Radar Publik Online

Bambang Widjojanto JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mengungkap alasan proyek pengadaan e-KTP naik ke penyidikan dengan tersangka Sugiharto. Radar Publik Sugiharto bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek yang merugikan negara Rp1 triliun lebih. "Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, dua alat bukti  sudah ditemukan, sehingga PPK-nya bisa bisa dinaikkan," kata Bambang di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2014). Namun, Bambang enggan menjelaskan detail alat bukti kecuali hanya sedikit. "Misalnya, saya kasih satu contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris teknologi mata. Tetapi yang banyak dilakukan selama ini, menggunakan finger . CPU-nya teknologi iris," ujar Bambang sedikit memberi bocoran. Sebelumnya, sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau peny...

Ilustrasi Radar Publik TULUNGAGUNG - Seorang dukun di Kabupten Tulungagung, Jawa Timur, diamankan Satuan Reserse Polres Tulungagung karena diduga telah berbuat cabul terhadap para pasiennya. Tersangka nyaris dihakimi warga karena ia tak hanya mencabuli korban namun juga menjual korban ke orang lain. Sugiono, warga Desa Genengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung harus berurusan dengan kepolisian karena terbukti telah melakukan pencabulan terhadap Bunga (bukan nama asli), bocah yang baru berumur 16 tahun. Di hadapan petugas polisi, tersangka mengaku telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak empat kali. Pelaku yang mengaku berprofesi sebagai dukun ini, memanfaatkan akal busuknya saat korbanya dijanjikan akan memasang susuk agar terlihat cantik dan awet muda. Sebagai syarat pemasangan susuk, korban harus melayani nafsu bejat dukun. Pelaku mengaku aksi bejatnya dilakukan hingga empat kali dan dilakukan di rumah tersangka. Sementara Kasat ...

Shutterstock Ilustrasi pelecehan. Radar Publik MALANG, Seorang guru sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang, Jawa Timur, tepergok saat sedang merayu siswanya sendiri untuk berhubungan intim. Kini, guru berinisial H yang berumur 42 tahun itu diamankan oleh Polresta Malang. "Korban berinisial V berumur 14 tahun. Ia adalah siswa di salah satu SMP di Kota Malang," jelas Kasatreskrim Mapolresta Malang, AKP Arief Kristanto, Selasa (29/4/2014). Menurut Arief, laporan tersebut berawal dari kecurigaan pihak keluarga korban. Pihak keluarga merasa ada yang aneh dengan gelagat korban. "Karena curiga, akhirnya pihak orangtua korban menguntit anaknya. Tidak tahunya korban sudah bersama dengan pelaku," katanya. "Pelaku merayu pada korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di luar sekolah. Saat itu, pihak orangtua mengetahui langsung kejadian itu," tambah Arief. Polisi lalu menangkap pelaku di w...

Ilustrasi, Radar Publik KARANGANYAR – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Karanganyar, Jawa Tengah, membekuk H, otak penjual kunci jawaban ujian nasional (UN). H diduga sebagai penjual soal kepada dua kepala sekolah berinisial YS dan MY. Pria yang berprofesi sebagai guru honorer itu dibekuk polisi saat bersembunyi di kediamannya di Boyolali. Kasatreskrim Polres Karanganyar, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Agus Sulistianto, mengatakan, saat ini guru honorer berinisial H tersebut harus menjalani pemeriksaan di Ruang Reskrim Polres Karanganyar. "Ya benar, H otak dari peredaran kunci jawaban kepada dua kepala sekolah YS dan MY telah kita tangkap. Saat ini H sedang kita periksa. Diharapkan dari keterangan H kita bisa mendapatkan otak di balik semua ini," kata Agus kepada wartawan di Mapolres Karanganyar, Rabu (23/4/2014). Menurut Agus, terungkapnya H ini selain berawal dari keterangan kedua tersangka YS dan MY, juga didapat dari e-ma...

  Radar Publik SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan lahan di lokalisasi Dolly disulap menjadi fasilitas umum (fasum). Lokalisasi terbesar di Indonesia itu akan ditutup sebelum puasa tahun ini. "Fasilitas umum seperti masjid besar dan taman atau apapun itu, asalkan sangat berguna bagi masyarakat," katanya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/4/2014). Namun, pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik wewenang terhadap penutupan lokalisasi tersebut. Lokalisasi Dolly akan ditutup pada 19 Juni 2014 atau 10 hari menjelang 1 Ramadan. "Dari hasil koordinasi sudah diputuskan bahwa lokalisasi Dolly dipastikan tutup 19 Juni. Jadi, sebelum Puasa sudah tidak ada aktivitas lagi di sana," ucapnya. Kepastian waktu penutupan berdasarkan pertimbangan matang dari Pemprov dan Pemkot, termasuk menyiapkan segalanya, baik keperluan teknis...

          Radar Publik MEDAN - Pokja Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Medan mendatangi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara. Mereka datang untuk melaporkan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Medan, AKP Uli Lubis, karena melepaskan guru pelaku pencabulan Ketua Pelayanan Pokja Komnas PA Medan, Sumantri, mengatakan, laporan tersebut dilakukan karena mereka merasa kecewa dengan kinerja AKP Uli yang melepaskan terlapor. Sebelumnya, polisi sudah menangkap terlapor berdasarkan hasil penyelidikan mereka sendiri. "Semula mereka (PPA) sudah mengeluarkan surat penangkapan berwarna kuning, karena hasil penyelidikan menyebutkan laporan korban sudah memenuhi unsur untuk dilakukan penangkapan pelaku. Penangkapan juga melibatkan orangtua korban dan kepling, kok sekarang malah dilepaskan," ujar Sumantri di Medan, Senin (28/4/2014). Sumantri berharap laporan yang disampaikan kepada Propa...

Radar Publik JAWA TIMUR- KPK belum menindak lanjuti berbagai kasus korupsi dijawa timur, padahal banyak sekali kasus-kasus dugaan korupsi yang masi belum tersentuh oleh hukum, bahkan dugaan penylewengan anggaran glontoran dana APBD dan APBN. Terlebih-lebih program yang dianggarkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat diduga dijawa timur dibuat ajang bancakan oleh aparatur negara yang tidak bertanggung jawab, jika dilihat dari hasil lelang yang diadakan oleh LPSE JATIM jelas sekali spek dilapangan tidak sesuai dengan bestek yang ada. Patut diduga banyak kepala Dinas yang merenggut serta turut didalam permainan manipulasi rakyat. jika seperti ini maka NKRI kedepan mau dikemanakan (Nyoto NH)