Senin, 28 April 2014

Lokalisasi Dolly Akan Disulap Jadi Fasilitas Umum

 
Radar Publik
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan lahan di lokalisasi Dolly disulap menjadi fasilitas umum (fasum). Lokalisasi terbesar di Indonesia itu akan ditutup sebelum puasa tahun ini.

"Fasilitas umum seperti masjid besar dan taman atau apapun itu, asalkan sangat berguna bagi masyarakat," katanya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/4/2014).

Namun, pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik wewenang terhadap penutupan lokalisasi tersebut.

Lokalisasi Dolly akan ditutup pada 19 Juni 2014 atau 10 hari menjelang 1 Ramadan.

"Dari hasil koordinasi sudah diputuskan bahwa lokalisasi Dolly dipastikan tutup 19 Juni. Jadi, sebelum Puasa sudah tidak ada aktivitas lagi di sana," ucapnya.

Kepastian waktu penutupan berdasarkan pertimbangan matang dari Pemprov dan Pemkot, termasuk menyiapkan segalanya, baik keperluan teknis maupun nonteknis.

Dalam rentang waktu selama tiga bulan ini penghuni wisma akan dibekali keterampilan, sedangkan pemilik wisma akan diajak bicara menyangkut keberlangsungan usahanya.

"Pemprov siap memfasilitasi apa yang diminta Pemkot Surabaya. Apakah menyangkut dana atau pelatihan para wanita tuna susila (WTS), termasuk kemudahan dalam pembelian wisma milik mucikari," kata Pakde Karwo.

Meski awalnya diakui sulit menutup karena banyak pemodal besar atau mucikari yang memiliki wisma, namun Pakde Karwo juga mengaku sudah mendapat laporan dari Pemkot bahwa kendala tersebut perlahan teratasi.

Upaya penutupan ini karena Pemprov maupun Pemkot melihat gejala sosial terhadap WTS sudah sangat memprihatinkan. Mereka rata-rata tercekik utang dengan mucikari, sehingga tidak bisa lepas.

"Ke depan mereka diberi modal agar bisa berbisnis. Pemkot sudah menyiapkan skemanya. Bila perlu, Bank UMKM dikerahkan memberi kredit," ujanya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengatakan pihaknya tak berencana memulangkan para WTS, namun melakukan rekondisi terhadap mereka.

"Tidak ada yang dipulangkan. Semuanya dibekali pelatihan dan keterampilan dengan harapan bekerja mandiri," tuturnya.(Nyoto/Gondrong)

Tidak ada komentar:

BERITA RADAR PUBLIK

Box Redaksi Radar Publik

Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha       ...