Radar Publik Online

Radar Publik Jabar Polda Jawa Barat (Jabar) terus mengusut 13 temuan kasus penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Terduga pelaku mayoritas merupakan aparatur kewilayahan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Yaved Duma Parembang menjelaskan aparatur kewilayahan yang dimaksud ialah mulai dari Camat, Kepala Desa, perangkat desa dan ketua RT. Bahkan, kata dia, ada kasus penyelewengan dana bansos itu yang berkaitan dengan kepala dinas sosial. "Macam-macam (terduga pelakunya), ada Camat, Kades, Kadis Sosial, Kasi Kesra, aparat desa, perangkat desa, dan ketua RT," kata Yaved, Rabu (29/7). Yaved mengungkapkan, modus yang digunakan terduga pelaku pun macam-macam. Ada yang langsung memotong dana, padahal itu seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kata dia, ada pula modus yang dilakukan dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok. Bansos itu, kata dia, ada yang diganti dengan produk yang lebih rendah kualit...

Radar Publik Jabar  Dinonaktifkan dari jabatan Sekda Ciamis, Asep Sudarman mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (27/07/2020). Sekda Ciamis non aktif itu mendatangi gedung parlemen untuk memberikan surat permintaan audiensi dengan Komisi A, terkait masalah yang dialaminya. Terhitung sejak 12 Juni 2020 hingga sekarang sudah genap 46 hari status jabatan Asep Sudarman tidak jelas. Sebelumnya, ia dinonaktifkan dari jabatan Sekda Ciamis melalui KepBup Nomor 800/594/BKPSDM.3/2020 tentang Pembebas Tugas Sementara dari Jabatan PNS Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis. “Datangnya saya ke DPRD Ciamis ini tiada lain untuk meminta waktu audiensi kepada para anggota dewan. Saya ingin beraudensi dan menyampaikan keberatan terkait status yang tidak jelas hingga waktu yang tidak ditentukan oleh pihak Pemkab Ciamis,” ungkap Asep Sudarman. Alasan ingin beraudiensi dengan anggota dewan karena dirinya akan menyampaikan tembusan keberatan, terkait SK Bupati Ciamis...

Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM meningkatkan pengawasan ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Hal tersebut dilakukan karena banyak KSP yang pengelolaannya tidak benar sehingga tersandung masalah. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan, masalah yang kerap ditemui oleh Koperasi Simpan Pinjam adalah praktik usaha yang keluar dari prinsip dan jati diri koperasi. Saat ini, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan praktik rentenir. Australia Tambah Kuota Visa Kerja dan Liburan untuk WNI Advertisement Selain itu, Ahmad juga mendapati banyak KSP yang beroperasi masih belum berbadan hukum. Sehingga penyediaan jasa keuangan ini terindikasi menjalankan investasi ilegal berkedok koperasi. "Praktik sejumlah KSP menyimpang ini telah meresahkan masyarakat. Sekaligus merusak citra koperasi, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggota bersama," katanya dalam Webinar yang disiarkan melalui YouTube, Jumat (10/7/2020). Saat ini Keme...

Radar Publik Jabar Mulai digarap sejak Jumat (26/7) lalu, begini detail rencana rehabilitasi terminal Bulupitu yang akan disulap menjadi terminal mirip dengan sistem Bandara atau mengadopsi sistem TOD (Transit Oriented Development). “Intinya lantai satu itu ada pembangunan loket terpadu, terus pembangunan eskalator, pembangunan ruang informasi dan customer service, terus pos keamanan, pos kesehatan sama ruang cctv sama penambahan toilet dan mushalla, itu poinnya dilantai satu perubahannya,” kata Bayu Setiawan, Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purwokerto, Jumat (24/7). Bagian dari desain Terminal Bulupitu Kemudian pembangunan lantai dua yang peruntukanya untuk hall transit itu, akan ditambahkan juga beberapa fasilitas seperti retail dan coffe shop. “Pembangunan dilantai dua lebih kepada retail, coffe shop, dan transit. Kemudian nanti ruang tunggu AKAP nanti dibangun dengan ruangan yang berAC dan semua dindingnya nanti diganti dengan kaca-kaca, jadi memang kita i...

Radar Publik Jabar  Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satunya konsisten menindaklanjuti aduan yang disampaikan masyarakat. Pada semester I Tahun 2020, Pemprov Jabar berhasil menindaklanjuti pengaduan lewat kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sebesar 89 persen. Rinciannya, sebanyak 2.160 laporan atau 89 persen berstatus selesai, dan terdapat 242 laporan atau 11 persen berstatus sedang dalam proses. Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar, Hermansyah mengatakan, kegiatan review tindak lanjut SP4N-LAPOR! tahun 2020 yang dilakukan Kementerian PANRB, merupakan upaya menumbuhkan kesadaran instansi. Tujuannya untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Khususnya pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hermansyah menyatakan, review tersebu...

Radar Publik Jabar Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dipimpin AKBP Budi Satria Wiguna mendatangi Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/7/2020). Kedatangan tim saber pungli tersebut diterima langsung Bupati Sukabumi Marwan Hamami, di Pendopo Sukabumi. Dalam sambutannya, AKBP Budi Satria Wiguna memaparkan, bahwa Kabupaten Sukabumi akan dijadikan pilot project birokrasi pelayanan publik yang bersih dari pungli. Kendati demikian, ia mengatakan perlu adanya dukungan dari pemerintah setempat agar tujuan tersebut tercapai. "Kami ke sini dalam rangka melakukan koordinasi untuk membahas terkait tupoksi satgas saber pungli," kata Budi. Budi juga mengatakan, ia datang untuk meningkatkan kinerja Unit Pemberantasan Pungli (UPP) tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Sukabumi, untuk mewujudkan Jawa Barat bersih dari pungli. Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, bahwa memang diperlukan sinergitas untuk penanganan pungli. "Pemerintah Kabu...

Radar Publik Jabar, Rabo 22/juli 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Adminduk (Administrasi Kependudukan) Tingkat Desa dan Kelurahan. Kegiatan peningkatan kapasitas adminduk ini berlangsung di Hotel Agusta Cikukul, Kamis kemarin (17/7/2020) dan dihadiri oleh seluruh petugas registrasi adminduk Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukabumi. Dikutip dari akun Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Iyos Somantri yang membuka bimtek ini menegaskan bahwa prinsifnya aparatur negara sebagai public servis senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Sehingga harus membuat masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan".ujarnya Sekda berhadap bimtek ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kabupaten Sukabumi. "Tentunya ini sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola a...

Radar Publik Senin, 20 Juli 2020 JAKARTA. Presiden Joko Widodo akhirnya memenuhi janjinya untuk membubarkan 18 lembaga. Pembubaran itu tertuang dalam Perpres No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi nasional. Adapun lembaga yang dibubarkan adalah: 1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif 2. Badan koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan 3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025 4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove 6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019 8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum 10. Tim...

Radar Publik Jabar Komisi II DPR menyoroti sejumlah persoalan dalam pembinaan pendidikan para praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Hal itu diungkap dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (13/7). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang menyoroti fenomena oknum pengasuh di IPDN yang kerap meminta 'setoran' tertentu kepada para praja sebagai pelicin untuk mendapatkan sesuatu. Junimart menyebut praktik itu ia ketahui berdasarkan pengalaman sanak saudaranya yang kuliah di IPDN. "Bagaimana pengasuh itu menekan para praja, untuk mendapatkan sesuatu. Setoran-setoran pak. Saya punya saudara di sana 4, para pengasuh minta uang, memaksa," kata Junimart kepada Tito dan Komisi II di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Tito Karnavian Klaim Belum Ada Praja IPDN Positif Corona Junimart menyatakan bila praja tak menyerahkan setoran, para pengasuh itu tak akan memp...

Radar Publik Jabar Kecuali e-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA), seluruh dokumen kependudukan bisa dicetak di kertas HVS biasa. Dokumen itu antara lain akta kelahiran, kartu keluarga (KK), akta kematian, akta nikah dan dokumen lain. "Sesuai dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019 mulai 1 Juli 2020 seluruh dokumen kependudukan minus KTP-el dan KIA wajib dicetak dengan menggunakan kertas HVS. Tidak boleh lagi menggunakan kertas sekuritas," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah melalui pesan singkatnya, Jumat (3/7/2020). Dia mengatakan hal tersebut bisa dilakukan karena adanya digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) dan tanda tangan elektronik (TTE). "Dokumen yang dicetak dengan kertas HVS 80 gram itu dijamin keabsahan. Termasuk keamanannya serta mudah dicek dokumen tersebut asli atau palsu," katanya Dia mengatakan bahwa cara menguji keaslian dokumen di kertas HVS tersebut menggunakan Q...

Radar Publik Jabar Jumlah janda saat pandemi Corona naik. Di pengadilan agama (PA), jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang cerai terus meningkat. Faktor perceraian umumnya karena ekonomi. Sebut saja Bunga. Emak satu anak asal Bandung, Jawa Barat ini mengaku, dia cerai dengan suaminya pada Juni 2020. Kata dia, sang suami sejak bulan Februari sudah tidak memberikan nafkah lagi. "Kena PHK dan di rumah selalu marah-marah. Kami ribut terus, hingga akhirnya saya diceraikan," ungkapnya saat ditemui wartawan di kawasan Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/7) malam. Walau hidup sebagai janda tapi Bunga mengaku tetap sabar dan tabah. "Untuk hidup ya saya jualan kue. Tapi saya yakin kok masih laku, kan saya masih bahenol lah," ucapnya sambil tertawa. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Garut mencatat sejak awal tahun 2020 hingga bulan Juni, angka perceraian pasutri yang ditangani PA Garut sudah hampir mencapai 3 ribu kasus. Istri yang cerai dengan suaminya rata-rata b...