Radar Publik Selasa, 24 Desember 2013.
JAKARTA - Memiliki luas kota setengahnya dari Jakarta, Surabaya telah berhasil menerapkan sistem online yang baru dijalankan Ibu Kota pada tahun depan.
Wali Kota Subaraya Tri Rismaharani menjelaskan, dalam sistem online tersebut, mengatur segala hal pembelanjaan Pemkot Surabaya. Bahkan, sampai segelas air mineral pun dibeli melalui sistem e-budgeting demi mengontrol pengeluaran.
"Jadi kalau misalnya ada yang memesan air mineral sampai banyak banget, saya bisa tahu. Ini buat pengadaan acara apa buat isi kolam renang?" ujar Risma dalam diskusi media di Gedung Pengayoman, Kemenkum HAM, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2013).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemaparan sistem e-budgeting yang dilakukannya bukan sekedar pamer belaka. "Bukan untuk kami bergaya menggunkaan elektronik, tapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat Surabaya. Dengan sistem elektronik itulah kita berhemat," bebernya.
Bahkan, dalam menjalankan Musrenbang, masyarakat Surabaya dapat berkeluh kesah secara langsung terkait masalah yang dialaminya. "Masyarakat itu bisa mengusulkan secara elektronik. Ini oline semua. Kami bisa menindak lanjuti keluhan itu. Kalau ini kita cawang (centang), berarti disetujui," tukasnya.
"Begitu disetujui, mereka masuk ke e-budgeting kami yang sangat detail sampai steples amplop, itu ada. Disitu juga ketahuan mana yang terkena pajak. Dirjen pajak kita suruh, untuk hitung berapa pajak yang dipungut dari APBD Surabaya," pungkasnya. (Dadang)
JAKARTA - Memiliki luas kota setengahnya dari Jakarta, Surabaya telah berhasil menerapkan sistem online yang baru dijalankan Ibu Kota pada tahun depan.
Wali Kota Subaraya Tri Rismaharani menjelaskan, dalam sistem online tersebut, mengatur segala hal pembelanjaan Pemkot Surabaya. Bahkan, sampai segelas air mineral pun dibeli melalui sistem e-budgeting demi mengontrol pengeluaran.
"Jadi kalau misalnya ada yang memesan air mineral sampai banyak banget, saya bisa tahu. Ini buat pengadaan acara apa buat isi kolam renang?" ujar Risma dalam diskusi media di Gedung Pengayoman, Kemenkum HAM, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2013).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemaparan sistem e-budgeting yang dilakukannya bukan sekedar pamer belaka. "Bukan untuk kami bergaya menggunkaan elektronik, tapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat Surabaya. Dengan sistem elektronik itulah kita berhemat," bebernya.
Bahkan, dalam menjalankan Musrenbang, masyarakat Surabaya dapat berkeluh kesah secara langsung terkait masalah yang dialaminya. "Masyarakat itu bisa mengusulkan secara elektronik. Ini oline semua. Kami bisa menindak lanjuti keluhan itu. Kalau ini kita cawang (centang), berarti disetujui," tukasnya.
"Begitu disetujui, mereka masuk ke e-budgeting kami yang sangat detail sampai steples amplop, itu ada. Disitu juga ketahuan mana yang terkena pajak. Dirjen pajak kita suruh, untuk hitung berapa pajak yang dipungut dari APBD Surabaya," pungkasnya. (Dadang)
Komentar