Radar Publik
Jakarta - Beberapa Fraksi di DPRD DKI Jakarta masih teguh untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun Tidak bagi Fraksi Gerindra yang tegas menolak interpelasi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi menilai, program KJS unggulan Jokowi tersebut adalah harga mati. Sebab program itu disambut baik dan bermanfaat bagi warga DKI, terutama bagi yang tidak mampu.
"Pertama, KJS itu harga mati. KJS itu dibutuhkan rakyat dan sudah disetujui oleh DPRD. Buktinya, dengan dianggarkannya KJS pada anggaran APBD DKI tahun 2013. Sekarang kok ada interpelasi?" ujar sanusi saat berbincang dengan Radar Publik, Jum'at (31/5/2013)
Sanusi mengatakan, jika dalam pelaksanaan KJS ada kekurangan, itu hal yang wajar. Apalagi program tersebut baru diluncurkan akhir tahun 2012 lalu. Legislator Kebon Sirih pun diharapkan jangan terlalu gegabah untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi.
"Kalau dalam pelaksanaan teknis ada yang kurang, itu bukan berarti KJS yang digugat. Ini yang salah. Namanya juga program baru. Dulu orang ke rumah sakit mau berobat takut, harus bayar, harus bikin surat keterangan miskin, sekarang orang tinggal bawa KTP saja sudah bisa berobat," terangnya.
Sanusi juga mengatakan, akibat adanya rencana interpelasi tersebut, masyarakat menjadi bingung. Sebab banyak warga yang menjadi bertanya-tanya soal status KJS tersebut.
"Jangan membuat bimbang masyarakat di bawah. Masyarakat jadi bingung, ini KJS bisa gak? Orang anggarannya sudah ada kok, jadi nggak usah takut. Komplain rumah sakit itu kan masalah teknis, bisa di selesaikan. Jadi jangan gugat KJS ini, nanti masyarakat bisa marah besar," jelas Sanusi.(red)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BERITA RADAR PUBLIK
Box Redaksi Radar Publik
Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha ...
-
Pasuruan Kab:Radar Publik News **pembangunan proyek raksasa di kabupaten pasuruan dalam paket pengadaan gedung Dinas Kesehatan Kab pasur...
-
Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS...
-
Radar Publik, Jumat 29 November 2013. SIDOARJO - Dari beberapa delik aduan Mantan karyawan PT. Setia Karya Mulia ke Radar Publik, diduga ba...
-
Radar Publik Jatim Ainun Chomaria Warga Trawas Menghilang Entah Kemana Pada Tgl 31/12/2020 Ijin keluar beli makanan hingga kini ...
-
Radar Publik, Sabtu 15/02/2012. MOJOKERTO - Tepatnya di wilayah pacet pukul 01:00 wib. Dua Anggota Satsus Investigasi Belanegara Mabes PKRI...
-
Radar Publik Jawa Timur Mobil dinas bus Plat bangkalan di pake 4 orang ambil cewe acara di Tretes dan cewe di terlantarkan di ja...
-
Radar Publik MOJOKERTO - 4-01-2018 Kasus penganiyaan dan pengeroyokan yang terjadi pada pasangan pasutri oleh tetangganya tersebut di d...
-
Radar Publik Jawa Timur Malang Pantai Wisata Batu Bengkung Bajul Mati Kab. Malang memakan korban Bahwa pada hari Selasa malam ...
-
Radar Publik Jakarta Konggres Analis Pertahanan Negara I diikuti oleh Anggota Analis Pertahanan Negara (APN) Kementerian Pertahanan...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar