Selasa, 05 Oktober 2021

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI pada Keluarga Besar FKDM dan PKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Radar Publik

Jabar

Jakarta - Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta hari ini (5/10) melakukan kunjungan silaturahmi kepada FKDM Se-Kecamatan Ciracas Jaktim hingga FKDM Se-Kelurahan di Kecamatan Ciracas Jaktim. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua FKDM Jaktim, Camat Ciracas, Kasie Pemerintahan Kecamatan Ciracas, Ketua FKDM Kecamatan Ciracas, Para Ketua FKDM tingkat Kelurahan Se-Ciracas, Kepala Puskemas Kecamatan Ciracas yang diwakili Tim Mutu PKM Ciracas, serta Bang Japar Komwil Jaktim dan Pengurus Bang Japar Komcam Ciracas Jaktim.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Ciracas Jl. Pengantin Ali Nomor 9, RT 001/006 Ciracas Jakarta Timur.

Fahira Idris mengapresiasi langsung FKDM yang terdepan dalam setiap Kegiatan dimasyarakat dari awal Pandemi Covid-19 dengan mencegah warga untuk Patuh 3M, memberikan masker, edukasi akan bahaya covid-19 bersama para Lurah dan Camat, penyemprotan disinfektan, ikut mensukses kegiatan Vaksinasi dari TNI, Polri, Pemprov dan lembaga-lembaga masyarakat. Kemudian, Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang ikut dalam lomba FKTP mewakili Jakarta dan Bodetabek diberikan Apresiasi khusus sebagai Pahlawan Covid-19 selama pandemi dan semangat untuk lomba FKTP.

"Dengan aktivitas yang luar biasa, sudah pas sebagai Anggota DPD RI, saya (Fahira Idris) memberikan langsung Piagam Penghargaan DPD RI atas dedikasi, dan Pengabdiannya selama Pandemi Covid-19 yang terdepan dalam mencegah dan menghentikan Penyebaran Covid-19. Terima kasih seluruh Keluarga Besar FKDM di Ciracas Jakarta Timur. Kedepan semua kolaborasi yang sudah baik terus kita tingkatkan untuk menjaga lingkungan kita agar aman, kondusif dan bebas covid-19. Kemudian, saya titip semangat dan apresiasi untuk semua Nakes PKM Ciracas yang ikut lomba FKTP yang akan datang, selamat berjuang, semoga sukses selalu", ujar Fahira Idris dalam sambutannya.

Camat Ciracas Bapak Mamad mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu Fahira Idris di Ciracas, ini memberikan semangat pada kami. Ibu Fahira Idris dikenal Aktiv membantu warga dalam kebutuhan sosial, kali ini Program kami bersama Tim Kreatif Ciracas adalah Pembuatan 1000 Septic Tank di wilayah Kecamatan Ciracas dan Renovasi rumah Warga yang rusak parah kita betulin agar layak huni kembali.

"Terima kasih kepada Bang Japar di Ciracas, tanpa diminta selalu membantu kami di Kecamatan dan ikut Aktiv dalam pelaksanaan 3 Pilar serta terjun membantu Tim Kreatif. Kemarin Bang Japar ikut sumbang kegiatan Renovasi dan ikut survei, ini Apresiasi kami di Kecamatan, terima kasih bu Fahira Idris sebagai Ketua Umum yang memberikan semangat pada kami di Ciracas", ujar Mamad dalam sambutannya.

Dokter Ellysabeth Mulyani Tim Mutu PKM Ciracas mengucapkan terima kasih atas Piagam Penghargaannya DPD RI yang diberikan pada kami yang akan lomba FKTP, ini menjadi semangat kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga di DKI Jakarta.

"Selama pandemi covid-19, FKDM selalu bantu kami saat 3 T dilakukan untuk menurunkan data covid-19. Pak Camat, Pak Lurah, Bang Japar pun ikut membantu kami saat Ketuk Pintu warga untuk dilakukan PCR Swab test, bersyukur saat ini Ciracas sudah menurun angka kasus Aktivnya. Semoga terus kita jaga bersama-sama, tetap Prokes dan menjaga keluarganya, agar covid-19 cepat berlalu", ujar Dokter Ellysabeth Mulyani.

Ketua FKDM Kecamatan Ciracas Bang Rismal SE menyampaikan syukur dan terima kasih, hari ini semua pengurus FKDM dari Kecamatan dan Keluarahan hadir untuk diberikan Apresiasi dari Ibu Fahira Idris Anggota DPD RI. Ini kali pertama saya, bertemu langsung dengan Senator kita wakil warga DKI Jakarta.

"Ibu Fahira Idris, ini ada aspirasi warga DKI Jakarta, khususnya Ciracas yang sudah kami kumpulkan, mohon diterima agar bisa jadi semangat perjuangan. Kami di FKDM, selalu memonitor hampir semua kegiatan dilingkungan, bersama-sama Bang Japar kita jaga kampung kita agar jauh dari permasalahan sosial kemasyarakatan. Semoga kolaborasi yang sudah baik ini, akan terus kita jaga untuk saling tukar informasi dan kerjasama disemua sektor yang ada. Terima kasih sekali lagi atas Piagam Penghargargaannya, kami terima dan jadi semangat kami berjuang", ujar Rismal SE Ketua FKDM Kecamatan Ciracas.

Adv. Musa Marasabessy,SH Komandan Bang Japar Wilayah Jakarta Timur menyampaikan terima kasih pada FKDM, Camat Ciracas, PKM Ciracas, dan Khususnya Ibu Fahira Idris Anggota DPD RI yang hari ini semuanya hadir di Kantor Camat Ciracas. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan Bang Japar di Kecamatan Ciracas, disini ada Pengurus Komcam Ciracas Bapak Drs. Slamet dan jajarannya yang bersama-sama semua pihak terlibat aktiv didalam kegiatan di Kecamatan maupun Kelurahan.

"Terima kasih juga khusus kepada FKDM yang terus beriringan dilapangan, kami bangga pada FKDM yang bekerja pagi siang malam untuk warga DKI Jakarta khususnya Ciracas Jaktim. Pak Camat dan Pak Kasie Pemerintahan, terima kasih telah melibatkan Bang Japar dalam semua kegiatan 3 Pilar bersama TNI Polri. Ibu dokter PKM Ciracas, terima kasih telah membantu Pemerintah dalam penghentian dan penyebaran Covid-19, selamat mengukir sejarah untuk Jakarta", ujar Musa Marasabessy dalam sambutannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Foto bersama dimasing-masing FKDM Kelurahan, dilanjutkan FKDM Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. (Abdul)

KPK Lantik Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Radar Publik

Jakarta, 30 September 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi melantik Mungki Hadipratikto sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK, dengan para saksi Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto dan Kepala Biro Umum Yonathan Demme Tangdilintin.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa menyampaikan bahwa sebagai insan KPK harus bisa meningkatkan kinerja dan tetap memegang teguh profesionalisme, integritas, dan berkomitmen terhadap sumpah Jabatan dalam menjalankan tugas. “Semua pekerjaan kita haruslah dikerjakan dengan baik yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi organisasi,“ pesan Cahya.

Mungki Hadipratikto sebelumnya berkarir di Kejaksaan RI dan bergabung di KPK sejak 24 Maret 2014 sebagai Jaksa Penuntut Umum. Pada 29 Maret 2019 Mungki alih tugas dan menjabat sebagai Koordinator Unit Labuksi. Berdasarkan struktur baru KPK sesuai UU Nomor 19 tahun 2019, Mungki kemudian dilantik sebagai Plt. Direktur Labuksi pada 10 Juni 2021.

Pelaksanaan tugas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi putusan pengadilan merupakan bagian penting dari rangkaian proses penanganan perkara di KPK. Pelacakan aset para pelaku korupsi mendukung kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Fungsi ini juga mendukung optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui mekanisme penyitaan, perampasan, serta pembayaran uang pengganti.

Selanjutnya Direktorat Labuksi melakukan pengadministrasian, penyimpanan, dan perawatan terhadap aset-aset yang disita agar nilainya tidak terdepresiasi saat dilakukan lelang. Selain itu, KPK juga dapat melakukan Hibah Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada instansi lainnya. Hibah PSP ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk dirampas sebagai aset milik negara.

Pelaksanaan tugas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi putusan pengadilan merupakan komitmen dan wujud nyata KPK mengoptimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi melalui asset recovery. Sehingga penegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime tidak sekadar menegakkan rasa keadilan, tapi juga memberi efek jera bagi pelaku, menjadi pembelajaran publik agar tidak mengulangi perbuatan serupa, juga memberikan manfaat nyata melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Konsep tersebut selaras dengan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mengintegrasikan ketiga upaya pencegahan, penindakan, dan pendidikan untuk menghasilkan pemberantasan korupsi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Maka prasyarat dari keberhasilan pemberantasan korupsi tersebut adalah komitmen, dukungan, dan pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. (Nyoto)

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan

Call Center KPK 198

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan

Ali Fikri – 085216075917

Arsip Blog

Pedoman Media Siber

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Selasa, 05 Oktober 2021

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI pada Keluarga Besar FKDM dan PKM di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

KPK Lantik Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Radar Publik

Box Redaksi Radar Publik

Cari Blog Ini