Radar Publik Online

Senin, 29-10-2018  Radar Publik Surabaya -  Presiden Jokowi mengaku jengkel dengan tudingan dan fitnah yang ditujukan terhadap dirinya pada momen tahun politik saat ini. Dihadapan ribuan Caleg Partai Nasdem yang hadir dalam acara Apel Siaga Pemenangan Partai Nasdem di Jatim Expo Surabaya, Presiden Jokowipun mencurahkan isi hatinya . Jokowi  menjawab satu persatu tudingan bahwa dirinya adalah antek asing, namun hal itu sudah ia tepis dengan beberapa upaya mulai dari mengembalikan beberapa lapangan gas yang dikuasai bangsa asing kembali ke tangan Indonesia, "Diantaranya blok mahakam dan blok rokan, begitu pula dengan free port yang 51 persen sahamnya sudah dimiliki oleh Indonesia," jelas Presiden Jokowi. Tak hanya masalah sumber daya alam , Jokowi juga menepis tudingan terkait banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia, padahal seluruh data yang disampaikan salah. Jokowi juga mengaku jengkel dituding PKI, padahal dirinya bar...

Radar Publik Selasa, 23-10-2018 | 06:18 wib Tulungagung -  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resot Tulungagung, menangkap pelaku tindak asusila homoseksual dengan korban anak anak. Pelaku predator anak adalah Ronni alias Kabul, warga Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Perbuatan pelaku terbongkar berdasarkan pengakuan warga yang curiga dengan perilaku menyimpangnya, karena sering mengajak anak laki-laki dibawah umur untuk diajak kencan. Kapolres Tulungagung, AKBP Tofik Sukendar, menjelasnkan, dengan modus memberi uang sebesar Rp 100 ribu  dan memberikan kopi gratis, kemudian pelaku mengajak korban kedalam rumahnya dan mencabulinya. "Dalam aksi cabulnya, Ronni menciumi pipi kanan kiri korban kemudian bibir serta oral sex dengan cara kemaluan korban di masukkan ke dalam mulut tersangka," terang AKP Tofik Sukendar. Dari pengakuan tersangka, ia telah telah mencabuli 3 anak dibawah ...

Radar Publik Kamis, 18-10-2018  Jakarta -  Tingginya intensitas kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terutama di kawasan jalur perbatasan Plaosan-Tawangmangu, mengundang perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski kondisi tersebut menjadi ranah kewenangan kajian kepolisian, Gubernur Jawatimur  Soekarwo memastikan siap membuka pintu untuk membantu realisasi upaya menekan angka kecelakaan tersebut.   Dikatakan Sukarwo saat berada di Kementerian Dalam Negeri, ia sudah meminta ke Dinas Perhubungan untuk menghitung berapa panjang jalur untuk dipasang baja pengaman di lokasi yang rawan. "Anggaran tersebut diberikan oleh Pemprov Jawa Timur," tutur Soekarwo.  Lokasi Jalan Magetan Sarangan kerap sekali terjadi kecelakaan. Hal tersebut lantaran medan yang banyak menanjak dan kelokan yang kurang dikuasai para pengguna jalan. (Kresna)

Radar Publik Kamis, 18-10-2018  Nganjuk -  Sebanyak 3 bangunan sumur bor proyek pemerintah senilai Rp 1 milyar lebih, kondisinya mangkrak. Salah satunya merupakan proyek tahun 2017 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Nganjuk senilai Rp 800 juta. Tiga bangunan sumur bor proyek peemerintah itu, terletak di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Proyek pemerintah yang berada di satu desa ini kini kondisinya mangkrak. Proyek bersumber dari APBD Nganjuk itu, kini kondisinya memprihatinkan. Meski bangunan terlihat bagus, namun tak berfungsi. Sumur bor dengan kedalaman 80 meter tak mapu mengelurkan air sama sekali. Bahkan alat pembuka dan penutup kran air air juga tidak ada di sekitar bangunan tandon air. Lebih ironis, ratusan warga sudah di pasang meteran dan kran, untuk membuka air dari aliran air bor proyek tersebut. Namun karena proyek gagal tersebut, kran meteran wargpun juga tidak berguna. Menurut Kepala Desa Ngepung, Agung Prayi...

Rabu kemarin, 17-10-2018 Radar  Publik  Blitar-  Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi damai di depan Mapolres Blitar Kota, mendesak polisi segera menuntaskan kasus surat pemanggilan KPK palsu terhadap Bupati Blitar Rijanto. Massa menilai kasus tersebut sudah meresahkan masyarakat dan melecehkan simbol Kabupaten Blitar.ngan mengendarai puluhan sepeda motor dan satu mobil, puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar, menggelar aksi damai di depan Mapolres Blitar Kota, mendesak pihak kepolisian segera menuntaskan kasus surat pemanggilan KPK palsu terhadap Bupati Blitar Rijanto. Massa juga membawa berbagai poster dukungan terhadap polisi, seperti surat KPK palsu polisi cepat buru pelaku, tangkap dan seret pembuat surat palsu, usut tuntas penyebar hoax surat KPK palsu. Dalam orasinya menilai, kasus ini sudah melecehkan simbol Pemerintahan Kabupaten Blitar dan mengajak seluruh w...

Radar Publik  Rabu, 17-10-2018  Oleh : Kresnanya Radar Publik  Surabaya -  Mengaku mampu menggandakan uang dengan bantuan setan, seorang pemuda berhasil menipu korban dengan menggunakan uang palsu. Atas laporan korban, Ditreskrimum Polda Jatim Subdit III Jatanras, akhirnya membekuk pelaku dengan sejumlah barang bukti uang palsu. Dikenal dukun penyembuh berbagai penyakit, Fakhrul Akbar (22) asal Pasuruan ini akhirnya diringkus Ditreskrimum Polda Jatim Subdit III Jatanras, karena melakukan penipuan bermodus penggandaan uang. Namun, uang yang digandakan oleh pelaku yang dikenal Gus Akbar ini, menggunakan uang palsu. Untuk mengelabui, pelaku mengaku menggunakan sihir atau sirep hingga para korban tak sadar jika uang yang diterimanya adalah uang palsu. "Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti diantaranya dua kardus uang palsu, TV 32 inch, baju koko, peci, sarung, surban milik pelaku, hingga dua unit mobil," tutur AKBP Juda Nusa Putra, Wadir Reskri...

Radar Publik Kamis, 11-10-2018  Oleh : Iman Pujiono Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan bupati Malang, Jawa Timur periode 2010-2015, Rendra Kresna sebagai tersangka korupsi dugaan suap, proyek penyediaan sarana penunjang di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Selain bupati, KPK juga menetapkan pihak swasta sebagai pemberi suap yaitu Ali Murtopo. Ketua KPK Saud Situmorangm dalam keterangannya di gedung KPK, Kamis (11/10) sore mengatakan, tersangka Rendra Kresna diduga menerima suap sebesar Rp 3,5 milyar dari seorang pengusaha bernama Ali Murtopo, terkait proyek penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2011. "Uang tersebut diduga untuk membayar hutang dana kampanye yang sudah dikeluarkan saat mencolonkan diri sebagai bupati," ujar Saud Situmorang. Atas perbuatanya, bupati malang Rendra Kresna disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 undang undang nomor 31 ta...

Radar Publik Minggu, 07-10-2018  Oleh : Kresnanya Radar Publik  Surabaya -  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jawa Timur kesulitan membayar tunggakan rumah sakit (RS) di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Jatim. Hingga saat ini, utang BPJS ke 317 RS yang bekerja sama dengan BPJS senilai 724 Miliar. Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, Handaryo, mengatakan tunggakan itu seharusnya sudah di bayarkan BPJS per tanggal 31 September 2018, namun hingga kini belum juga dibayarkan. Hal ini dikarenakan, dana bantuan yang harusnya di dropping dari pusat belum juga turun. Diketahui beberapa waktu lalu pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp 4,9 triliun rupiah untuk menutup defisit BPJS. Dari jumlah itu, Jatim mendapatkan jatah senilai Rp 640 miliar. Jika dihitung, nantinya, akan ada kekurangan sebanyak Rp 84 miliar yang harus ditutup oleh BPJS. Ia memaparkan, selama ini, untuk mengatasi cash flow, masing-masing RS diberikan pel...

Radar Publik Jum'at, 05-10-2018  Malang -  Guna menciptakan suasana Pemilu 2019 berjalan lancar, damai dan kondusif, Kapolres Malang bersama Forpimda memimpin Deklarasi Pemilu Damai bersama tim pemenangan pemilu. Terhadap awak media diharapkan pelaksanaan kampanye maupun pemberitaan dari awak media dapat seimbang dan tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Deklarasiemilu Damai 2019 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dipimpin Kapolres Malang, Bupati, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu serta Dandim 0818 yang dihadiri seluruh tim pemenangan capres yang diusung partai mereka. Dalam Deklarasi Pemilu Damai tersebut, juga dibacakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Malang, Santoko yang diikuti seluruh tim pemenangan dilanjutkan dengan penandatangan Deklarasi Pemilu Damai dari tim pemenangan. Bahkan Bupati Malang, Rendra Kresna, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dan Dandim 0818 Kabupaten Malang-Batu, Letkol Ferry Muzawwad juga ikut ...

Radar Publik  Selasa, 02-10-2018  Madiun -  Pembangunan gedung DPRD Kota Madiun jilid 2 mengalami keterlambatan, hingga pekan ke-9 progres pengerjaan gedung wakil rakyat ini sekitar 11 persen. Pembangunan tersebut menelan biaya sekitar Rp 19,3 miliar, progres pembangunan proyek di Jalan Taman Praja Kota Madiun, yang dikerjakan oleh rekanan PT. Ris Putra Delta mengalami keterlambatan. Semestinya pada pekan ke-9 ini progres proyek sudah mencapai 20 persen. Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi mengatakan, pekerjaan proyek gedung dewan jilid 2 mengalami keterlambatan sebesar 9 persen. "Sebagai pengguna anggaran, kita sering mengingatkan kepada rekanan untuk mengejar keterlambatan tersebut, alasan keterlambatan diantaranya kekurangan tenaga serta keterlambatan material," ujar Misdi. Sementara, ketua DPRD Kota Madiun, Istono menegaskan, proyek miliaran rupiah tersebut jangan sampai menimbulkan masalah. "Kita tetap melakukan monitoring progres pengerjaan pr...

Radar Publik Senin kemarin, 01-10-2018 | Surabaya -  Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober, digelar Senin pagi di Gedung negara Grahadi Surabaya. Upacara dipimpin Soekarwo Gubernur Jawa Timur.  Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, pemerintah mengambil tema Pancasila Sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa. Soekarwo berharap, warga Jatim dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era saat ini. Upacara juga dihadiri Ketua DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim serta jajaran Forkompimda Jawa Timur. (Kresna)