Presiden resmikan pengeluaran uang rupiah emisi 2016

Radar Publik

Senin, 19 Desember 2016 11:11 WIB 

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kiri), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers usai peluncuran uang rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/12/2016).(ANTARA/Yudhi Mahatma)

 Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh dunia

Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016 yang menampilkan sejumlah tokoh pahlawan nasional.

"Di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan kebudayaan dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di Tanah Air perlu terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata," kata Jokowi saat meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah emisi 2016 di Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Menurut Jokowi, masyarakat dapat mencintai rupiah dengan menggunakan mata uang itu dalam setiap transaksi di nusantara dan menyimpan tabungan dalam bentuk rupiah.

Presiden meminta agar Bank Indonesia juga memperketat pengaman pada rupiah untuk menghindari pemalsuan.

"Saya menginstruksikan agar pengaman pada uang rupiah harus diperkuat dan teknologi pengamanan rupiah yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah," tegas Jokowi.

Kepala Negara menjelaskan agar masyarakat tidak menyebar gosip dan kabar bohong terkait rupiah.

"Mari kita semuanya bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh dunia," tegas Jokowi.

Sebanyak tujuh uang rupiah kertas dan empat uang rupiah logam diperkenalkan kepada masyarakat dalam peresmian itu.

Hal itu menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia Bank Indonesia mengeluarkan uang dengan sejumlah pecahan dalam waktu bersamaan.

Sejumlah uang rupiah kertas yang baru dikeluarkan BI yaitu pecahan Rp100 ribu bergambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta bercorak warna merah, pecahan Rp50 ribu bergambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja bercorak biru, pecahan Rp20 ribu bergambar Dr. G.S.S.J. Ratulangi bercorak hijau, dan pecahan Rp10 ribu bergambar Frans Kaisiepo bercorak ungu.

Kemudian, bank sentral juga mengeluarkan pecahan Rp5 ribu bergambar Dr. K.H. Idham Chalid bercorak kecoklatan serta pecahan Rp2 ribu bergambar Mohammad Hoesni Thamrin berwarna abu-abu dan pecahan Rp1.000 bergambar Tjut Meutia bercorak hijau.

Selain itu, untuk uang logam, BI mengedarkan pecahan Rp1.000 bergambar Mr I Gusti Ketut Pudja, pecahan Rp500 bergambar Letjen (Purn) Tahi Bonar Simatupang, pecahan Rp200 bergambar Dr. Tjiptomangunkusumo dan pecahan Rp100 bergambar Prof. Dr. Ir. Herman Johanes.

Selain gambar pahlawan, BI juga menampilkan beberapa tarian nusantara dan keindahan alam Indonesia di dalam sejumlah uang rupiah tersebut.

Tujuan ditampilkannya gambar-gambar tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan serta mengenalkan potensi keindahan alam dan seni budaya Indonesia.

Sejumlah pejabat negara yang turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Gubernur BI Agus Martowodojo. (Nyoto)

Editor: Fitri Supratiwi

Pecahan baru Rupiah resmi diluncurkan hari ini

Radar Publik

Senin, 19 Desember 2016 09:40 WIB | 6.297 Views

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kanan) serta Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) secara simbolis meluncurkan uang rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (19/12/2016). (ANTARA /Yudhi Mahatma)

Jakarta - Bank Indonesia hari ini meluncurkan satu seri uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam dengan gambar pahlawan.

Peluncuran ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam sebuah acara di Jakarta yang dihadiri keluarga para pahlawan yang diabadikan dalam uang-uang baru itu.

Pecahan-pecahan baru Rupiah adalah dalam nilai nominal Rp100.000, Rp50.0000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000, sedangkan untuk uang logam adalah pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100.

Adapun para pahlawan yang diabadikan dalam uang baru-uang baru itu ada 12 pahlawan nasional.

Keduabelasnya adala Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pecahan Rp100.000.  Kemudian Djuanda Kartawidjaja pada pecahan Rp50.000, gambar Sam Ratulangi dalam pecahan uang kertas Rp20.000.

Pahlawan nasional Frans Kaisepo menjadi gambar utama dalam uang kertas pecahan Rp10.000. KH Idham Chalid pada uang kertas Rp5.000, Mohammad Hoesni Thamrin pada uang pecahan Rp2.000, Tjut Meutia pada yang kertas Rp1.000.

I Gusti Ketut Pudja untuk uang logam Rp1.000, TB Simatupang pada uang logam Rp500, Tjiptomangunkusumo pada uang logam Rp200 dan gambar Herman Johannes pada uang logam pecahan Rp100. (Nyoto)

Presiden: Uang disimpan di luar negeri Rp11.000 triliun

Selasa, 06 Desember 2016 Presiden Joko Widodo

Ayo berbagi!

Radar Publik

Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada kurang lebih Rp11.000 triliun uang milik masyarakat dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri.
"Kalau ada yang ngomong tidak percaya, saya buka datanya sekarang. Kalau diperbolehkan karena tidak diperbolehkan. Yang tahu saya, Menkeu, Dirjen Pajak, itu aturan mainnya," kata Presiden saat berbicara dalam acara sosialisasi  amnesti pajak atau "tax amnesty" di Balikpapan, Senin (5/12).
Presiden mengatakan uang yang disimpan di luar negari sangat besar, sedangkan APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun saja.
"Ini ada Rp11.000 triliun, bayangkan. Ngapain kita harus narik uang negara lain, uang kita sendiri ada, hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. tapi memang Syaratnya harus kita punyai agat yang memiliki uang merasa nyaman. membawa uangnya masuk," ungkap Jokowi di depan 3.000 peserta sosialisasi "tax amnesty" di Hotel Platinum Balikpapan.
Sedangkan dalam periode I program "tax amnesty", Jokowi mengungkapkan baru sekitar RP143 triliun yang melakukan repatriasi.
"Yang repatriasi baru terakhir Rp143 triliun, kecil banget, sangat kecil. Masih sangat kecil. Buat saya masih kurang, masih ada uang yang besar di luar negeri," kata Presiden.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan bahwa pada 2018 akan terjadi keterbukaan informasi keuangan di dunia, yakni keterbukaan pertukaran informasi antar negara di dunia.
"Tahun 2018 semua negara akan tanda tangan untuk blak-blakan semua. Jadi sekarang ini saatnya kita untuk terbuka tapi ada amnesti pajak yang bayar tebusannya masih murah sekali," kata Jokowi.
Presiden mengungkapan dalam program tax amnesty ini Indonesia hanya mengenakan denda 3 persen dari total pajak yang tertunggak sedangkan negara lain masih 25-30 persen.
"Kita ini memang pemaaf kok," kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Ketua OJK Mulaiman D Hadad serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (Ant) (Nyoto)

Presiden Jokowi tunggu skema pembagian 9.000.000 hektar lahan

radar Publik

Sampai sekarang belum ketemu jurusnya. Gimana yang sudah diberi juga tidak dijual, itu jurusan belum ketemu. Jadi saya stop dulu, jangan diberikan sebelum kita memiliki sebuah skema yang benar dalam pembagian itu."

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pembagian lahan seluas 9 juta hektar yang akan dibagikan kepada rakyat guna mendorong peningkatan produksi pangan nasional masih menunggu skema yang benar.

"Sampai sekarang belum ketemu jurusnya. Gimana yang sudah diberi juga tidak dijual, itu jurusan belum ketemu. Jadi saya stop dulu, jangan diberikan sebelum kita memiliki sebuah skema yang benar dalam pembagian itu," kata Presiden saat acara pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden mengungkapkan pemerintah dalam satu setengah tahun ini telah mengumpulkan bahan lahan-lahan yang sudah mencapai 9 juta hektare tapi belum dibagi karena belum menemukan skema yang tepat.

"Nanti pembagian nyampai kepada rakyat, kepada koperasi, harus tepat. Jangan sampai dibagi-dibagi, tapi nanti dijual, tidak dapat berproduksi (dan justru) diberi yang gede-gede," kata Presiden.

Jokowi berharap pembagian lahan 9 juta hektare bisa menambah produksi pangan nasional dan bisa mensejahterakan kaum petani yang mengolahnya hingga bisa beroduksi.

"Saya ingin tahu sistemnya bener, cara pembagiannya benar dan yang diberi nanti bisa berproduksi. Entah dibagi, bisa saja 4 hektaran, bisa jadi 10 hektaran tapi sekali lagi bahwa yang sudah diberi itu benar-benar untuk berproduksi ini yang sampai sekarang belum ketemu jurusnya," kata Presiden.

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi lumbung pangannya dunia karena memiliki sumber daya alam yang memadai.

Presiden mencontohkan Kabupaten Merauke yang memiliki 4,2 juta hektare lahan sangat bagus untuk ditanami berbagai jenis pangan, seperti jagung, tebu, padi.

"Kalau ditanam padi saja, katakanlah satu hektar bisa 5-6 ton dikalikan saja 4 kali sudah 20-24 juta sekali panen. Karena air melimpah di sana bisa tiga kali panen, hitung saja, bisa 72 juta ton sama dengan produksi nasional kita hanya di satu kabupaten bayangkan," kata Presiden.

Namun Jokowi menyayangkan masyarakat Indonesia yang tidak serius dan fokus mengerjakan hal itu karena berbagai kendala di lapangan.

"Namun inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang harus kita selesaikan di lapangan," kata Presiden. sumber antara [nyoto]

Menteri LHK minta Program Kampung Iklim diperbanyak

Radar Publik

Jakarta  - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk bisa memperbanyak jumlah desa yang masuk Program Kampung Iklim (ProKlim) mengingat program tersebut menjadi bagian dari ketahanan iklim nasional.

"Konsep dasar ketahanan iklim sudah diterapkan dengan baik melalui ProKlim. Kampung iklim sarana yang baik sebagai bagian ketahanan bangsa, tapi sayangnya baru sedikit sekitar 290-an, padahal jumlah total desa lebih dari 70.000 di seluruh Indonesia," kata Siti pada puncak Pekan Perubahan Iklim 2016 di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya ia mengatakan orientasi ketahanan iklim di Indonesia yang berarti juga merupakan ketahanan nasional yang menjadi tombak terdepannya ada di level keluarga, Rukun Tetangga (RT), hingga kampung atau desa. ProKlim mengimplementasikan adaptasi dan mitigasi yang dalam jangka panjang akan mengurangi tantangan dan biaya dalam menghadapi perubahan iklim.

"Jadi yang dilakukan bapak dan ibu di tingkat kampung mungkin terkesan kecil tapi itu sebenarnya besar untuk ketahanan iklim nasional. Maka program dari 2012 ini perlu diteruskan, contoh kecilnya sudah saya lihat di Yogyakarta di mana anak-anak TK, ibu-ibu PKK bicara tentang ketahanan iklim, apalagi dalam dialognya inisiatif swasta juga ada, dan itu perlu diapresiasi juga karena mereka punya program-program kemasyarakatan di daerah," ujar Dia.

Ia mengatakan telah meminta Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjajaki dan membicarakan penambahan jumlah ProKlim dengan United States Agency for International Development (USAID) mengingat dukungan mereka terkait isu iklim, energi dan lingkungan besar hampir mencapai 1 miliar dolar AS untuk periode 2011-2020.

"Pendanaan cukup besar lewat USAID, ada juga dititip lewat Bank Dunia, ada yang untuk energi, ada yang di Bappenas, ada yang di Kementerian ESDM, ada yang di kita (KLHK), ada untuk wildlife, pokoknya segala macam lah. Yang terkait dengan kita itu dananya cukup besar, saya sudah minta pada Dirjen untuk coba bicara lagi dengan USAID, direstrukturisasi pendanaan iklim yang berbasis komunitas ini diperkuat lebih bagus," ujar Siti.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin mengatakan Peraturan Menteri LHK (Permen LHK) Nomor 84/2016 yang merupakan revisi dari Permen Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang ProKlim yang meredefinisi program tersebut dengan cakupan lebih luas, tidak sebatas tingkat RT hingga kelurahan tetapi juga menjangkau tempat aktifitas dari komunitas seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya.

"Awal November 2016 baru terbit. Justru dengan Permen LHK ini kita mendorong daerah, tidak hanya daerah ya sebenarnya tapi juga termasuk swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat bahkan individual juga terlibat. Seperti di Jakarta lebih banyak individual, jadi dari sana memungkinkan mendorong seluruh pihak untuk berkontribusi, termasuk kampus yang punya komunitas besar," katanya.

Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap. Karena melalui kelembagaan itulah "livelihood" bisa diperkuat, ujar dia.

[sumber Antara]