Ini dia masalah terumit Indonesia 'versi' Jokowi

Radar Publik
Senin, 16 Mei 2016
Presiden Jokowi bertemu dengan diaspora di Korsel, Minggu (15/5) malam waktu setempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya lima masalah terumit yang dihadapi Indonesia. Masalah yang paling rumit adalah korupsi.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan peserta pertemuan Presiden dengan diaspora di Seoul, Minggu (15/5) malam waktu setempat.

Presiden Jokowi menyebut korupsi adalah masalah paling rumit yang dihadapi Indonesia saat ini. Masalah kedua, adalah menyiapkan lapangan kerja.

“Pengangguran di Indonesia meskipun dibandingkan dengan negara lain, Eropa di atas 25%-30%, kita memang 5,6 (persen) tetapi 5,6 itu kalau dikalikan 252 juta juga angka yang tidak kecil,” kata Presiden Jokowi kepada 1.300 diaspora yang memadati Crystal Ballroom, Hotel Lotte, Seoul.

Yang ketiga, menyelesaikan kesenjangan yang kaya dengan yang miskin. “Ada gap dan gini ratio kita sekarang ini sudah cukup besar (0,4). Ini juga yang harus diturunkan,” ucap Presiden dikutip Setkab.

Yang keempat, adalah kesenjangan wilayah. “Harus ada pemerataan. Di sini bangun jalan, di sini juga bangun jalan. Di sini ada airport, di sini juga adaairport,” kata Presiden Jokowi.

Yang kelima, kata Presiden, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Persoalan sekarang adalah semua negara pertumbuhannya turun. Tapi saya meyakini apabila tantangan-tantangan yang kita hadapi bisa kita selesaikan satu persatu insya allah pertumbuhan kita akan merangkak naik,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan, dalam menghadapi persoalan korupsi, pemerintah melakukan perbaikan sistem agar tidak ada lagi ruang untuk korupsi.

“Seperti di BKPM, (pengurusan izin) yang dulu berbulan-bulan, sekarang bisa hitungan jam. Itu mencegah terjadinya gratifikasi dan sebagainya,” ujar Presiden Jokowi.

Mengenai penindakan terhadap tindak korupsi, Presiden mengungkapkan saat ini telah dilakukan secara masif dan keras oleh KPK.

“Tapi titik berat kita adalah membangun sistemnya. Kalau kita lihat penindakan bertahun-tahun ini belum memberikan efek jera sehingga menurut saya sistemnya yang harus dibangun,” pungkas Presiden. (Nyoto)

Menteri Marwan minta kyai ikut awasi penggunaan dana desa

Radar Publik
Minggu, 15 Mei 2016
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta para kyai dan santri untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa guna memenuhi harapan masyarakat terhadap suksesnya pembangunan desa.

Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (15/5), mengatakan Dana Desa adalah salah satu bukti komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana Nawa Cita Presiden Jokowi.

"Dengan Dana Desa, proses percepatan pembangunan nasional terletak di desa-desa. Banyak pihak yang sangat berharap desa-desa di Indonesia dapat berkembang melalui program tersebut," kata Marwan.

Peran kyai dan tokoh agama, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk andil dalam pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Termasuk turut serta mengawasi penggunaan Dana Desa di wilayah masing-masing.

Keterlibatan para Kyai dalam mengawasi Dana Desa bisa dengan berperan aktif dalam musyawarah desa khususnya dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Dalam musyawarah desa itu, kyai sebagai panutan masyarakat tentu dapat memberikan masukan terkait program pembangunan yang akan dilakukan di desanya. Dengan demikian diharapkan proses pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan efektif dan maksimal," ujar dia.

Marwan dihadapan para kyai dan santri dalam acara Haul KH Muhammad Said Pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, mengatakan ada kenaikkan Dana Desa setiap tahun.

Tahun 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp20,8 triliun, dan tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp47 triliun, ujar Marwan.

Dengan dana desa tersebut, Marwan berharap pembangunan desa mengalami percepatan yang sangat signifikan. Pasalnya, perkembangan desa akan mempengaruhi terhadap kemajuan pembangunan nasional dalam segala bidang.

"Pembangunan nasional juga sangat bergantung pada berkembangnya desa-desa kita, baik dari sisi ekonomi, produktivitas, SDM dan lainnya,katanya.

Pemerintah terus menjalankan program percepatan pembangunan nasional. Salah satunya program Dana Desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Nyoto)