Radar Publik
BOGOR- Massa dari LSM Pergerakan Rakyat Bogor (PRB) mengepung Kantor Dinas Kesehatan dan DPRD Kabupaten Bogor. Mereka mendesak pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan yang dinilai belum maksimal.
Anggota PRB, Ruhiyat mengatakan, pelayanan kesehatan khususnya untuk warga miskin belum maksimal.
"Kami menuntut agar tidak mempersulit rakyat miskin dengan sistem yang berbelit saat ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit," ungkapnya Kepada Radar Publik, Selasa (12/11/2013).
Dia melanjutkan, pemerintah harus menyiapkan sistem rujukan yang tidak memerlukan prosedur panjang bagi rakyat miskin. "Banyak warga miskin yang tidak paham fungsi Jamkesmas," ujarnya.
Dia juga meminta agar pemerintah menindak tegas rumah sakit yang tidak menjalankan pelayanan kesehatan secara maksimal.
Seperti diketahui, ada 1,1 juta warga miskin di Kabupaten Bogor. 170 ribu di antaranya lanjut usia. Untuk itu, pemerintah harus menambah anggaran kesehatan sekurang-kurangnya Rp150 miliar dari APBD 2013.
"Kami juga menuntut agar menambah perlengkapan medis yang ada di puskesmas tingkat kecamatan," tegasnya. (Damar Wulan)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Box Redaksi Radar Publik
Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha ...
-
Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS...
-
Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, ...
-
Radar Publik Mojokerto Perusahaan pemotongan ayam milik PT REZA PERKASA di desa Ngeres kec. Gedek kab. Mojokerto baunya menyengat ke p...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar