Pemimpin Radar Publik kritik keras masalah Pertemuan Forum Pemred di Bali Ada upaya menggunakan Forum Pemred untuk kepentingan politik tertentu
Radar Publik | Jum'at, 14 Juni 2013,
Kresna menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali.
Pemred Radar Publik, H. Gus Nyoto NH/Kresna, menerangkan kepada pers hari ini, Jum'at 14 Juni 2013, menilai pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik. Sebab, forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
"Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu," katanya.
Lembaga independen itu juga mempertanyakan relevansi pertemuan forum itu. Terlebih di tengah berbagai masalah, seperti gaji wartawan yang masih di bawah standar, jaminan asuransi, perlindungan profesi, serta kualitas dan etika pekerja pers.
Kresna selaku Pemimpin Radar Publik Independent mengingatkan kepada PERS semuanya, bahwasannya Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas serta demokrasi saat ini.
Berdasarkan Fakta yang saya terima, peserta Forum Pemred mendapatkan banyak akomodasi dan fasilitas mewah dari sponsor. Seperti tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal,
hotel berbintang selama tiga hari, dan makan gratis.
Selain itu, saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan, selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain, satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan, kacang goreng, dan satu bungkus kondom.
"Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu''
Yang hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional.
Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.
Untuk itu, Radar Publik Independent mengingatkan tiga hal pokok untuk Forum Pemred.
Pertama, agar pembentukan Forum Pemred sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan. Di antaranya poin 8 yakni, organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
Kedua, Radar Publik menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apa pun dari forum tersebut. Terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.
Ketiga, Radar Publik menyerukan pemimpin redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi meruah pers Indonesia. Serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. (Kresna Pemimpin Radar Publik Independent)
Kresna menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali.
Pemred Radar Publik, H. Gus Nyoto NH/Kresna, menerangkan kepada pers hari ini, Jum'at 14 Juni 2013, menilai pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik. Sebab, forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
"Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu," katanya.
Lembaga independen itu juga mempertanyakan relevansi pertemuan forum itu. Terlebih di tengah berbagai masalah, seperti gaji wartawan yang masih di bawah standar, jaminan asuransi, perlindungan profesi, serta kualitas dan etika pekerja pers.
Kresna selaku Pemimpin Radar Publik Independent mengingatkan kepada PERS semuanya, bahwasannya Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas serta demokrasi saat ini.
Berdasarkan Fakta yang saya terima, peserta Forum Pemred mendapatkan banyak akomodasi dan fasilitas mewah dari sponsor. Seperti tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal,
hotel berbintang selama tiga hari, dan makan gratis.
Selain itu, saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan, selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain, satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan, kacang goreng, dan satu bungkus kondom.
"Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu''
Yang hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional.
Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.
Untuk itu, Radar Publik Independent mengingatkan tiga hal pokok untuk Forum Pemred.
Pertama, agar pembentukan Forum Pemred sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan. Di antaranya poin 8 yakni, organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
Kedua, Radar Publik menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apa pun dari forum tersebut. Terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.
Ketiga, Radar Publik menyerukan pemimpin redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi meruah pers Indonesia. Serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. (Kresna Pemimpin Radar Publik Independent)
Komentar