Radar Publik

JAKARTA - Banyak yang menyesalkan lambannya penanganan korban longsor PT Freeport di Papua. Begitu juga yang dirasakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung dimana terkesan pemerintah abai terhadap penanganan keselamatan buruh tersebut.
 
"Sebagai insinyur teknik pertambangan dan saya kebetulan beberapa kali ke PT Freeport, saya melihat dalam sebuah penanganan hal yang berkaitan dengan tertimbunnya beberapa orang tambang dalam Freeport ini pemerintah belum memberikan sebuah perhatian yang maksimal," kata Pramono usai mengisi diskusi dalam renungan 15 Tahun Reformasi di Indonesia yang bertemakan Reformasi dan Pembangunan di Indonesia, di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
 
Dikatakannya, sebagai perusahaan yang sudah beroperasi sejak lama seharusnya ada penanganan penyelamatan yang cepat oleh SAR.Selain itu, pemerintah seakan tak punya rasa empati terhadap korban bencana.
 
"Kalau kita perbandingan dengan apa yang terjadi di Chili pada waktu itu, menjadi hari berkabung nasional bagi negaranya. Yang dilihat bukan jumlah orang yang meninggal, tetapi bagaimana negara memberikan empati kepada para korban dan juga orang-orang yang terkena bencana," jelas dia.
 
"Yang kedua, dalam konteks Freeport ini seperti menjadi tanggung jawab perusahaan padahal seharusnya tidak seperti itu. Bahwa perusahaan bertanggung jawab iya, tetapi yang lebih penting bahwa negara pemerintah juga ikut campur tangan persoalan itu," imbuhnya.

 

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyesalkan sikap dua menteri yang menolak ke lokasi kejadian. "Freeport tidak boleh menolak. Mereka harus bisa langsung ke lokasi kejadian. Karena itu merupakan daerah kuasa pertambangan kita, bukan daerahnya Freeport," pungkasnya.