Radar Publik Online

Radar Publik JAKARTA - Beredarnya surat edaran perintah seks bebas membuat geger lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Jika menilik ke belakang, sebenarnya kelompok yang menyimpang di Jawa Barat sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Koordinator Tim Investigasi Aliran Sesat (Tias), Heddy Gunawan bercerita, sekira 1965 hingga 1970 ada kelompok yang bernama Hakekot tumbuh di Jawa Barat. Kelompok ini berzinah dengan dalil agama. "Mereka ngakunya Islam, ngaji di tempat terang tapi lama-lama lampunya digelapkan kemudian berzinah," kata Heddy kepada Radar Publik, Sabtu (01/6/2013). Dalam ajaran kelompok Hakekot, bila manusia sudah mencapai tingkatan hakikat maka tidak perlu lagi melaksanakan syariat. "Bagi mereka zina bukan dosa lagi karena mereka sudah bersatu dengan tuhan, tidak lagi kenal baik buruk. Itu yang tradisional," terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga kelompok modern yang rasional. Mereka memuja hawa nafsu tapi munafik. Kelompok ini berbed...

Radar Publik JAKARTA - Kegiatan anggota DPR menggelar rapat di luar kantor, seperti di hotel berbintang sangat menguras anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir, setiap anggota dewan yang ikut rapat di luar kantor mendapat uang transport Rp530 ribu, per hari. "Satuan biaya uang harian perjalan dinas dalam negeri untuk setiap pejabat negara Rp530 ribu. Tinggal dihitung saja berapa hari," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi kepada Radar Publik, Jumat (31/5/2013). Dia juga mengatakan, satuan biaya penginapan perjalan dinas dalam negeri untuk setiap pejabat negara Rp8.720.000, per hari. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat menteri (dewan itu setingkat menteri) untuk full day Rp500 ribu. Sedangkan satuan biaya sewa gedung pertemuan (per empat jam) Rp17.500.000. "Itu asumsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya tahun 2013," ungkap...

Radar Publik Jakarta - Beberapa Fraksi di DPRD DKI Jakarta masih teguh untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun Tidak bagi Fraksi Gerindra yang tegas menolak interpelasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi menilai, program KJS unggulan Jokowi tersebut adalah harga mati. Sebab program itu disambut baik dan bermanfaat bagi warga DKI, terutama bagi yang tidak mampu. "Pertama, KJS itu harga mati. KJS itu dibutuhkan rakyat dan sudah disetujui oleh DPRD. Buktinya, dengan dianggarkannya KJS pada anggaran APBD DKI tahun 2013. Sekarang kok ada interpelasi?" ujar sanusi saat berbincang dengan Radar Publik, Jum'at (31/5/2013) Sanusi mengatakan, jika dalam pelaksanaan KJS ada kekurangan, itu hal yang wajar. Apalagi program tersebut baru diluncurkan akhir tahun 2012 lalu. Legislator Kebon Sirih pun diharapkan jangan terlalu gegabah untuk menggunakan hak interpelasi...

Radar Publik Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat jumlah pengangguran sarjana atau lulusan universitas pada Februari 2013 mencapai 360 ribu orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan sarjana lulusan perguruan tinggi, tak bisa lagi hanya mengandalkan ijazah dalam mencari pekerjaan. Sarjana dituntut memiliki kompetensi dan keterampilan kerja yang baik, sehingga dapat terserap pasar kerja dengan cepat. “Kesempatan kerja di Indonesia masih terbuka namun sangat kompetitif. Oleh karena itu, para sarjana harus melengkapi kemampuannya dengan kompetensi kerja sehingga bisa dengan mudah menentukan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan keinginannya," kata Muhaimin Iskandar pada PERS di Jakarta, Rabu (29/5/2013). Perubahan kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis tidak akan pernah menunggu kesiapan dunia pendidikan. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus secara cepat men...

Radar Publik Health Jakarta - Kosmetik atau make-up merupakan perangkat yang 'wajib' dimiliki sebagian besar perempuan. Namun seringkali para perempuan ini tidak memeriksa tanggal kedaluwarsa peralatan kosmetik yang mereka miliki. Padahal kosmetik yang sudah kedaluwarsa tidak akan mempercantik, tetapi justru membahayakan kesehatan kulit wajah. Survei yang dilakukan oleh Debenhams menemukan bahwa 57,7 persen tas kosmetik perempuan terdiri dari kosmetik kedaluwarsa. Para perempuan ini juga enggan membuangnya karena merasa peralatan tersebut terlalu 'sayang' untuk dibuang begitu saja, seperti dilansir dari Times of India, Rabu (29/5/2013). Tanpa disadari, kebiasaan ini dapat menyebabkan risiko pada kesehatan kulit wajah seperti jerawat, infeksi mata, dan ruam kulit. "Sangat mengkhawatirkan saat menemukan bahwa begitu banyak perempuan yang memiliki kebiasaan berbahaya seperti itu," ungkap Lisa Brett, juru bicara dari Debenhams. "Sangat penting untuk...

Radar Publik BANDUNG - Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna memberikan nomor telefon genggamnya kepada peserta fun bike di acara Marketers Pos Indonesia Fun Bike, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, pagi tadi. Setelah menyanyikan beberapa lagu, Nanan memberikan pengarahan soal keselamatan berlalu lintas. Dia meminta masyarakat mematuhi semua aturan lalu lintas. Jika tidak, maka siap-siap akan ditilang polisi. “Kalau polisi menilang itu hanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab agar tidak terjadi kecelakaan,” kata Nanan kepada Kresna, Rabu (29/5/2013). Dia juga meminta kepada masyarakat untuk mengawasi kerja polisi. Bila ada polisi yang melanggar, warga diminta melapor. “Kalau ada polisi brengsek, laporkan ke Polri. Tolong koreksi, awasi, mau dia itu bintang tiga atau berapa,” ucapnya. Nanan meminta agar warga menelefon langsung dirinya bila mendapati polisi yang melanggar aturan. Dia pun memberikan nomor telefon genggamnya kepada orang-orang di lokasi....

REUNI PERAK ALUMNI SMADA ‘88 Insya'alloh akan diselenggarahkan pada hari: Minggu, 23 Juni 2013 jam 08.00 wib di SMAN 1 KOTA MOJOKERTO Jl Irian Jaya No.1 Kranggan CONTACT PERSON Kusdwiyanto : 081 259 231 706 Samsun Qomari : 081 330 773 491 Wahyuliyono : 0321- 625 23 46 atau 085 785 258 788 Rekening Bank Mandiri Mojokerto No. : 90 000 1723 7067 atas nama TATIN ELIANA Rekening Bank BNI 46 Mojokerto Np. : 009 592 74 22 atas nama KUSDWIYANTO

Radar Publik JAKARTA - Proses hukum kasus korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementrian Agama (Kemenag) baru menjerat dua tersangka yakni anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yakin, korupsi Alquran juga akan menyeret pejabat Kemenag sebagai tersangka. Menurutnya, saat ini yang proses hukumnya sudah sampai di pengadilan baru perihal penerimaan suap, belum masuk proyeknya di kementrian. "Kalau sudah masuk dalam pengadaan proyek, sudah bisa diidentifikasi siapa-siapa saja tersangka di Kemenag. Pasti akan ke sana. Kita akan melakukan pemeriksaan ke sana (Kemenag)," kata Abraham di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/5/2013). Soal adanya nama politikus senior Partai Golkar, Priyo Budi Santoso dalam lembar dakwaan Dendy dan ayahya, Abraham berkomentar. "Saya belum cek dakwaannya," singkatnya. Hanya saja, menurutnya, disebut di dalam dakwaan belum tentu kapasitasnya sebagai tersangka, bisa...

Radar Publik JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo memecat Kepala Korp Lalu Lintas Irjen Puji Hartanto Iskandar karena tak becus mengurus pengadaan STNK dan BPKB.     "Kapolri harus segera mengganti Kakorlantas karena tidak mampu mengantisipasi situasi, sehingga Polri tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pengadaan STNK dan BKPB," ujar Neta S Pane melalui pesan singkatnya kepada Radar Publik, Senin (27/5/2013).   Kata Neta, jika kondisi ini tetap dibiarkan, bukan mustahil Polri juga akan kehabisan blanko SIM, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperpanjang SIM.   Dikatakannya, dengan kejadian ini tidak menutup kemungkinan kasus-kasus lain yang ditangani oleh pihak petugas berseragam cokelat ini akan terbengkalai.   "Kasus tidak adanya blanko STNK dan buku BPKB menunjukkan bahwa Polri tak kunjung profesional. Bagaimana Polri bisa menangani perkara-perkara berat jika dalam pengadaa...

Radar Publik JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyambut baik dimasuknya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres), yang paling diidam-idamkan rakyat Indonesia dalam Pemilu 2014 mendatang , versi survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). "Kita sangat gembira walaupun kita tidak membuat langkah khusus untuk pencapresan tapi PDI Perjuangan relatif paling bagus. Kan pasti ada dua, Jokowi sama Mega yang masuk survei," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari kepada Radar Publik di Jakarta, Senin (27/5/2013) malam. Menurut Eva, tingginya minat masyarakat terhadap fugur Jokowi merupakan penilaian yang objektif. Sebab Jokowi mampu menunjukan kinerja yang bagus, baik saat menjadi Wali Kota Solo maupun saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Media juga berperan membesarkan sehingga berdampak pada pembentukan opini di masyarakat," sambungnya. Meskipun demikian, partai pimpinan Megawati Soekarnoputr...

Radar Publik MEDAN - Dua Pembantu Rumah Tangga (PRT) asal Jawa Timur dan Kupang mengadukan nasibnya dengan di dampingi wartawan dan Paguyupan Pagar Jati, Jawa Timur untuk wilayah Sumut ke Polresta Medan di Jalan HM Said atas perlakuan penganiayaan yang dilakukan majikannya selama bekerja.   Informasi yang dihimpun, kedua PRT tersebut yaitu Fitria Ningsih (19) warga Desa Kebun Aguk, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan Sifora Sanam (23) warga Kupang, Nusa Tenggara Timur.   Menurut pengakuan Fitria Ningsih, dirinya bersama rekannya sudah bekerja selama 15 bulan di rumah majikannya yang bernama Iskandar dan Nety (istri) di jalan Yos Rizal, No. 58 Medan. Selama berkeja di rumah tersebut mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi.   "Saya selalu di pukul dan di siksa oleh majikan tanpa sebab yang jelas, karena tidak tahan atas perlakuan tersebut akhirnya melarikan diri secara diam-diam lalu mengadu ke Polresta Medan," kata Fitri, Minggu (26/5/2013).   ...

Radar Publik Jakarta Eyang Subur melepaskan istri-istrinya setelah dinilai MUI tidak sesuai dengan syariat Islam dengan memperistri delapan orang dalam satu waktu. Meski baru saja melepas tiga istrinya, mereka masih tinggal satu rumah. Pengacara Subur, Ramdan Alamsyah menuturkan, proses pelepasan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya semua ada mekanismenya. "Semua ada mekanismenya, baik hukum positif, maupun hukum sosial. Ini semua butuh proses, tak bisa serta merta membalikkan telapak tangan," ungkapnya saat ditemui di kediaman Subur di kawasan Jakarta Barat, Sabtu (25/5/2013). Dalam jumpa pers itu, Ramdan juga menuturkan pelepasan itu dilakukan karena fatwa MUI. Ia pun yakin Subur akan bertanggung jawab, terlebih kepada anak-anaknya. "Mereka dipisahkan dalam konteks fatwa. Konteks perasaan, mereka masih saling memiliki. Yang namanya anak juga harus perlu dipikirkan, bagaimana pendidikannya," tutur Ramdan.(Kresna)

Radar Publik Jakarta- Seharusnya, kata dia, Polri tangkas menangani dua kasus yang menimpa Briptu Rany agar tidak semakin memperburuk citra polisi.     Apalagi, lanjut dia, menghilangnya Briptu Rany setelah foto-foto syurnya beredar di media yang diduga dilakukan oleh atasannya.   “Saya berharap Mabes mendayagunakan unit khusus berkaitan dengan gender untuk memproses ini. Agak berat, saya sudah mempelajari banyak kasus serupa hilang karena male dominated institution dan korban cenderung malas karena tidak mendapat dukungan,” kata Eva saat dihubungi Radar Publik, Sabtu (25/5/2013).   Dia berharap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga melakukan pengawasan khusus terkait kasus pelecehan seksual di institusi kepolisian. “Sebagai penguat, Kompolnas bisa juga melakukan pengawasan khusus terhadap kasus pelecehan seksual ini,” jelas dia.   Dia berharap penegakkan hukum tidak diskriminatif dan tebang pilih karena berdampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. “Saya juga...

Radar Publik SURABAYA- Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sepertinya masih subur untuk peredaran narkoba. Buktinya, Badan Narkotika Nasional (BNN) meringkus seorang petugas Lapas Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas yang diketahui menduduki jabatan Kasubsi Kepegawaian berinisial MY itu tertangkap membawa sabu-sabu seberat 700 gram oleh BNN. "Yang bersangkutan diketahui tidak masuk kerja. Dia izin melakukan perjalanan ke Kalimantan," kata Kepala Rutan Kelas I Medaeng Surabaya, Agus Irianto, kepada wartawan, Jum'at (24/5/2013). Agus mengaku kaget ketika ada kabar penangkapan MY yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Ditambah lagi dengan penemuan sabu-sabu hampir 3 ons di salah satu lubang taman dalam Lapas tersebut. Bungkusan kristal haram ini ditemukan oleh salah satu petugas patroli, tepatnya di depan Blok F. Kecurigaan petugas ada kejanggalan pada sebuah meja yang terbuat dari semen itu. Petugas curiga karena posisinya miring, saat didata...

Radar Publik MALAYSIA - Lima warga Indonesia tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia. Tiga di antaranya merupakan TKI warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan dua lainnya merupakan istri dari para korban. Tiga TKI yang tewas diketahui bernama Mochammad Mujiono (28), Muhammad Muhson (29), serta Mukholi (30). Ketiganya warga Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kendal. Dua korban lainnya adalah istri Muhson, Nita Talia, asal Medan, Sumatera Utara, dan istri Mukholi, Mita Nurmalasari, asal Tulungagung, Jawa Timur. Pamudi, kakak Muhson, Kamis (23/5/2013), mengatakan, keluarga mendapat berita duka tersebut pagi tadi dari salah seorang saudaranya yang tinggal di Malayisia. Penyebab kematian adalah kecelakaan lalu lintas di Johor Baru. Tidak ada penjelasan detail bagaimana kecelakaan tersebut terjadi, termasuk kapan kejadiannya. Sementara itu, Harun, ayah Mujiono, mengaku mendapatkan firasat lewat mimpi kalau ada banjir bandang menerjang rumahnya. Sebulan lalu Mujiono sempat me...

Radar Publik Jakarta - Internal PKS dikabarkan memanas menyusul perbedaan pendapat kader terkait keberadaan partai berlambang bulan sabit itu di koalisi Setgab. Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengamini adanya perbedaan pendapat, namun menepis isu perpecahan. "Secara prinsip ada beberapa wacana dan wacana itu disampaikan, dan wacana ini tidak ada hubungan dengan geng tua atau geng muda. Kan disebutkan ada geng tua dan muda dan pks pecah, itu tidak ada," kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013). Hidayat menegaskan situasi di internal PKS tetap solid. Perbedaan pendapat yang ada tak sampai membuat PKS terbelah. "Organisasi memang memungkinkan orang punya wacana tetapi, yang terpenting proses wacana dan keputusan itu yang digunakan," ujar pria yang juga anggota Komisi VIII DPR ini. Lebih jauh mengenai keberadaan PKS di koalisi, Hidayat mengatakan kajian dan keputusannya ada di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). A...

Radar Publik Bandung - NN (23) mengaku memerkosa dan membunuh pacarnya, Suci Rohimah Febriani (18). Pelaku tega memerkosa siswi SMK Pasundan Jatinangor tersebut saat korban tengah sekarat kena tebasan golok. Saat NN memaksa korban berhubungan badan, Suci sempat berlari dan berteriak minta tolong. Di tengah pengaruh minuman keras, NN mengejar Suci hingga keduanya terjatuh. Teman NN yang ada di lokasi, GD (17), melayangkan golok ke arah korban. Suci luka sobek menganga di bagian leher. "Saya memerkosa pacar saat sekarat hingga tewas," ungkap NN kepada wartawan di Mapolres Bandung, Jalan Bhayangkara, Kabupaten Bandung, Rabu (22/5/2013). NN menyesali perbuatannya. Ia beralibi motif tindakannya gara-gara Suci menolak diajak bersetubuh. "Awalnya enggak ada niat memerkosa dan membunuh. Memang teman saya membacok korban pakai golok. Saya menyesal," singkat NN. Aksi biadab NN itu bermula saat mengajak Suci jalan-jalan ke kawasan perbukitan di Kampung Gunung Panas ...

JAKARTA - Banyak yang menyesalkan lambannya penanganan korban longsor PT Freeport di Papua. Begitu juga yang dirasakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung dimana terkesan pemerintah abai terhadap penanganan keselamatan buruh tersebut.   "Sebagai insinyur teknik pertambangan dan saya kebetulan beberapa kali ke PT Freeport, saya melihat dalam sebuah penanganan hal yang berkaitan dengan tertimbunnya beberapa orang tambang dalam Freeport ini pemerintah belum memberikan sebuah perhatian yang maksimal," kata Pramono usai mengisi diskusi dalam renungan 15 Tahun Reformasi di Indonesia yang bertemakan Reformasi dan Pembangunan di Indonesia, di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (21/5/2013).   Dikatakannya, sebagai perusahaan yang sudah beroperasi sejak lama seharusnya ada penanganan penyelamatan yang cepat oleh SAR.Selain itu, pemerintah seakan tak punya rasa empati terhadap korban bencana.   "Kalau kita perbandingan dengan apa yang terjadi di Chili pada waktu itu, menjadi hari b...

Radar Publik Surabaya - Sejak Januari hingga Maret 2013, BBPOM di Surabaya mengaku telah menindaklanjuti 7 kasus obat dan kosmetik tanpa izin edar. Sebanyak 7 kasus yang terungkap melalui bantuan Polri ini juga telah diberkaskan. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Dra Endang Pudjiwati mengatakan, 7 kasus tersebut terdiri dari item kosmetik, obat keras dan obat tradisional tanpa izin edar di Jawa Timur. "2 Kasus kosmetika tanpa izin edar, 3 kasus obat keras tanpa izin edar, dan 2 kasus obat tradisional tanpa izin edar yang sudah kami berkaskan. Itu tandanya kami sangat serius mengangani temuan ini," kata Endang Pudjiwati di kantornya pada PERS, Selasa (21/5/2013). Endang menuturkan, 7 kasus kosmetika itu terkuak dari banyak macam cara distribusi produk. Ada yang berasal dari toko kecantikan, rumah kecantikan dan juga gudang-gudang tempat penyimpanan kosmetik. Namun, Endang menyatakan pengungkapan kasus kosmetika oleh BBPOM ini boleh dikatakan me...

Kenapa Tidak Maling Ayam yang Dibawakan Rantang? Radar Jejak-Kasus JAKARTA Tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah, mendapatkan kunjungan dari dua presenter terkenal. Indra Bekti dan Cici Panda membawakan satu rantang makanan untuk Ahmad Fathanah. Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mensinyalir beberapa faktor penyebab kedua artis tersebut mau repor-repot mengantarkan titipan dari istri muda Ahmad Fathanah, Sefti Sanustika. "Ada tokoh masyarakat pejabat artis datang dan memberi dukungan atau membesuk. Itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama tidak mengerti korupsi dampak luar biasa. Sementara yang kedua karena punya hutang budi dari koruptor, atau hubungan kekeluargaan. Hubungan almamater atau satu daerah, balas budi," kata Hehamahua, saat berbicang dengan Kresna, Selasa (21/5/2013). Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan, sikap kedua artis tersebut dijadikan momentum pemberitaan untuk popularitas atau ...

Kami anak bangsa indonesia yang menjujung tinggi harkat dan martabat kedaulatan Bangsa.. Kami berdiri independent ini guna mencerdaskan masyarakat dengan tegaknya supremasi hukum yang berlaku.. dengan tekat semangat kami mendirikan Radar Publik ini supaya masyarakat khalayak bisa mengetahui kabar di berbagai negri tentang segalah sesuatu yang terjadi, kami tim siap terdepan mengabarkan dengan kesemangatan juang yang tinggi..