Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2015

Menteri Desa Bapak Marwan Minta Kades Segera Belanjakan Dana Desa

Radar Publik Banyuasin - Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak mempersalahkan para kepala desa yang akan menggunakan dana desa. Oleh karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menginstruksika n kepada para kepala desa untuk segera membelanjakan dana desa yang sudah masuk ke rekening desa. "Keberadaan dana desa harap segera disampaikan dan disalurkan ke desa-desa. Bagi kepala desa, jika sudah sampai ke rekening harap segera di belanjakan, jangan takut kena masalah hukum," ujar Menteri Desa saat melakukan temu wicara dengan para kepala desa di pendopo kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (27/8). Menurut Menteri Marwan, Presiden Jokowi sudah menginstruksika n melalui Kejaksaan agung, dan Kapolri agar tidak banyak mempersalahkan para kepala desa yang menggunakan anggaran desa agar tidak tersandung masalah hukum. "Memang agak sulit, tapi karena ini pengalaman pertama kali, dana desa wajib dipakai...

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu

Radar Publik Kontak | Tim BOS     Home     Tentang BOS     Kegiatan     Layanan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan     Rekap Dana     Penggunaan Dana per Komponen Kode Registrasi Sekolah Password Petunjuk Atau Klik tombol dibawah ini untuk login dengan username dan password operator dapodik Tentang BOS PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2012 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amana...

Pekan Ini, Inpres Pemberantasan Korupsi Diterbitkan

Radar Publik Andi menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan formula-formula untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, salah satunya dengan sistem building. Ia menjelaskan, sistem tersebut adalah sinergi antara unit-unit penegakan hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi. Unit-unit penegakan hukum yang dimaksud adalah KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Sistem ini akan menjadi semacam strategi nasional pemberantasan korupsi tahun 2015. "Minggu ini diharapkan selesai Inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga. Inpresnya sudah masuk Setkab untuk difinalisasi. Jadi diharapkan minggu ini atau paling lambat minggu depan, Inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi itu sudah bisa dikeluarkan," ujar Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3). Ahli kajian strategis itu menyampaikan, Inpres tersebut disusun antar ...

Polda Jatim Memusnahkan Sabu 2 Kilogram

1 Radar Publik Radar Publik Surabaya-  Direktorat reserse narkoba Polda Jatim memusnahkan 2 kilogram sabu-sabu seberat 2 kilogram yang disita dari lima tersangka AS, MS,AW,AB, dan BE. Pemusnahan yang dilakukan di halaman gedung Direskoba Polda Jatim ini berlangsung lancar dan dihadiri oleh instansi terkait seperti pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan. Karo ops Polda Jatim Mohammad Arief Pranoto MM dalam sambutannya menyatakan narkoba merupakan alat termurah untuk merusak mental bangsa. " Kita harus mencanangkan bahwa barkoba adalah musuh bersama, jangan hanya dibebankan pada Polri maupun Bea Cukai saja tapi namun juga semua elemen," ujar Arief, Kamis (20/8/2015).( red ) www.radarpublik.blogspot.com

Sutiyoso Resmi Dilantik Sebagai Kepala BIN Oleh Presiden Jokowi

Radar Publik Jakarta - Ketua Umum PKPI, Sutiyoso resmi dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di Istana Negara, Rabu (8/7/2015). Presiden Jokowi memimpin langsung pelantikan Sutiyoso. Mantan gubernur DKI Jakarta itu dilantik setelah pelantikan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Sutiyoso tampak kompak dengan Jokowi, keduanya mengenakan seragam yang sama. Sutiyoso mengenakan jas hitam dipadu dasi berwarna merah. "Saya pantang menyerah dalam menjalankan tugas dan jabatan," kata Sutiyoso, saat mengikuti pembacaan sumpah jabatan Kepala BIN. Sutiyoso mengawali karier sebagai prajurit TNI setelah lulus dari Akmil pada 1964 dan beberapa jabatan di TNI, yakni menjabat Asisten Personel, Asisten Operasi, Wakil Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kodam Jaya. Di dunia politik, Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode, yakni pertama (1997-2002) dan berlanjut pada periode kedua (2002-2007). Jabatan lain yang dipegang oleh Sutiyoso...

Pansel KPK Bikin Isu Di Tengah Masyarakat

Pansel KPK Bikin Isu "Hantu" di Tengah Masyarakat Radar Publik JAKARTA - Seleksi tahap III terdapat 19 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih meninggalkan sebuah 'borok'. Pasalnya, ada beberapa nama calon yang diduga memiliki transaksi mencurigakan di rekeningnya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, Juru Bicara Panitia Seleksi (Pansel) KPK Betty Alisjahbana sebaiknya mengungkap nama-nama yang memiliki rekening mencurigakan tersebut. Jangan hanya memberikan kabar yang tidak jelas dan menjadi polemik di tengah masyarakat. "Kalau memang ada rekening gendut ungkap siapa saja. Jangan hanya bisa menjadi 'hantu' di tengah masyarakat. Ini kan sudah bikin isu enggak sehat," ujar Desmond kepada Wartawan, Sabtu (21/8/2015). Dengan tidak menjelaskan siapa saja orang tersebut, kata Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu akan menimbulkan curiga kalau Pansel KPK memiliki kepentingan terten...

Jokowi : Saat Ini Sedang Perang Politik

Jum'at, 14 Agustus 2015  Radar Publik Jakarta - Presiden Joko Widodo mengharapkan kekompakan antarlembaga negara guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. "Saya sangat memahami bahwa setiap lembaga negara mempunyai peran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun demikian, kekompakan lembaga-lembaga negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," kata Presiden pada Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Jakarta, Jumat. Presiden mengatakan, sejatinya saat ini sedang berperang. "Bukan perang fisik seperti yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan tetapi perang untuk memenangi perdamaian, kesejahteraan dan kehidupan rakyat yang bahagia," kata Presiden. Untuk memenangi perang guna memuliakan rakyat tersebut, menurut Presiden, hanya akan terwujud kalau seluruh elemen dalam Negara...