Radar Publik Online

Radar Publik Jakarta - Beberapa Fraksi di DPRD DKI Jakarta masih teguh untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun Tidak bagi Fraksi Gerindra yang tegas menolak interpelasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi menilai, program KJS unggulan Jokowi tersebut adalah harga mati. Sebab program itu disambut baik dan bermanfaat bagi warga DKI, terutama bagi yang tidak mampu. "Pertama, KJS itu harga mati. KJS itu dibutuhkan rakyat dan sudah disetujui oleh DPRD. Buktinya, dengan dianggarkannya KJS pada anggaran APBD DKI tahun 2013. Sekarang kok ada interpelasi?" ujar sanusi saat berbincang dengan Radar Publik, Jum'at (31/5/2013) Sanusi mengatakan, jika dalam pelaksanaan KJS ada kekurangan, itu hal yang wajar. Apalagi program tersebut baru diluncurkan akhir tahun 2012 lalu. Legislator Kebon Sirih pun diharapkan jangan terlalu gegabah untuk menggunakan hak interpelasi...