Langsung ke konten utama

Panglima TNI Jagokan Mayjen Purn Hendardji Soepandji Pimpin KPK

Radar Publik

Ulas
Reporter : -
Panglima TNI Jagokan Mayjen Purn Hendardji Soepandji Pimpin KPK

Jakarta--Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko merekomendasikan mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Soepandji sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami rekomendasikan Mayjen TNI (Purn) Hendardji untuk kita kirim sebagai calon pimpinan KPK. Panglima TNI berikan rekomendasi," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Moeldoko menilai, Hendardji adalah sosok perwira tinggi TNI yang memiliki rekam jejak yang baik dan berintegritas. Latar belakangya sebagai Danpuspom TNI membuat jenderal TNI (purn) bintang dua tersebut memiliki pengetahuan hukum yang kuat.

Selain itu, lanjut Moeldoko, Hendardji juga pernah berhasil menjembatani penyelesaian kasus besar antara sipil dan militer semasa menjabat sebagai Danpuspom.

"Beliau pernah jadi Danpuspom, punya basic hukum. Pernah tangani kasus besar dalam konteks koneksitas antara TNI dan sipil. Sosok berintegritas baik, disiplin tinggi dan tanggung jawab tinggi," kata Moeldoko.

Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK akan menjaring para calon pendaftar ke 10 kota di Tanah Air. "Mulai Selasa (16/6/2015), kegiatan penjaringan ke daerah akan dimulai," kata juru bicara Pansel Pimpinan KPK Betti Alisjahbana melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (15/6/2015).

Ada tiga tujuan kegiatan penjaringan calon ke daerah tersebut. Pertama adalah menyosialisasikan proses seleksi Pimpinan KPK periode 2015-2019 ke publik dan kelompok-kelompok ahli maupun profesional terkait.

"Kedua mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah dan ketiga mengidentifikasi calon potensial pimpinan KPK yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi," kata Betti.

Ada 10 daerah yang akan dikunjungi oleh Pansel yaitu Makassar (16 Juni) Padang, Yogyakarta dan Medan (17 Juni), Balikpapan, Semarang dan Pontianak (18 Juni), Bandung dan Malang (19 Juni) serta Depok (22 Juni).

Acara tersebut, menurut Betti, diselenggarakan bekerja sama dengan elemen Masyarakat Sipil Antikorupsi seperti Transparasi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Kemitraan dan lainnya.

Hingga pada Jumat (12/6/2015), sudah ada 72 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. "Sampai Jumat sore ada 72 orang yang telah mendaftar. Saya melihat pada Sabtu (13/6) dan Minggu (14/6) ada beberapa orang lagi yang mendaftar lewat e-mail, tetapi belum dikonsolidasikan," ungkap Betti.

Pendaftaran calon pimpinan KPK mulai dibuka pada 5 Juni hingga 24 Juni 2015. Peminat juga diwajibkan untuk membuat makalah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berisi visi, misi dan gagasan inovatif maksimal 10 halaman dengan jenis huruf Arial, ukuran 11 dan 1,5 spasi.

Berkas pendaftaran dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi calon Pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara atau email ke alamat panselkpk2014@setneg.go.id.

Seleksi juga terdiri atas beberapa tahap, pertama adalah seleksi administrasi yang akan diumumkan pada 27 Juni. Pansel menunggu tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos tahap administrasi tersebut pada 27 Juni-26 Juli.

Peserta selanjutnya diminta untuk membuat makalah tentang diri dan kompetensi pada 4 Juli 2013, sedangkan pengumuman hasil penilaian makalah adalah pada 11 Juli.

Pansel selanjutnya melakukan "assessment" (penilaian) pada 27-28 Juli, kemudian pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK dilaksanakan pada 10 Agustus.

Tahap selanjutnya adalah tes kesehatan pada 18 Agustus , dilanjutkan wawancara pada 24-27 Agustus 2015 dan penyampaian laporan pansel KPK kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus. Presiden kemudian memberikan delapan nama kepada DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa tugas 16 Desember, sedangkan sudah ada dua orang kandidat pimpinan KPK yang dipilih oleh pansel sebelumnya yaitu Busyro Muqqodas dan Roby Arya Brata. [air

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Suasana Malam Di Tangkis Porong Indah (TPI)

Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS PORONG INDAH. Ini tempat mangkal ratusan lonte di tangkis (tanggul) Kali Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ‘Keindahan’ tangkis itu bisa disaksikan setiap malam. Tangkis yang siangnya panas terik dan sepi, malam hari sangat meriah. Di sini tak ada rumah bordil yang khusus menyediakan kamar berikut lontenya. Di sini semua serba darurat. Usai matahari terbenam para ‘pengusaha’ bikin kamar-kamar begituan. Sedikitnya ada 60 kamar. “Ada semacam panitia atau pemilik. Rangkanya sudah ada, sehingga malam tinggal pasang. Bikinnya gampang sekali, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Eko, warga Porong. Pengelola kompleks TPI menyiapkan dua tiga wadah berisi air bersih di depan kamar 2 x 1 meter itu. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk membersihkan organ intim si lonte dan tamunya usai berhubungan badan. Fasilitas ini, rata-rata sudah...

Belum Jelas Perizinannya Pembangunan Pabrik Paku di Kangkungan Mojokerto di Protes Warga

Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memprotes pembangunan pabrik paku yang ada di daerahnya, alasannya, mereka khawatir terdampak sisa hasil produksi dari produsen paku itu kelak kalau sudah beroperasi, di antaranya debu dan sumber air yang terkontaminasi dengan limbah besi.  Selain itu, warga juga menuntut kompensasi kepada pemilik pabrik akibat debu yang ditimbulkan oleh dum truk yang berlalu lalang, pada masa proyek pembangunan. Tidak hanya debu dan suara bising, mereka juga mempertanyakan ijin penggunaan akses yang di lalui dum truk untuk menguruk pabrik. Warga setempat, Alfatah (42)  mengatakan " kami hanya menanyakan kedepan dampak yang di timbulkan oleh pabrik, dan kami juga menanyakan penggunaan akses yang di lalui kendaraan proyek" . " Warga Kangkungan kepingin tahu, ijinnya sama siapa ? kaitan dengan penggunaan jalan yang di lalui kend...

Buntut Protes Warga, Kompensasi Tidak Cair Dari Pabrik Warga Tutup Akses Menuju Proyek

Radar Publik .com Mojokerto 21/7/2024 MOJOKERTO : Bentuk kekesalan warga Dusun Kangkungan, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jatim, akibat dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan proyek dan penggunaan jalan yang tidak ijin ke warga. Pada Minggu siang (21/7/2024) warga Kangkungan tutup jalan menuju proyek pembangunan pabrik. Puluhan warga setempat, memblokade jalan setapak menuju proyek. Sebab, sejak dimulainya proyek pembangunan pabrik, warga sudah berkali-kali mengajukan kompensasi ke pihak pengembang, namun, hingga saat ini kompensasi tak kunjung terealisasi. Dengan kompak, warga Dusun Kangkungan mendirikan pagar dari bambu yang di bubuhi spanduk penutupan jalan. "Kami sudah capek dengan janji-janji belaka dari pihak manajemen pabrik. Sekitar sudah 5 kali mediasi dengan Pemdes Lengkong, dan perwakilan perusahaan, namun hingga saat ini mediasi tersebut masih dead lock," kata Didik, warga setempat. Menurut warga yang lain, Agustina (54) sepanjang perus...