Rabu, 31 Agustus 2016

Istri Bung Tomo: jangan khianati Merah Putih

Radar Publik
Rabu, 31 Agustus 2016

Surabaya - "Innalillahi wa inna illahi Rojiun. Telah berpulang ibu kami Hj Sulistina Sutomo, pagi ini jam 01.42. Jenazah akan diberangkatkan ke Surabaya hari ini, dari rumah duka Jl Haji Muhasyim Buntu No 45, Tarogong, Fatmawati, Cilandak Barat.. Salam".

Begitu isi pesan melalui Whatsapp yang dikirim Bambang Sulistomo, putra Sulistina Sutomo yang juga istri pahlawan nasional Bung Tomo, kepada kerabatnya di Surabaya, AH. Thony.

Setelah diteruskan, isi pesan tersebut terkirim secara viral di hampir seluruh sosial media.

Mulai Rabu dini hari, sampai pagi hingga menjelang siang, tak berhenti pesan tersebut. Ucapan belasungkawa dan turut duka cita terus mengalir.

"Innalillahi wainnalillahi rojiun.. semoga almarhumah khusnul Khotimah dan mendapat tempat yg mulia disisi Allah SWT sesuai amal ibadah almarhumah, Aminnn Allahuma Aminnn Ya Robbal Alaminnn..." begitu mayoritas isi balasan dari para anggota grup.

Tidak berhenti sampai di situ, AH. Thony mendapat pesan berikutnya, yang berisi, "Cak , ibu diberangkatkan dari Halim PK dgn Batik Air jam 12:50. Sampai di Suroboyo dishalatkan di Masjid Agung Suroboyo, baru ke Makam Ngagel. Suwun.

Bagi Bapak/Ibu/Saudara yang ingin ikut menshalatkan, memberi penghomatan terakhir dengan cara ikut menghantarkan Almarhumah menuju makam ngagel, titik kumpulnya bisa di Masjid Agung pukul 14. 00. WIB. Terima kasih".

Melalui konfirmasi pesan itu, tersiar kabar bahwa Sulistina Sutomo telah meninggal dunia di usia 91 tahun pada Rabu dini hari pukul 01.42 WIB setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit di Jakarta.

"Iya benar, saya menerima kabar langsung dari Bambang Sulistomo, anak kandungnya Bu Sulistina tadi dini hari," kata AH. Thony, yang juga seorang tokoh di Surabaya, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

Jenazah Sulistina Sutomo diterbangkan ke Surabaya menggunakan Pesawat Batik Air pukul 12.50 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Tiba di Bandara Juanda, jenazah diantar menuju Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk disemayamkan, kemudian dishalatkan bersama ratusan jamaah, termasuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta istri, Nina Kirana.

Jenazah yang diantar menggunakan ambulans diiringi puluhan mobil pelayat berikut petugas pengawal dari Polri maupun TNI tiba di TPU Ngagel sekitar pukul 15.50 WIB.

Prosesi pemakamannya berlangsung sederhana. Setelah dikeluarkan dari ambulans, jenazah yang semula berada di dalam peti, dikeluarkan dan dimasukkan ke liang lahat.

Kemudian dipimpin seorang ustadz, pembacaan doa dilantunkan, dan ratusan pelayat yang terdiri dari warga, berbagai komunitas, elemen pemuda, puluhan veteran, hingga personel prajurit TNI (AD, AL dan AU) turut berdoa.

Sebelum berdoa, keluarga, kerabat maupun Forpimda Jatim yang hadir tak lupa menabur bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah.

Berikutnya, Gubernur Jatim Soekarwo mewakili Forpimda memberikan sambutan dan mengucapkan belasungkawa, sekaligus meminta keluarga agar sabar menghadapi ujian dari Allah SWT.

"Saya atas nama Gubernur dan masyarakat Jatim merasa benar-benar kehilangan sosok seorang perempuan sekaligus ibu yang hebat. Sikap dan perilakunya selama hidup wajib diteladani, terutama dari kalangan generasi muda," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengatakan pihaknya akan mewujudkan keinginan almarhumah sebelum meninggal yakni mendirikan Taman Perdamaian di Trowulan, Mojokerto.

"Nanti pasti akan saya wujudkan mimpi beliau. Karena memang sebelumnya Pemprov Jatim juga terlibat di dalamnya," katanya.

Pakde Karwo mengaku terakhir bertemu dengan Sulistina saat menikahkan putri bungsunya, Kartika, pada Maret 2016. Bahkan, saat itu, Sulistina juga menjadi saksi akad nikah putrinya.

"Setelah itu saya tidak pernah bertemu dengan beliau lagi," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan dia terus memantau kondisi kesehatan Sulistina saat sakit, termasuk saat Sulistina sedang dirawat di ruang ICU.

"Istri saya juga tanya ke putri ketiga beliau karena teman S2, tentang kondisi kesehatan beliau," katanya.

Menurut Soekarwo, Sulistina merupakan sosok wanita yang kuat, sebab peranan Sulistina terhadap perjuangan Bung Tomo sangat dominan.

"Bu Sulistina itu sendiri kan pejuang, karena merupakan perawat di PMI saat perang kemerdekaan," katanya.


Pesan Almarhumah

Putra kandung Sulistina Sutomo, Bambang Sulistomo, menyampaikan bahwa sebelum meninggal dunia ibunya berpesan agar rakyat Indonesia jangan sampai mengkhianati Merah Putih, yaitu Bangsa Indonesia.

"Ibu berpesan jangan sampai berkhianat pada merah putih yang berarti Bangsa Indonesia, sebab saat perjuangan sangat banyak rakyat Indonesia menjadi korban mempertahankan bangsa," katanya di sela prosesi pemakaman jenazah ibunya.

Pesan tersebut tak hanya dikatakan sesaat sebelum meninggal dunia, namun selalu disampaikan kepada keluarga setiap saat agar tak berhenti mencintai Tanah Air.

Menurut dia, ucapan dari sang ibu menjadi motivasi dan pelecut bagi keluarga maupun rakyat Indonesia untuk tidak melukai Negara, terutama pada era sekarang ini.

"Ibu selalu bilang ke anak-anaknya seperti itu. Dulu, rakyat berkorban tanpa pamrih jadi jangan khianati apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang," ucap putra kedua pahlawan nasional Bung Tomo tersebut.

Sementara itu, pada saat menjelang meninggal dunia, Bambang Sulistomo yang saat itu berada di RSPAD Gatot Subroto bersama sanak keluarganya mengaku tabah dan ikhlas saat ibunya menghembuskan nafas terakhir.

"Terakhir, ibu meninggal dalam keadaan damai, tenang dan semuanya hadir, termasuk kakak serta adik melihat ibu. Saat itu ibu tampak tersenyum," katanya.

Mewakili pihak keluarga, pihaknya berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Narmantyo yang telah membantu secara penuh, mulai dari rumah sakit hingga proses pemakaman.

"Terima kasih pula kami sampaikan kepada warga Surabaya pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Mohon dimaafkan jika almarhumah ada kesalahan, serta semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT," katanya.

Kepada sanak saudara dan keluarganya, Bambang Sulistomo berharap diberikan kekuatan karena sekarang masih merasakan seperti mimpi kehilangan sosok seorang ibu.

Selama dirawat dua minggu di rumah sakit, kata dia, ibunya terkena gejala paru-paru tidak sempurna, sering batuk yang saat itu masuk ke paru-paru.

"Lendir di paru-paru beliau sudah semakin banyak, dan karena sudah sepuh juga jadi sistem metabolisme tubuh menurun," katanya sembari mengatakan bahwa ibunya berpesan agar dimakamkan persis di samping makam suaminya, Bung Tomo.


Bisa Diusulkan Jadi Pahlawan

Sementara itu, terdapat usulan bahwa Sulistina Sutomo diusulkan menjadi pahlawan nasional, seperti halnya Bung Tomo. Menanggapinya, Bambang Sulistomo mengaku tak keberatan.

"Keluarga tidak keberatan dan akan mendukung jika gelar itu dinilai layak disandangkan kepada ibu," katanya.

Menurut dia, selama prosedur dan syarat-syarat dilakukan secara benar sesuai aturan, usulan tersebut dipersilakan untuk ditindaklanjuti.

"Kami terima kasih sekali karena ibu diusulkan bergelar pahlawan, tapi sekali lagi prosesnya sesuai aturan yang diberlakukan," ucapnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ditemui usai menjadi pembicara di hadapan 7.000-an mahasiswa baru Universitas Airlangga Surabaya, menilai Sulistina Sutomo bisa saja diusulkan menjadi pahlawan nasional seperti halnya Bung Tomo.

Mensos menyampaikan saat ini tercatat ada 163 pahlawan nasional dan hanya 13 di antaranya merupakan pahlawan perempuan.

Karena itulah, kata dia, istri Bung Tomo juga bisa menjadi pahlawan nasional, asalkan ada yang mengusulkan dan nantinya akan diteliti oleh Tim Penilai Gelar Kepahlawanan Nasional.

"Tapi, Kemensos sudah mempunyai apresiasi untuk para pahlawan nasional berupa bantuan silaturrahim yang diberikan kepada pahlawan nasional dan keluarganya hingga generasi kedua. Kalau Bung Tomo itu mulai dari Bung Tomo dan istrinya hingga anaknya akan mendapatkan bantuan itu," katanya. (Nyoto)

Kapolres Pasuruan : Polwan Diminta Tidak Umbar Foto di Medsos

Radar Publik
Pasuruan - Kapolres Pasuruan Kota AKBP Yong Ferrydjon meminta kepada para Polwan (polisi wanita) tidak mudah mengumbar foto di media sosial (medsos). Bukan hanya itu, polwan juga diminta tidak memposting video, status di medsos terkait gaya hidup mewah.

"Saya sudah ingatkan kepada anggota polwan Polres Pasuruan Kota, agar lebih berhati-hati dalam mengupload atau memposting sesuatu gambar, video, ataupun status di jejaring sosial terkait dengan gaya hidup mewah. Karena hal itu sangat bertentangan dengan peraturan kehidupan di institusi Polri," ujar Kapolres, Rabu (31/8/2016).

Kapolres Yong menambahkan, anggota Polri telah diatur dengan gaya hidup yang sederhana. Selain itu hal-hal yang akan menimbulkan konflik dan menjadi sorotan masyarakat agar dikurangi. Sebab menurut Kapolres, pandangan orang terhadap polisi sangat bermacam-macam.

"Terkadang berbuat baik saja tidak semua orang menganggap baik, apalagi kalau kita berbuat tidak baik? Jadi kalau ingin memposting sesuatu gambar atau video dan status, maka postinglah yang bernilai positif," tegasnya.

Ia menjelaskan imbauan tersebut usai adanya perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang beberapa waktu lalu mengeluarkan surat edaran tentang perilaku anggota polisi di media sosial. Yakni, agar seluruh anggota dilarang mengunggah hal yang dapat merendahkan martabat kepolisian.

"Memang selama ini di lingkungan Polres Pasuruan Kota belum ditemukan postingan-postingan seperti yang dimaksud. Namun, itu adalah perintah bapak Kapolri jadi harus ditaati,” pungkasnya.( Her/Nyot)

Fadli Zon: Pemuda harus dilibatkan memberantas korupsi

Radar Publik
Nasional
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengajak kaum muda di seluruh negara, untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberantas tindak korupsi yang terjadi.

Menurut dia, Populasi kelompok muda yang berusia 10-24 tahun secara global saat ini mencapai 1,8 milyar jiwa. Angka ini semakin bertambah jika kita masukan populasi dalam kelompok usia 25-30 tahun.

"Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kelompok muda saat ini,” kata Fadli Zon di sidang umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke 134, Lusaka, Zambia, Senin (21/3), dikutip dari Infopublik.

Banyaknya jumlah generasi muda, sebaiknya dapat dimanfaatkan kedepannya untuk melawan tindak korupsi yang diduga semakin meningkat. Dengan dibekali pengetahuan serta pendidikan tentang bahayanya tindak pidana korupsi.

"Tapi sayangnya saat ini masih banyak dari kelompok muda yang tidak terberdayakan. Mereka masih terikat dengan kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, dan bahkan masih berada dalam situasi konflik yang menyulitkan mereka untuk berkembang," tutur Fadli.

Ia menyarankan, demi memaksimalkan pemberantasan korupsi seluruh anggota parlemen dunia, terutama anggota parlemen yang tergabung dalam GOPAC untuk membuat kebijakan yang kondusif bagi pemuda. Agar mereka mampu berkembang dengan baik dari berbagai aspek seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, dan juga kepada akses pekerjaan.

"Pelibatan yang lebih inklusif terhadap pemuda, dapat mempercepat pemberantasan korupsi secara global," pungkasnya. (Nyoto)

Selasa, 30 Agustus 2016

DI DUGA PROYEK BODONG DI KABUPATEN SIDOARJO BERKELIARAN

Radar Publik
Bocornya tanaman pipa PDAM akibat terkene alat berat dalam menggali tanah di desa ngaban

         Sidoarjo:Radar Publik**Terkait banyaknya proyek infrastruktur daerah di kabupaten sidoarjo menimbulkan banyak tanda tanya terhadap pemerintahahn kabupaten sidoarjo.sejauh ini proyek pembangunan infrastrutur daera yang di tangani oleh sejumlah SKPD Kabupaten sidoarjo rata rata tak di pasang papan informasi kegiatan.hal serupa sering di jumpai oleh anggota wartawan radar publik dan anggota wartawan forum indonesia di lapangan.
        Menerut salah satu anggata dewan dari komisi C sebut saja M yang di temui di kantornya,sebenarnya proyek apapun yang anggaran dananya dari pemerintah harus di pasang papan nama kegiatan(papan informasi).sedangkan tujuan untuk pemasangan papan informasi agar anggota DPRD yang mau mengidentifikasi pekerjaan tersebut tak mengalami kesulitan.masyarakat sendiri kan juga pingin tahu di desanya berdiri satu bangunan itu anggaran dananya dari mana,kemudian berapa besar anggaran dana yang di pergunakan untuk membangun infraktruktur daera yang ada di desanya.ia juga menambahkan kami sudah sering kali memberikan teguran kepada SKPD di seluru kabupaten sidoarjo agar kegiatan dalam bentuk apapun harus di pasang papan bord.sedangkan pemasanagan papan bord bertujuan untuk keterbukaan publik.
          Bupati Sidoarjo H Saiful illah di duga pilih diam tak mau menegur pejabat pejabatnya.Berdasarkan Investigasi di lapangan yang di lakukan oleh anggota wartawan dari  Radar Publik dan anggota wartawan Forum Indonesia hasil pekerjaan bener benar sangat tak memuaskan dan asal asalan.rendah kwalitas,gampang rusak. Kabupaten sidoarjo di sinyalir hanya buang buang anggaran dan pemborosan uang negara.Bupati sidoarjo H Saiful illah seharusnya turun ke bawah untuk meninjauh hasil pekerjaan dari rekanan kontraktor.
         Diamnya satuan kerja dari SKPD Kabupaten sidoarjo berakibat rekanan kontraktor pelaksana asalan dalam mengerjakan proyek infrastrutur daerah.nagarapu menagalami kerugian.pembiaran terhadap kontraktor yang bekerjanya asal asalan perlu di pertanyakan ada apa di balik semua.di duga antara SKPD sebagai satuan kerja dapatkan uang suap dari sejumlah rekanan kontraktor.
         Di desa nagaban kecamatan tanggulangin proyek peningkatan jalan yang tanpa papan nama kegiatan.kontraktor pelaksana dari cv apa,berapa besar anggaran yang harus di realisasikan dan anggarannya dari mana,satuan kerjanya dari dinas apa,semuanya tidak ada kejalasan.bahkan proyek tersebut dalam prakter pengerjaanya alat berat  yang di pergunakan untuk menggali tanah mengenai tanaman pipa milik PDAM.Hr/tim

Senin, 29 Agustus 2016

Warga Sesalkan Lahanya Dikeruk Oleh PU Binamarga Kab. Sidoarjo Tanpa Ganti Rugi

Radar Publik
SIDOARJO - pelebaran ruas jalan poros antara desa banajarpanji kec tanggulangi hingga kedungpeluk kec. candi asal asalan, akibat dari pelebaran jalan yang di kerjakan oleh PU Bina marga kab. sidoarjo, warga yg mempunyai lahan sawah di desa kedungpeluk dan desa banjarpanji banyak mengeluh, para warga yang lahan sawahnya di ambil sebagai pelabaran jalan tanpa adanya koordinasi terlebih dulu.

yang lebih tak layak lagi pengambilan luas tanah sawah antara pemilik yang satu dengan yang lain tak sama, menurut kapla desa kedung paluk kec. candi(maruto) manjelaskan "sebenarnya walaupun lahan  milik warga yang di ambil  tidak jadi masalah karena setelah di lebarkn jalan tersebut warga akan merasakan lebih enak lagi bila melalui jalan antara desa banjar panji kec. tanggulangin hingga desa kedung peluk kec. candi sidoarjo.
khususnya warga yang mau berangkat ke sawah atau tambak.

dalam waktu yang berbeda time Investigasi Radar Publik manemui salah satu warga yang memiliki lahan sawah yang lahanya di ambil sebagian sebut saja (R) mengukapkan, saya sangat marasa kecewa terhadap kades banjar  panji (Khoirul) ia memotpng sawah tanpa adanya koordinasi, pemerintah kab sidoarjo hanya memberikan teguran terhadap kades khoirul dan juga kades maruto. (Her)

Minggu, 28 Agustus 2016

Karnaval Warga Dusun Bulak Ombo Candi Wates Prigen Meria

 Radar Publik
Prigen Pasuruan, 28/08/2016
Hari ulang tahun RI ke 71 warga dusun bulak ombo desa candi wates kec. prigen kab pasuruan rayakan sangat antusias.anggaran dana yg di himpun untuk memperingati H.U.T RI tersebut.

Dana anggaran berasal urunan dari warga dusun setampat, saat kapala dusun di konfirmasi radar publik mengatakan kami sangat bangga pada warga dusun.berkat kakompakan warga akhirnya acara ini terlaksana.

berbagai macam lombah juga kami adakan.baik untuk anak anak sampai pada ibu ibu hingga nenek nenek dan embah embah.H sutoyo (Direktur PT. Semoyo jaya) kasun setempat menambahka. para pamuda juga sangat kompak untuk marayakannya.katuan pamuda dusun bulak ombo abdul majid sangat merasa puas karena terlaksananya acara tersebut dari awal hingga di akhiri dengan karnaval kililing desa.setelah siang hari karnaval

 malamnya juga ada kegiatan pengajian, sedangkankan kemarin untuk membagikan hadia kami mangundang orkes elekton sebagai pengiring untuk pambagian hadianya tersebut kepada para juara lombah. (heri/Tkm)

Ruwah Dusun Sumberejo Lumbang Prigen, Nonton Bareng Gus Ipul & Gus Irsyad

 Radar Publik
Pasuruan - 28, Agustus, 2016
Acara Ruwat Dusun Sumber wekas kel. Sumberejo Lumbang Prigen, kab. Pasuruan.

Kepala Desa Sumberejo Cipto Rohso SH. Beserta bpk Camat prigen beserta bpk Kapolsek dan ndan ramil, memeriakan ruwah dusun Nonton bareng pagelaran Wayang kulit bersama Gus Ipul wagub Jatim. Dan Gus Irsyad bupati Pasuruan.

Acara siang hari sangat meriah sekali dalam acara tersebut di iringi berbagai karnafal drumbend dan bantengan serta antosias warga kel. Sumberejo berbondong-bondong juga dari berbagai desa tetangga ikut memeriahkan acara tersebut.

Pagelaran yang di selenggarahkan juga memperingati dalam rangkah HUT kemerdekaan NKRI yang ke 71 dan ruwah dusun guna guyub rukun lohjinawi dan suksesnya pemerintahan desa yang di pimpin bpk kepala Desa Cipto Rohso SH. ( Gus Nyoto/Tim)

Jumat, 26 Agustus 2016

Polisi bongkar kasus prostitusi mahasiswa di Surabaya

Radar Publik
Sabtu, 27 Agustus 2016

Unit PPA Satreskrim Polrestabes mengungkap kasus prostitusi mahasiswa dan menangkap seorang mahasiswi yang kepergok sedang berada di kamar hotel bersama pria hidung belang.

"Mahasiswi itu berinisial SB (20) asal Jalan Bumi Jaya, Madiun, yang indekos di kawasan Kedung Anyar, Surabaya. Polisi juga mengamankan temannya berinisial RDP (19) asal Madiun," kata Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar, di Surabaya, Jumat (26/8).

Selain menangkap keduanya, polisi juga menangkap seorang mucikari berinisial NA (28) asal Jalan Kedung Anyar, Surabaya. "Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti (BB) berupa kondom merek durex, bukti transfer senilai Rp400 ribu, HP dan selembar billing hotel N," tambahnya.

Lily menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal ketika seorang tamu berkenalan dengan mucikari lewat facebook, lalu tamu itu meng-invite pin BBM mucikari.

"Setelah itu tamu meminta untuk dicarikan dua perempuan yang bisa diajak untuk berhubungan badan, lalu tersangka NA menawarkan korban SB dan RDP dengan harga Rp1,5 juta. Dari harga itu tersangka dapat bagian Rp400 ribu, sementara sisanya untuk korban," terang Lily.

Kemudian tamu men-transfer uang sebesar Rp400 ribu sebagai DP ke rekening milik tersangka. Lalu tersangka mengajak janjian dengan tamu untuk bertemu di hotel N di Jalan Jawa, Surabaya pada 25 Agustus 2016.

"Tersangka mengantar sendiri korban SB dan RDP ke hotel. Sedangkan sang tamu sudah membooking kamar dan menunggu di lobby. Ketika bertemu, lalu korban dan tamu masuk ke dalam kamar hotel," ucap Lily.

Berselang sekitar 30 menit, sambung Lily, anggota unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap tersangka yang hendak pulang. Petugas juga mengamankan dua korban sebagai saksi.

Sementara itu, SB mengaku terpaksa melakoni pekerjaan tersebut karena butuh biaya untuk bayar kuliah, sebab uang kuliah yang dikirim orang tuanya telah habis. Dirinya menerima pria hidung belang di hotel itu baru pertama kali.

"Ini baru pertama saya lakukan. Saya lakukan ini karena butuh untuk bayar kuliah," ucap perempuan semester 5 itu.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Adapun ancaman hukumannya paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara. (Her/nyoto)

Kapolri: Video Freddy Budiman berisi curahan hati

Radar Publik
Sabtu, 27 Agustus 2016

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan video terpidana mati Freddy Budiman yang diterima dari Menteri Hukum dan HAM berisi curahan hati (curhat).

"Video yang kami terima dari Menkumham ada dua, masing-masing berdurasi 1 menit dan lebih dari 10 menit. Intinya dia menyampaikan curahan hati seperti tentang dia bertobat dan rasa bersalahnya selama ini. Selain itu, Freddy mengatakan ada hal-hal berlebihan yang dituduhkan kepada dia," ujar Kapolri di Jakarta, Jumat (26/8).

Maksud "berlebihan" itu, lanjut Tito, adalah Freddy menyesalkan mengapa hanya dia yang terjerat hukum, padahal ada pihak lain yang terlibat.

Freddy, kata Kapolri, juga sempat mengatakan ada aparat keamanan yang mengetahui kegiatan dia. Namun, penjelasannya hanya sebatas itu.

"Itu kan jadi sumir sekali. Tahu apa maksudnya? Kita tidak bisa mengerti," tutur Tito.

Ia menambahkan bahwa Freddy pada video tersebut tidak menyebut apa pun tentang nama oknum, jumlah uang, dan tempat.

Polri sendiri menyatakan tidak akan memublikasikan video tersebut. Alasannya, rekaman itu masih terus diinvestigasi.

Adapun rekaman video tersebut bukanlah rekaman video pertemuan antara Freddy dan Koordinator KontraS Haris Azhar pada tahun 2014, melainkan rekaman video detik-detik ketika Freddy akan dieksekusi mati.

Pemerintah melalui Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) saat ini masih menelusuri pengakuan Freddy Budiman, yang sudah dieksekusi mati, yang dicantumkan dalam tulisan Haris Azhar berjudul "Cerita Busuk dari Seorang Bandit: Kesaksian Bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)".

Pada tulisan yang telah menyebar luas melalui media sosial itu, Freddy mengaku memberikan uang ratusan miliar rupiah kepada penegak hukum di Indonesia untuk melancarkan bisnis haramnya di Tanah Air.

"Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang Rp450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih Rp90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan, saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang dua," kata Freddy seperti dikutip dari laman Facebook KontraS. (Ant)

Kamis, 25 Agustus 2016

Polda Jatim gagalkan penyelundupan 657 ekor trenggiling


Radar Publik
JAWA TIMUR - Kamis, 25 Agustus 2016

Ditreskrimsus Polda Jatim menggagalkan penyelundupan 657 ekor trenggiling yang sudah dalam bentuk daging beku dan siap kirim ke luar negeri, di antaranya ke China.

"Anggota kami menangkap tersangka berinisial SF (55) dari Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Jombang selaku penyimpan daging trenggiling," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono di Mapolda Jatim, Kamis.

Hasilnya, polisi menemukan barang bukti daging trenggiling dalam keadaan beku sebanyak 657 ekor yang disimpan di lemari pendingin.

"Tersangka SF memiliki lima mesin pendingin dan satu unit mesin vacuum yang digunakan menyimpan daging trenggiling (Manis javanica) di rumahnya," katanya.

Sementara itu, Kasubdit Penmas Polda Jatim AKBP Eko Hengky Prayitno menambahkan ratusan trenggiling beku yang sudah disita polisi itu tidak ada sisiknya dan diduga selama ini sudah diselundupkan ke luar negeri.

"Tersangka SF mengaku hanya dititipi tersangka JH yang buron sejak tahun 2011. SF tidak tahu trenggiling akan dijual ke mana," katanya.

Dalam kesempatan itu, pemerhati satwa dari Wildlife Conservation (WCS), Irma Hermawati, mengatakan bahwa tenggiling rawan diselundupkan karena sisiknya bisa dijadikan bahan untuk narkotika jenis sabu.

"Nilai sisik Trenggiling itu lumayan tinggi sehingga menjanjikan keuntungan besar, apalagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah meneliti bahwa sisik trenggiling mengandung unsur yang bisa diolah sebagai sabu," katanya.

Di pasaran, tambah Irma, harga sisik satwa bernama latin Manis javanica itu sebesar 5 dolar AS. Sementara setiap trenggiling rata-rata memiliki 122 sisik. Tinggal dikalikan saja 5 dolar AS dikali 122 sisik, besarlah keuntungan yang didapat penyelundup Trenggiling.

"Sepanjang tahun 2015-2016, Kepolisian berhasil mengungkap tiga kasus jual beli Trenggiling. Dua kasus diungkap di Medan pada tahun 2015, dan yang terbesar diungkap di Polda Jatim tahun ini. Biasanya diselundupkan ke Tiongkok," katanya.

Sementara itu, tersangka SF mengaku barang yang ditemukan polisi itu bukan miliknya, melainkan milik temannya.

"Saya dititipi oleh seseorang berinisial JH sekitar lima tahun lalu dan sampai saat ini JH tidak diketahui keberadaannya," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 21 ayat (2) huruf b,c dan d Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

"Sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta," katanya. (Nyoto)

Kapolri kunjungi Kompolnas tekankan hindari budaya korupsi

Radar Publik
JAKARTA - Kamis, 25 Agustus 2016
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menekankan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan menekan budaya korupsi.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat penting untuk diwujudkan," kata Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis (25/8).

Tito menuturkan pelayanan Polri harus diwujudkan secara online agar memudahkan masyarakat dan penegakan hukum akan dirancang berdasarkan database kasus yang ditangani sehingga dapat mudah diawasi.

Jenderal polisi bintang empat itu berjanji akan mengintensifkan kerja sama dengan Kompolnas guna mewujudkan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo berharap Kompolnas mendukung penuh bagi kemajuan Polri dengan menyelesaikan permasalahan internal secara bijak.

"(mengatasi masalah) harus dilakukan berembug dan tidak diekspose keluar yang justru tidak menyelesaikan masalah," ujar Menteri Dalam Negeri itu.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Bekto menyatakan pihaknya akan bersama Polri mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan merespon komplain secara cepat dan tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bekto mengungkapkan lembaga kepolisian masuk dalam peradilan umum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pembentukan Kompolnas, dikutip Antara.

Bekto menyampaikan perlu membangun sistem terintegrasi penerimaan dan pendataan komplain masyarakat kepada Kompolnas sehingga pihak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera mengetahui, serta menindaklanjuti. (Red)

Senin, 22 Agustus 2016

PPPKRI Bela Negara akan gelar Apel Nasional Bela Negara

Radar Publik
Senin, 22 Agustus 2016 12:00
Waketum PPPKRI Bela Negara, Eddy Yusuf bersama anggota Bela Negara dan TNI. Foto: elshinta.com/Doddy Waketum PPPKRI Bela Negara, Eddy Yusuf bersama anggota Bela Negara dan TNI. Foto: elshinta.com/Doddy

Sebagai sebuah organisasi, Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPPKRI) Bela Negara, kata Wakil Ketua Umum Bela Negara, Eddy Yusuf, keberadaannya sebagai pembentuk karakter seluruh warga negara Indonesia agar memiliki rasa nasional terhadap negara ini.

"NKRI harga mati. Rasa nasionalisme dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)," demikian dikatakan Waketum PPPKRI Bela Negara, Eddy Yusuf, di Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8) sore, usai gladi bersih acara Apel Nasional Bela Negara yang akan dilakukan di Monas, Selasa (23/8) besok.

"Keberadaan Bela Negara, membentuk karakter warga negara untuk memiliki rasa nasionalisme pada negara. Misal, para preman, para pengguna narkoba, kami mendatangi mereka dan memberi penyuluhan dan pemahaman apa itu wawasan nasional. Kami tidak pernah bosan memberi penyuluhan pada mereka. Alhamdulillah, banyak sudah preman yang sadar dan pengguna narkoba yang meninggalkan narkoba dan memiliki jiwa nasional yang baik terhadap negara ini," ucap Eddy.

Tuturnya lagi, dalam pengejawantahannya, Bela Negara tidak hanya memberi penyuluhan mengenai wawasan menumbuhkan rasa nasional terhadap negara, tapi juga bekerja sama dengan para bupati menumbuhkan ekonomi kreatif pada masyarakat sehingga tercipta ketahanan pangan.

"Bela negara memiliki beragam divisi, mulai ketahanan fisik, ketahanan pangan. Ketahanan fisik, memberi pelatihan bela diri, baris berbaris, bela diri untuk melatih kedisiplinan. Dan dalam ketahanan pangan, tim ahli kami bekerja sama dengan para bupati dalam membangun jiwa entrepreneur dan beragam keahlian pada masyarakat sesuai bidang yang disukai. Sehingga tenaga kerja Indonesia yang berada di wilayah atau daerah masing-masing bisa mengolah hasil daerah masing-masing dan tidak urban atau mencari pekerjaan ke daerah lainnya (otonomi berfungsi)," tuturnya.

Eddy Yusuf juga menyatakan, bahwa PPPKRI Bela Negara akan menggelar Apel Nasional bela negara yang akan dihadiri 35 provinsi dan dihadiiri Presiden RI, Joko Widodo. Acara tersebut diharapkan menumbuhkan rasa nasional yang sangat tinggi pada setiap individu warga negara.

"Jika rasa nasional tumbuh, maka negara kita akan siap hadapi MEA ini. Anak banga mampu bekerja dan mengolah hasil kekayaan alamnya sendiri," urainya seraya mengatakan bahwa bela negara akan menggelar event para layang, para motor dan terjun payung di 35 provinisi Indonesia.

"Acara pertama dilakukan di Lumajang, Jawa Timur. Dan selanjutnya, Sumatera Barat. Ini merupkan salah satu kegiatan PPPKRI dalam membentuk ketahanan fisik. Dan ini, juga merupakan salah satu bentuk bela negara," tuntasnya. (Doddy/Der)

Apresiasi kenaikan harga, merdekakan Indonesia dari `penjajahan` rokok

Radar Publik
Senin, 22 Agustus 2016

Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta mengapresiasi dan menyambut positif rencana kenaikan harga rokok yang akan segera diberlakukan di Tanah Air.

"Rencana (kenaikan harga rokok) tersebut bisa membatasi kebiasaan anak remaja yang mulai mencoba-coba merokok," kata Oesman Sapta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/8).

Menurut Oesman, dengan naiknya harga rokok, anak remaja yang mencoba memulai merokok akan berpikir ulang untuk membeli rokok, lantaran harganya yang semakin mahal.

Apalagi, lanjutnya, bagi remaja dari golongan keluarga menengah, sehingga dengan demikian ke depannya diharapkan jumlah para perokok pemula akan berkurang.

Dia juga berpendapat bahwa kenaikan harga rokok juga akan berimbas kepada naiknya harga tembakau sehingga petani juga bisa lebih diuntungkan serta kesejahteraannya juga akan meningkat.

Sebagaimana diwartakan, wacana pemerintah yang ingin menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat dinilai akan membantu APBN karena berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kata Ketua DPR RI Ade Komarudin.

"Kalau dinaikkan harganya, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang," kata Ade Komarudin.

Selain itu, ujar dia, usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga rokok itu juga akan dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok.

Hal tersebut menurut politisi Partai Golkar itu, kenaikan harga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah perokok yang ada di tengah masyarakat.

Ade Komarudin meyakini bahwa kenaikan harga rokok tidak akan berdampak secara signifikan pada industri rokok, termasuk keberlangsungan petani tembakau.

"Saya meyakini bahwa hal ini tidak akan mengganggu petani tembakau untuk mereka dapat seperti sediakala bekerja di sektornya," katanya.

Sebagaimana diketahui, hasil studi berbagai pihak menyatakan bahwa perokok aktif bakal lebih besar kemungkinannya untuk berhenti jika harganya dinaikkan setidaknya dua kali lipat dari harga normal.

Sebelumnya, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Widyastuti Soerojo mengatakan Indonesia belum benar-benar merdeka karena masih dibelenggu oleh penjajahan gaya baru, yaitu "penjajahan" rokok.

"Industri produk tembakau di mana pun di dunia sama-sama melakukan campur tangan kepada pemerintah suatu negara. Yang membedakan adalah tanggapan pemerintahnya," kata Widyastuti dalam jumpa pers di Jakarta. (Red)

Jumat, 19 Agustus 2016

Polres sidoarjo petikemaskan kasus pencabulan di bawah umur

Radar Publik

Sidoarjo - Bermula dari  laporan ibu siti karyani desa mindi kecamatan porong  ke polres sidoarjo pada tanggal 6-12-2014 dengan no LPB/336/XII/2014 yang hingga sekarang belum ada tindakan dari polres sidoarjo untuk menindak lanjuti akan pristiwa yang menimpah DR salah satu putri dari ibu siti karyani sendiri yang menderita akibat  perbuatan pamannya sendri( h toifin) yang tega mencabuli keponakannnya.

Tragedi itu terjadi pada saat dwi rara masih duduk di bangku Sekolah Dasar.dalam waktu yang cukup  lama H toifin melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri baru terungkap.berkat laporan dari ibu siti karyani orang tua korban ke polres sidoarjo mengenai prihal anaknya. menurut siti karyani pada saat H toifin melkukan poerbuatan bejatnya terhadap dwi rara dengan mata kepalanya sendiri ia memergokinya.
Pristiwa tersebut di laporkan ke polres sidoarjo namun sayangnya hingga kini polres sidoarjo belum juga ada tindakan untuk menahan  pelaku yang masih tergolong keluarganya sendiri.

Usut punya usut tidak bertindaknya polres sidoarjo untuk menangani masalah ini  di karenakan siti karyani orang tua korban telah mencabut laporannnya.di cabutnya laporan tersebut  karena ibu siti karyani di duga di berikan ganti rugi oleh H toifin berupa sebidang tanah yang berdiri satu bangunan ruamah dengan uang sebanyak 50 jt, hingga di terbitkannya berita ini kanit PPA polres sidoarjo yang kerap di panggil Bu Mur belum bisa di temui untuk di konfirmasi.

Jika penegak hukum tidak berbuat tegas maka kasian bagi korban- korban yang lain sehingga menjadikan trauma berlarut-larut, Yang kami inginkan supaya penegak hukum bertindak sesuai prosedur. (Heri w/tim)

Rehap Pemel Jembatan Dsn Kayoman Asal Jadi

Radar Publik
PASURUAN - Proyek rehab pemeliharaan Jembatan dusun kayoman desa sukodermo kec. Purwosari kab. Pasuruan Amburadul asal jadi.

Kata pelaksana kepada Radar Publik '' ini proyek sebenarnya uda jadi mas akan tetapi kita di suruh bikin trotoar jadi kita bongkar lagi dan saya kan dulu kontraktor swasta jadi ya gak tau kalau proyek negara ini diawasin karena ini proyeknya adik saya"

Proyek tersebut juga dalam pengecoran tidak memakai moln dan batuanya cari di bawa jembatan, sehingga dalam dugaan proyek binamarga tersebut banyak mar'ap.

Sangat disayangkan jika uang serapan APBD tersebut di duga buat bancakan oleh pemenang tender sehingga tender tersebut menjadi acak acakan dan tidak sesuai rapnya, jika seperti ini maka dugaan kami PU Binamarga kabupaten pasuruan ada unsur permainan kepada rekanan rekanannya sehingga bisa menjadi kerugian negara. (Yon/tim)

Kamis, 18 Agustus 2016

Pemred Radar Publik Dan PWI kecam kekerasan TNI AU kepada wartawan

Radar Publik
Kamis, 18 Agustus 2016

Wartawan Radar Publik menggelar aksi solidaritas atas kekerasan terhadap Wartawan di kantor Radar Publik, Rabu (17/8/2016). Aksi itu mengecam kekerasan oleh oknum anggota TNI AU terhadap jurnalis Tribun Medan dan MNC TV saat bertugas dan menuntut pihak berwajib, mengusut tuntas kasus tersebut.

Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengecam juga kekerasan oleh oknum personel Pangkalan TNI AU Suwondo, Medan, kepada wartawan televisi MNC TV, Andri Safrin Purba, wartawan Tribun Medan, Aray Agus, dan wartawan lain, pada 14 Agustus lalu.

"Menyesali dan mengecam keras perlakuan oknum TNI AU yang melakukan penyerangan, penganiayaan berat dan perampasan alat-alat kerja wartawan yang sedang menjalankan tugasnya," kata Pemred Radar Publik, H. Sunyoto NH atau disebut akrapnya Gus Nyoto lewat keterangan persnya yang diterima Kamis.

Dia mengatakan tindakan itu mengancam dan mengekang kemerdekaan pers. Perlakuan itu juga mengganggu sendi-sendi demokrasi berbangsa dan berbangsa.

Oleh karena itu, kata dia, Radar Publik tidak dapat mentolerir penyerangan, penganiyaan berat, dan perampasan alat-alat kerja wartawan.

Kejadian tersebut terjadi saat unjuk rasa warga Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia soal status tanah di kawasan itu, Senin (14/8).

Dia mengatakan para wartawan yang diancam itu sejatinya sudah menyatakan diri sebagai wartawan dan menunjukkan kartu indetitas mereka kepada para oknum personel TNI AU penyerang, penganiaya berat dan perampas tersebut.

Akibat penyerangan itu, kata dia, membuat para wartawan patah tulang, luka dalam, dan berbagai kerusakan lainnya serta kehilangan alat-alat kerja yang dirampas.

"Beberapa rumah sakit yang sebelumnya menolak memeriksa para wartawan sebagai korban menginformasilan mereka mengalami intimidasi sehingga takut memberikan bantuan yang dibutuhkan para wartawan yang memerlukan pertolongan," kata dia.

Untuk itu, Bintang menyerukan kepada otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap para oknum TNI AU dan seluruh pelaku penyerangan, penganiyaan berat dan perampasan alat-alat wartawan itu.

Dewan Kehormatan PWI Pusat, kata dia, juga menyerukan agar segera dihentikan semua tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Apabila ada persoalan dengan pemberitaan agar ditempuh mekanisme yang sesuai di bidang pers.

"Dewan Kehormatan PWI Pusat menyerukan pula kepada segenap wartawan untuk senantiasa tetap dan selalu menegakkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ketika menjalankan tugas kewartawanannya serta lebih mengutamakan keselamatan diri dari berbagai ancaman, tindakan dan serangan yang membahayakan jiwa raga," (Han/S)

KPK panggil rekan Putu di DPR

Radar Publik
Kamis, 18 Agustus 2016

KPK memanggil anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap pengurusan anggaran pembangunan jalan di 12 ruas di Sumatera Barat dalam APBN Perubahan tahun 2016.

"Wihadi diperiksa untuk tersangka IPS (I Putu Sudiarta) dan YA (Yogan Askan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (18/8).

Selain Wihadi, KPK juga memeriksa Desrio Putra yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumbar Desrio Putro dalam perkara ini, Desrio diketahui juga berprofesi sebagai pengusaha.

Dalam kasus ini KPK menduga ada pengusaha lain yang ikut urunan memberikan suap kepada Putu Sudiarta.

"Diduga ada pengusaha lain yang ikut dan masih didalami lagi dari keterangan tersangka. Pengusaha itu diduga ikut di pertemuan IPS dan YA," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.

KPK juga sudah memeriksa pengusaha lain dalam kasus ini yaitu Suryadi Halim alias Tando pada 16 Agustus 2016.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 28 Juni 2016 terhadap anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiarta, Sekretaris Putu Novianti, suami Novianti Muchlis, pengusaha Suhemi, pengusaha yang juga pendiri Partai Demokrat Sumbar Yogan Askan dan Kepala Dinas Prasarana, Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Suprapto di beberapa lokasi di Jakarta, Padang dan Tebing Tinggi.

KPK menyita barang bukti transfer pemberian suap senilai Rp500 juta yang sudah diberikan secara bertahap yaitu Rp150 juta, Rp300 juta dan Rp300 juta. Penyidik juga menemukan 40.000 dolar Singapura yang masih diusut peruntukannya.

Uang suap diduga terkait rencana Dinas Prasarana Tata Ruang dan Pemukiman yang akan membuat 12 ruas jalan senilai Rp300 miliar selama 3 tahun menggunakan APBN Perubahan 2016. Hal ini menimbulkan keanehan karena Putu berada dalam komisi yang tidak mengurusi soal infrakstruktur.

KPK pun menetapkan I Putu Sudiarta, Novianti dan Suhemi sebagai tersangka penerima suap dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Yogan Askan dan Suprapto ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dengan sangkaan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (Nyoto)

Rabu, 17 Agustus 2016

Menkominfo dorong reposisi PT Pos Indonesia

Radar Publik
Kamis, 18 Agustus 2016

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mendorong terwujudnya reposisi PT Pos Indonesia, agar tidak tergantung pada layanan postal saja, sebagai respons perkembangan teknologi dan informasi.

"Bagaimana PT Pos melakukan reposisi, tidak tergantung postal service," kata Rudiantara dalam pidato pembukaan pameran filateli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8).

Dia mengatakan, reposisi PT Pos itu bagian agar masuk dalam bisnis "e-commerce" di Indonesia yang berkembang pesat. Menurut dia, kalau tidak seperti itu, maka pasar "e-commerce" Indonesia bisa dikuasi asing.

"Pasar e-commerce Indonesia akan berkembang pesat dan diharapkan PT Pos bisa berperan," ujarnya.

Rudiantara mengatakan, saat ini bisnis surat PT Pos mengalami penurunan lebih dari lima persen karena ada gelombang baru yaitu era digitalisasi.

Menurut dia, gelombang baru itu harus disikapi dengan bijak bukan menentangnya sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Dalam era digitalisasi kami minta ada yang diblok namun kalau tidak ada yang melanggae maka harus disikapi dengan baik," tuturnya.

Selain itu Menkominfo menilai, tiap tahun Indonesia menanda tangani 13-15 perangko yang merupakan cara untuk mencatatkan sejarah. Menurut dia, sejarah tidak hanya bisa dilihat dari sebuah buku namun melalui koleksi perangko.

"Perangko lebih menguntungkan dari koleksi batu akik karena nilainya lebih tinggi tiap waktu," ujarnya.

Dia mengapresiasi pameran perangko yang diadakan di Gedung DPR untuk memperingati HUT ke-71 RI tahun dan HUT ke-71 DPR yang akan dirayakan pada 29 Agustus.

Dalam pembukaan acara tersebut dihadiri Menkominfo Rudiantara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia, R. Soeyono. (Nyoto)

Kapolri akan cabut pangkat Luhut L Panjaitan

Radar Publik
Kamis, 18 Agustus 2016

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian akan mencabut putusan yang sebelumnya diberikan kepada Luhut L Panjaitan sebagai warga kehormatan Korps Brimob, dan membatalkan pangkat Brigadir Jenderal Tituler karena ada kesalahan teknis dalam pembuatan surat oleh Korps Brimob.

Kapolri mengatakan, ada kesalahan teknis dalam keputusan tersebut oleh Brimob, dan Brimob akan melakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

"Kewenangan untuk memberi pangkat Tituler apalagi tingkat Pati, setelah Sek Mil (Sekretaris Militer). Kapolri pun tidak bisa (memberikan)," kata dia kepada wartawan termasuk Reporter Elshinta, Rama Pamungkas, Kamis (18/8).

Kapolri menjelaskan, warga kehormatan hanya untuk internal dan pemberian pangkat perwira tinggi juga tidak boleh diberikan oleh Kepala Korps Brimob.

Seperti diketahui, Paspampres menangkap Luhut saat berada di tenda tamu kehormatan Istana untuk mengikuti Upacara Bendera HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (17/7).

Pria itu sempat dituding sebagai polisi gadungan tapi yang bersangkutan kemudian menunjukkan kartu warga kehormatan Korps Brimob dan surat undangan resmi dari Istana Negara bahwa benar seorang sipil yang mendapatkan penghargaan Tituler dan diberi pangkat brigadir jenderal.

Penulis: Devi Novitasari
(Red)

Selasa, 16 Agustus 2016

Peningkatan Jalan Bangkalan - Sengon Kab. Pasuruan Anggaran 3M, Lebih Dikerjakan Asal Jadi

Radar Publik
Pasuruan - Proyek PU binamarga peningkatan jalan bangkalan- kecamatan purwosari kab. Pasuruan yang memakan anggaran 3. Milyar lebih tersebut dikerjakan ngawur dan asal jadi saja.

Peningkatan jalan bangkalan - sengon di kerjakan oleh PT. Tripalindo Trans Mix asal jadi saja, banyak akar pohon yang di pinggir plesengan tidak di bersihkan sehingga bisa membuat keretakan dan muda longsor, padahal dengan glontoran dana yang sebesar itu sayang jika tidak dilaksanakan dengan baik dan sebaik mungkin.

Saat beberapa wartawan dilapangan ingin berkonfirmasi malah pihak pelaksana lari dan tidak mau untuk ditemui sehingga kami menduga proyek tersebut banyak mar'ap, dan sangat di sayangkan kami tim dari Radar Publik tidak bertemu pengawas di lapangan.

Proyek yang memakan anggaran 3. Milyar lebih tersebut yang dikerjakan dalam jangka waktu 120 hari ahkirnya amburadul dan pengerjaanya ngawur asal jadi saja, sangat disayangkan sekali serapan dana APBD di glontorkan jika pengerjaanya seperti itu. (Nyoto/Tim)

Sabtu, 13 Agustus 2016

BNN masih selidiki laporan PPATK terkait Freddy Budiman

Radar Publik
Minggu, 14 Agustus

Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana yang diduga dari jaringan Freddy Budiman yang telah diserahkan kepada BNN.

"Enam bulan yang lalu BNN menerima laporan dari PPATK hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan yang berlatar belakang narkotik," kata Kabag Humas BNN Komisaris Besar Pol Slamet Pribadi di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (13/8).

Ia menuturkan menyelidiki aliran uang terkait laporan PPTAK bukan perkara mudah, butuh waktu yang cukup lama untuk menelusurinya.

Slamet menegaskan isu uang Rp3,6 triliun itu telah disampaikan Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso lima bulan yang lalu.

Uang itu disebut-sebut diduga hasil bisnis narkoba jaringan Freddy yang ada diseluruh Indonesia.

Menurutnya laporan temuan PPATK tersebut saat ini sedang diselidiki oleh Divisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN dan pihaknya sudah menjelaskan sejak lima bulan lalu.

"Sampai saat ini lapiran hasil analisis PPATK terkait aliran dana yang mencurigakan tersebut masih dalam penyelidikan," tuturnya.

Penyelidikan kasus TPPU membutuhkan waktu yang lama dan karena ini jumlahnya sangat besar maka membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun.

Slamet menambahkan pihaknya belum dapat menyimpulkan laporan PPATK tersebut ada kaitannya dengan gembong narkoba Fredy Budiman atau tidak.

"kami belum bisa menyimpulkan apakah terjait dengan Fredy atau tidak, karena ini menyangkut aturan perbankan," katanya. (Ant)

Kamis, 11 Agustus 2016

Soekanto Dicopot dari Kapolri Karena Menentang Soekarno

Radar Publik
Agu 11, 2016,
JAKARTA - Karir Raden Said (RS) Soekanto Tjokrodiatmodjo berakhir pada 15 Desember 1959 setelah Presiden Sukarno memutuskan mencopot Kapolri pertama itu.

Dengan demikian karir gemilang Soekanto selama 14 tahun membangun korps Bhayangkara dari nol, seakan sia-sia.

Dalam buku "Jenderal Polisi RS.Soekanto Tjokrodiatmodjo" dijelaskan ihwal pencopotan Soekanto berawal dari usulan sejumlah perwira Polri, yang menghendaki agar ditunjuk Kapolri baru pengganti Soekanto seiring dengan penyempurnaan tubuh Polri yang saat itu baru berumur 14 tahun.

Penyempurnaan tubuh Polri itu terkait dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana Presiden Sukarno mengubah tubuh Polri dari Jawatan Nasional menjadi Departemen atau setingkat menteri. Dalam rangka penyempurnaan itu juga, dibentuk "Tim Sepuluh."

Salah satu rekomendasi 'Tim Sepuluh' adalah agar Kapolri mempertimbangkan nama-nama sejumlah perwira tinggi Polri untuk dijadikan pejabat teras. Namun Soekanto tidak setuju dengan usulan tersebut sebab ia sudah memiliki sejumlah nama yang sama sekali berbeda dengan rekomendasi Tim Sepuluh. Salah satu nama yang direkomendasikan Soekanto adalah Muhammad Jasin, yang kemudian dikenal sebagai bapak Brimob Polri.

Soekanto yang merupakan pemimpin tertinggi di korps Bhayangkara itu, merasa berhak untuk menolak rekomendasi tim sepuluh. Bukannya mundur, tim sepuluh justru mengirimkan surat ke Kapolri pada 23 November 1959, dengan nada mengancam, agar rekomendasi segera dijalankan, atau tim sepuluh akan melaporkan kasus tersebut ke Presiden Sukarno. Soekanto, tidak menanggapi ancaman tersebut.

Ternyata masalah Soekanto belum selesai. Selang beberapa minggu surat ancaman tersebut dikirim, Soekanto mendapat telepon dari Menteri kordinator Pertahanan dan Keamanan (Menko Hankam), Jendral AH.Nasution. Pada 11 DEsember 1959 Nassution menghubungi Soekanto, dan memberitahukannya bahwa ada tujuh orang perwira Polri tengah menghadap Menko Hankam, meminta pencopotan Soekanto.

Kapolri pertama Indonesia itu lalu merspon informasi dari AH.Nasution dengan bertanya "apakah kepada mereka telah dikenakan tindakan karena indisipliner dan ditangkap?"

Jenderal Nasution yang posisinya adalah atasan Soekanto tidak menjawab pertanyaan tersebut. Soekanto kemdudian kembali bertanya,"mereka siapa saja?" dan pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Nassution.

Mendengar nama-nama yang dituturkan Nasution raut muka Soekanto berubah. Pasalnya beberapa nama yang disebutkan adalah Polisi yang sangat dekat dengannya, bahkan sudah dianggap anaknya sendiri. Ia tidak menyangka, dibelakang justru mereka memintanya untuk dicopot.

Masalah tersebut tidak selesai dengan pembicaraan antara Soekanto dan Nasution, Tujuh perwira yang menghadap Menko Hankam itu akhirnya menghadap ke Presiden. Laporan tersebut berujung pada pemanggilan Soekanto oleh Sukarno.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, Soekanto dinasaehati Presiden agar ke tujuh perwira yang melapor ke Istana itu tidak diberi sanksi. Dalam pertemuan tersebut Soekanto menegaskan, bahwa ke tujuh perwira itu telah melakukan pelanggaran, dan harus diberi sanksi.

Setelah menemui Presiden, Soekanto berusaha memanggil ke tujuh perwira tersebut, namun tidak satupun yang hadir. Akhirnya pada hari itu juga surat skorsing atau penghentian sementara dikeluarkan terhadap tujuh perwira tersebut. Sehari setlah sanksi dijatuhkan kepada ke tujuh perwira, Sukarno memutuskan untuk mencopot Soekanto. Kapolri pertama Indonesia itu memaknai pencopotan itu sebagai pencopotan tidak hormat. (Nyoto)

Jumat, 05 Agustus 2016

Jaga ketertiban dan keamanan istana, wartawan diminta tak main Pokemon Go

Radar Publik
Jumat, 05 Agustus 2016

Pihak istana presiden mengingatkan kepada semua pihak, terutama para wartawan yang sehari-hari betugas meliput berita di istana presiden agar tidak bermain-main ataupun membuka game Pokemon Go. Sebaliknya pihak istana mengajak para wartawan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan istana yang disebut sebagai simbol negara. Peringatan dan ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/8).

Kepada wartawan termasuk Reporter Elshinta, Johan Sarjono, Darmansjah menjelaskan, sebelumnya pihak istana sudah memberikan peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh para wartawan yang bertugas di istana.

Darmansjah mengatakan, peringatan dan ajakan itu disampaikan menyusul adanya seorang fotografer media lokal yang kedapatan atau ditemukan sedang bermain game Pokemon Go oleh Paspampres.

Perlu diketahui, beberapa minggu yang lalu, sebelum dikeluarkan peringatan dan ajakan tersebut pihak istana memang sudah memberikan peringatan dan larangan agar para wartawan tidak membuka atau bermain Pokemon Go di area Istana Presiden. Larangan dan peringatan tersebut ditulis kertas yang ditempel di ruangan wartawan yang berada di Istana Presiden. (Red)

Kamis, 04 Agustus 2016

Jokowi akan terbitkan surat utang bagi daerah penyimpan dana

Radar Publik
Kamis, 04 Agustus 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank.

"Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8).

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia harus mulai menerapkan manajemen yang ketat dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang belum membaik.

Presiden berharap pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran (APBD) seawal mungkin sehingga dapat mendongkrak perekonomiannya.

"Seawal mungkin setiap tahunnya. Kalau bisa Januari segera dikeluarkan, karena uang akan beredar dan menambah pertumbuhan ekonomi di kota, kabupaten, provinsi," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengungkapkan pada Mei 2016 uang di APBD kabupaten/kota dan provinsi masih Rp246 triliun dan pada Juni turun Rp214 triliun.

"Ini masih besar. Hati-hati bapak ibu. Ini keterlambatan realisasi, pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop! Harus segera dikeluarkan," kata Presiden kepada para kepala daerah se-Indonesia.

Presiden juga mengingatkan jika uang masih disimpan di bank-bank daerah maupun nasional, maka tidak ada uang yang beredar di daerah.

"Apalagi, daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta, akan lebih berat lagi, sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda," kata Presiden.

Presiden Jokowi kemudian mengungkap 10 daerah terbesar yang menyimpan dananya di bank.

"Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita mulai buka-bukaan," kata Presiden.

Jokowi menyebut Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta masih menampung dananya di bank dengan nilai terbesar.

"Pak Ahok, duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun," ungkap Presiden, merujuk ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selanjutnya, Jawa Barat (Rp8,034 triliun), Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua (Rp2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp1,57 triliun), Banten (Rp1,52 triliun), Bali (Rp1,4 triliun) dan Aceh (Rp1,4 triliun).

Untuk tingkat kabupaten, Presiden Jokowi menyebut Kabupaten Bogor menyimpan dana Rp1,9 triliun, Kabupaten Badung di Bali (Rp1,6 triliun), Kabupaten Bandung (Rp1,6 triliun), Kabupaten Bekasi (Rp1,5 triliun), Kabupaten Tanah Laut (Rp1,3 triliun), Kabupaten Kediri (Rp1,39 triliun), Kabupaten Berau (Rp1,37 triliun), Kabupaten Nias (Rp1,31 triliun).

Untuk tingkat kota madya, Presiden menyebutkan Kota Medan menyimpan Rp2,27 triliun, Kota Surabaya (Rp1,85 triliun), Kota Tangerang (Rp1,36 triliun), Kota Cimahi (Rp1,52 triliun), Kota Depok (Rp1,31 triliun), Kota Magelang (Rp1,1 triliun), Tangerang Selatan (Rp1,03 triliun), Kota Serang (Rp948 miliar) dan Kota Mojokerto (Rp917 miliar).

"Ini harus segera dikeluarkan. Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat," katanya.

Namun, Presiden pun mengingatkan bahwa pengeluaran dana pembangunan daerah harus mengikuti prosedur.

"Ikuti prosedur. Jangan main keluarkan saja," demikian Presiden Joko Widodo. (Nyoto)

BERITA RADAR PUBLIK

Box Redaksi Radar Publik

Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha       ...