balikpapan.
Sedangkan dalam periode I program "tax amnesty", Jokowi mengungkapkan baru sekitar RP143 triliun yang melakukan repatriasi.
"Yang repatriasi baru terakhir Rp143 triliun, kecil banget, sangat kecil. Masih sangat kecil. Buat saya masih kurang, masih ada uang yang besar di luar negeri," kata Presiden.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan bahwa pada 2018 akan terjadi keterbukaan informasi keuangan di dunia, yakni keterbukaan pertukaran informasi antar negara di dunia.
"Tahun 2018 semua negara akan tanda tangan untuk blak-blakan semua. Jadi sekarang ini saatnya kita untuk terbuka tapi ada amnesti pajak yang bayar tebusannya masih murah sekali," kata Jokowi.
Presiden mengungkapan dalam program tax amnesty ini Indonesia hanya mengenakan denda 3 persen dari total pajak yang tertunggak sedangkan negara lain masih 25-30 persen.
"Kita ini memang pemaaf kok," kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Ketua OJK Mulaiman D Hadad serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (Ant) (Nyoto)

Kamis, 01 Desember 2016

Presiden Jokowi tunggu skema pembagian 9.000.000 hektar lahan

Presiden Jokowi tunggu skema pembagian 9.000.000 hektar lahan

radar Publik

Sampai sekarang belum ketemu jurusnya. Gimana yang sudah diberi juga tidak dijual, itu jurusan belum ketemu. Jadi saya stop dulu, jangan diberikan sebelum kita memiliki sebuah skema yang benar dalam pembagian itu."

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pembagian lahan seluas 9 juta hektar yang akan dibagikan kepada rakyat guna mendorong peningkatan produksi pangan nasional masih menunggu skema yang benar.

"Sampai sekarang belum ketemu jurusnya. Gimana yang sudah diberi juga tidak dijual, itu jurusan belum ketemu. Jadi saya stop dulu, jangan diberikan sebelum kita memiliki sebuah skema yang benar dalam pembagian itu," kata Presiden saat acara pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden mengungkapkan pemerintah dalam satu setengah tahun ini telah mengumpulkan bahan lahan-lahan yang sudah mencapai 9 juta hektare tapi belum dibagi karena belum menemukan skema yang tepat.

"Nanti pembagian nyampai kepada rakyat, kepada koperasi, harus tepat. Jangan sampai dibagi-dibagi, tapi nanti dijual, tidak dapat berproduksi (dan justru) diberi yang gede-gede," kata Presiden.

Jokowi berharap pembagian lahan 9 juta hektare bisa menambah produksi pangan nasional dan bisa mensejahterakan kaum petani yang mengolahnya hingga bisa beroduksi.

"Saya ingin tahu sistemnya bener, cara pembagiannya benar dan yang diberi nanti bisa berproduksi. Entah dibagi, bisa saja 4 hektaran, bisa jadi 10 hektaran tapi sekali lagi bahwa yang sudah diberi itu benar-benar untuk berproduksi ini yang sampai sekarang belum ketemu jurusnya," kata Presiden.

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi lumbung pangannya dunia karena memiliki sumber daya alam yang memadai.

Presiden mencontohkan Kabupaten Merauke yang memiliki 4,2 juta hektare lahan sangat bagus untuk ditanami berbagai jenis pangan, seperti jagung, tebu, padi.

"Kalau ditanam padi saja, katakanlah satu hektar bisa 5-6 ton dikalikan saja 4 kali sudah 20-24 juta sekali panen. Karena air melimpah di sana bisa tiga kali panen, hitung saja, bisa 72 juta ton sama dengan produksi nasional kita hanya di satu kabupaten bayangkan," kata Presiden.

Namun Jokowi menyayangkan masyarakat Indonesia yang tidak serius dan fokus mengerjakan hal itu karena berbagai kendala di lapangan.

"Namun inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang harus kita selesaikan di lapangan," kata Presiden. sumber antara [nyoto]

Menteri LHK minta Program Kampung Iklim diperbanyak


Radar Publik


Jakarta  - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk bisa memperbanyak jumlah desa yang masuk Program Kampung Iklim (ProKlim) mengingat program tersebut menjadi bagian dari ketahanan iklim nasional.

"Konsep dasar ketahanan iklim sudah diterapkan dengan baik melalui ProKlim. Kampung iklim sarana yang baik sebagai bagian ketahanan bangsa, tapi sayangnya baru sedikit sekitar 290-an, padahal jumlah total desa lebih dari 70.000 di seluruh Indonesia," kata Siti pada puncak Pekan Perubahan Iklim 2016 di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya ia mengatakan orientasi ketahanan iklim di Indonesia yang berarti juga merupakan ketahanan nasional yang menjadi tombak terdepannya ada di level keluarga, Rukun Tetangga (RT), hingga kampung atau desa. ProKlim mengimplementasikan adaptasi dan mitigasi yang dalam jangka panjang akan mengurangi tantangan dan biaya dalam menghadapi perubahan iklim.

"Jadi yang dilakukan bapak dan ibu di tingkat kampung mungkin terkesan kecil tapi itu sebenarnya besar untuk ketahanan iklim nasional. Maka program dari 2012 ini perlu diteruskan, contoh kecilnya sudah saya lihat di Yogyakarta di mana anak-anak TK, ibu-ibu PKK bicara tentang ketahanan iklim, apalagi dalam dialognya inisiatif swasta juga ada, dan itu perlu diapresiasi juga karena mereka punya program-program kemasyarakatan di daerah," ujar Dia.

Ia mengatakan telah meminta Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjajaki dan membicarakan penambahan jumlah ProKlim dengan United States Agency for International Development (USAID) mengingat dukungan mereka terkait isu iklim, energi dan lingkungan besar hampir mencapai 1 miliar dolar AS untuk periode 2011-2020.

"Pendanaan cukup besar lewat USAID, ada juga dititip lewat Bank Dunia, ada yang untuk energi, ada yang di Bappenas, ada yang di Kementerian ESDM, ada yang di kita (KLHK), ada untuk wildlife, pokoknya segala macam lah. Yang terkait dengan kita itu dananya cukup besar, saya sudah minta pada Dirjen untuk coba bicara lagi dengan USAID, direstrukturisasi pendanaan iklim yang berbasis komunitas ini diperkuat lebih bagus," ujar Siti.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan Peraturan Menteri LHK (Permen LHK) Nomor 84/2016 yang merupakan revisi dari Permen Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang ProKlim yang meredefinisi program tersebut dengan cakupan lebih luas, tidak sebatas tingkat RT hingga kelurahan tetapi juga menjangkau tempat aktifitas dari komunitas seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya.

"Awal November 2016 baru terbit. Justru dengan Permen LHK ini kita mendorong daerah, tidak hanya daerah ya sebenarnya tapi juga termasuk swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat bahkan individual juga terlibat. Seperti di Jakarta lebih banyak individual, jadi dari sana memungkinkan mendorong seluruh pihak untuk berkontribusi, termasuk kampus yang punya komunitas besar," katanya.

Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap. Karena melalui kelembagaan itulah "livelihood" bisa diperkuat, ujar dia.
[sumber Antara]

Senin, 14 November 2016

Kapolri: Lima orang lagi sudah ditangkap terkait bom Samarinda

Radar Publik
Senin, 14 November 2016

Personel Brimob Polda Kaltim mengamankan lokasi ledakan bom di Gereja Oikumene Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

Kapolri Jenderal Polisi Drs M Tito Karnavian menegaskan, jaringan dari pelaku pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Loa Janan, Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (13/11), sudah diketahui.

“Jaringannya sudah diketahui. Ada lima orang lagi sudah ditangkap dan sedang dilakukan pengembangan,” ungkap Kapolri usai memimpin upacara HUT Korps Brimob ke-71 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (14/11).

Menurut Kapolri, seperti diinformasikan melalui laman resmi Humas Polri, pelaku bom ini merupakan pelaku lama yang terlibat dalam kasus bom di Serpong dan bom buku beberapa waktu lalu, yang sekarang bergabung dengan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).

Atas kejadian itu, Kapolri meminta masyarakat untuk tenang. Karena target pelaku bom di Samarinda, menurut dia, hanya ingin menimbulkan kekacauan.

“Masyarakat diharapkan tenang. Ini pelaku lama yang hanya ingin menimbulkan kekacauan saja, sekarang kita sedang melakukan pengembangan,” pungkas Kapolri. (Nyoto)

Minggu, 13 November 2016

Rem Blong, Mobil Elf Terperosok ke Jurang Pacet, 16 Penumpang Selamat

Radar Publik
Minggu, 13 Nopember 2016
Jurang Pacet, 16 Penumpang Selamat

Mojokerto - Sebuah mobil Elf nopol W 7964 AC terpelosok ke jurang sedalam 15 meter di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (13/11/2016). Diduga mobil berpenumpang rombongan dari Gersik ini mengalami rem blong dan masuk jurang setelah menabrak dua mobil di depannya.

Mobil Elf warna merah yang dikemudikan Ainul melaju dari arah Kota Batu menuju Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto melalui jalur alternatif Mojokerto-Batu, yakni jalur Cangar-Sendi. Sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil mengalami rem blong dan menabrak dua mobil yang ada di depannya.

Yakni, Chevrolet nopol W 539 RI dan Honda Mobilio nopol L 1408 XC yang sedang berhenti karena di depannya terdapat mobil yang kampasnya terbakar. Setelah menabrak dua mobil yang parkir, mobil Elf sarat penumpang ini terpelosok masuk jurang Desa Sendi dengan posisi terbalik.

Dari keterangan sopir, rombongan asal Gersik tersebut dari Coban Talun, Kota Batu. Namun karena hujan, rombongan memutuskan untuk turun dan mandi di Wisata Air Panas, Cangar, Kota Batu. Setelah dari berendam di Wisata Air Panas Cangar, rombongan berjumlah 16 orang ini memutuskan pulang ke Gersik melalui Pacet.

Namun naas, sampai di Desa Sendi, mobil tersebut diduga mengalami rem blong dan menabrak dua mobik yang sedang parkir di depannya. Mobil sempat menabrak lima beton cor pembatas jalan sebelum masuk ke jurang dengan kedalaman 15 meter itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Kasi Pelayanan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto, Didik Soedarsono mengatakan, dari 16 orang penumpang hanya mengalami luka ringan. "Hanya satu yang mengalami patah tulang di bagian tulang pinggul. Sedangkan korban lain dipastikan hanya luka ringan," ungkapnya.

Masih kata Didik, korban luka langsung dievakuasi ke Puskesmas Pacet untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kasus kecelakaan tersebut saat ini ditangani Unit Laka Lantas Polres Mojokerto. (Red)

Presiden Jokowi perintahkan Polri usut tuntas ledakan di Samarinda

Radar Publik
Minggu, 13 November 2016

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut insiden ledakan diduga bom di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Tadi saya sudah mendapat laporan dari Kapolri, saya sudah perintahkan Kapolri untuk segera ditangani," kata Jokowi usai silaturahmi dengan peserta Rapat Pimpinan Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/11).

Presiden Jokowi memerintahkan huhum ditegakkan secara tegas dan pelakunya diusut sampai tuntas.

Ledakan diduga bom terjadi di depan Gereja Oikumene di Samarinda, Minggu siang pukul 11.30 WITA yang mengakibatkan sedikitnya empat orang terluka.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Kombespol  Fajar Setiawan mengatakan ledakan itu berasal dari sebuah tas diduga berisi bom molotov yang dilempar pelaku yang kini sudah ditahan di Markas Kepolisian Resor Kota Samarinda.

Sementara itu mengenai gelar perkara kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Presiden Jokowi meminta wartawan menanyakan langsung kepada Kapolri.

"Silakan ditanyakan ke Kapolri, itu sudah wilayah proses hukum," kata Jokowi.

Ia mengaku telah meminta polisi menangani kasus ini dengan cepat, tegas dan transparan.

"Saya sampaikan cepat, tegas dan transparan, dengan catatan aturan hukumnya memang memungkinkan, silakan tanyakan ke Kapolri," kata Jokowi.  (Ant)

Ledakan terjadi di depan Gereja Oikumene di Samarinda

Radar Publik
Minggu, 13 November 2016

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Fajar Setiawan membenarkan adanya kejadian ledakan bom di Gereja Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (13/11).

"Benar tadi pukul 10.10 WITA telah terjadi ledakan bom, diduga bom molotov low explosive yang dilakukan oleh seorang laki-laki di tempat parkir Gereja Oukemene di Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur", kata Kombes Pol Fajar Setiawan kepada Elshinta.

Ia menuturkan, ledakan terjadi pada saat umat beribadah di gereja. Akibat kejadian ini jatuh korban empat anak kecil yang saat kejadian berada di lokasi parkir gereja. Selain itu, empat unit kendaraan motor rusak.

Sementara pria yang diduga sebagai pelaku saat ini telah diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan.

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu dari pihak Reserse terkait motif pelemparan bom molotov tersebut. (Red)

Presiden Jokowi buka Rapimnas I PPP

Radar Publik
Minggu, 13 November 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapimnas I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Minggu (13/11) siang.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang tiba di lokasi acara sekitar pukul 13.00 WIB.

Setibanya di lokasi acara Presiden Jokowi disambut oleh Ketua Umum PPP HM Romahurmuziy. Tampak hadir dalam acara tersebut Sekjen PPP Arsul Sani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mendagri Tjahjo Kumolo.

Selepas membuka acara PPP di Pondok Gede Jakarta Timur, Presiden Jokowi juga dijadwalkan menghadiri silaturahim dengan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta Selatan, seperti dikutip Antara.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menjelaskan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I berlangsung 13-14 November 2016.

"Munas Alim Ulama biasanya digelar minimal sekali dalam setiap kepengurusan," katanya.

Munas Alim Ulama akan dihadiri 1.500 peserta yang terdiri atas para pengurus PP, ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, ustaz dan ustazah, aktivis Islam dari seluruh Indonesia.

Baidowi yang juga merupakan Sekretaris Panitia Pelaksana acara tersebut menyatakan munas akan membicarakan berbagai persoalan bangsa serta solusinya.

"Ada tiga tema utama. Pertama, kenegaraan dan kepemimpinan nasional. Kedua, terkait keadilan sosial. Ketiga, keagamaan dan kemaslahatan masyarakat," katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut para alim ulama juga akan membahas masukan-masukan untuk sejumlah Rancangan Undang-Undang. RUU yang akan diminta masukannya kepada alim ulama tersebut di antaranya RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Anti LGBT dan RUU KUHP.

"Masukan dari para alim ulama akan diperjuangkan oleh Fraksi PPP dalam pembahasan RUU tersebut," katanya.

Wakil Ketua Pelaksana Bambang Hermanto mengatakan, akan hadir dalam Munas Alim Ulama tersebut Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, Wakil Ketua Majelis Syariah KH Syukron Makmin, Wakil Ketua KH Muhammad Syamsul Arifin dan Sekretaris Majelis Syariah KH Lukman Hakim Hasibuan.

Munas juga akan dihadiri oleh Majelis Syariah DPW PPP seluruh Indonesia. "Ada 34 DPW seluruh Indonesia semuanya menyatakan hadir," katanya.

Selain itu, juga diundang para pembicara yang kompeten untuk berbicara di acara tersebut, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siraj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sosiolog Erna Chotim .

Sementara mengenai Rapimnas, menurut Baidowi, akan diikuti oleh seluruh DPW PPP.

Rapimnas akan membahas isu-isu nasional seperti memperkuat komitmen PPP sebagai parpol pendukung pemerintah. Selain itu juga akan ada pembahasan mengenai konsolidasi organisasi dalam mengahadapi pemilu 2019.

"Rapimnas juga akan membahas penguatan konsolidasi partai dalam menghadapi tahun politik 2019, apalagi pada 2019 untuk pertama kalinya akan digelar pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan, memperkuat komitmen PPP" katanya.

Untuk itu, dalam rapimnas tersebut juga akan dibahas mengenai RUU pemilu. (Nyoto)

Sabtu, 12 November 2016

Presiden ingatkan agar kaum mayoritas lindungi minoritas

Radar Publik
Sabtu, 12 November 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar kaum mayoritas di Indonesia melindungi kaum minoritas sebaliknya mereka yang minoritas menghormati mereka yang mayoritas.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama Rakyat "Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa" yang dihadiri ribuan orang termasuk para ulama, habaib, dan kiai di Ecovention, Ancol, Jakarta, Sabtu (12/11).

"Saling menghargai, saling menghormati, sebab kalau tidak, tidak akan sambung," katanya, seperti dikutip Antara.

Upaya saling hormat dan menghargai itulah yang disebutkannya akan mendatangkan kedamaian di Tanah Air.

"Kita selalu ingin menikmati indahnya kedamaian, indahnya persaudaran di tengah keberagaman kita, karena ini anugerah Allah kepada kita," katanya.

Hal serupa sempat disampaikan Presiden sehari sebelumnya saat memberikan pengarahan kepada para prajurit marinir di Cilandak, Jakarta Selatan.

"Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang maha dasyat jika kita mampu menjaganya dengan baik dalam bingkai persatuan Indonesia, dalam bingkai NKRI. Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah, terpecah-belah, tercerai-berai karena tidak mampu mengelola perbedaan dan menjaga kemajemukan," kata Presiden ketika itu.

Pada Sabtu (12/11), Presiden menghadiri acara yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebagai salah satu upaya partai tersebut untuk menyejukkan umat dalam suasana perpolitikan yang dianggap semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir.

Sejumlah menteri yang turut mendampingi Presiden dalam kesempatan itu di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan beberapa ulama juga tampak hadir dalam acara tersebut. (Nyoto)

Jumat, 04 November 2016

Demonstran bakar sampah untuk tarik perhatian media


Radar Publik

Jumat, 4 November 2016
Demonstran bakar sampah untuk tarik perhatian media

Massa unjuk rasa membakar sampah di sekitar Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, jumat.

Jakarta Demonstran yang terkonsentrasi di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kembali berorasi sambil membakar beberapa tumpukan sampah plastik.

Sampah-sampah plastik itu dikumpulkan peserta aksi di tengah jalan kemudian disulut api sehingga terbakar dan memunculkan asap di sekitar lokasi.

Seseorang pemimpin aksi yang berorasi dari atas mobil bak terbuka memerintahkan pengunjukrasa membakar sampah untuk menarik perhatian media-media internasional.

"Bakar sampahnya saja, biar diperhatikan media-media internasional. Jakarta saat ini sedang dilihat seluruh dunia," kata dia.

Setelah asap mengepul, dia melanjutkan berorasi dengan mengatakan mereka siap menginap jika diperlukan, namun sebagian demonstran kelelahan dan memilih duduk sambil membacakan ayat-ayat cuci Alquran yang juga dikiumandangkan dari pengeras suara.

Sejauh ini kondisi sekitar Patung Kuda semakin ramai dari pengunjuk rasa yang mundur dari depan Istana Negara. (Nyoto)

Senin, 24 Oktober 2016

Kejaksaan negeri sudoarjo'lamban' dalam menangani laporan warga tertindas

Radar Publik
Sidoarjo -  Kasus program prona tahun 2016 di desa dukuh sari kec jabon kab sidiarjo di perkurakan berbuntut panjang. Peserta prona pada kuota 1(pertama) sebanyak 200 bidang wajib membayar adminitrasi hampir satu juta. Menurut kades dukuh sari pada saat di konfirmasi oleh wartawan radar publik membenarkan.

Namun para perserta prona d wajibkan bayar adminitrasi sebesar 400 000 rbu rupiah untuk biaya pronanya dan di tambah 400 000 rb rupiah untuk biaya lain lainnya. Jadi total keseluruhan pada program prona pada kuota pertama peserta harus nembayar penuh Rp 800 000.terlepas dari kuota pertama desa dukuh sari kec jabon mendapatkan tambahan kuota lagi sebanyak 90 bidang pada kuota ke 2 dab pd kuota ke 3 sebanyaj 50 bidang dan pada kuota ke4 ds dukuh sari sebanyak 40 bidang. Namun sayang dari tambahan kouta sebanyak 180 bidang oleh panitia di pergunakan untuk membodohi peserta prona.

Para peserta prona di kenakan biaya adminitrasi berfariasi. Dari 1 500 000 hingga 3 500 000.hal ini sudah perna di beritakan oleh salah satu tabloid mingguan dan kejari sidoarjo nelalui kasih intel(andrian) hingga kini belum ada tindakan terhadap desa dukuh sari. Yang lebih tak layak lagi kejadian di desa dukuh sari dengan adanya program prona th 2016 dengan adminitrasi yang tak wajar kepala desanya (Kholudzon)  di duga mengetahui. Namun ia pilih diam. Di sinyalir kepala desa dukuh sari ikut terlibat dalam permainan kotor yang d lakukan oleh panitia prona dan pejabat desanya. (Yon/tim)

Sabtu, 15 Oktober 2016

Di Duga Anggota Polsek Trawas lakukan Pungli Dengan Modus Raziah Motor Anak Sekolah

Radar Publik
Trawas/15/10/2016.
Mojokerto - Dua anggota polsek trawas membawa mobil patroli sabara melakukan raziah motor anak sekolah di kawasan puncak trawas.

Beberapa warga beberkan kepada Radar Publik bahwasannya di kawasan jalan masuk puncak trawas tersebut sering anggota polsek trawas merazia motor anak sekolah yang sedang beristirahat di kawasan itu tuturnya.

Setelah mendapat tangkapan lalu anak sekolah di giring ke kantor polsek dan yang teraziah disuruh menghubungi keluarganya untuk mengambil motor dan tak jarang di mintai uang tebusan pengambilan motor- motor tersebut.

Saat wartawan Radar Publik melintas dikawasan tersebut memergoki ada dua oknum anggota polsek trawas membawa mobil sabara dan meraziah anak sekolah yang nongkrong di jalan masuk vila puncak trawas, motor yang teraziah di bawa entah kemana dan dua anak sekolah itu di masukan mobil sabara tersebut, sempat kami tanya salah satu polisi tersebut, ada apa pak??.. Jawabnya salah satu polisi tersebut Raziah anak sekolah pak..
Lho emangnya kenapa pak tanya kami.. Jawab gak kenapa- napa biar aman aja.. Ujarnya langsung pergi.. ( Nyoto/tim)


Rabu, 12 Oktober 2016

Pengantin ini rela payudaranya di grayang para undangan

Radar Publik - Sebuah rekaman tak biasa menghebohkan dunia maya
Rekaman tersebut berasal dari pengantin baru di China
Dilansir Dailymail, pengantin wanita tersebut memungkinkan para tamu untuk meraba-raba bagian sensitifnya selama resepsi pernikahan.
Kabarnya ini dilakukan untuk mengumpulkan uang bulan madu.
Video tersebut dikatakan telah direkam di China utara menunjukkan banyak laki-laki berbaris.
Mereka membayar lalu meraba-raba sang 'pengantin' selama perayaan pernikahan.
Dana yang terkumpul dilaporkan kemudian digunakan untuk membayar bulan madu pasangan tersebut.
Namun, identitas wanita tersebut belum diketahui.
Dan beberapa dari kemudaian banyak netizen mengatakan bahwa video tersebut bukanlah pengantin.
Meskipun ia mengenakan gaun mewah tapi sebenarnya rekaman tersebut diambil di Thailand.
Rekaman tersebut merupakan aksi di klub kabaret malam yang penuh dengan wisatawan China.
Rekaman tersebut memperlihatkan para tamu memberikan uang sebeum sang pengantin menaruh tangan ke payudaranya.
Pada setiap kesempatan, 'gaun pengantin' ditarik kebawah sebelum dia berpose untuk berfoto dengan orang-orang yang memegang bagian sensitifnya.
Orang pertama yang tampil di film tersebut dapat dilihat menyerahkan uang tunai sebelum berdiri di belakang pengantin wanita.
Lalu ia menjepit tangannya di sekitar payudaranya sementara tamu terus menari di latar belakang.
Dia kemudian berbalik dan menarik gaunnya sebelum menarik kepala tamu turun menuju dadanya sementara yang lain mengambil gambar.
Beberapa detik kemudian, dia berlih pada orang kedua yang menyerahkan uang tunai sebelum mulai meraba-raba dia.
Belum diketahui secara pasti dimana video tersebut diambil.

Selasa, 11 Oktober 2016

Presiden datangi Kemenhub, ingatkan semua instansi hentikan pungli

Radar Publik

Selasa, 11 Oktober 2016

Jakarta - Presiden Joko Widodo memperingatkan seluruh kementerian dan instansi agar menghentikan segala bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat.

"Stop yang namanya pungutan liar terutama kepada yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli," kata Presiden Joko Widodo kepada pers saat mengunjungi Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Selasa.

Presiden melakukan kunjungan mendadak ke Kementerian Perhubungan terkait kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perizinan di kementerian tersebut.

Presiden mengatakan, pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan stop yang namanya pungutan liar dan saat ini sudah ada yang namanya operasi pemberantasan pungli," tegas Presiden.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perijinan di kementeriannya agar dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras," kata menhub.

Sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan, Budi sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pingli.

Satu bulan menjabat sebagai Menhub, Budi Karya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan (Antra)

Selasa, 04 Oktober 2016

BNN: Wartawan berperan cegah narkoba

Radar Publik
Selasa, 04 Oktober 2016
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Sumirat Dwiyanto mengatakan wartawan berperan penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah itu.

"Dukungan kawan-kawan media luar biasa, masyarakat dengan sukarela aktif berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan," kata Smuirat usai serah terima jabatan Kepala BNNP Sulawesi Utara (Sulut), di Manado Senin.

Serah terima jabatan BNNP Sulut dari Kombes Pol Sumirat Dwiyanto kepada Brgjen Pol Charles Ngili berlangsung sederhana dihadiri kepala BNN kabupaten dan kota di Sulut.

Sumirat mengatakan selama bertugas di Sulut satu tahun tujuh bulan dan 20 hari, mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat, pemerintah dan kawan-kawan pers.

Berkat dukungan tersebut pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Tanpa dukungan kawan-kawan pers, seluruh pemangku kepentingan, pekerjaan tidka dapat berjalan dengan baik, saya tidak dapat berbuat apa-apa," kata Sumirat yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNNP Kalimantan Tengah.

Ia menambahkan tidak pernah melupakan dukungan masyarakat, pemerintah dan media yang luar biasa, sehingga BNNP Sulut dapat melaksaankan tugas dengan baik.

Dukungan masyarakat pemerintah dan media untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba mendapatkan respons positif dari berbagai elemen di daertah itu.

Bahkan pada hari liburpun BNNP diundang, diminta untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya Narkoba "Dengan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat Sulut, optimis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Sulut dapat ditekan seminimal mungkin," katanya. (Ant)

Sabtu, 01 Oktober 2016

SERING KENA BLACKLIST PT GUNA KARYA NUSANTARA(GKN) MALAH JADI PEMENANG TANDER PROYEK RAKSASA DI KAB PASURUANSERING KENA BLACKLIST PT GUNA KARYA NUSANTARA(GKN) MALAH JADI PEMENANG TANDER PROYEK RAKSASA DI KAB PASURUAN

Pasuruan Kab:Radar Publik News **pembangunan proyek raksasa di kabupaten pasuruan dalam paket pengadaan gedung Dinas Kesehatan Kab pasuruan yang di louncing pada tanggal 30 maret hinnga tanggal 5 april 2016 di menangkan oleh PT pendatang baru dari kota kembang bandung (PT GUNA KARYA NUSANTARA)
Peket lelang yang di luncurkan oleh ULP Kab Pasuruan Senilai Rp 18.792.567.200,00 tersebut dalam kontesnya tak satupun penyedia barang dan jasa mengikuti dalam pelaksanaan lelang kecuali PT GUNA KARYA NUSANTARA.Entah apa yang menjadi penyebab dari wajah wajah lama penyedia barang dan jasa tak mengikuti kontes lelang yang berlansung di Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kab Pasuruan.......Apakah  mereka takut tak bisa memenangkan tander proyek raksasa ataukah mereka kurang anggaran modal untuk mengerjakan ataukah mereka sudah menduga kalau pelaksanaan lelang paket proyek Pengadaan Gedung Dinas Kesehatan Kab Pasuruan Bakal ada kong kali kong sudah ada konfirasi  antara Panitia ULP dengan PT GUNA KARYA NUSANTARA.....
           Kini pada kontes lelang yang ke dua kalinya di adakan oleh Unit Lelang Pengadaan (ULP) di ikuti sebanyak 27 peserta penyedia barang dan jasa  datang dari berbagai wilayah. Proyek raksasa dalam paket pembangunan pasar gempol  keperluan dinas perdagangan Kab Pasuruan dengan nilai pagu Rp 22.500.000 di menangkan lagi oleh PT GUNA KARYA NUSANTARA (GKN) dengan harga penawaran sebesar Rp 21.709.000.000,00 selisih kurang  1%  dari harga pagu.
          Kemenangan kedua kali yang di raih oleh PT GUNA KARYA NUSANTA menjadikan tanda tanya bagi semua penyedia barang dan jasa yang mengikuti kontes lelang tersebut.dari 27 peserta lelang  yang sudah di temui Radar Publik News geleng gelengkan  kepala karena merasa aneh dan di duga tidak ada keberesan dalam pelaksanaan lelang antara Unit Lelang Pengadaan (ULP) kab pasuruan dengan PT GUNA KARYA NUSANTARA.
         Bagaikan gayung bersambut.Sejalan dengan kemenangan PT GUNA KARYA NUSANTARA yang telah sukses dan lolos menggondol juara paket proyek raksasa bernilai milyartan rupiah ini berkembang informasi di tenga tenga penyedia barang dan jasa’wajah lama’bahwah perusahaan asal kota Kembang(Bandung) tersebut di sinyalir perna terkena  sangsi Blacklist dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cindanau,Cidurian (BBWSC3) berdasarkan surat keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Santuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) pelaksana jaringan jaringan pemanfaat air (PJPA) Direktorat Jendral Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Nomor UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desembaer 2013.
      Pada tahun 2013 PT GUNA KARYA NUSANTARA juga memenangkan kentes Lelang diKabupaten Blitar dalam peket Pembangunan Kantor Pemkab Blitar senilai Rp 32.9 milyart.namun sayang proyek belum rampung di kerjakan PT GUNA KARYA NUSANTARA harus di hentikan oleh Lembaga Pengembangan Kontruksi Nasional (Lembaga pengembangan Jasa Kontruksi Nasional) pada tanggal 30-september-2013 hingga tanggal 29-Desember-2015.
     Panitia Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasuruan seharusnya lebih berhati hati dalam memberikan penilaian terhadap Penyedia jasa ‘Rekanan Kontraktor’ yang perna ataupun masih bermasalah.karena yang di pergunakan untuk membangun proyek infrastruktur Daerah Bersumber dari uang Rakyat yang akan di pergunakan untuk kepentingan rakyat .ungkap ketua umum LSM Surapati pada Radar publik.
    Bupati Pasuruan yang kerap di panggil Gus Irsad harus segera panggil Panitia Unit Lelang Pengadaan untuk di mintai keterangan karena adanya informasi yang tak sedap terhadap PT GUNA KARYA NUSANTARA (GKN).karena PT GKN sudah menjadi perbicangan hangat dan pantauan publik  terkait kemenangan lelang 2 paket proyek raksasa yang ada di Kabupaten Pasuruan.  
    Bersamaan dengan informasi yang tak sedap yang perna di alami oleh PT Guna Karya Nusantara (GKN) sebagai mana PT GKN benarkah perna mendapatkan sangsi Blacklist yang di keluarkan oleh BBWSC-3 Berdasarkan SK KPA SNVT PJPA Dirjen SDA Kemen PU Nomor 02.05./BBWSC-3/12 yang di keluarkan tanggal 31 desember 2013 ikuti ulasan dan investigasi dari Radar Publik di episode berikutnya.Hr/tim
Pasuruan Kab:Radar Publik News **pembangunan proyek raksasa di kabupaten pasuruan dalam paket pengadaan gedung Dinas Kesehatan Kab pasuruan yang di louncing pada tanggal 30 maret hinnga tanggal 5 april 2016 di menangkan oleh PT pendatang baru dari kota kembang bandung (PT GUNA KARYA NUSANTARA)
Peket lelang yang di luncurkan oleh ULP Kab Pasuruan Senilai Rp 18.792.567.200,00 tersebut dalam kontesnya tak satupun penyedia barang dan jasa mengikuti dalam pelaksanaan lelang kecuali PT GUNA KARYA NUSANTARA.Entah apa yang menjadi penyebab dari wajah wajah lama penyedia barang dan jasa tak mengikuti kontes lelang yang berlansung di Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kab Pasuruan.......Apakah  mereka takut tak bisa memenangkan tander proyek raksasa ataukah mereka kurang anggaran modal untuk mengerjakan ataukah mereka sudah menduga kalau pelaksanaan lelang paket proyek Pengadaan Gedung Dinas Kesehatan Kab Pasuruan Bakal ada kong kali kong sudah ada konfirasi  antara Panitia ULP dengan PT GUNA KARYA NUSANTARA.....
           Kini pada kontes lelang yang ke dua kalinya di adakan oleh Unit Lelang Pengadaan (ULP) di ikuti sebanyak 27 peserta penyedia barang dan jasa  datang dari berbagai wilayah. Proyek raksasa dalam paket pembangunan pasar gempol  keperluan dinas perdagangan Kab Pasuruan dengan nilai pagu Rp 22.500.000 di menangkan lagi oleh PT GUNA KARYA NUSANTARA (GKN) dengan harga penawaran sebesar Rp 21.709.000.000,00 selisih kurang  1%  dari harga pagu.
          Kemenangan kedua kali yang di raih oleh PT GUNA KARYA NUSANTA menjadikan tanda tanya bagi semua penyedia barang dan jasa yang mengikuti kontes lelang tersebut.dari 27 peserta lelang  yang sudah di temui Radar Publik News geleng gelengkan  kepala karena merasa aneh dan di duga tidak ada keberesan dalam pelaksanaan lelang antara Unit Lelang Pengadaan (ULP) kab pasuruan dengan PT GUNA KARYA NUSANTARA.
         Bagaikan gayung bersambut.Sejalan dengan kemenangan PT GUNA KARYA NUSANTARA yang telah sukses dan lolos menggondol juara paket proyek raksasa bernilai milyartan rupiah ini berkembang informasi di tenga tenga penyedia barang dan jasa’wajah lama’bahwah perusahaan asal kota Kembang(Bandung) tersebut di sinyalir perna terkena  sangsi Blacklist dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cindanau,Cidurian (BBWSC3) berdasarkan surat keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Santuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) pelaksana jaringan jaringan pemanfaat air (PJPA) Direktorat Jendral Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Nomor UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desembaer 2013.
      Pada tahun 2013 PT GUNA KARYA NUSANTARA juga memenangkan kentes Lelang diKabupaten Blitar dalam peket Pembangunan Kantor Pemkab Blitar senilai Rp 32.9 milyart.namun sayang proyek belum rampung di kerjakan PT GUNA KARYA NUSANTARA harus di hentikan oleh Lembaga Pengembangan Kontruksi Nasional (Lembaga pengembangan Jasa Kontruksi Nasional) pada tanggal 30-september-2013 hingga tanggal 29-Desember-2015.
     Panitia Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasuruan seharusnya lebih berhati hati dalam memberikan penilaian terhadap Penyedia jasa ‘Rekanan Kontraktor’ yang perna ataupun masih bermasalah.karena yang di pergunakan untuk membangun proyek infrastruktur Daerah Bersumber dari uang Rakyat yang akan di pergunakan untuk kepentingan rakyat .ungkap ketua umum LSM Surapati pada Radar publik.
    Bupati Pasuruan yang kerap di panggil Gus Irsad harus segera panggil Panitia Unit Lelang Pengadaan untuk di mintai keterangan karena adanya informasi yang tak sedap terhadap PT GUNA KARYA NUSANTARA (GKN).karena PT GKN sudah menjadi perbicangan hangat dan pantauan publik  terkait kemenangan lelang 2 paket proyek raksasa yang ada di Kabupaten Pasuruan.  
    Bersamaan dengan informasi yang tak sedap yang perna di alami oleh PT Guna Karya Nusantara (GKN) sebagai mana PT GKN benarkah perna mendapatkan sangsi Blacklist yang di keluarkan oleh BBWSC-3 Berdasarkan SK KPA SNVT PJPA Dirjen SDA Kemen PU Nomor 02.05./BBWSC-3/12 yang di keluarkan tanggal 31 desember 2013 ikuti ulasan dan investigasi dari Radar Publik di episode berikutnya.Hr/tim

Minggu, 25 September 2016

Bangsat : Kyai Gadungan Pengganda Uang Bunuh Dua Santrinya, Motifnya karena Ini…

Radar Publik
25 Sep. 2016
Cerita di balik keahlian Dimas Kanjeng Tata Pribadi yang mampu menggandakan uang bukan hal baru.

Tahun 2014, JPNN.com telah melaporkan beberapa orang yang mengaku menjadi korban karena percaya keahlian Dimas Kanjeng. Para korban mengaku diperdaya setelah uang yang disetor dan diminta kembali tak terwujud.

Namun bukan kasus penipuan yang membuat Dimas Kanjeng ditangkap polisi. Melainkan dugaan pembunuhan terhadap dua santrinya.

Dua korban itu adalah Ismail Hidayah dan Abdul Ghani.

Seperti apa motifnya? Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka Dimas Kanjeng lantaran dia diduga sebagai otak pembunuhan mantan anggota padepokan, Abdul Ghani yang motifnya adalah persaingan bisnis di padepokan yang berupa perekrutan santri.

Menurut Argo, Abdul Ghani telah merekrut melebihi jumlah santri yang sudah direkrut Taat Pribadi. Diduga, Taat Pribadi takut kalah pamor.

Dengan begitu, dia menghubungi Abdul Ghani ke padepokan. Di tempat itu, Abdul Ghani dihabisi.

Tersangka diduga menghabisi dua korban terkait aktivitasnya di padepokan. Korban merupakan koordinator pengepul uang dari korban yang ingin menggandakan uang.

Korban juga bertitel salah satu sultan yang ditunjuk Dimas Kanjeng.

Korban mengetahui duit yang digandakan itu tidak bisa cair sesuai janjinya. Karena itu, dia berencana melaporkan dan membongkar aktivitas tersebut.

Rencana itu terdengar sampai ke telinga Dimas Kanjeng. Korban kemudian dipanggil dengan dalih akan dipinjami uang. Saat dipanggil itulah, korban dihabisi. (Nyoto)

Kamis, 22 September 2016

Kanjeng Dimas Ditangkap Satreskrim Polda Jatim

Radar Publik
PROBOLINGGO - Kanjeng Dimas Di tangkap Satreskrim Polda Jatim.
September 22/2016
Dimas Kanjeng Taat Pribadi Dan Pengikutnya Ditangkap Polisi

Polemik penggandaan uang berkedok santunan anak yatim yang dilakukan Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi Probolinggo akhirnya digerebek Polisi dari Satuan Reskrim Polda Jawa Timur pada Kamis pagi, 22/09/2016. Untuk pengamanan, Polisi mengerahkan 2 Satuan Setingkat Kompi bersenjata api lengkap.

Penggerebekan ini disambut antusias oleh para korban penipuan Mas Kanjeng, selaku pimpinan padepokan di Desa Wangkal, Gading, Probolinggo.

Modus penipuan yang dilakuan Mas Kanjeng sangat rapi. Pertama dia melakukan aksi tipuan sulap melalui rekaman video sedang menggandakan uang, lalu video tersebut disebar ke masyarakat dan mengklaim bahwa dirinya diberi ilmu ganda uang dari Tuhan.

Bagi masyarakat yang ingin uangnya digandakan, harus membayar mahar untuk menyantuni anak yatim yang dikelola Padepokan.

Uang mahar dibayar tiap bulan dan tiap mas Kanjeng sedang butuh duit untuk acara. Seperti saat penobatan dirinya jadi raja Probolinggo.

Kerugian korban Mas Kanjeng beragam , ada yang habis puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ada pula yang mati setress karena harta ludes tapi uang pencairan mahar gak cair-cair.

Modus ini sudah berjalan hampir 7tahun. Korbanya sudah ratusan orang, tapi karena minimnya alat bukti seperti bukti setoran, membuat Mas Kanjeng selalu lolos dari Jeratan polisi.

Polda Jatim tak kehabisan akal. Pelan tapi pasti, Polda Jatim menangkap satu per satu koordinator Mas Kanjeng di tiap kota di Jawa Timur.
kamp pengungsian para pengikut Kanjeng Dimas yang sudah ludes hartaya

Sejak akhir Ramadhan, ratusan korban dari dimas Kanjeng yang dijanjikan uang maharnya telah mengungsi ke Padepokan dengan membuat tenda-tenda darurat di sekitar Padepokan. Mereka tak kembali ke rumah karena harta dan uang sudah ludes untuk dijual.demi.membayar mahar.

Setiap kali ditagih kapan uang mahar cair. Mas Kanjeng selalu berasalan. Bahwa mereka yang menagih berarti belum ikhlas. Jadi belum bisa cair.

Menurut salah satu sumber Polisi. Dimas Kanjeng dicurigai mencekoki para pengikutnya dengan Narkoba. Sehingga para korban pengikutnya  sangat manut dengan Kiai Gendeng ini. (Nyoto)

Selasa, 20 September 2016

Mario Teguh melayangkan somasi kepada adik kandungnya

Radar Publik
Selasa, 20 September 2016
Jakarta - Motivator Mario Teguh melayangkan somasi pada adik kandungnya, Permata Kumara Teguh, karena ikut membuat pernyataan soal Ario Kiswinar yang mengaku sebagai anak kandung Mario.

"Dia ikut membuat pernyataan seolah-olah tahu persis Kiswinar adalah anak Pak Mario. Padahal yang tahu sebenarnya pasti salah satu, kalau tidak Mario, ya ibunya Ario," kata Vidi Syarief, kuasa hukum Mario Teguh, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Selain Permata Kumara Teguh, somasi juga dilayangkan kepada Deddy Corbuzier dan Ario Kiswinar.

Pengakuan Ario Kiswinar bahwa Mario Teguh adalah ayah kandungnya ditayangkan di program "Hitam Putih Trans 7" yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier.

Vidi mengemukakan pihaknya mengundang ketiga orang itu untuk mediasi di kantor Elza Syarief Law Office, Jakarta.

"Kiswinar dan Kumkum (sapaan Permata) tanggal 22 (September), kalau Deddy tanggal 23 (September)," lanjutnya.

Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari ketiga orang yang disomasi Mario Teguh.

"Jika tidak datang, kami akan somasi lagi," imbuh dia.

Sementara itu, Permata Kumara Teguh mengunggah surat somasi yang ditujukan padanya melalui akun Instagram @weddingjava, Senin (19/9).

"Somasi telah hadir... ealah..." tulis dia. (Nyoto)

Sabtu, 17 September 2016

Ribuan warga Surabaya ikuti rekonstruksi perobekan bendera Penjajah


Radar Publik
Minggu, 18 September 2016

Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 "Semangat Kepahlawanan adalah Jiwa Ragaku", didampingi para Menteri Anggota Kabinet Kerja di Lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya, - Ribuan warga Kota Surabaya akan mengikuti acara rekonstruksi perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato (sekarang Hotel Majapahit) yang digelar Pemerintah Kota Surabaya dan sejumlah komunitas pada Senin (19/8).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati, di Surabaya, Minggu, mengatakan acara yang bertajuk Surabaya Merah Putih ini akan melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat, mulai dari veteran, pelajar, hingga berbagai komunitas.

"Agenda historikal seperti ini merupakan salah satu sarana edukasi bagi pelajar yang masih muda," katanya.

Menurut dia, ini kali ke-dua Pemkot beserta berbagai komunitas akan merekontruksi sejarah 71 tahun silam perobekan bendera di Hotel Yamato.

"Bagi warga yang ingin berpartisipasi, diharapkan mengenakan pakaian pejuang tempo dulu," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan melibatkan sekitar 2.000 pelajar untuk melakukan aubade, dan bersama seluruh partisipan akan menyanyikan lagu berkibarlah benderaku dengan membawa bendera kecil.

Rencananya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan melakukan pidato kebangsaan di hadapan para partisipan yang hadir. Setelah acara ini, pihaknya akan terus melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan.

Ia mengatakan rangkaian kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk tetap terus memberikan edukasi kepada para generasi muda,terutama para pelajar.

"Pemkot sendiri memiliki program sekolah kebangsaan, dan heroic track dimana pelajar sekolah diajak berkunjung ke situs-situs yang memiliki keterkaitan dengan momen 10 November," katanya. (Red)

Rabu, 14 September 2016

LSM Dan Kontraktor Lurug Kantor ULP Kota Pasuruan

Radar Publik
Pasuruan - Ketidak transparanan ULP Pemerintah kota Pasuruan membuat sejumlah LSM dan kontraktor Kota Pasuruan menjadi geram. Mereka mendatangi Kantor Ketua  ULP yang berada di kantor Walikota Kota Pasuruan  jalan Pahlawan. Mereka menduga ada kongkalikong dalam proses lelang yang memenangkan kontraktor tertentu sebagai pemenang lelang.

Ditemui di ruang ULP Pokja 1 oleh Agus Sudarmanto para kontraktor dan LSM menanyakan perihal dugaan konfirasi terkait proses lelang yang tidak transparan tersebut.     Agus Sudarmanto Pokja 1 melarikan diri saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media dan berkelit jika proses dalam pelaksanaan lelang tersebut  sudah sesuai dengan prosedur.

" Kita tidak berwenang memberikan kopi data tersebut," jawab Agus saat ditanya mengenai berkas pelaksaan lelang tersebut. Agus mengaku sudah melaksanakan tugas sesuai aturan. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh awak media, Agus lalu bergegas pergi melarikan diri.

"Rupanya proses Lelang di ULP kota Pasuruan  selama ini tidak transparan," jelas Yahya salah seorang kontraktor. Dan ada dugaan persekongkolan antara kontraktor dan ULP  sehingga proses lelang pun terjadi pengondisian siapa yang menjadi pemenang.
 Bisa jadi sekenario lelang sudah diatur oleh orang nomer 1 dikota Pasuruan, Kami juga sudah melakukan klarifikasi ke Pokja, namun sepertinya tidak dilanjuti oleh Pokja 1. Kalaupun yang tidak sesuai dengan aturan , kan seharusnya pokja memberikan klarifikasi yang jelas kepada kami," tambah Yahya.

Di ruang terpisah ketua ULP Dedy mengatakan bahwa hal itu adalah bukan kewenanganya. Proses lelang merupakan kewenangan Pokja. Dan sebagai ketua ULP dirinya mengaku baru hari itu mengetahui ada dugaan kecurangan tersebut dari kontraktor dan LSM yang datang dan menyampaikan permasalahan tersebut.

"Saya yakin Pokja sudah bekerja secara benar," kilah Deddy. Kalaupun ada penyimpangan yang anda sampaikan, kita akan memanggil Pokja terkait dan kita klarifikasi laporan kontraktor dan LSM hari ini," lanjut Dedy. Dedy juga berjanji akan mempertemukan Pokja-pokja terkait besok hari Rabu 15/09 di ruangan yang sama.

Penjelasan Dedy ketua ULP disanggah oleh Direktur PT. Birawa, M. Yahya, Yahya menyangkal jika apa yang dilakukan pihak ULP sudah transparan. Sambil menyodorkan bukti kepada ketua ULP, Yahya menjelaskan detil kronologis pengajuan awal hingga proses akhir pemenang lelang, tanpa ada sedikitpun klarifikasi dari Pokja baik melalui surat maupun lainnya terkait proses penentuan pemenang lelang. Menurutnya lagi, panitia lelang dalam melaksanakan tahapan lelang jelas-jelas melakukan berbagai pelanggaran kode etik sebagai Pokja, maupun telah melanggar aturan hukum dan parahnya lagi lelang tersebut sudah dikondisikan. "Dalam laporan tersebut nantinya kita akan lampirkan sejumlah bukti pendukung yang akan menjerat mereka ke meja hijau," tuturnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lujeng Sudarto dan direktur PT.  Birawa Karya Sentosa Yahya berjanji akan mengambil langkah hukum dan turun ke jalan untuk melakukan aksi ke kantor Walikota Pasuruan. "Kita akan bongkar kolaborasi dan pengkondisian proyek di ULP kota Pasuruan," tutur Lujeng Sudarta yang diamini Yahya. Selain itu kita akan membuat laporan terkait masalah ini kepada aparat penegak hukum. Bila perlu juga kita PTUN kan pemerintah Kota Pasuruan untuk membongkar praktek tidak sehat yang hanya merugikan rakyat dan menguntungkan kantong pribadi para pejabat," tutup Lujeng. (Nyoto)

Selasa, 13 September 2016

Presiden kunjungan kerja ke Provinsi Jawa timur

Radar Publik
Rabu, 14 September 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan sejumlah agenda.

Presiden Jokowi lepas landas menuju Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan dijadwalkan tiba di Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada pukul 08.50 WIB, Rabu (14/9).

Rencananya Presiden melaksanakan sejumlah agenda di antaranya menyaksikan Demo Penembakan Senjata Strategis TNI AL lalu menuju Geladak Heli KRI Banjarmasin 592, kemudian menuju Puslatpurmar 5 Baluran, Karang Tekok, Kabupaten Situbondo.

Presiden kemudian akan meninjau Program Makanan Tambahan di TPI Kampung Landangan Pesisir, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan meninjau Rumah Pemulihan Gizi, Kabupaten Situbondo.

Selain itu Presiden juga dijadwalkan untuk menyaksikan pendaratan marinir dari Menara Tinjau di Pantai Pendaratan Banongan, Asem Bagus, Kabupaten Situbondo dan menyaksikan penembakan dan demo marinir di Posisi Titik Tinjau (T12), Baluran, Kabupaten Situbondo.

Pada kesempatan kunjungan kerja itu, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pada Kamis (15/9) pukul 11.05 WIB. (Ant)

Senin, 12 September 2016

CV. Sumber Tirta Wonokoyo Kec. Sukodono Jual Air Dari Aliran Sungai Setempat bukan Dari Pandaan

 Radar Publik
Sidoarjo - Penjualan air tangkian oleh CV. SUMBER TIRTA di desa wonokoyo kec. Sukodono kab. Sidoarjo, Ternyata air tersebut oleh pihak CV. Diduga diambilkan air dari sungai setempat.

Pengambilan air tersebut dari aliran sungai setempat yang disedot memakai mesin jensed/diesel dan di alirkan ke sumur, kemudian air disaring dan dimasukan mobil tangki di setor ke beberapa wilayah.

Saat di konfirmasi oleh Radar Publik melalui fia tlpn, pihak perusahaan ia bilang "sikahkan diangkat saja mas beritanya yang penting saya sudah ijin katanya kepada Radar Publik"

Air tersebut di jual ke pabrik-pabrik dan dengan alibi bahwasanya air tersebut dari air sunber pandaan padahal kenyataanya air tersebut bukan dari air pamdaan melainkan air dari aliran sungai setempat kata narasumber yang minta di sembunyikan namanya. (Nyoto/Tim)

Kamis, 08 September 2016

Aa Gatot Brajamusti Perkosa Citra Sejak Usia 16 Tahun, Lapor ke Polda Metro Jaya

Citra didampingi kuasa hukumnya memberikan keterangan pers usai melaporkan Aa Gatot ke Polda Metro Jaya. Foto Yudha/pojoksatu

Radar Publik
JAKARTA – Aa Gatot Brajamusti kembali bermasalah dengan hukum. Kali ini seorang wanita cantik bernama Citra (26) melaporkan Ketua PARFI itu ke Polda Metro Jaya. Aa Gatot diduga memperkosa Citra sejak usia 16 tahun. Korban mengaku diperkosa Aa Gatot Brajamusti selama 4 tahun, mulai 2007 sampai 2011.

Korban ditemani kedua pengacaranya Sudharmono Saputra dan Rhony Sapulette melaporkan Aa Gatot ke Sentra Peayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, Kamis malam (8/9/2016)

“Kejadian tahun 2007. Saat itu masih diberumur 16 tahun 10 bulan,” kata Sudharmono di Polda Metro.

Sudharmono mengatakan, kejadian itu dilakukan berulang-ulang hingga tahun 2011. Modus yang dilakukan terlapor yaitu disuruh mengkosumsi aspat yang dikatakan sebagai makanan malaikat. Rupanya aspat adalah narkoba jenis sabu.

“Ini tidak manusiawi, tekanan narkoba berupa sabu, ekstasi dan sabu dilakukan terus menerus, dirinya banyak menelan sabu. Dilakukan di Padepokan, kendaraan dan Jakarta,” tambah Rhony.

Rhony menambahkan, kliennya melaporkan Aa Gatot dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP tentang kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara.

Sementara korban tidak ingin menceritakan kronolgi pemerkosaan yang dilakukan Aa Gatot. Namun, dirinya berpesan agar tak ada lagi korban lainnya.

“Mudah-mudahan semua orang bisa tahu baik burukny Aa Gatot dan hati-hati jangan sampai seperti aku,” ucapnya. (Nyoto)

Negara lain sangat kagumi Pancasila

Radar Publik

Kamis, 8 September 2016
Jakarta - Wakil Ketua MPR, Mahyudin, mengatakan, negara lain sangat mengagumi Pancasila karena mampu menyatukan rakyat berbeda-beda menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Negara lain sangat mengagumi Pancasila. Jadi saya ingatkan kepada para anak muda Indonesia, banggalah kepada nilai bangsa sendiri," katanya, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, di Universitas Malahayati, Lampung, seperti dilansir keterangan tertulis, Kamis.

Mahyudin mengatakan, masyarakat Indonesia jangan terlalu mengagungkan nilai-nilai bangsa lain, dan pahamilah Pancasila hingga timbul cinta agar mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ia mengatakan, sosialisasi Empat Pilar yang sedang gencar diselenggarakan di berbagai daerah, adalah amanah UU Nomor 17/2014 tentang MD3.

"Pemahaman tentang Pancasila dan nilai luhur bangsa lainnya sangatlah penting dalam hal ini sehingga diamanatkan dalam UU. Target sosialisasi adalah seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda penerus bangsa," ujarnya.

Rektor Universitas Malahayati, Mohammad Khadafi, mengapresiasi MPR yang menyosialisasi Empat Pilar ke kampus.

"Generasi muda sangat rentan disusupi pemahaman-pemahaman aneh. Pemahaman yang betul Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika akan bisa membentengi generasi muda dari pengaruh pemahaman lain yang sempit dan tidak jelas," katanya. (Red)

Senin, 05 September 2016

Catatan Sejarah Pertambangan di Banyuwangi

Catatan Sejarah Pertambangan di Banyuwangi:
1. Sebelum ditetapkannya kawasan Tumpang Pitu, Banyuwangi, sebagai objek vital nasional sesuai dengan SK Menteri KESDM No. 631 k/30/MEM/2016, tertanda tangan pada 16 Februari 2016, perampokan dan penjarahan Sumber Daya Alam di Banyuwangi sebenarnya telah dimulai dari sejak tahun 1990-an. Hal ini ditandai dengan masuknya PT Hakman Metalindo ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 1995-1996.

2. PT Hakman Metalindo mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan dari ESDM di Kabupaten Jember dan Banyuwangi dengan luas eksplorasi 62.586 ha. Dalam kegiatan eksplorasinya PT Hakman Metalindo bekerja sama dengan Golden Valley Mines N.L, sebuah perusahaan asal Asutralia. Dalam catatan JATAM 2012, disebutkan bahwa PT Hakman Metalindo telah menyebabkan kawasan jati di daerah tersebut kering kerontang.

3. Pada tahun 2000, PT Hakman Group mengajukan Kontrak Karya Pertambangan kepada Pemda Jember dan Banyuwangi. Selanjutnya, PT Jember Metal dan PT Banyuwangi Mineral juga mengajukan ijin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di daerah yang sama. Direktur 2 perusahaan tersebut adalah orang yang sama seperti tercantum pada surat PT. Hakman Metalindo, yakni: Jansen FP Ade dan Yusur Merukh. Yusuf Merukh adalah konglomerat pemilik saham 20 % Newmont Minahasa Raya dan Newmont Nusa Tenggara (Jatam, 2012).

4. Berdasarkan surat No.01.17/BM/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, PT Banyuwangi Mineral mengajukan permohonan ijin prinsip Kontrak Karya Pertambangan untuk kawasan seluas 150.000 ha di daerah Banyuwangi. Sedangkan di Jember, dengan surat No. 01.13/JM/VII/2000, tanggal 11 Juli 2000, Direktur PT. Jember Mineral mengajukan permohonan ijin serupa dengan luas 197.500 ha (Jatam, 2012).

5. Eksplorasi oleh PT Hakman Group berakhir pasca terbitnya surat Bupati Banyuwangi, Nomor 545/513/429.022/2006 tanggal 20 Maret 2006. Selanjutnya, lewat surat Keputusan Bupati nomor 188/57/KP/429.012/2006 penguasaan pertambangan diberikan kepada PT Indo Multi Cipta (IMC).

6. Perusahaan ini berganti nama menjadi Indo Multi Niaga (IMN) dan lewat surat nomor 188/05/KP/429.012/2007, IMN mengantongi ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 11.621,45 Ha.

7. Pada tahun 2012, PT. IMN mengalihkan Ijin Usaha Pertambangannya kepada PT. Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk.

8. PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Bumi Suksesindo (BSI), PT. Damai Suksesindo (DSI), dan PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS). BSI dan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) sedangkan CBS belum memiliki IUP. BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, 
No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012 sedangkan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (“IUP Eksplorasi”) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014.

9. Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Propinsi Jawa Timur, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha dan dengan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha. IUP OP milik BSI akan berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan IUP Eksplorasi milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016. Sebelum bernama PT Merdeka Copper Gold, Tbk, perusahaan ini bernama PT Merdeka Serasi Jaya. Akta Pendirian No.2, 5 September 2012, dengan pengesahan dari Menkumham, Nomor, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 (Prospektus Final PT Merdeka Copper Gold, Tbk).

10. Dalam dokumen Prospektus PT Merdeka Copper Gold, Tbk, disebutkan bahwa susunan direksi dan dewan komisaris, berdasarkan akta No.479/2014 dan akta No.73/2015, adalah: Direksi (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekrie, Wa.Presdir: Gavin Caudle, Dir. Independen: Chrisanthus Soepriyo, Dir: Hardi Wijaya Liong, Michael W Soeryadjaya, Ronny N Hendropriyono). Dewan Komisaris (Preskom: A.M. Hendropriyono, Wapreskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris Independen: Richard Bruce Ness, Zannuba Arifah (Yenny Wahid), Komisaris: Garibaldi Thohir).
Catatan Awal Walhi Jatim Terkait Kegiatan Pertambangan di Tumpang Pitu:

1. Bagi nelayan dusun Pancer, Desa Sumberagung, keberadaan Bukit Tumpang Pitu memiliki setidaknya dua peran penting. Pertama, Bukit Tumpang Pitu adalah 'tetenger' bagi mereka saat melaut. Setiap pagi, ketika mereka berada di laut lepas, titik yang mereka cari untuk menentukan arah adalah pulau Nusa Barong di sebelah Barat, Gunung Agung di sebelah Timur dan Bukit Tumpang pitu ditengah-tengahnya. Dari situlah mereka bisa mengarahkan haluan, menuju Puger, Rajegwesi, Pancer ataupun Muncar. Jika bukit Tumpang Pitu menghilang maka mereka akan kehilangan salah satu tetenger daratan yang menjadi acuan arah.

2. Kedua, bukit Tumpang Pitu adalah benteng bagi komunitas Nelayan yang tinggal di pesisir teluk Pancer. Pada musim-musim tertentu, saat angin Tenggara yang kencang bertiup, bukit Tumpang Pitu melindungi perkampungan ini dari ancaman bencana yang dibawa tiupan angin kencang tersebut. Saat ini, ketika bukit Tumpang Pitu belum disikat habis oleh pertambangan, beberapa atap rumah warga telah mengalami kerusakan ketika datang angin tenggara. Hal ini bisa dibayangkan betapa besarnya kerusakan yang harus mereka hadapi tatkala benteng alami ini dibongkar oleh aktivitas tambang. Terkait dengan ancaman pertambangan ini, memori tsunami yang menyapu dusun Pancer tahun 1994 pun kembali mengemuka dan melintas di benak warga. Nelayan dusun Pancer mengingat dengan jelas bagaimana gelombang besar tsunami menyapu kawasan pesisir Pancer dan sekitarnya yang membawa korban jiwa lebih dari 200 orang. 

Saat itu, bukit Tumpang Pitu mampu melindungi kehancuran lebih berat terjadi di dusun Pancer, Desa Sumberagung dan sekitarnya yang berada dibalik bukit ini. Sekali lagi bisa dibayangkan jika bukit Tumpang Pitu hilang dan tsunami datang kembali, maka korban yang ditimbulkan akan dalam jumlah yang cukup banyak dari peristiwa tahun 1994.

3. Bagi nelayan dusun Pancer, laut telah memberikan kesejahteraan lebih dari cukup. Hal ini terbukti sebelum masuknya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu, hasil tangkapan ikan per harinya dari 1000 nelayan yang bermukim di Pancer mampu menembus angka 150 ton perhari. Jumlah tangkapan ini setara dengan 1,2 miliar rupiah perhari.

4. Bagi pegiat wisata (rakyat) pantai Pulau Merah, Dusun Pancer, kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu juga dianggap telah membawa dampak negatif. Bagi mereka, kegiatan pertambangan Tumpang Pitu telah menghasilkan bencana ekologi di sekitar pantai Pulau Merah yang sulit untuk dipulihkan. Dalam sejarah kolektif warga yang bermukim di pantai Pulau Merah, tidak pernah terjadi sebelumnya bencana lumpur yang menutup pantai Pulau Merah hingga 4 km dari bibir pantai. Namun dengan hadirnya kegiatan pertambangan, bencana lumpur itupun datang, dan ini untuk pertama kalinya. Bencana lumpur tersebut selain merusak karang, juga berdampak pada menurunnya angka pengunjung pantai Pulau Merah hingga 70 persen.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa Timur telah menggarisbawahi kawasan selatan Jawa, termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan bencana tsunami. Dengan mengacu pada kenyataan ini, penataan kawasan di pesisir selatan seharusnya ditujukan untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Pesisir selatan Jawa selayaknya ditetapkan menjadi kawasan lindung dan konservasi demi mengantisipasi bencana yang mungkin timbul. Pelepasan lahan-lahan pesisir menjadi wilayah usaha pertambangan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan adalah tindakan yang kontradiktif terhadap usaha menurunkan resiko bencana di Indonesia.

6. Disamping itu, kawasan pesisir selatan telah lama menjadi kawasan budidaya, baik pertanian pesisir maupun perikanan tangkap, sehingga aktivitas pertambangan yang eksploitatif, rakus lahan dan merusak sumber daya perairan akan menimbulkan gesekan dengan kebutuhan warga akan keberlanjutan fungsi-fungsi alam sebagai syarat budidaya mereka.

7. Pembiaran terhadap konflik-konflikpertambangan dan bahkan pelanggaran perijinan terhadap wilayah yang mempunyai nilai penting secara ekologis tidak bisa terus dibiarkan. Kita tengah menghadapi konsekuensi dari semakin banyaknya wilayah-wilayahlindung yang rusak dengan bentuk peningkatan jumlah bencana ekologis setiap tahunnya di Jawa Timur. Oleh sebab itu pencabutan wilayah usaha pertambangan dari kawasan pesisir selatan dan penetapan kawasan lindung dan konservasi menjadi syarat mutlak pemulihan kawasan pesisir dan menjadi bagian dari usaha besar penurunan resiko bencana ekologis serta penyelamatan ruang hidup rakyat.
Hentikan Pertambangan di Tumpang Pitu!!! (Saful/Tim)

BERITA RADAR PUBLIK

Box Redaksi Radar Publik

Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha       ...