Radar Publik
Sumenep - Badan Pusat Statistik (BPS) mendapati cukup banyak nomor induk kependudukan (NIK) ganda di Sumenep. Gejala ini ditemukan saat pengolahan data rumah tangga miskin hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.
"Data yang sudah selesai kami entry itu dikirim ke pusat. Ternyata hasil evaluasi pusat, disinyalir banyak NIK double (ganda). Dan itu ditemukan hampir di semua kecamatan," kata Kepala BPS Sumenep, Suparno, Senin (21/09/15).
Ia menjelaskan, setelah mendapati temuan tersebut, pihaknya melakukan cek ulang, apakah NIK ganda itu terjadi karena petugas salah entry, atau karena salah menyalin data, atau karena benar-benar ganda.
"Setelah kami cermati, ternyata NIK itu benar-benar double. Karena itu, kami akan mengkonfirmasi ke dinas kependudukan dan catatan sipil terkait temuan NIK double itu," ujarnya.
Ia memaparkan, verifikasi dan evaluasi data di BPS pusat akan dilakukan hingga akhir bulan. Karena itu, dimungkinkan ada temuan-temuan lain, termasuk teknis isian-isiannya.
"Temuan-temuan yang dievaluasi itu diminta untuk segera diperbaiki. Nanti karena evaluasinya berlangsung sampai akhir bulan, maka bisa jadi ada pergeseran jumlah maupun isian-isian," ucapnya.
Pelaksanaan PBDT 2015 tersebut sesuai amanat Inpres nomor 7 tahun 2014. Sasarannya untuk memutakhirkan data rumah tangga miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Hasil pendataan tersebut akan digunakan untuk menentukan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beberapa program bantuan sosial dari Pemerintah.
Dari hasil pencacahan di lapangan yang dilakukan oleh 953 petugas pendataan rumah tangga dalam PBDT, didapatkan data 205.000 rumah tangga miskin di Sumenep.
Data tersebut diolah di BPS Sumenep, kemudian dikompilasi ke BPS Jawa Timur, dan dikirim ke BPS pusat. Apabila proses kompilas di BPS itu selesai, maka data akan dikirim tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Data di TNP2K tersebut akan diurutkan dg metode tertentu, sehingga diketahui siapa yang layak difasilitasi mendapat program bantuan sosial dari Pemerintah. (Rin)
Komentar