Polri telah menurunkan empat kapal guna men'support' pencarian KRI Nanggala-402

Radar Publik

Sabtu, 24 April 2021 

Jakarta dilangsir dari (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang di perairan Bali, Rabu (21/4), dengan mengerahkan kekuatan terbaiknya.

"Kami telah menurunkan empat kapal guna men-support pencarian kegiatan kemanusiaan," kata Sigit dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Dalam upaya pencarian KRI Nanggala, lanjut Sigit, Polri akan terus mendampingI Tim SAR gabungan.

Mantan Kabareskrim itu menyebutkan empat kapal milik Polairud, yakni KP Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004, dan KP Balam-4017.

Keempat kapal itu, lanjut Kapolri, dilengkapi dengan robot pencarian, yakni ROV atau drone bawah laut.

Dalam kesempatan ini, pihaknya selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa pihaknya lakukan.

"Dengan segala upaya yang ada, kami akan menurunkan 4 unit kapal, yakni kapal gelatik, barata, balam, dan enggang," ujar Sigit.

Polri tidak hanya menurunkan kapal, tetapi juga drone dan peralatan pendukung pencarian KRI Nanggala-402.

Selain itu, Polri juga siap menyiapkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) jika nantinya diperlukan.

Kapolri juga menyampaikan keprihatinan atas insiden hilangnya KRI Nanggala-402.

"Kami keluarga besar Polri menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam terkait dengan insiden ini," kata Sigit.

Seperti diketahui, KRI Nanggala-402 yang membawa 53 orang sejak hilang kontak, 21 April 2021, hingga kini dinyatakan tenggelam (subsunk).

Sejumlah instansi dan beberapa negara turut membantu pencarian kapal selam tersebut. Namun, hingga sekarang belum membuahkan hasil.

Hingga Sabtu, Kapolri masih di Bali mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memantau pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402 di perairan Bali. (Nyoto) 

32 warga negara India yang ditolak masuk Indonesia Di Pulangkan Imigrasi

Radar Publik

Minggu, 25 April 2021

Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno Hatta pada Minggu (25/4) dini hari memulangkan 32 warga negara India setelah mereka ditolak masuk ke Indonesia saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (23/4).

32 warga negara India itu dipulangkan kembali ke negaranya dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 00.40 WIB, Minggu, menumpang pesawat Emirates Airlines dengan nomor penerbangan EK359 tujuan akhir Dubai, kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Sam Fernando dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

“Langkah Imigrasi Soekarno-Hatta telah sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 23 April 2021. Adapun isi dari kebijakan tersebut mengatur tentang penolakan masuk orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia,” kata Sam Fernando menerangkan.

Tidak hanya itu, terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 di India, Pemerintah Indonesia juga menangguhkan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India.

Selama menunggu proses pemulangan, 32 warga negara India itu ditempatkan dalam ruangan khusus di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, terang Sam.

Puluhan warga negara asing asal India itu diawasi tidak hanya oleh petugas Imigrasi, tetapi juga petugas keamanan bandara, dan petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP), kata Sam menambahkan.

Kantor Imigrasi Soekarno Hatta pada Jumat menolak masuk 32 warga negara India itu, yang tiba di Indonesia setelah menumpang pesawat maskapai Emirates Airline bernomor penerbangan EK356.

Pesawat itu terbang dari Dubai, Uni Emirat Arab, dan tiba di Indonesia pada pukul 15.30 WIB, Jumat.

“Penolakan masuk dilakukan menimbang dinamika tsunami COVID-19 sebagaimana dilaporkan oleh World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia) melalui situsnya https://covid19.who.int/region/searo/country/in,” terang Sam.

Walaupun demikian, ia menjelaskan pembatasan masuk itu bersifat sementara. Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi lebih lanjut pembatasan masuk serta penangguhan pemberian visa terhadap warga negara India menunggu perkembangan situasi COVID-19 di negara tersebut.

“Kebijakan pembatasan masuknya pelaku perjalanan ke wilayah Indonesia bersifat sementara dan akan dievaluasi lebih lanjut menunggu perkembangan situasi dengan tetap berkoordinasi bersama Satuan Tugas COVID-19, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” kata kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian lewat keterangan tertulis yang sama. (Kresna) 

Penyerahan simbolis d lakukan oleh wali kota batam Muhammad rudi pada momentum safari ramadhan

Radar Publik

Batam

Tempat mesjid di kecamatan bulang mendapat bantuan masing-masing Rp 50 juta dari pemerintah kota(pemko) batam. Keempat mesjid ini adalah mesjid babussalam. Mesjid nurul Huda, mesjid at-taqwa dan mesjid nurul hasanah.

Penyerahan simbolis d lakukan oleh wali kota batam Muhammad rudi pada momentum safari ramadhan 1442 hijriah di  pulau jaloh , kelurahan di pantai galem, bulang, kamis (22/4/2021) 

Mudah-mudahan apa ynk kami bantu ini membawa kebaikan,"pinta rudi di mesjid babussalam pulau jaloh sesaat sebelum berbuka puasa bersama masyarakat 

Pada kesempatan tersebut rudi mengajak semua pihak yang memiliki rezeki yang lebih agar dapet menyumbangkan atau menginfaqkan ke mesjid. Menurutnya infaq ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan akan menjadi ladang amal bagi ynk berinfaq. 

"Tentunya kita punya niat yang  sama membangun mesjid. Sekecil apa pun mari ikut berinfaq kepada untuk pembangunan mesjid, " Ajak dia. 

Lanjut dia, jika kolektivitas masyarakat dan dermawan sudah terbangun. Maka cita-cita bersama tuntasnya pembangunan mesjid segera terwujud dan segera mungkin dapat di gunakan untuk beribadah . "Contoh mesjid istiqlal Jakarta akhirnya mesjid besar itu selesai terbangun terbangun imbuhnya. Pembangunan mesjid termasuk dalam salah satu harapan warga setempat kepada pemko batam. Selain itu masyarakat pulau jaloh juga menyampaikan harapan kepada rudi agar dapat mewujudkan hadirnya layanan internet di pulau ini. 

" Kami akan usahakan, saya minta OPD terkait dapat memperhatikan ini", harapan dia. 

Ia juga menyampaikan, bahwa batam kini dikunjungi menteri kominfo Johnny gerard plate guna mengecek persiapan pembangunan data center di batam. Pemerintah juga mengerjakan proyek palapa ring barat , hal ini  tidak guna mewujudkan merdeka internet untuk masyarakat. " Kabel-kabel fiber optiknya juga sudah di pasang, "terangnya

Tidak lupa rudi mengingatkan masyarakat untuk menjalankan prokes sebagai upaya memutus penyebaran covid-19. Selain itu ia meminta masyarakat juga  ikut mensukseskan program vaksinasi

" Jagan merasa kuat dan sudah vaksin merasa bebas, prokes harus tetap di jaga. Tak boleh takabur, pakailah masker dan terapkan juga prokes lainnya, "tutup dia. (ANDI ABDUL S, H.)

Janda Cantik Ini Dilaporkan ke Polisi Gara-gara Perkoso Laki-laki

Radar Publik

Jatim

23 April 2021 

Probolinggo – Seorang biduan atau penyanyi dangdut berinisial DP harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Ayah pelajar laki-laki berusia 16 tahun melaporkan DP ke Polres Probolinggo atas dugaan penerkosaan terhadap anaknya.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Heri Sugiono membenarkan adanya laporan dari warga Kademangan, Probolinggo tersebut. “Pelapor di bawah umur berjenis kelamin laki-laki, pelapor diduga dicabuli seorang perempuan,” terangnya, seperti dikutip dari KlikJatim.com pada Jumat (23/4/2021).

Lebih lanjut, ujar Heri, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Probolinggo sudah meminta keterangan dari korban.

Korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA itu mengaku janda satu anak tersebut telah melancarkan aksinya sebanyak tiga kali.

Terjadi pada Minggu (10/4/2021) hingga Selasa (13/4/2021), pelaku mencabuli korban di tiga tempat yang berbeda.

Pertama, di sebuah kontrakan di Sumberasih, kemudian di sebuah rumah di Kademangan, dan yang ketiga yakni di Kanigaran.

Korban mengaku mengenal pelaku saat ia bertugas merekam resepsi pernikahan di Tiris dengan hiburan orkes dangdut dan pelaku adalah salah satu penyanyinya.

Setelah itu, pelaku kerap mengajak korban jalan-jalan dan makan bersama bahkan menemani ke salon.

Hingga akhirnya saat kejadian, pelaku meminta korban datang ke rumah dan memaksanya membeli serta meminum minuman keras. Kemudian sudah terlihat mabuk menelanjangi si laki2 dan burungnya di masukan ke anunya (kresna) 

BNSP Bantah Tidak Pernah Larang Dewan Pers Lakukan UKW

Radar Publik

Jakarta – Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Maseta membantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal itu dikatakannya dengan tegas setelah pihaknya menemui Ketua Dewan Pers di Jakarta.

"Kami sudah konfirmasi ke Prof Nuh kok soal adanya sejumlah media siber yang memberitakan salah, itu bisa kita sebut oknum yaa. "Kata Komisioner.

BNSP tidak membuat statement demikian. Dan kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers,” kata Kunjung Maseta, Senin (19/4/2021).

Ia menyebut sebelumnya ada beberapa media siber yang menyiarkan berita seolah-olah Komisoner BNSP Henny Widyaningsih mengatakan melarang Dewan Pera lakukan UKW ketika dirinya menjadi narasumber pelatihan asesor BNSP dihadapan puluhan wartawan. 

Maka dengan tegas Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Maseta membantah berita di beberapa media siber yang menyebutkan bahwa BNSP akan melarang Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

”Prof Nuh berita itu sudah dikonfirmasi. Komisioner BNSP tidak membuat statement demikian. Dan kami di BNSP, kalau ada pengajuan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers, "Tegas Kepala BNSP Kunjung Masehat.

Dikatakan Kunjung Masehat ada beberapa media siber telah memelintir isi berita dan menyiarkannya, “Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP, itu mekanismenya. "tandas Henny.

Kepada Ny Tetty DS Ariyanto, Komisioner BNSP Bidang Penjaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama dan Hukum BNSP, Henny Widyaningsih juga mengklarifikasi dan membantah narasi tajam itu. Ia mengatakan memang memberikan paparan mengenai sertifikasi profesi pada acara puluhan peserta pelatihan asesor BNSP yang berlangsung di Ruang Serba Guna LSP, Lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021 lalu. Tapi, dirinya sama sekali tidak mengatakan seperti yang ditulis sejumlah media.

”itu baru pelatihan asesor, belum dilisensi LSP nya. Saya sudah sampaikan kepada CLSP agar meminta rekomendasi ke Dewan Pers karena itu persyaratan lisensi,” jelas Ny Tetty DS Ariyanto selaku komisioner yang selama ini kerap berkomunikasi dengan Dewan Pers terkait masalah uji kompetensi wartawan.

Dewan Pers sendiri yang sah berdiri berdasarkan ketentuan pasal 15 UU Pers No. 40 tahun 1999 sudah melakukan program sertifikasi Wartawan alias UKW sejak tahun 2010 Yakni, 

Hasil kesepakatan itu disebut berdasarkan konstituen Dewan Pers bersama wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media. 

"Dewan Pers sejak dua tahun terakhir, sebenarnya sudah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. Sudah ada rencana untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan profesional guna dapat meningkatkan terus kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia. "Jelas Nuh. (Abdul) 

KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa Meresmikan Smart Instalasi Tahanan Meliter Pertama Milik Angkatan Darat

Radar Publik

Jakarta-Jenderal TNI Andika Perkasa Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) meresmikan Smart Instalasi Tahanan Militer pertama milik TNI AD di Mapomdam Jaya, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Instalasi tahanan militer ini berdiri di tanah seluas 1.500 meter persegi dan dapat menampung sekira 83 warga atau prajurit binaan dengan anggaran Rp 100 miliar.

Peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh KSAD yang didampingi oleh Danpuspomad Letjen TNI Chandra Warsenanto Sukotjo, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

“Hari ini merupakan kebanggaan bagi kami, karena untuk pertama kalinya TNI AD memiliki smart instalasi tahanan militer,” ujar Andika di lokasi, Selasa (20/4/2021).

Menurut Jenderal Andika, instalasi tahanan meliter ini disebut smart lantaran seluruh fasilitasnya berbasis Information Communication Technologies (ICT). Selain itu, peralatan yang ada juga sudah diintegrasikan sedemikian rupa dengan artificial intelligence (AI), sehingga sangat aman dan sangat terkendali.

“Semuanya sudah bisa diprogram, tidak lagi manual, pengunciannya kemudian menyalakan lampu dan sebagainya. Semuanya sudah diprogram dengan elektronik, sehingga bisa otomatis,” kata Jenderal Berbintang Empat ini.

“Tetapi juga lebih penting, instalasi tahanan ini lebih manusiawi, tidak mungkin lagi ada bullying di dalam,” terang Jendral Andika.

Jendral Andika menitipkan instalasi tahanan militer ini kepada jajaran Kodam Jaya, agar bisa dimanfaatkan dengan semaksimal. Menurutnya, sebagai program pertama yang dimiliki, maka Jakarta menjadi barometer.

“Saya titip kepada pejabat Kodam Militer untuk benar-benar memanfaatkan kelebihan instalasi tahanan militer ini. Karena memang inilah yang seharusnya kita miliki, tadinya kan tidak manusiawi,” tuturnya.

Instalasi tahanan militer Pomdam Jaya/Jayakarta yang baru diresmikan ini, tidak ada kaitannya dengan tahanan titipan KPK.(andi abdul.S,H.)

Bangsat Bupati Bandung Barat Dan Anaknya Copet Uang Rakyak

Radar Publik

bandung– KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

AUS menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat 2020.

KPK kemudian menahan AUS dan anaknya, Andri Wibawa (AW) yang juga menjadi tersangka pada Jumat (9/4/2021).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan penahanan tersebut bertujuan untuk mempermudah penyidikan.

“Hari ini kami menyampaikan informasi penahanan tersangka AUS Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 dan tersangka AW swasta,” paparnya, Jumat Kepada Wartawan

Lebih lanjut Ghufron menyatakan pihaknya akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan yakni tanggal 9 sampai 28 April 2021.

Sebagai tindakan antisipasi penyebaran Covid-19, keduanya akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

KPK menempatkan AUS di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, sementara AW di Rutan Kavling C1.

Sebelumnya KPK juga telah menahan tersangka lainnya yakni M Totoh Gunawan selaku pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang).

Dalam kasus tersebut KPK juga telah memeriksa 30 saksi yang terdiri atas ASN Pemkab Bandung Barat dan pihak swasta. (Kresna) 

Gempa M6,7 di Selatan Malang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Radar Publik 

Jatim

MALANG– Gempa hari ini mengguncang kawasan Malang (Jawa Timur) dan sekitarnya pada 14:00:15 WIB, Sabtu (10/4/2021).

Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 6,7 SR.

BMKG mencatat pusat gempa Malang tersebut berada pada titik koordinat 8.95 LS,112

Dilansir dari BMKG, pusat gempa berada di laut 90 km Barat Daya Kabupaten Malang, Jatim dengan kedalaman 25 Km.

BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Malang mewaspadai potensi gempa susulan.

“Tidak berpotensi tsunami,” kata BMKG dalam rilisnya.(NYOTO) 

Direktur Utama Radar Publik Gus Nyoto NH sidak lapangan

Radar Publik

Jatim

Direktur Utama Radar Publik

Gus Nyoto NH sidak lapangan terkait Banyaknya gelontoran Dana APBD di kabupaten Sidoarjo yang di gunakan untuk anggaran pembangunan di seluruh wilaya agar tidak ada penyimpangan anggaran. 

Menurut Gus Nyoto NH bahwasannya minimnya pengawasan penggunaan dana APBD Gus Nyoto meminta kepada DPRD Kab. Sidoarjo untuk betul Betul mengawal dan juga dari PERS juga ikut berperan aktif karena PERS juga sebagai kontrol sosial dan juga lembaga ekonomi menurut UU PERS yang berlaku. 

Saat di temui beberapa awak media Gus Nyoto memberikan penjelasan

" Kita Sebagai PERS harus professional dalam menjalankan tugas tupoksi kita, kita gak perlu mintak ijin dari pihak manapun karena kita toh wajib sosial kontrol dan awasi penggunaan segala dana Pemerintah yang di alokasikan" Tuturnya kepada Wartawan. 

Dengan demikian semua lembaga non kementrian LSM baik Lembaga2 lain bisa saling bekerja sama. (Red) 

Seorang terduga teroris di Surabaya Diamankan Densus 88

Radar Publik

Jatim

Jumat, 2 April 2021 

Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengamankan seorang terduga teroris dari salah satu tempat tinggal di Jalan Simo Pomahan, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jumat.

Dikutip dari Antara

Ketua RW 06 Sukomanunggal Surabaya Suwandi menginformasikan petugas Densus 88 Polri kemudian melakukan penggeledahan di rumah milik terduga teroris tersebut di Jalan Simorejo Sari Surabaya.

"Saya diminta petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kawasan Jalan Simorejo Sari," ujarnya saat dikonfirmasi di Surabaya.

Menurut dia, penggeledahan berlangsung sekitar tiga jam, mulai pukul 07.30 WIB hingga 10.15 WIB.

"Penggedahan juga didampingi petugas dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal dan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya," ucap dia.

Sementara itu kepolisian belum memberi keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan tersebut. Identitas terduga teroris yang diamankan masih dirahasiakan.

Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap dua terduga teroris di dua wilayah di Jawa Timur, yakni di Tulungagung dan Nganjuk pada Selasa (30/3).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan di daerah Tulungagung diamankan seorang terduga teroris berinisial NMR sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Buntaran, Kecamatan Rejo, Tulungagung.

Kemudian di Nganjuk diamankan satu orang terduga teroris berinisial LAM dengan barang bukti yang disita di antaranya satu buku “fiqih jihad”.

"Dari hasil informasi yang kami terima, kedua teroris tersebut merupakan jaringan kelompok radikal JAD (Jamaah Ansharut Daulah)," tutur dia. (Nyoto)