Radar Publik Kamis, 20 Februari 2014. MOJOKERTO - Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Lapangan Kerja berunjuk rasa di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan pada Kamis (20/2/2014) siang. Mereka menolak penetapan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya oleh Kemendikbud lantaran bakal mematikan roda perekonomian. Dengan mengendarai sepeda motor massa berkonvoi menuju kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan. Akibatnya arus lalu lintas dari Surabaya menuju Jombang dan sebaliknya tersendat. Begitu tiba di lokasi aksi, sebagian warga membentangkan spanduk dan poster berisi aspirasi penolakan kawasan Kecamatan Trowulan sebagai cagar budaya sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013. Ketua Forum Lapangan Kerja Mulyadi dalam orasinya menyatakan penolakan dilakukan karena penetapan cagar budaya banyak merugikan warga setempat. Pasalnya, selama ini warga Kecamatan Trowulan mayoritas bermata pencaharian pembuat batu bata. Penetapan status ini otomatis mengancam mata pencaharian warga. Selain itu di kawasan Trowulan telah banyak berdiri pabrik dan hotel yang terancam ditutup setelah adanya penetapan status cagar budaya. “Kami menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk mencabut kembali pemberlakuan surat keputusan tentang cagar budaya,” tegasnya. Suto, salah seorang warga Trowulan, mengaku sejak ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dirinya terancam menganggur karena saat membuat batu bata dan menemukan situs kawasan tersebut akan dijadikan sebagai kawasan cagar budaya dan menjadi hak milik pemerintah. Setelah melakukan orasi, perwakilan warga diterima petugas BPCB Trowulan. Ribuan tanda tangan penolakan penetapan kawasan cagar budaya di Trowulan pun lantas diserahkan. Bahkan, Kepala BPCB Trowulan Aris Soviani yang didesak demonstran akhirnya ikut serta menandatangani surat penolakan untuk disampaikan ke Kemendikbud. Dalam kesempatan ini Aris Soviani membantah penetapan kawasan cagar budaya akan mematikan perekonomian warga. Pasalnya, bangunan yang ada dan lapangan kerja warga tetap bisa berjalan dan jika ada temuan atau perluasan kawasan candi akan diberikan ganti rugi oleh negara. Trowulan merupakan bekas kota Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Kawasan cagar budaya nasional yang ditetapkan meliputi 49 desa, empat kecamatan, dan dua kabupaten, yakni Mojokerto dan Jombang. Luas wilayah yang masuk kawasan mencapai 92,6 kilometer persegi dengan sejumlah batas antara lain batas utara Sungai Ngonto, batas selatan hutan KPH Jombang, batas barat Sungai Gunting, dan batas timur Sungai Brangkal. (Nyoto)

KPK : Walaupun Dengan Sebelah Kaki Tetap Berjalan

Radar Publik JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan, konsentrasi lembaganya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan terpecah meskipun ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK, di antaranya melalui sejumlah poin dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kita tetap berjalan on the track (dalam jalurnya). Kalau ada orang berkepentingan untuk memotong sebelah kaki KPK sehingga KPK lari tertatih, Insya Allah kita tetap berjalan dengan sebelah kaki," kata Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2014) malam. Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Abraham meminta masyarakat untuk tidak khawatir upaya pemberantasan korupsi oleh KPK akan mandek jika RUU KUHP dan KUHAP itu disahkan DPR nantinya. "Posisi KPK selain mempersoalkan RUU ini, kita tetap konsisten, tugas pokok kita, yaitu pemberantasan korupsi, penyelidikan, penyidikan, proses sampai pengadilan, kita tidak terpecah karena sudah ada bagian-bagian yang didistribusikan untuk menangani unit-unit tertentu. Tidak usah khawatir upaya bongkar korupsi tidak berjalan," tuturnya. Terkait penolakan atas pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ini, KPK telah mengirimkan surat kepada Presiden, pimpinan DPR, dan ketua panitia kerja (panja) pembahasan RUU KUHP/KUHAP di DPR. Dalam surat tersebut, KPK merekomendasikan empat hal, yakni penundaan pembahasan dua RUU tersebut, mengeluarkan delik korupsi dan delik kejahatan luar biasa lainnya dalam RUU KUHP sehingga delik korupsi diatur dalam undang-undang tersendiri yang lex specialis, mendahulukan pembahasan RUU KUHP sebagai hukum materiil sebelum membahas RUU KUHAP yang merupakan hukum formal, dan memberikan masa transisi tiga tahun untuk pemberlakuan RUU tersebut nantinya. Abraham juga mengatakan, KPK akan mempersilakan DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan dua RUU ini seandainya delik korupsi tidak dimasukkan dalam RUU KUHP. KPK, lanjut Abraham, baru mengetahui kalau delik korupsi dileburkan dalam RUU KUHP sekitar April 2013. "Seandainya tipikor tidak dimasukkan, kita persilakan DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan undang-undang ini, tapi karena dimasukkan, kita ingin beri pemahaman kepada pemerintah dan DPR, ada potensi bahaya kalau tetap dilanjutkan ini, makanya kita minta ditunda, kalau mau lanjut sebaiknya delik korupsi dikeluarkan," tutur Abraham. Kini, menurut Abraham, KPK tinggal menunggu respons pemerintah dan DPR atas rekomendasi yang disampaikan KPK melalui surat tersebut. Jika pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tetap dilanjutkan, katanya, hal ini berarti pemerintah dan DPR tidak memiliki political will dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. "Di sini kita bisa menilai pemerintah dan DPR. Kalau misalnya pemerintah dan DPR tetap ngotot membahas, maka itu bisa kita artikan pemerintah dan DPR tidak punya political will dalam pemeberantasan korupsi," ucap Abraham. Senada dengan Abraham, Zulkarnain menyatakan, dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP merupakan suatu kemunduran. Pasalnya, sebelum ini delik korupsi sengaja dikeluarkan dari KUHP karena dianggap sebagai tindak pidana luar biasa. "Dulu bagian tindak pidana korupsi dari KUHP dikeluarkan menjadi tindak pidana khusus, jadi tipikor seperti suap-menyuap dan lain-lain, hukuman diperberat, cakupan diperluas, pembuktian diperkuat, ada pembuktian terbalik dan terbatas, kalau dikembalikan ke KUHP berarti mundur dari sisi perundangan," tutur Zulkarnain. Apalagi, lanjutnya, saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang masif. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari perkara-perkara yang ditangani KPK dengan modus yang semakin canggih dan nekat. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: Kontroversi RUU KUHAP/KUHP (Nyoto)

Timsus Brimob Bongkar Kasus Penyalahgunaan Solar

Radar Publik Rabu, 19 Februari 2014. BANDUNG - Tim khusus (Timsus) Brimob Polda Jawa Barat mengungkap kasus penyalahgunaan solar bersubsidi yang dijual untuk industri. Kasubid Penmas Humas Polda Jabar, AKBP Baktiar Joko, menjelaskan, kasus ini terungkap pada 13 Februari 2014 bermula dari patroli rutin yang dilakukan Timsus Brimob Cikeruh. “Saat itu tim yang dipimpin oleh AKBP Agung Kurniawan menemukan sebuah mobil di SPBU kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang mencurigakan. Saat dicek kuat dugaan mobil itu melakukan praktik ilegal penyalahgunaan BBM,” jelasnya kepada wartawan di Mapolda Jabar, Rabu (19/2/2014). Timsus lalu melimpahkan kasus ini ke Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Jabar. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 23 saksi, polisi menetapkan empat di antaranya sebagai tersangka, yakni AS, NE, JS, dan RS. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti satu truk engkel, dua mobil Elf, satu Kijang Kapsul, 9.265 liter solar, dan uang tunai Rp11,8 juta. “Kami masih kembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan-kemungkinan tersangka lain,” tuturnya. Empat tersangka ditahan di Rutan Mapolda Jabar. Mereka dijerat Pasal 55 UU No 22/2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. (Nyoto)

Radar Publik Mojokerto : Jainul, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tiba-tiba keluar dari ruang rapat dengan penuh emosi. Jainul langsung naik di atas kursi lobi kantor DPRD dan melepas papan yang bertuliskan moto kerja sama DPRD dengan pemerintah kabupaten. Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (18/2/2014), papan moto yang dicopot tersebut kemudian dibuang di ruang sekretariat dewan yang tak jauh dari lobi. Jainul mengatakan, alasan melepas papan tersebut karena tidak layak dipajang di lobi kantor DPRD. Menurutnya, para anggota DPRD sudah tidak menepati janjinya untuk bisa bekerja sama. Selain kesal dengan janji-janji yang tak kunjung ditepati, sudah 2 bulan ini mereka tidak menerima gaji dan tunjangannya dengan alasan telah banyak potongan. (Red)

MS Kaban Dicekal KPK, 30 Kader PBB Batal Umroh

Radar Publik Minggu, 16 Februari 2014.
BOGOR - Dicekalnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat 30 kadernya membatalkan rencana berangkat ibadah umroh. Pembatalan umroh ini sebagai bentuk solidaritas kader terhadap pencekalan yang menimpa ketua umumnya.

Ketua Aksi Pemenangan Pemilu DPC PBB Kabupaten Bogor, Sinwan MZ, mengatakan sekira 30 kader membatalkan rencana berangkat ibadah umroh yang sedianya akan dimulai 30 Maret nanti.

"Ini sebagai bentuk solidaritas kami, kalaupun uangnya tidak dikembalikan semua karena ada potongan, itu konsekuensi kami," jelasnya kepada Wartawan, Minggu (16/2/2014).

Lanjutnya, tak hanya yang berangkat umroh, kader lain yang ingin keluar negeri karena urusan bisnis juga akan membatalkan pemberangkatannya.

Senada dengan Sinwan, caleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil II dari PBB, Kamaludin merasa prihatin atas pencekalan yang menimpa ketua umumnya. "Sebelum masalah itu di-clear-kan, kami tidak akan berangkat," tegasnya.

Hal ini, kata dia, sebagai bentuk kekecewaannya dan juga kader lainnya dan menganggap pencekalan terhadap MS Kaban sarat dengan kepentingan politik.

Namun, Ketua Umum PBB, MS Kaban malah berpendapat lain soal aksi solidaritas yang dilakaukan kadernya. Ia justru meminta kepada para kadernya untuk tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan ibadah umroh. "Karena umroh itu kan perintah nabi untuk lebih dekat dengan Allah, jadi saya minta untuk tidak dibatalkan," tururnya.

Ia juga memita para kader yang telah membatalkan untuk menjadwalkan kembali pemberangkatan umroh. "Jangan sampai menunda karena tidak semua orang mendapat kesempatan umroh," tukasnya. (Red)

Aparat Gabungan Dibantu Pengungsi Gotong Royong Sambut Kedatangan SBY

Radar Publik Minggu, 16 Februari 2014.
BLITAR - Jelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di posko pengungsian Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, aparat gabungan TNI Polri dibantu warga, sibuk membersihkan sampah di sekitaran posko. Orang nomor satu di tanah air itu dijadwalkan berkunjung besok.

Zainul Arifin, seorang pengungsi, mengaku diminta ikut kerjabakti membersihkan kotoran baik yang ada di dalam maupun di luar posko. Dia juga membersihkan rumput-rumput di trotoar menuju lokasi pengungsian.

“Ya agar keliatan bersih saat Presiden datang,” ujar Zainul di lokasi, Minggu (16/2/2014).

Sementara itu, Dandim Letkol 0808 Bltar, Letkol Arm Tejo Widhuro, mengaku telah menyiapkan lebih dari 2.000 pasukan untuk mengamanknan kedatangan Presiden SBY. “Pasukan disiagakan mulai dari jalur perbatasan Kediri-Blitar, perbatasan Bitar-Malang, serta di posko pengungsian di Kecamatan Nglegok,” ujarnya.

Sesuai jadwal, Presiden SBY beserta rombongan akan berkunjung pada Senin 17 Februari sekira pukul 14.00 WIB. Setelah dari sana, SBY akan melanjutkan kunjungan ke lokasi pengungsian di Kabupaten Malang. SBY bertolak dari Jakarta hari ini menggunakan kereta api pukul 07.00 WIB dari Stasiun Gambir menuju Madiun. Dia diperkirakan sampai pukul 19.00 WIB. (Red)

Aparat Gabungan Dibantu Pengungsi Gotong Royong Sambut Kedatangan SBY

Radar Publik Minggu, 16 Februari 2014.
BLITAR - Jelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di posko pengungsian Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, aparat gabungan TNI Polri dibantu warga, sibuk membersihkan sampah di sekitaran posko. Orang nomor satu di tanah air itu dijadwalkan berkunjung besok.

Zainul Arifin, seorang pengungsi, mengaku diminta ikut kerjabakti membersihkan kotoran baik yang ada di dalam maupun di luar posko. Dia juga membersihkan rumput-rumput di trotoar menuju lokasi pengungsian.

“Ya agar keliatan bersih saat Presiden datang,” ujar Zainul di lokasi, Minggu (16/2/2014).

Sementara itu, Dandim Letkol 0808 Bltar, Letkol Arm Tejo Widhuro, mengaku telah menyiapkan lebih dari 2.000 pasukan untuk mengamanknan kedatangan Presiden SBY. “Pasukan disiagakan mulai dari jalur perbatasan Kediri-Blitar, perbatasan Bitar-Malang, serta di posko pengungsian di Kecamatan Nglegok,” ujarnya.

Sesuai jadwal, Presiden SBY beserta rombongan akan berkunjung pada Senin 17 Februari sekira pukul 14.00 WIB. Setelah dari sana, SBY akan melanjutkan kunjungan ke lokasi pengungsian di Kabupaten Malang. SBY bertolak dari Jakarta hari ini menggunakan kereta api pukul 07.00 WIB dari Stasiun Gambir menuju Madiun. Dia diperkirakan sampai pukul 19.00 WIB. (Red)

Aparat Gabungan Dibantu Pengungsi Gotong Royong Sambut Kedatangan SBY

Radar Publik Minggu, 16 Februari 2014.
BLITAR - Jelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di posko pengungsian Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, aparat gabungan TNI Polri dibantu warga, sibuk membersihkan sampah di sekitaran posko. Orang nomor satu di tanah air itu dijadwalkan berkunjung besok.

Zainul Arifin, seorang pengungsi, mengaku diminta ikut kerjabakti membersihkan kotoran baik yang ada di dalam maupun di luar posko. Dia juga membersihkan rumput-rumput di trotoar menuju lokasi pengungsian.

“Ya agar keliatan bersih saat Presiden datang,” ujar Zainul di lokasi, Minggu (16/2/2014).

Sementara itu, Dandim Letkol 0808 Bltar, Letkol Arm Tejo Widhuro, mengaku telah menyiapkan lebih dari 2.000 pasukan untuk mengamanknan kedatangan Presiden SBY. “Pasukan disiagakan mulai dari jalur perbatasan Kediri-Blitar, perbatasan Bitar-Malang, serta di posko pengungsian di Kecamatan Nglegok,” ujarnya.

Sesuai jadwal, Presiden SBY beserta rombongan akan berkunjung pada Senin 17 Februari sekira pukul 14.00 WIB. Setelah dari sana, SBY akan melanjutkan kunjungan ke lokasi pengungsian di Kabupaten Malang. SBY bertolak dari Jakarta hari ini menggunakan kereta api pukul 07.00 WIB dari Stasiun Gambir menuju Madiun. Dia diperkirakan sampai pukul 19.00 WIB. (Nyoto / S Yulis)

Puluhan Ribu Hewan Ternak Ditinggalkan Pengungsi

Radar Publik Minggu, 16 Februari 2014.
MALANG - Sekira 41 ribu hewan ternak berupa sapi perah ditinggalkan penduduk saat terjadi letusan Gunung Kelud pada Kamis lalu. Pemerintah Kabupaten Malang menjanjikan ketersedian pakan ternak agar pemiliknya yang saat ini mengungsi tak pulang ke rumah sebelum kondisi aman.

Bupati Malang Rendra Kresna saat berada di tempat pengungsian di Kecamatan Pujon, mengatakan, sebagian besar ternak berada di Kecamatan Ngantang. Hewan ternak tersebut tidak mungkin dievakuasi karena lokasi penampungan ternak tidak ada.
“Warga tidak perlu khawatir hewan ternaknya, ada tim gabungan dari TNI, kepolisian sampai Satpol PP dan relawan yang terus patroli ke pemukiman," ujar Rendra, Sabtu (15/2/2014).

Rendra juga menenangkan warga jika untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pemerintah berkoordinasi dengan salah satu perusahaan susu swasta di Pasuruan dan hari ini akan mengirim mengirim 40 ton pakan ternak. “Pakan itu langsung dikirim ke posko pakan ternak di Ngantang," kata Rendra.

Sementara untuk wilayah pertanian, Rendra memerintahkan Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan untuk segera menginventarisir lahan pertanian. Termasuk jenis tanaman, usia tanaman dan tingkat kerusakan. "Data sementara ada 1.200 hektare sawah teknis, sedangkan ladang pertanian bisa lebih luas lagi," katanya.

Ia menyatakan akan mengganti kerusakan itu dengan sharing dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, saat ini yang diprioritaskan adalah penanganan penduduk agar tidak kembali dulu ke rumah. “Jangan ada yang kembali ke rumah sampai kondisi benar-benar sudah aman," kata Rendra. (Nyoto)

Penculikan Dua Anggota Satuan Khusus Belanegara Mabes PKRI Di Jawa Timur

Radar Publik, Sabtu 15/02/2012.
MOJOKERTO - Tepatnya di wilayah pacet pukul 01:00 wib. Dua Anggota Satsus Investigasi Belanegara Mabes PKRI juga sebagai seorang wartawan Perintis Majalah Citra Nusantara dan Anggota Dewan Redaksi Radar Publik, diculik 5 orang yang tidak dikenal, 3 dari 5 orang mengaku sebagai anggota intel Korem 084 bj surabaya dengan dibantu 2 anggota intel kodim 0815 mojokerto atas nama (R) dan (z).

Penculik sempat membawa 2 anggota investigasi Mabes PKRI tersebut ke koramil pungging dan mengintrograsi serta memukuli di ruangan koramil, dengan alasan yang tidak jelas,

Serta merampas baju seragam resmi Satuan Khusus Mabes PKRI dan lain-lain, kata salah satu dari anggota tersebut kepada Persiden Radar Publik saat di komfirmasi, Sabtu 15/2/2014.

Kemudian dibawa ke korem 084 bj surabaya dan dihajar lalu di jemput sub denpom 4 surabaya dan tidak diapa-apakan kemudian diantarkan Pulang oleh anggota denpom.

Sedangkan penculik tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan di duga penculikan bermotif ada dendam.

Yang kami sayangkan kenapa 2 anggota intel kodim 0815 ini lengah dalam bertugas serta membantu oknum penculikan tersebut, jika seperti ini maka NKRI kedepan mau dibawa kemana kalau penegak hukum kurang tegas dalam segala tugas. (PEMRED)

Pengungsi Kelud Mulai Terserang Ispa

Radar Publik Sabtu, 15 Februari 2014.
BLITAR - Letusan Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur memuntahkan batu dan pasir hingga di berbagai daerah, termasuk Blitar. Akibatnya, sejumlah masyarakat pengungsian mulai menderita penyakit.

Berdasarkan data dari posko kesehatan di Kantor Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sejak pagi tadi lebih dari 70 orang diserang batuk dan pilek.

"Ini disebakan oleh terpapar abu vulkanik yang dimuntakan oleh Gunung Kelud," kata Agus Totok, salah seorang petugas kesehatan, Jumat (14/2/2014).

Beberapa pengungsi bahkan telah mengenakan masker, namun tetap saja masih terserang Ispa lantaran volume debu yang berhamburan sangat tinggi.

Kendati demikian, masih ada saja warga yang tidak menggunakan masker. Bahkan tidak sedikit para orang tua yang membiarkan anaknya berkeliaran di luar lokasi pengungsian tanpa mengenakan masker. (Gus Nyoto)

KPK Sita Mobil Mewah dari Anggota DPRD dan Artis

Radar Publik, Sabtu 15/2/2014.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita dua unit mobil terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Tubagus Chaeri Wardana.

Kali ini lembaga antikorupsi itu menyita Honda CR-V dari anggota DPRD Banten fraksi Demokrat, Sonny Indra Djaya dan Toyota Vellfire dari artis Jeniffer Dunn.

"Melalui pengacara TCW, Tubagus Sukatma dititipi mobil oleh Sonny untuk diserahkaan ke KPK. Oleh KPK dilakukan penyitaan mobil Honda CR-V bernopol B 287 SON," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut Johan, mobil tersebut masih menggunakan nama adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah tersebut. Oleh karena itu, lanjut Johan, penyidik masih mendalami konteks pemberian mobil oleh Wawan ke anggota DPRD Banten tersebut.

Sedangkan terkait Toyota Vellfire, Johan mengatakan mobil tersebut dari kediaman artis cantik Jennifer Dunn di Jalan Bangka, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2) sore.'Terkait dengan penanganan perkara dugaan TPPU untuk tersangka TCW tadi sore penyidik KPK melakukan penyitaan sebuah mobil Toyota Vellfire berwarna putih B 510 JDC," kata Johan.

Menurut Johan, penyidik KPK menyita mobil tersebut karena diduga terkait dengan pencucian uang yang dilakukan Wawan.Lebih lanjut dia juga mengatakan, kemungkinan Jennifer juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyitaan tersebut. "KPK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Jennifer. Namun belum diketahui jadwal pastinya," ujar Johan.

Sebelumnya, KPK juga menyita sejumlah mobil mewah dari beberapa orang. Di antaranya Toyota Verlfire dan Mercedez type C250 dari rumah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pandeglang, Banten, Gunawan, dan Honda CR-V dari anggota DPRD Banten, Media War man.

Terkait dugaan pencucian uang Wawan, KPK sebelumnya telah menyita 22 mobil dan sebuah Harley Davidson yang diduga milik Wawan.Beberapa di antaranya merupakan mobil super mewah bermerek Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan Rolls Royce. (Red)

Kapolri Minta Waspadai Gerakan Teroris Saat Pemilu

Radar Publik Sabtu, 15 Februari 2014.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman meminta kepada setiap jajarannya untuk tetap waspada dalam melakukan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 9 April mendatang. Mengingat ancaman gerakan teroris masih sangat pontensial.

"Tentu mengganggu pemilu karena menarget sesuatu yang tidak jelas," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2014).

Dikatakannya, saat ini keberadaan kelompok teroris menjadi perhatian khusus, lantaran polisi merupakan target mereka.

"Dulu targetnya lambang-lambang asing, ada masjid di bom, kedutaan di bom, sekarang polisi ditembaki nah apakah pemilu juga menjadi perhatian kita," ucapnya.

Meski potensi ganguan terorisme menjelang pemilu itu belum ada, pihaknya tetap mewanti-wanti kepada petugas dilapangan untuk tetap waspada.

"Walau pun belum ada koneksi kesana, tapi itu menjadi perhatian kita untuk waspada, dan kita sudah informasikan kepada angggota kita di lapangan agar mewaspadai," tutupnya. (Nyoto)

Gunung Kelud Erupsi, BPLS Pantau Semburan Lumpur Lapindo

Radar Publik Jum'at, 14 Februari 2014.
SIDOARJO - Erupsi Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur membuat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) panik. BPLS bersama tim ahli geologi kini kian intensif melakukan pantauan terhadap semburan lumpur panas Lapindo.

Pantauan yang dilakukan BPLS bersama tim ahli geologi ini sebagai langkah antisipasi terjadinya kemungkinan buruk yang bakal terjadi di lumpur Lapindo sebagai dampak dari erupsi Kelud.

"BPLS khawatir meletusnya Gunung Kelud justru akan berpengaruh terhadap peningkatan semburan lumpur panas Lapindo," kata Humas BPLS, Dwinanto Hesti Prasetyo, Jumat (14/2/2014).

Ia menuturkan, dari hasil pengukuran saat ini suhu luapan lumpur panas Lapindo masih pada kisaran 40 sampai 45 derajat celcius untuk aliran lumpur panas yang ke wilayah selatan.

"Angka ini masih tergolong normal, karena pada hari-hari biasa suhu dikisaran angka tersebut," tuturnya.

Dari hasil pantauan sementara ini, kata dia, semburan lumpur panas Lapindo pascaerupsi Gunung Kelud masih belum menunjukkan peningkatan aktifitas. (Nyoto)

SBY Akan Tinjau Langsung Gunung Kelud

Radar Publik Jum'at, 14 Februari 2014.
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini telah memberlakukan tanggap darurat terkait aktivitas erupsi di Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur yang semakin meningkat.

"Hari ini dan lusa kita utamakan tanggap darurat di lapangan, setelah itu saya datang ke lokasi. Dan langsung melihat seperti apa situasinya tapi dua hari ini saya mau tanggap darurat saya tak mau terganggu konsentrasinya," tegas SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Bahkan SBY berencana mengunjungi pengungsi Gunung Kelud dalam beberapa hari ke depan. Selain itu SBY juga mengangkat Surono menjadi Kepala Geologi, mengingat pengalamannya sebagai pakar gunung berapi di Indonesia.

"Hari ketiga atau hari keempat saya langsung ke sana. Sebelumnya, Seskab menyerahkan surat ke Surono untuk menjadi kepala Geologi. Pak Rono memiliki pengetahuan yang luas tentang kegunungapian termasuk erupsi gunung-gunung berapi dan langsung bekerja," terangnya. (Nyoto)

Gunung Kelud Meletus, Kediri Hujan Kerikil

Radar Publik Jum'at, 14 Februari 2014.
SURABAYA, — Letusan Gunung Kelud yang baru saja terjadi sudah mulai berdampak kepada warga Kediri. Beberapa daerah hingga di kawasan Kota Pare, Kediri, mulai dilanda hujan kerikil.

Salah satu warga Pare, Ajeng Pinto, mengatakan, hujan kerikil terus berlangsung sejak pukul 23.30 WIB. "Semula saya kira suara hujan besar saja, ternyata hujan kerikil. Kerikilnya besar-besar, ini warga kampung sudah mulai panik," ujar Ajeng saat dihubungi, kamis malam Jum'at (13/2/2014) malam.

Menurutnya, hujan kerikil terjadi sangat lebat sehingga warga mulai khawatir kekuatan atap tidak bisa menahan hujan kerikil tersebut.

Gunung Kelud mulai meletus dan mengeluarkan ratusan ribu kubik material vulkanik, Kamis (13/2/2014) sekitar pukul 23.00. Sebelumnya, gunung tersebut mengeluarkan beberapa kali dentuman disertai dengan beberapa kilatan.

Sementara itu, ribuan warga di lereng Kelud memadati jalan menuju tempat evakuasi. Mereka dari beberapa desa di Kecamatan Ngancar. Untuk saat ini, warga Kecamatan Ngancar ditempatkan di Balai Desa Tawang di Kecamatan Wates, Kediri.

Juga beberapa wilayah di Pasuruan, pandaan, sidoarjo, juga tertutup abu Vulkanik. (Gus Nyoto).

Suara Ledakan di Pasuruan Terdengar hingga Radius Lima Kilometer

Radar Publik Rabu, 12 Februari 2014.
PASURUAN - Ledakan yang diduga berasal dari bom ikan di Jalan Rambutan C8, Nomor 4, RT 03/05, Kelurahan/Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, terdengar hingga lima kilometer.

I Nengah Daryana, ketua RT setempat, mengatakan, ledakan terdengar sangat kuat sebanyak tiga kali disusul asap tebal dan mengepul perumnas terbesar di Kota Pasuruan tersebut, Rabu (12/2/2014).

Sementara itu Edi Pribadi, tetangga lainnya, mengaku, suara ledakan terdengar hingga lima kilometer. Akibat ledakan tersebut, puluhan rumah mengalami kerusakan cukup parah.

Sebelumnya diberitakan, dua orang tewas dalam ledakan tersebut. Mereka adalah M Sukron, pemilik rumah, dan Adi Suyitno Warga Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Mereka tewas akibat luka bakar parah.

Sementara Novi, istri Sukron selamat, namun mengalami luka bakar di tangan dan kaki. Sedangkan satu orang lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya. Ledakan diduga berasal dari bom ikan. Kabar yang berkembang, Sukron adalah nelayan di pesisir utara Kota Pasuruan. (Red)

Masyarakat Gunung Sari Menuai Impian

Radar Publik, Kamis 13 Februari 2014
PASURUAN - Rana dsn kasurejo ds. Gunung sari, kec. Beji terkuak sudah.
Setelah beberapa bulan terakhir ini ada gonjang-ganjing masalah tanah yang tidak jelas statusnya, padahal menurut keterangan warga setempat kepada Radar Publik, Kamis (13/02/2014).

Tanah gendong yang sudah di kuasai P.T. BTS, Tapi bukti tidak jelas surat dan kepemilikannya.
Atas dasar kesepakatan masyarakat, seorang relawan khamim (37) yang duduk dibarisan depan mengajak warga untuk memperjuangkan kembali hak masyarakat tersebut.
Mereka mengaku, selama ini hanya diam saja dan harus mengadu kepada siapa hak-hak mereka.
Rencananya setelah tanah itu dikuasai dan diratakan, akan digunakan sebagai aset desa dan kepentingan warga setempat guna lapangan sepak bola dan futsal, agar para pemuda diwilaya setempat mempunyai kegiatan positif serta menciptakan wilayah tersebut akan lebih hidup.
Atas ucap syukur warga setempat tadi pagi mengadakan doa bersama dan syukuran di sekitar lokasi, mudah-mudahan langkah awal ini untuk membuka jalan tali persaudaraan diantara masyarakat gunung sari. (Endah Er)