Kericuhan Terjadi Saat Petugas Gabubgan BNNP Razia Tempat Hiburan

Radar Publik
Jum'at, 01-04-2016
Surabaya - Razia petugas gabungan, dari BNNP Jatim, Polrestabes Surabaya dan Satpol PP , yang digelar di sejumlah tempat hiburan diskotik di Surabaya, Kamis dini hari tadi diwarnai kericuhan antara wartawan dengan keamanan diskotik LCC yang melarang jurnalis meliput kegiatan tersebut.

Kericuhan antara wartawan dengan keamanan diskotik LCC yang berada di jalan Kedungdoro Surabaya ini, dipicu saat para jurnalis yang melakukan peliputan razia.
Dalam insiden tersebut, sempat terjadi aksi saling dorong dan adu mulut antara wartawan dan petugas keamanan diskotik. Bahkan salah satu alat penerang ( lampu LED ) milik salah satu jurnalis TV  nasional, rusak setelah terjatuh akibat tangkisan tangan petugas yang mencoba menghalang - halangi. Keributan akhirnya bisa diredam, setelah dimediasi oleh anggota Polrestabes, untuk bisa meliput kedalam diskotik.

Razia petugas gabungan yang dibagi menjadi dua tim untuk melakukan menyisiran di tempat hiburan diskotik LCC  di Kedungdoro dan The Boss di jalan Mayjen Sungkono, akhirnya berhasil mengamankan 3 wanita pemandu lagu yang positif terindikasi narkoba, setelah diketahui dari hasil test urine.

Ketiga wanita penghibur ini, selanjutnya diproses dan diamankan oleh petugas BNNP Jatim. (Nyoto)

Pabrik Arak Tuban Digrebek Polisi

Radar Publik
Rabu, 30 Maret 2016
Tuban - Petugas kepolisian dari jajaran Polsek Semanding, Polres Tuban melakukan pengrebekan lokasi pembuatan dan tempat penyimpanan minuman keras (Miras) jenis Arak yang selama ini masih nekad terus melakukan produksi meski penertiban terus dilakukan oleh petugas.

Dalam pengrebekan lokasi penyimpanan dan pembuatan miras tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan ratusan liter barang bukti Miras Arak yang sudah siap untuk diedarkan. Sedangkan peralatan serta bahan-bahan pembuatan Arak tersebut juga diamankan oleh petugas kepolisian, Selasa (29/3).

Pengrebekan miras Arak itu dilakukan di lokasi miliki NO (36), yang berada di Dusun Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban. Dan satu pabrik lagi milik K (50) yang berada di Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

"Kemarin kita melakukan penertiban di kawasan Widengan dan tadi pagi juga di kawasan Prunggahan. Serta tadi sore kita lakukan penertiban di Ngino, Kecamatan Semanding," terang AKBP Guruh Arif Darmawan, Kapolres Tuban.

Dari melakukan razia miras yang ada di kawasan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding itu petugas berhasil mengamankan sebanyak 84 dus yang berisikan ratusan botol Miras jenis Arak itu. Yakni dengan total sebanyak 1.008 liter Arak dengan ukuran kemasan 1,5 liter tiap botolnya.

Saat melakukan pengrebekan di lokasi pabrik pembuatan Arak yang ada di kawasan hutan Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Tuban itu petugas kembali mendapatkan 130 botol berisikan Arak dengan ukuran 1,5 liter perbotol. Selain itu barang-barang serta bahan untuk membuat minuman keras itu juga masih ditemukan di lokasi milik pria berinisial K itu.

"Selain barang bukti Arak yang siap edar anggota juga berhasil mengamankan peralatan yang digunakan untuk produksi. Saat ini pemilik berserta barang bukti sudah kita amankan di Polres Tuban untuk dilakukan proses hukum," lanjut Kapolres Tuban yang merupakan mantan Anggota Brimob itu.

Sementara itu, untuk memberantas peredaran dan juga produksi miras jenis Arak di Kabupaten Tuban akan terus melakukan penertiban sejumlah lokasi yang disinyalir masih melakukan produksi pembuatan Arak itu. Razia akan secara rutin dilakukan guna melakukan pencarian dan penyisiran sejumlah lokasi untuk mencegat produksi Arak itu. (El/Nyoto)

Pertamina Turunkan Tarif BBM Non Subsidi Rp 200 Per Liter

Radar Publik
Selasa, 29 Maret 2016
PT Pertamina akan menurunkan harga BBM nonsubsidi (nonPSO) sebesar Rp200 per liter yang mulai berlaku pada Rabu tanggal 30 Maret 2016 pukul 00.00 WIB.

"Besok kita turunkan semua produk nonPSO seperti Pertalite jadi Rp7.100 per liter, lalu Pertamax jadi Rp7.500 tiap liter," kata Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang usai diskusi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (29/3).

BBM nonPSO seperti Pertalite, Pertamax 92, Pertamax Plus dan Pertamina Dex, kata Ahmad, akan mengalami penurunan lebih cepat daripada BBM bersubsidi seperti premium dan solar yang akan memakai harga barunya pada 1 April mendatang.

Dia juga mengatakan Pertamina menggelontorkan stok BBM non PSO juga sebagai alternatif bila Premium dan Solar habis akibat panjangnya antrian pembeli saat ditetapkannya harga baru pada April mendatang.

"Mulai besok, BBM nonPSO sudah kami turunkan dulu dan kami isi penuh. Jadi kalau nanti Premium kosong saat harga baru diumumkan, ada pilihan lain," ucapnya.

Ahmad mengharapkan untuk harga BBM bersubsidi yaitu Premium dan Solar tidak ditetapkan pada harga yang mengalami penurunan terlalu besar, pasalnya banyak prediksi harga minyak akan kembali merangkak naik dalam hitungan bulan.

"Kami usulkan April ini turun tapi nggak dalam, nanti Juli nggak usah naik tidak apa-apa Pertamina rugi dulu, kewenangan itu ada di pemerintah. Namun saya melihat masyarakat lebih mementingkan stabilitas, boleh naik atau turun asal tidak tajam sekali," kata Ahmad.

Hal tersebut, kata Ahmad sebagai antisipasi periode tiga bulan berikutnya yaitu Juli ketika bulan Ramadhan, akan memasuki hari raya Idul Fitri dan libur panjang sekolah, dimana bila harga BBM naik pada momen-momen tersebut, tentu akan mendorong inflasi dan memberatkan masyarakat.

"Periode tiga bulan berikutnya adalah mulai dari 1 Juli, itu puasa, menjelang lebaran, dan liburan anak sekolah, harga minyak mentah sudah mulai naik 10 hari belakangan, sekarang sudah 41 dolar AS per barrel. Kalau rata-rata harga BBM nanti naik, apakah pemerintah siap bila harus melakukan perubahan harga BBM secara mendadak? Lebih baik sekarang harga BBM turun sedikit dan tidak naik pada bulan Juli," ujarnya.

Menurutnya, penurunan harga BBM yang besar diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap harga barang-barang pada umumnya, namun jika ada kenaikan harga BBM, akan selalu diikuti oleh harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

"Selama ini terbukti kalau harga BBM turun, itu tidak otomatis diikuti penurunan harga barang-barang pokok. Januari kemarin turun lumayan besar, tapi harga beras, daging naik. Sebaliknya kalau harga BBM naik walau cuma Rp200 per liter pasti harga-harga naik bahkan bisa terjadi inflasi," tuturnya. (Red)

KPK Bekali Guru PAUD Tentang Nilai Antikorupsi

Radar Publik
Selasa, Maret 29 2016
SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan nilai-nilai anti korupsi kepada 1.000 guru PAUD (pendidikan anakusia dini) se-Surabaya, Jawa Timur. Pembekalan itu disampaikan dalam seminar " Guru Antikorupsi, Penggerak Perubahan" di Surabaya, Senin(28/3).

Dalam seminar yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismahrini itu, para guru mendapat materi dari pakar hukum pidana seputar delik-delik korupsi, modus dan konsekuensi hukumnya.

"Diharapkan peran mereka sebagai para guru menginspirasi para murid dan rekan guru lainnya. Sementara sebagai orang tua di rumah bisa mendidik anak dan memberi positif pada keluarga tentang nilai-nilai antikorapsi," ujar Basaria. (Nyoto)

Kasus Suap APBD Banten Segera Disidangkan

Radar Publik
Selasa, Maret 29 2016
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Pemprov Banten terkait pendirian Bank Banten, yang merupakan anggota DPRD Banten, Tri Satria Santosa dan SM Hartono, segera disidangkan. Jaksa penuntut umum pada KPK akan menyusun dakwaan bagi keduanya dalam waktu 14 hari.

“Keduanya akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Banten,” kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Jakarta, Senin (28/3).

Yuyuk menambahkan satu tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol telah lebih duluh dilimpahkan ke pengadilan.

Seperti yang diketahui, ketiganya ditangkap saat sedang bertransaksi suap untuk memuluskan penyertaan modal PT Banten Global Development yang tercantum dalam APBD Banten tahun 2016. Penyertaan modal ini rencananya akan digunakan PT Banten Global Development untuk mengakuisisi bank swasta dan menjadikannya sebagai Bank Banten.

Pemberi Suap

Setelah diperiksa intensif, SM Hartono dan Tri Satriya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ricky ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Ricky disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari tiga tersangka tersebut, baru Ricky yang menjalani persidangan. Dalam dakwaan terhadap Ricky di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Senin (22/2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan sebanyak 40 anggota Banggar Banten, lima pimpinan dewan, dan enam ketua fraksi DPRD Banten menerima uang suap dari Ricky terkait izin pendirian Bank Banten.

Sejumlah saksi sudah diperiksa KPK, antara ain Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Ranta Soeharta. Ranta baru menjabat Sekda Banten 3 September 2015 dan sebelumnya menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT).

KPK juga memeriksa manajer keuangan PT Banten Global Development, staf Badan Anggaran DPRD Pemprov Banten Eka Putra Septiawan, dan tenaga honorer Sekretaris Dewan bagian Pajak Penghasilan DPRD Pemprov Banten Yuyun Ningsih.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon mengatakan Pemprov Banten melalui PT Banten Global Development akan membeli 50 persen lebih saham Bank Pundi. Banten Global Development akan mengeluarkan uang 619,49 miliar rupiah sehingga menguasai 20,54 persen saham Bank Pundi sebagai salah satu bank cikal bakal Bank Banten. (Nyoto)

Marshanda : 'Pengemis Itu Papa Saya'

Radar Publik
Senin, 28 Maret 2016.
Artis Marshanda mengakui bahwa pengemis yang mengaku bernama Irwan Yusuf dan diamankan Dinas Sosial karena mengemis di Jl. Bangka, Minggu (27/3) adalah ayahnya. Chaca, demikian sapaan akrab Marshanda mengaku mengetahui ayahnya diamankan petugas dari teman dan media.

"Semalam aku dapat kabar dari temenku, dia kirim link berita tentang papa dan ada fotonya, dan emang bener dia papa aku," ujarnya ketika ditemui di Panti Sosial Bina Insani 2, Cipayung, Jakarta, Senin (28/3).

Mengaku tidak kaget atas peristiwa tersebut, Marshanda mengatakan bahwa hal itu merupakan cerita keluarganya semenjak dulu dan kondisi keuangan orang tuanya selalu sulit seperti itu.

"Saat umur 7-8 tahun, mama papa pisah, aku memang lost contact, lost contact sekian tahun sama papa baru bisa ketemu umur 15 tahun terus lost contact lagi. Terus baru ketemu lagi sekarang selama 2 tahun tidak bertemu," tambahnya.

Marshanda sendiri mengatakan dirinya mau menerima apapun yang dilakukan oleh ayahnya selama ini. Meski banyak orang yang mengatakan hal tersebut memalukan.

"Ini bukan sesuatu yang memalukan buat aku. Bagaimanapun papa tetap papaku, aku sayang sama papa. Aku menerima dia apa adanya dan orang-orang terdekat aku tahu itu," jelasnya.

Marshanda juga menjelaskan dari keluarga ayahandanya, sudah banyak bantuan yang diberikan begitu juga dirinya yang selalu memberikan dukungan kepada Irwan Yusuf baik materi maupun moril. (Nyoto)

Pembangunan Dari Dana Desa Tidak Boleh Dikontrakan

Radar Publik
Magelang - Jumat, 25 Maret 2016
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa harus bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan.

"Pembangunan infrastruktur dengan dana desa harus melibatkan masyarakat desa setempat supaya masyarakat benar-benar menikmati dana desa," katanya di Magelang, Jumat (25/3).

Menteri Marwan Jafar mengatakan hal tersebut saat sosialisasi dana desa di GOR Gemilang Kabupaten Magelang yang diikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Magelang.

Selain itu, katanya untuk pembelian material diusahakan juga dari desa setempat, kecuali di desa tersebut tidak ada.

"Jadi membeli pasir atau batu dari desa setempat supaya uang berputar di desa tersebut," katanya.

Ia menuturkan prioritas penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur dasar desa seperti jalan, irigasi, dan talud. Hal ini tidak boleh diganggu gugat dan dana desa tidak boleh untuk membangun kantor desa.

Ia mengatakan jika infrastruktur dasar desa sudah baik, dana desa bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa, misalnya posyandu, poliklinik desa, dan PAUD.

Opsi ketiga, katanya dana desa untuk peningkatan kapasitas ekonomi desa, misalnya untuk BUMDes, koperasi desa, toko-toko desa, dan pertanian desa.

Menurut dia dana desa setiap tahun akan naik secara signifikan.

Ia menyebutkan pada 2015, setiap desa menerima dana desa rata-rata Rp300 juta dan tahun 2016 setiap desa menerima Rp700 juta hingga Rp800 juta.

Sesuai usulan dari desa, katanya kalau tahun lalu pencairan dana desa dalam tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen, untuk tahun ini pencairan dua tahap, yakni tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

Terkait pembuatan laporan dana desa, dia meminta pihak kepolisian dan kejaksaan agar tidak mencari-cari kesalahan kepala desa, tetapi membuat laporannya harus benar.

"Kami lindungi semua kades, tetapi tidak boleh menyelewengkan dana desa tersebut," katanya.(Nyoto)

SBY Berakhir Pekan Di Jembatan Suramadu

Radar Publik
Minggu, 20 Maret 2016
Jawa Timur - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih melakukan kegiatan Tour de Java. Kali ini SBY mengunjungi Jembatan Suramadu di Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu menceritakan soal sejarah pembangunan Jembatan Suramadu sebagai jalur penghubung antara Jatim dan Madura.

"Tahun 60-an adalah mimpi, cita-cita atau gagasan untuk membangun jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura tapi baru medio, 80-an itu ada kajian serius untuk mengimplemetasikan mimpi banyak orang, untuk membangun jembatan panjang, great brigde di tempat ini," ujar SBY saat berhenti di ujung Jembatan Surmadu, Sabtu (19/3).

Ia menjelaskan, proses pembangunan jembatan Suramadu sangatlah panjang, sebab era pemerintahan Presiden Soeharto rencana pembangunan jembatan tersebut baru mulai dikaji oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) saat itu yakni BJ Habibie.

"Sejauh mana bisa dibangun jembatan antara Surabaya dengan Madura. Akhirnya di era Presiden Soeharto kajian demi kajian dilakukan tapi karena krisis datang tahun 1997 dan 1998, awal 1999 terhentilah semua ini," ucapnya, dikutip dari beritajatim.

Pembangunan Jembatan Suramadu sempat terlupakan di era Presiden Gusdur dan ketika Habibie menjabat sebagai presiden. Namun saat pemerintahan Megawati proyek pembangunan jembatan Suramadu kembali muncul.

"Tahun 2003 Presiden Megawati mulai membangun jembatan ini atau ground breaking. Terjadi pergantian Ibu Megawati kepada saya akhir 2004 dan terus berlangsung. Tapi pada satu titik pembangunan ini terhenti oleh satu dan lain sebab, sejumlah faktor," katanya.

Proyek pembangunan Jembatan Suramadu baru difokuskan pada era kepemimpinannya. Bahkan saat itu, SBY sempat mengumpulkan sejumlah menteri-menteri terkait, termasuk Gubernur Jatim untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Pertemuan penting, boleh dikata pertemuan sejarah, sebutlah sidang kabinet darurat, yang khusus membahas kelanjutan pembangunan Jembatan Suramadu ini. Kami laksanakan di kompleks Paiton, Pasuruan," tutur SBY.

Dalam rapat darurat tersebut ia mendapat laporan bahwa ada sejumlah isu fundamental terkait proses pembangunan Jembatan Suramadu.

Dalam rapat itu, SBY akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa proyek akan dilanjutkan dengan berbagai solusi terhadap masalah yang ada.

"Saya carikan solusinya, antara lain karena akhirnya kita kerja sama dengan Tiongkok, maka loan (pinjaman) yang mau disediakan oleh Tiongkok, belum deal," katanya.

Persoalan kedua yakni soal berapa banyak dana APBN yang diperlukan untuk proyek ini, lalu tentang struktur dan teknis pembangunan. Termasuk soal sistem kerja sama antara teknisi Tiongkok dan teknisi Indonesia untuk proyek Jembatan Suramadu.

"Saat itu pembangunan terhentinya bagian tepi Madura sudah ada dan jembatan dari Surabaya sudah ada tapi tengahnya masih kosong. Saya ingat berputar-putar di sekitar ini dengan kapal perang TNI AL untuk melihat-lihat langsung, mana gapnya," terang SBY.

Dalam rapat itu diputuskan bahwa Menteri PU saat itu, Joko Kirmanto dikirim ke Tiongkok dan akhirnya perjanjian deal. SBY menyebut, pertemuan bersejarah itu yang pada akhirnya mewujudkan dibangunnya Jembatan Suramadu.

"APBN, seingat saya (Menkeu) masih Sri Mulyani kita minta untuk segera rencanakan yang pasti sesuai dengan kemampuan negara, tapi saya minta proyek besar ini jalan kembali," terangnya.

Setelah satu tahun pembangunan, akhirnya pekerjaan pun usai. Pertengahan tahun 2009, SBY meresmikan dibukanya Jembatan Suramadu. Meski ada timbul masalah sosial di Madura, ia merangkul para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

"Dulu dalam pidato saya, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan dari pak Habibie, yang sebetulnya era Pak Harto saat itu. Kepada Presiden Gusdur, Presiden Megawati saya juga ucapkan terima kasih," ungkapnya.

Jenderal Purnawirawan TNI ini mengucapkan terima kasih kepada Megawati yang memulai ground breaking Jembatan Suramadu. Bahwa pada akhirnya SBY yang menyelesaikan, itu disebut sebagai upaya kerja bersama.

"Presiden Megawati yang telah memulai ground breaking-nya, kemudian juga ketika terhentinya jembatan ini yang menurut saya bisa saja terjadi setiap saat, saya anggap tugas saya untuk melanjutkan dan akhirnya Alhamdulillah terwujud," bebernya.

Dalam kunjungan ke Jembatan Suramadu, SBY tampak bernostalgia. Ia datang bersama sang istri, cucunya Aira dan ibunya Annisa Pohan, serta putera keduanya Edhie Baskoro (Ibas). Mereka tampak menyapa warga dan menyempatkan diri untuk berfoto di sekitar Jembatan Suramadu.

"Itulah proses panjang dari awal sampai jembatan ini terbentuk. Sejarah agak panjang, tapi saya kira ini satu ikon yang patut kita syukuri, mudah-mudahan dengan telah terhubungnya Surabaya dengan Madura ini, daerah ini makin besar," tutup SBY. (Nyoto)

Presiden Minta Semua Komponen Bangsa Ramai Bekerja

Radar Publik
Sabtu, 19 Maret 2016
Jawa Timur - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya agar semua komponen bangsa ini ramai dalam bekerja bukan ramai dalam berdebat.

"Kita ini senangya ramai debat, saya ingin ubah menjadi ramai kerja, kalau diterus-teruskan ramai debat, gak rampung-rampung pekerjaan kita," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian Jalan Tol Mojokerto-Surabaya sesi IV Krian-Mojokerto di Mojokerto, Sabtu (19/3).

Presiden mencontohkan Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 150 km yang ramai diperdebatkan.

"KA cepat di Tiongkok itu sudah mencapai 16.500 km, kita baru Jakarta-Bandung 150 km sudah ramai," kata Jokowi dalam acara yang dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Pramono Anung dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf.

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian jalan tol itu dengan menekan sirine dan melintasi jalan itu dengan melewati gerbang tol untuk mengambil kartu tol.

Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia saat ini memang ingin berkonsentrasi pada dua hal besar pertama adalah deregulasi, kedua pembangunan infrastruktur.

"Kenapa? deregulasi dilakukan agar ada kecepatan bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Kita sekarang ada 42.000 peraturan baik perpres, PP, permen dan peraturan lainnya," katanya.

Menurut Presiden, hal itulah yang menghambat sehingga dalam memutuskan dan bertindak di lapangan.

Presiden menyebutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat. Di Tiongkok, jalan tol mencapai 60.000 km, bertambah 4.000-5000 km setiap tahunnya. Sementara Indonesia dari merdeka hingga saat ini baru punya 840 km.

"Karena itu saya beri target ke menteri dalam 5 tahun minimal 1.000 km. Saya hitung Insya Allah itu tercapai, saya pastikan lebih, tapi itu masih kecil," katanya.

Ia menyebutkan Jalan Tol Mojokerto-Surabaya sudah dimulai pembangunannya sejak 21 tahun lalu dan baru saat ini bisa diresmikan.

"Saya berterima kasih karena masalah pembebasan dapat diselesaikan. Saya targetkan tahun depan jalan tol 36 km ini sudah nyambung, saya akan ikuti terus perkembangannya," katanya.

Jalan Tol Mojokerto-Surabaya merupakan bagian dari Jalan Tol TransJava. Presiden minta agar jalan tersebut sudah terhubung dari Merak hingga Surabaya pada 2018. (Nyoto)

Tolak Tambang Emas, Warga Aksi Mogok Makan

Radar Publik
Jum'at, 18-03-2016
Banyuwangi - Belasan warga Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggran, melakukan aksi mogok makan dengan menutup mulut menggunakan plester di halaman Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas aktifitas penambangan emas Gunung Tumpang Pitu, yang dinilai telah merusak ekosistem dan meresahkan warga.

Belasan warga Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, yang merupakan warga terdampak penambangan emas Tumpang Pitu, ini melakukan aksi mogok makan dengan berdiam diri di depan Kantor Bupati Banyuwangi.

Dengan membentangkan spanduk protes, warga juga menutup mulut dengan plester, sebagai bentuk protes dengan mogok makan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga terhadap aktifitas penambangan emas, yang dinilai mengganggu aktifitas warga dan merusak ekosistem lingkungan.

Menurut warga, Gunung Tumpang Pitu yang ditambang oleh PT Bumi Suksesindo Indonesia  (PT BSI) merupakan tameng bagi kehidupan masyarakat sekitar tambang dari ancaman tsunami dan abrasi pantai selatan.

Mogok makan ini akan dilakukan warga hingga pihaknya mendapat respon dari Bupati Banyuwangi, selaku pemberi ijin perusahaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu.

Saat ini PT BSI tengah melakukan eksplorasi emas dengan membuka tanah menggunakan bom, yang dinilai telah meresahkan warga sekitar tambang.

Sebelumnya , warga ini juga menggelar aksi di DPRD dan Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk melakukan gugatan class action terhadap tambang emas PT BSI. (Nyoto)

Polri Lakukan Pengawasan Khusus Pengucuran Dana Desa

Radar Publik
Jumat, 18 Maret 2016
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai agenda pengawasan khusus terhadap rencana pemerintah mengucurkan dana ke tiap desa di seluruh Indonesia pada 2016 ini. Besaran angka anggaran yang akan dikucurkan ke tiap desa memang tidak main-main.

Tidak tanggung-tanggung, kucuran dana desa totalnya mencapai Rp20,77 triliun. Alur pengucuran dana desa itu akan diserap dan mengalir terlebih dahulu ke tiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia sebesar Rp16,61 triliun, lalu kemudian dialirkan kembali ke pemerintah desa di seluruh Indonesia sebesar Rp37,8 triliun.

Polri menilai, di sisi lain program pemerintah ini tentunya memiliki potensi yang mengundang polemik terutama jika terjadi pelanggaran hukum. Saat pelanggaran hukum itu terjadi, rencana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tiap desa yang dicanangkan oleh pemerintah, sangat memungkinkan terganggu.

Mengantisipasi potensi gangguan dan polemik itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Anang Iskandar seperti dilansir NTMC Polri, Kamis (17/3) kemarin menyatakan telah menyiapkan penanggulangan kemungkinan gangguan atas program pemerintah tersebut.

Menurut Anang, instruksi pemerintah agar melakukan pengawalan dana desa harus ditanggapi dengan menghadirkan langkah-langkah yang nyata. Terlebih lagi, sebut dia, ada instansi lain, mulai dari KPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan serta juga Polri, yang telah meneken kerjasama untuk memperkuat pengawasan sesuai tupoksinya masing-masing.

Untuk itu, Anang menegaskan telah memberikan instruksi khusus kepada jajarannya agar melakukan pengawasan terhadap kucuran dana desa dari pemerintah ini.

"Langkah konkrit itu berupa petunjuk-petunjuk agar setiap desa yang menerima dana, bisa mempertanggungjawabkan aliran dana tersebut dengan baik. Jangan sampai baru satu tahun, sudah seperti kuda liar yang melompati pagar yaitu pengalokasiannya justru bukan untuk peruntukkannya," ungkap Anang.

Untuk itu juga, Anang meminta agar para penyidik di jajarannya di seluruh Indonesia untuk berlaku persuasif, dengan melakukan langkah proaktif dengan memberikan petunjuk kepada pihak pemerintah desa agar menjalankan tugas dan menggunakan dana dengan sebaik-baiknya.

"Mulai saat ini, penegak hukum bukan hanya fokus pada kepastian hukum saja. Tapi mesti berpegang juga pada rasa keadilan karena dengan adil, bisa mendukung pembangunan nasional. Eksistensi penegak hukum saat ini bukan memerintah masyarakat tapi diperintah oleh masyarakat. Jadi, hati-hati kalau melakukan penegakan hukum karena itu merupakan langkah terakhir," terangnya.

Berdasarkan catatan, dari kajian awal terhadap dana desa tahun 2015 oleh KPK, permasalahan sudah ditemukan, mulai dari sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa.

Fakta serupa juga menjadi temuan dari Bareskrim Polri. Karenanya, tambah Anang, kerjasama lintas instansi yang ditugaskan menjadi pengawas juga mesti lebih diintensifkan agar target pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan hingga ke pelosok desa, bisa segera terwujud. (Nyoto)

Korupsi Dana BOS di Depok, Berkas 2 Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Radar Publik
Jakarta - Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan seragam dan sepatu siswa SD di Depok. Berkas kedua tersangka kini tengah diteliti pihak kejaksaan.

"Berkasnya sudah tahap 1 ke kejaksaan pada Selasa pekan lalu," ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdi Iriawan kepada wartawan, Selasa (15/3/2016).

Kasus itu disidik Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni DS yang saat itu menjabat sebagai Kabid Pendidikan Dasar Disdik Depok, sementara satu tersangka lainnya yakni AS dari pihak swasta.

Ferdi mengungkap, penyelewengan dana BOS tersebut terjadi pada tahun 2014. Sebelum sampai ke target sekolah penerima, dana tersebut semula digelontorkan oleh pihak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kota Depok.

Nilai proyek mencapai Rp 15,8 miliar. Dana tersebut dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok untuk pengadaan sepatu dan satu set seragam sekolah bagi 22 ribu siswa Sekolah Dasar di Depok.

"Modusnya yaitu pengadaan seragam dan sepatu siswa sekolah sampai batas akhir berlangsung projek itu ternyata fisiknya masih kurang baik," jelas Ferdi.

Hasil pemeriksaan ahli, sepatu dan seragam yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi atau di bawah standar. "Sehingga yang bersangkutan mengurangi mutu barang," imbuhnya.

Hasil audit BPKP, kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut mencapai Rp 3,6 miliar. "Kalau berdasar pengakuan pihak swasta itu uangnya habis untuk biaya operasional mereka," tambahnya.

Sementara polisi sendiri belum mengembangkan penyidikan ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  "Belum ada indikasi ke arah sana, karena berdasar penelitian terhadap rekening masing-masing tersangka belum ada indikasi uang ke rekening mereka," lanjutnya.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi. Ferdi mengungkap, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Nanti kita tunggu petunjuk jaksa," tutupnya. (Red)

Bupati dan Wakil Bupati Terlibat Narkoba Ditangkap BNN

Radar Publik
Senin, 14-03-2016
Palembang - Belum satu bulan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir (OI), Sumsel, Minggu (13/3/2016) malam, Ahmad Wazir (AW) Nofiadi dan Ilyas Panji Alam digelandang tim Badan Narkotika Nasional (BNN) ke kantor BNN Sumsel di Jakabaring.

Penangkapan keduanya dipimpin langsung AKBP Wanto dari BNN Pusat. Saat digerebek, keduanya ada di rumah mantan Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya di Jl Musyawarah, RT 26, Kelurahan Karang Jaya, Gandus, Minggu (13/3), pukul 21.30 WIB.

Pantauan di rumah berhalaman luas itu, tim BNN membawa sekitar sembilan orang. Selain AW dan Ilyas, ada anggota Polri diduga ajudan bupati OI, Satpol PP, dan dua wartawan yang ikut digelandang ke kantor BNN Sumsel.

Penggerebekan berlangsung alot. Beredar informasi, penggerebekan diawali dengan tertangkapnya dua pengedar narkoba di kawasan Inderalaya. Dari nyanyian keduanya, dilakukan pengembangan ke Palembang, ke rumah Mawardi di kawasan Gandus.

Bupati Ogan Ilir, AW Nofiadi yang mengetahui kedatangan tim BNN urung pergi ke Jakarta. Mobil Pajero Profit BG 7965 XP yang dikendarainya, balik kandang ke rumah  tersebut.

Petugas BNN pun mengepung sekeliling rumah. Pintu pagar depan rumah tidak dibukakan penghuni rumah. Negosiasi berjalan alot, mulai pukul 18.20 WIB hingga 21.30 WIB.

Karena tak ada hasil, petugas BNN terpaksa mendobrak pintu itu. Begitu anggota BNN berhasil masuk, sejumlah orang langsung diamankan. Ada yang mencoba kabur dengan memanjat tembok dan lari ke SD di belakang lokasi penggerebekan. Ada yang mencoba sembunyi di pekarangan rumah orang.

Petugas BNN terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan ke udara. Akhirnya beberapa orang yang mencoba kabur berhasil ditangkap. Termasuk Ic alias Jo, yang diduga penjual kepada  Mn, yang diduga orang suruhan AW.

"Ic tidak mau mengaku, tapi Mn sudah mengaku dapat narkobanya dari Ic. Kata Mn dia disuruh bupati," kata seorang anggota BNN.

Menurut anggota itu, Mn menerima narkoba itu dalam amplop. Mawardi Yahya sendiri, duduk di teras rumah. Berikut kuasa hukumnya, Febuarrahman SH. Situasi sempat tegang. Wartawan diminta keluar dari pekarangan rumah.

Wabup OI Ilyas Panji Alam, dibawa naik Mitsubishi Outlander BG 1673 IN. Yang lainnya dinaikkan ke Xenia silver BG 1157 AP dan Veloz putih BG 2008 CC.

"Sudah-sudah, sudah di dalam mobil, langsung ke kantor saja (BNN Sumsel), di Jakabaring," kata AKBP Minal Alharki, Kabid Pemberantasan BNN Sumsel. (Red)

Jumlah Piutang Kota Pasuruan di Tahun 2015 Capai Rp 8,4 M

Radar Publik
Selasa, 15 Maret 2016
Pasuruan - Jumlah piutang Pemerintah Kota Pasuruan di tahun 2015 lalu mencapai Rp 8,4 miliar. Diketahuinya jumlah piutang sebanyak itu, pada saat Wali Kota Pasuruan, Setiyono menyampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemkot Pasuruan anggaran 2015.

"Untuk jumlah piutang sebanyak itu, rinciannya adalah meliputi retribusi sebesar Rp 34 Juta, Selain itu ada piutang lain-lain yang jumlahnya mencapai Rp 5,9 miliar dan piutang kegiatan sebesar Rp 2,2 miliar," kata Setiyono dalam laporannya, di sidang paripurna DPRD Kota Pasuruan, Senin (14/3/2016).

Setiyono mengaku, kalau dirinya belum mengetahui secara rinci jumlah piutang di tahun 2015 lalu. "Untuk penyebab pasti dari banyaknya jumlah piutang ini saya masih belum tahu," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengkaji terlebih dulu seluruh piutang, yang nilai mencapai milyaran rupiah tersebut.

"Saya belum tahu kapan piutang ini bisa terselesaikan. Untuk itu saya akan mempelajari lebih lanjut piutang sebesar ini," kata Setiyono kepada Radar Publik. saat ditemui seusai Sidang Paripurna. (Nyoto)

Penjual Bakso Tewas Usai Kikuk-Kikuk Dua Kali

Radar Publik
Minggu, 13 Maret 2016
Sidoarjo - Tukiran (58) penjual bakso keliling asal Desa Sukorejo RT 06 RW 02 Kec. Buduran ditemukan tewas, usai memboking salah satu PSK dibantalan rel KA di Desa Larangan Candi Minggu (13/3/2016).

Peristiwa itu bermula, Tukiran bersama tetangganya, Fidianto (33) security PT. Miko Abadi 2 Buduran berangkat kelokalisasi dekat rel KA dikawasan Desa Larangan, Candi. Kemudian korban menemui Lina (43) PSK asal Desa Terepicis RT 09 RW 03 Kec. Wajak Malang yang kos di Desa Durungbedug RT 02 RW 07 Kec. Candi.

Setelah bertemu, Lina meminta sekali main, taripnya Rp 50 ribu dan Tukiran menyepakati dan langsung menuju gubuk. Beberapa menit kemudian, keluar dari gubuk pamit untuk kencing dan masuk kembali dalam gubuk.

Setelah masuk dan keluar gubuk, keduanya ngobrol duduk-duduk bertiga, Tukiran, Fidianto dan Lina. Tak lama kemudian, Tukiran ambruk ke belakang dan tak sadarkan diri hingga kemudian meninggal dunia.

Fidianto dan Lina mengaku tidak mengetahui penyebab korban ambruk. Hanya daja saat ngobrol asyik bertiga, tubuh korban mengeluarkan keringat deras. "Korban memang bermain dua kali. Sebelum masuk gubuk kedua, sempat saya tanya "tidak capek", korban menjawab tidak, dan saya masih kuat," kata Fidianto menirukan pengakuan korban.

Pasca diketahui ada warga meninggal, petugas Polsek Candi mendatangi lokasi dan memeriksa saksi-saksi, termasuk Fidianto dan Lina. Jenazah korban oleh petugas dilarikan ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong untuk dilakukan visum.

Kanit Reskrim Polsek Candi Ipda Isbahar B menyatakan masih menyelidiki penyebab kematian korban. "Korban sepertinya terkena serangan jantung. Untuk kepastian penyebabnya, kita tunggu hasil visum rumah sakit," tegasnya. (Nyoto)

Kapal LCT Ravelia 2 Tenggelam Di Selat Bali

Hari Jumat (4/3) pkl 12.50 LCT Ravelia 2 mengalami kebocoran dan miring pada posisi di belakang hotel Banyuwangi Beach atau bouy kabel head sebelah utara kurang lebih seratus meter bouy kuning kabel head selanjutnya pukul 13.10 KMP Ravelia 2 tenggelam pada posisi tsb.

Kapal LCT Ravelia 2 bergerak dari Gilimanuk menuju Ketapang, mengangkut 2 unit truck besar, 1 unit pick up, 4 unit tronton, 18 unit truck sedang dan 4 kendaraan kecil total 25 unit.

Upaya SAR dilakukan oleh seluruh kapal KMP, nelayan, 2 KAL TNI AL dan 1 perahu karet Lanal Banyuwangi, kapal patroli Polair, kapal-kapal nelayan.

Hingga saat ini masih dilaksanakan proses evakuasi SAR. Untuk daftar manifest penumpang dinyatakan selamat semua. (Nyoto)