Langsung ke konten utama

MASIH BANYAK TKI DIDUGA BERANGKAT ILEGAL

Radar Publik
Jakarta

Perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) benny rahmdani memperkirakan 5,3juta dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia (MPI) yang bekerja di sejumlah negara penempatan bekerja secara ilegal dan tidak terdaftar. 

"Sedangkan 3,7 juta MPI lainnya bekerja legal dan terdaftar secara resmi, " Kata benny rhamadan saat di hubungi dari tanjungpinang, jumat (14/5). PMI berangkat secara legal atau resmi sudah terdata mulai dari nama, alamat, pekerjaan hingga perolehan gaji dari majikan atau perusahaan. Dengan demikian, negara lebih mudah memantau kondisi PMI di luar negeri termasuk persoalan yang mereka hadapi. 

Sementara PMI yang bekerja secara ilegal atau tak resmi, negara akan kesulitan, bahkan tidak tahu keberadaan maupun pekerjaan yang di jalani. "Pekerja legal dilindungi negara. Pekerja ilegal tidak bisa dikontrol, kecuali kalau mereka melapor ke kedutaan ketika ada masalah, " Ujar benny. 

Ada perbedaan mendasar antara pekerja legal dan ilegal. Pekerja legal sebelum berangkat ke luar negeri di bekali dengan kemampuan bahasa agar bisa berkomunikasi dengan majikan maupun pimpinan perusahaan. Selain itu, juga dibekali keahlian dan keterampilan tertentu. Kalau sudah punya bekal, tentu akan lebih di hormati dan di hargai di luar negeri. 

Mereka juga di bekali BPJS ketenagakerjaan, dengan membayar RP 13 ribu per bulan, manfaat yang di dapatkan sanget besar. Kalau meninggal dapat sekitar Rp 85 juta, bahkan bagi "oleh karena itu, siapkan diri kalau memang mau bekerja di luar negara sudah pasti menjamin keamanan dan keselamatan PMI, " Ujar dia. 

Sementara PMI ilegal, lanjut benny, sanget berisiko terkena berbagai tindakan tidak menyenangkan, seperti kekerasan fisik, seksual, belum lagi gaji tidak dibayar, kalaupun dibayar sesuai keinginan majikan. Selain itu, bekerja tidak resmi tidak diawali dengan perjanjian kerja antara majikan/perusahaan dan pekerja. 

Dia mencontohkan, ada PMI bekerja sebagai pelaut di luar negeri mendapatkan perlakuan melebihi jam kerja. Tidak sedikit yang bekerja lebih dari 12jam, bahkan sampai 22 jam.

"Kalau meninggal, jenazah mereka dibuang ke laut agar tak terjadi  masalah hukum. Ada yang depresi, hingga hilang ingetan, " Ujar dia 

Lebih lanjut, dia menyampaikan negara penempatan PMI itu didominasi Malaysia, hongkong Taiwan, hinga timur Tengah. 

Benny mengajak semua pemangku kepentingan terkait bersinergi meningkatkan kapasitas dan kemampuan calon PMI yang hendak bekerja ke luar negeri, hingga menjadi pekerja terampil dan profesional. 

BP2MI juga  bertekad memberantas sindikat mafia penempatan PMI ilegal ke luar negeri yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu. "Negara tak boleh kalah dengan kelompok atau oknum tersebut., " Tandasnya.(Abdul) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suasana Malam Di Tangkis Porong Indah (TPI)

Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS PORONG INDAH. Ini tempat mangkal ratusan lonte di tangkis (tanggul) Kali Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ‘Keindahan’ tangkis itu bisa disaksikan setiap malam. Tangkis yang siangnya panas terik dan sepi, malam hari sangat meriah. Di sini tak ada rumah bordil yang khusus menyediakan kamar berikut lontenya. Di sini semua serba darurat. Usai matahari terbenam para ‘pengusaha’ bikin kamar-kamar begituan. Sedikitnya ada 60 kamar. “Ada semacam panitia atau pemilik. Rangkanya sudah ada, sehingga malam tinggal pasang. Bikinnya gampang sekali, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Eko, warga Porong. Pengelola kompleks TPI menyiapkan dua tiga wadah berisi air bersih di depan kamar 2 x 1 meter itu. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk membersihkan organ intim si lonte dan tamunya usai berhubungan badan. Fasilitas ini, rata-rata sudah...

Belum Jelas Perizinannya Pembangunan Pabrik Paku di Kangkungan Mojokerto di Protes Warga

Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memprotes pembangunan pabrik paku yang ada di daerahnya, alasannya, mereka khawatir terdampak sisa hasil produksi dari produsen paku itu kelak kalau sudah beroperasi, di antaranya debu dan sumber air yang terkontaminasi dengan limbah besi.  Selain itu, warga juga menuntut kompensasi kepada pemilik pabrik akibat debu yang ditimbulkan oleh dum truk yang berlalu lalang, pada masa proyek pembangunan. Tidak hanya debu dan suara bising, mereka juga mempertanyakan ijin penggunaan akses yang di lalui dum truk untuk menguruk pabrik. Warga setempat, Alfatah (42)  mengatakan " kami hanya menanyakan kedepan dampak yang di timbulkan oleh pabrik, dan kami juga menanyakan penggunaan akses yang di lalui kendaraan proyek" . " Warga Kangkungan kepingin tahu, ijinnya sama siapa ? kaitan dengan penggunaan jalan yang di lalui kend...

Buntut Protes Warga, Kompensasi Tidak Cair Dari Pabrik Warga Tutup Akses Menuju Proyek

Radar Publik .com Mojokerto 21/7/2024 MOJOKERTO : Bentuk kekesalan warga Dusun Kangkungan, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jatim, akibat dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan proyek dan penggunaan jalan yang tidak ijin ke warga. Pada Minggu siang (21/7/2024) warga Kangkungan tutup jalan menuju proyek pembangunan pabrik. Puluhan warga setempat, memblokade jalan setapak menuju proyek. Sebab, sejak dimulainya proyek pembangunan pabrik, warga sudah berkali-kali mengajukan kompensasi ke pihak pengembang, namun, hingga saat ini kompensasi tak kunjung terealisasi. Dengan kompak, warga Dusun Kangkungan mendirikan pagar dari bambu yang di bubuhi spanduk penutupan jalan. "Kami sudah capek dengan janji-janji belaka dari pihak manajemen pabrik. Sekitar sudah 5 kali mediasi dengan Pemdes Lengkong, dan perwakilan perusahaan, namun hingga saat ini mediasi tersebut masih dead lock," kata Didik, warga setempat. Menurut warga yang lain, Agustina (54) sepanjang perus...