Radar Publik Minggu, 15 Desember 2013.
JAKARTA - Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang mengalami kegelisahan karena pernyataannya bahwa ada ancaman terhadap Pemilu 2014. Dia menyarankan SBY untuk tidak sibuk berpolitik.
"Bagi IAW itu menunjukkan SBY hanya senang mengurusi urusan politik, bukan mengurusi kinerja instrumen pemerintahannya," kata Junisab dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/12/2013).
Selain itu, konflik pertanahan yang banyak terjadi, SBY terlihat tidak memberi respons layaknya pernyataan terkait Pemilu itu.
"Padahal konflik tanah jumlahnya teramat banyak dan kompleks. Ini seharusnya diutamakan SBY karena Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Penuntasan Konflik Pertanahan," tuturnya.
Kemudian diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPN RI nomor 227/KEP-25.2/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang Berpotensi Konflik Strategis.
Menurutnya, Jika SBY segera tidak mengambil tindakan yang tegas, maka cenderung potensi konflik tanah bisa lebih besar ledakannya dari sekedar kerusuhan Mesuji. Malah bisa saja konflik pertanahan meledak disaat Pemilu 2014.
"Jelang akhir tahun ini SBY harus sesegera mungkin mempercepat penuntasan 82 kasus konflik strategis yang sudah dikaji Komisi II DPR RI dengan pemerintah," pungkasnya. (Nyoto)
JAKARTA - Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang mengalami kegelisahan karena pernyataannya bahwa ada ancaman terhadap Pemilu 2014. Dia menyarankan SBY untuk tidak sibuk berpolitik.
"Bagi IAW itu menunjukkan SBY hanya senang mengurusi urusan politik, bukan mengurusi kinerja instrumen pemerintahannya," kata Junisab dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/12/2013).
Selain itu, konflik pertanahan yang banyak terjadi, SBY terlihat tidak memberi respons layaknya pernyataan terkait Pemilu itu.
"Padahal konflik tanah jumlahnya teramat banyak dan kompleks. Ini seharusnya diutamakan SBY karena Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Penuntasan Konflik Pertanahan," tuturnya.
Kemudian diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPN RI nomor 227/KEP-25.2/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang Berpotensi Konflik Strategis.
Menurutnya, Jika SBY segera tidak mengambil tindakan yang tegas, maka cenderung potensi konflik tanah bisa lebih besar ledakannya dari sekedar kerusuhan Mesuji. Malah bisa saja konflik pertanahan meledak disaat Pemilu 2014.
"Jelang akhir tahun ini SBY harus sesegera mungkin mempercepat penuntasan 82 kasus konflik strategis yang sudah dikaji Komisi II DPR RI dengan pemerintah," pungkasnya. (Nyoto)
Komentar