Langsung ke konten utama

Plt Bupati H Subandi: Ayo Paguyuban BPD dan Pemdes Bareng-Bareng Kolaborasi Bangun Desa


Radar Publik

KOMINFO, Sidoarjo - Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn memberikan motivasi dan semangat bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Orang-orang yang terpilih itu diharapkan mampu berperan menjadi mitra pemerintah desa. Sama-sama berkomitmen memajukan desa. 
Dorongan motivasi dan semangat itu disampaikan Plt Bupati H Subandi saat menghadiri pengukuhan pengurus Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (PBPD) se-Kecamatan Wonoayu periode 2024-2029. 
”BPD sebagai mitra pemerintah desa harus dapat bekerja sama dan berperan serta menyukseskan pembangunan di desa,” ungkap H Subandi dalam pengukuhan PBPD se-Kecamatan Wonoayu yang dilakukan oleh Ketua PBPD Kabupaten Sidoarjo H. Mulyono Wijayanto di pendopo Kecamatan Wonoayu. 
Apa tugas BPD? H Subandi menjelaskan, BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi BPD, antara lain, fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan fungsi BPD dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.


”BPD diharapkan memberikan sumbangsih. Jangan sampai BPD, sebagai mitra pemerintah desa, kurang memberikan support kepada pemerintah desa,” ungkap Plt Bupati yang juga mantan kepala desa tersebut.


Komitmen BPD juga sangat dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan desa agar menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Pengawasan pembangunan desa juga dibutuhkan, agar pembangunan desa lebih baik.


Di sisi lain, H Subandi berharap tidak ada forum-forum BPD yang anggotanya tidak aktif, kemudian merusak rancangan kerja pemerintah desa yang disusun bersama. Perlu ada ketegasan sikap dalam hal ini.
Yang tidak kalah penting, anggota BPD diajak untuk terus mau belajar. Tambahan ilmu diterapkan untuk masing-masing desa. Bekerja sama dengan pemerintah desa. Membangun desa demi kesejahteraan masyarakatnya. 


Sebagai pimpinan daerah, lanjut H. Subandi, dirinya mengajak bersama-sama antara BPD dan kepala desa. Bahwa kerja sama antara BPD dan kepala desa adalah kunci utama dalam membangun desa yang sejahtera. Sinergi yang baik antara kedua pihak akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.


”Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai berkat saling sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program desa. Harus sama-sama dijaga,” tuturnya.


Saat ini, masa jabatan Kades sudah diperpanjang. Begitu pula masa jabatan BPD. Perpanjangan masa jabatan itu perlu dilaksanakan  dengan penuh tanggung jawab. Dijaga dengan komunikasi yang baik antara Kades dan BPD. Sinergi dan kolaborasi keduanya bakal mampu mewujudkan pemerintahan desa yang baik. 


”Pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal,” paparnya.


Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun memberikan perhatian untuk BPD. Nilai insentif anggota BPD akan ditambah. Tambahan insentif dimasukkan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2024. Mereka juga bakal menerima keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. 


”Untuk teman-teman BPD insya Allah pada PAK ini kita akan naikkan insentif. Akan kita daftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” tambah H. Subandi. (son/en/kominfo)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suasana Malam Di Tangkis Porong Indah (TPI)

Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS PORONG INDAH. Ini tempat mangkal ratusan lonte di tangkis (tanggul) Kali Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ‘Keindahan’ tangkis itu bisa disaksikan setiap malam. Tangkis yang siangnya panas terik dan sepi, malam hari sangat meriah. Di sini tak ada rumah bordil yang khusus menyediakan kamar berikut lontenya. Di sini semua serba darurat. Usai matahari terbenam para ‘pengusaha’ bikin kamar-kamar begituan. Sedikitnya ada 60 kamar. “Ada semacam panitia atau pemilik. Rangkanya sudah ada, sehingga malam tinggal pasang. Bikinnya gampang sekali, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Eko, warga Porong. Pengelola kompleks TPI menyiapkan dua tiga wadah berisi air bersih di depan kamar 2 x 1 meter itu. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk membersihkan organ intim si lonte dan tamunya usai berhubungan badan. Fasilitas ini, rata-rata sudah

Belum Jelas Perizinannya Pembangunan Pabrik Paku di Kangkungan Mojokerto di Protes Warga

Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memprotes pembangunan pabrik paku yang ada di daerahnya, alasannya, mereka khawatir terdampak sisa hasil produksi dari produsen paku itu kelak kalau sudah beroperasi, di antaranya debu dan sumber air yang terkontaminasi dengan limbah besi.  Selain itu, warga juga menuntut kompensasi kepada pemilik pabrik akibat debu yang ditimbulkan oleh dum truk yang berlalu lalang, pada masa proyek pembangunan. Tidak hanya debu dan suara bising, mereka juga mempertanyakan ijin penggunaan akses yang di lalui dum truk untuk menguruk pabrik. Warga setempat, Alfatah (42)  mengatakan " kami hanya menanyakan kedepan dampak yang di timbulkan oleh pabrik, dan kami juga menanyakan penggunaan akses yang di lalui kendaraan proyek" . " Warga Kangkungan kepingin tahu, ijinnya sama siapa ? kaitan dengan penggunaan jalan yang di lalui kend

Buntut Protes Warga, Kompensasi Tidak Cair Dari Pabrik Warga Tutup Akses Menuju Proyek

Radar Publik .com Mojokerto 21/7/2024 MOJOKERTO : Bentuk kekesalan warga Dusun Kangkungan, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jatim, akibat dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan proyek dan penggunaan jalan yang tidak ijin ke warga. Pada Minggu siang (21/7/2024) warga Kangkungan tutup jalan menuju proyek pembangunan pabrik. Puluhan warga setempat, memblokade jalan setapak menuju proyek. Sebab, sejak dimulainya proyek pembangunan pabrik, warga sudah berkali-kali mengajukan kompensasi ke pihak pengembang, namun, hingga saat ini kompensasi tak kunjung terealisasi. Dengan kompak, warga Dusun Kangkungan mendirikan pagar dari bambu yang di bubuhi spanduk penutupan jalan. "Kami sudah capek dengan janji-janji belaka dari pihak manajemen pabrik. Sekitar sudah 5 kali mediasi dengan Pemdes Lengkong, dan perwakilan perusahaan, namun hingga saat ini mediasi tersebut masih dead lock," kata Didik, warga setempat. Menurut warga yang lain, Agustina (54) sepanjang perus