Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret 17, 2016

Tolak Tambang Emas, Warga Aksi Mogok Makan

Radar Publik Jum'at, 18-03-2016 Banyuwangi - Belasan warga Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggran, melakukan aksi mogok makan dengan menutup mulut menggunakan plester di halaman Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas aktifitas penambangan emas Gunung Tumpang Pitu, yang dinilai telah merusak ekosistem dan meresahkan warga. Belasan warga Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, yang merupakan warga terdampak penambangan emas Tumpang Pitu, ini melakukan aksi mogok makan dengan berdiam diri di depan Kantor Bupati Banyuwangi. Dengan membentangkan spanduk protes, warga juga menutup mulut dengan plester, sebagai bentuk protes dengan mogok makan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga terhadap aktifitas penambangan emas, yang dinilai mengganggu aktifitas warga dan merusak ekosistem lingkungan. Menurut warga, Gunung Tumpang Pitu yang ditambang oleh PT Bumi Suksesindo Indonesia  (PT BSI) merupakan tameng bagi kehidupan masyarakat sekitar...

Polri Lakukan Pengawasan Khusus Pengucuran Dana Desa

Radar Publik Jumat, 18 Maret 2016 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai agenda pengawasan khusus terhadap rencana pemerintah mengucurkan dana ke tiap desa di seluruh Indonesia pada 2016 ini. Besaran angka anggaran yang akan dikucurkan ke tiap desa memang tidak main-main. Tidak tanggung-tanggung, kucuran dana desa totalnya mencapai Rp20,77 triliun. Alur pengucuran dana desa itu akan diserap dan mengalir terlebih dahulu ke tiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia sebesar Rp16,61 triliun, lalu kemudian dialirkan kembali ke pemerintah desa di seluruh Indonesia sebesar Rp37,8 triliun. Polri menilai, di sisi lain program pemerintah ini tentunya memiliki potensi yang mengundang polemik terutama jika terjadi pelanggaran hukum. Saat pelanggaran hukum itu terjadi, rencana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tiap desa yang dicanangkan oleh pemerintah, sangat memungkinkan terganggu. Mengantisipasi potensi gangguan dan polemik itu, Kep...