Langsung ke konten utama

Pj Bupati Sampaikan LKPJ 2023 dengan Tiga Pokok Bagian

Radar Publik

PASURUAN- Radar publik- Pejabat (Pj) Bupati Pasuruan Andriyanto mendapat kesempatan membacakan nota LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati tahun 2023, pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin siang (26/02/2024) bertempat di gedung Dewan setempat, Jalan Raya Raci Pasuruan.

Kegiatan Paripurna ini dilakukan setelah sekian vakum karena disibukkan dengan agenda Pemilu 2024. Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD, HM Sudiono Fauzan, dilanjutkan penyampaian LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

Penyampaian LKPJ ini merupakan kesempatan pertama bagi Andriyanto selaku Penjabat Bupati Pasuruan. Yakni menyampaikan hasil kinerja dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan Tahun 2023.

Sebagai pengantar LKPJ, Andriyanto menyampaikan dalam tiga bagian, yaitu pertama kondisi makro daerah. Kedua, ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 dan ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023.

Pada bagian pertama, kondisi makro daerah tahun 2023 mengalami Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2023 sampai dengan saat ini mengalami pertumbuhan yang lumayan baik. Dan, mengacu pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, kondisi makro ini mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen.

Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan. IPM diukur berdasarkan tiga unsur, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2021 – 2023 berturut-turut yaitu: 68,93, 69,68 dan 70,29. Peningkatan IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar 0,87 persen.

Sedang berdasarkan tiga komponen pembentuk IPM, pada tahun 2023 komponen kesehatan (umur harapan hidup) mengalami kenaikan 0,37 persen dari 70,55 persen pada tahun 2022 menjadi 70,8 pada tahun 2023.

Untuk komponen pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan 0,27 persen dari 7,42 persen pada tahun 2022 dan 7,44 persen pada tahun 2023, sedangkan harapan lama mencapai 12,77 persen pada tahun 2023.

Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari 0,325 pada Tahun 2022 menjadi 0,367 pada Tahun 2023. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, yaitu dari 8,96 persen pada Tahun 2022 menjadi 9,24 persen pada Tahun 2023.

“Namun angka kemiskinan tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan masih dibawah angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 10,35 persen Tahun 2023,” ujar Andriyanto dalam nota pengantarnya.

Kemudian, Pj Bupati juga menyampaikan ringkasan realisasi APBD tahun 2023. Meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 3,6 triliun atau tepatnya Rp 3.658.922.547.419,46. Tercapai 98,35 persen dari target pendapatan yang ditetapkan.

Kemudian, realisasi Belanja Daerah tahun 2023 tercapai Rp 3,7 triliun atau tepatnya Rp 3.733.513.101.278,00. Dengan kata lain terserap 93,53 persen. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Setelah nota pengantar LKPJ Bupati 2023 dilaporkan dihadapan sidang Paripurna DPRD kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pimpinan sidang Ketua Dewan setempat menutupnya dengan harapan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan kedepannya bertambah baik. (Fan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suasana Malam Di Tangkis Porong Indah (TPI)

Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS PORONG INDAH. Ini tempat mangkal ratusan lonte di tangkis (tanggul) Kali Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ‘Keindahan’ tangkis itu bisa disaksikan setiap malam. Tangkis yang siangnya panas terik dan sepi, malam hari sangat meriah. Di sini tak ada rumah bordil yang khusus menyediakan kamar berikut lontenya. Di sini semua serba darurat. Usai matahari terbenam para ‘pengusaha’ bikin kamar-kamar begituan. Sedikitnya ada 60 kamar. “Ada semacam panitia atau pemilik. Rangkanya sudah ada, sehingga malam tinggal pasang. Bikinnya gampang sekali, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Eko, warga Porong. Pengelola kompleks TPI menyiapkan dua tiga wadah berisi air bersih di depan kamar 2 x 1 meter itu. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk membersihkan organ intim si lonte dan tamunya usai berhubungan badan. Fasilitas ini, rata-rata sudah...

Belum Jelas Perizinannya Pembangunan Pabrik Paku di Kangkungan Mojokerto di Protes Warga

Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memprotes pembangunan pabrik paku yang ada di daerahnya, alasannya, mereka khawatir terdampak sisa hasil produksi dari produsen paku itu kelak kalau sudah beroperasi, di antaranya debu dan sumber air yang terkontaminasi dengan limbah besi.  Selain itu, warga juga menuntut kompensasi kepada pemilik pabrik akibat debu yang ditimbulkan oleh dum truk yang berlalu lalang, pada masa proyek pembangunan. Tidak hanya debu dan suara bising, mereka juga mempertanyakan ijin penggunaan akses yang di lalui dum truk untuk menguruk pabrik. Warga setempat, Alfatah (42)  mengatakan " kami hanya menanyakan kedepan dampak yang di timbulkan oleh pabrik, dan kami juga menanyakan penggunaan akses yang di lalui kendaraan proyek" . " Warga Kangkungan kepingin tahu, ijinnya sama siapa ? kaitan dengan penggunaan jalan yang di lalui kend...

Buntut Protes Warga, Kompensasi Tidak Cair Dari Pabrik Warga Tutup Akses Menuju Proyek

Radar Publik .com Mojokerto 21/7/2024 MOJOKERTO : Bentuk kekesalan warga Dusun Kangkungan, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jatim, akibat dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan proyek dan penggunaan jalan yang tidak ijin ke warga. Pada Minggu siang (21/7/2024) warga Kangkungan tutup jalan menuju proyek pembangunan pabrik. Puluhan warga setempat, memblokade jalan setapak menuju proyek. Sebab, sejak dimulainya proyek pembangunan pabrik, warga sudah berkali-kali mengajukan kompensasi ke pihak pengembang, namun, hingga saat ini kompensasi tak kunjung terealisasi. Dengan kompak, warga Dusun Kangkungan mendirikan pagar dari bambu yang di bubuhi spanduk penutupan jalan. "Kami sudah capek dengan janji-janji belaka dari pihak manajemen pabrik. Sekitar sudah 5 kali mediasi dengan Pemdes Lengkong, dan perwakilan perusahaan, namun hingga saat ini mediasi tersebut masih dead lock," kata Didik, warga setempat. Menurut warga yang lain, Agustina (54) sepanjang perus...