Gus Ipul: Dokter IGD Harus Tangani Pasien Secara Cermat

Radar Publik
Surabaya - Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta kepada dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS agar dapat menangani pasien atau penderita secara cermat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Symposium Emergency Dokter di Hotel JW Marriot Surabaya, Sabtu (28/1/2017).

Ia mengatakan, ketelitian dokter IGD di dalam menangani pasien sangat dibutuhkan pada pertolongan pertama dalam menerima pasien di sebuah rumah sakit. Peran dokter menangani pasien harus ditangani secara cermat, akurat dan tepat sasaran.

Kondisi tersebut dimaksudkan agar dapat menghindarkan pasien dari bahaya kecacatan dan juga kematian yang diakibatkan kurang cermat dan tanggapnya dokter maupun tenaga medis dalam menangani pasien.

"Penanganan di tingkat IGD sangat penting sekali. Penanganan dari dokter dapat menentukan nasib atau nyawa dari seseorang. Biasanya, yang masuk ke IGD adalah orang orang yang mendekati kecacatan atau kematian sehingga harus cepat ditolong dan ditangani dengan baik," ujarnya.

Melalui simposium ini, Gus Ipul ingin keterampilan dan keahlian dari para dokter menjadi meningkat. Terutama, dalam mengatasi dan menangani pasien-pasien kegawat daruratan.

Terkait kegawat daruratan, orang nomor dua di pemprov Jatim tersebut meminta kepada dokter untuk lebih cermat menangani pasien agar tertangani lebih baik.

Sebagai contoh, berdasarkan data yang dimiliki pemprov Jatim, di RSU dr Soetomo Surabaya pada periode Januari sampai Juni 2016 terdapat 17.600 pasien, yang mana 2.100 pasien di antaranya harus ditangani di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Dari yang masuk IGD, pasien kategorinya beragam dan 60 persen di antaranya bisa diselamatkan, karena itulah diperlukan dokter terampil karena masalahnya belum semua dokter memahami kedaruratan sehingga simposium ini sangat berarti," tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung sebaran dokter yang lebih banyak berada perkotaan dibandingkan pedesaan.

Gus Ipul mengibaratkan kondisi tersebut seperti sebuah pepatah ada gula ada semut. Artinya, daerah perkotaan masih menjadi tempat berkumpulnya dokter dokter ahli dikarenakan segala unsur yang mendukung kebutuhan medis dan segala sumber ada di kota.

Melihat kondisi seperti itu, ia menjelaskan bahwa pemprov Jatim akan memfasilitasi kebutuhan dokter di antaranya melalui regulasi peraturan, menambah insentif hingga mempersiapkan akses dokter untuk dapat menuju ke lokasi terpencil dan pelosok daerah di Jatim.

Upaya lain yang akan dilakukan adalah dengan mewajibkan dan mengirimkan calon dokter untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil selama 1-2 tahun dan akan dipermudah aksesnya oleh pemerintah.

"Saya membayangkan, jika nanti akses jalan tol di Jatim tuntas dan menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya akan memberikan motivasi kepada dokter untuk datang ke daerah-daerah terpencil sehingga masyarakat tertangani kesehatannya," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Simposium dr. Prihatma dalam laporannya mengatakan, symposium ini bertujuan sebagai wujud pengabdian dokter-dokter kepada bangsa dan negara Indonesia pada bidang kesehatan.

Ia mengatakan, tema kali ini difokuskan pada aspek pertolongan dalam kondisi kegawat daruratan. Dalam symposium ini akan dijabarkan banyak informasi bahwa kasus kegawat daruratan dapat terjadi di mana saja, menimpa siapa saja dan kapan saja.

"Kasus kegawatdaruratan dapat menyebabkan resiko yang besar jika penanganannya tidak optimal dapat menyebabkan kecacatan dan kematian.  Maka melalui symposium ini, kami ingin memberikan informasi dan pengetahuan kepada dokter dokter beserta cara penanganan kepada pasien secara tepat dan cepat," pungkasnya. (Nyoto)

Presiden berharap perekonomian daerah bergerak lebih cepat

Minggu, 15 Januari 2017 14:30 WIB |

Pewarta: Agus Salim

Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

 

Radar Publik
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia bergerak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada 2017.

"Dalam APBN 2017 dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekonomian daerah bergerak lebih baik lagi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-18 PKPI di Jakarta, Minggu.

Jokowi menyebutkan dari segi kebijakan anggaran, pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja kepada kementerian/lembaga di pusat.

APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun dan belanja negara Rp2.800 triliun. Dari belanja negara itu anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp763,6 triliun (36,7 persen).

Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).

Dalam kesempatan itu Presiden juga mengungkapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.

"Ini sudah mulai terlihat beranda terdepan kita menjadi layak dan membanggakan seperti di Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT," katanya.

Ia menyebutkan dulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang, namun sekarang sudah 3-5 kali lebih baik dari sebelahnya atau negara tetangga.

"Dulu di Motoain kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, saya minta agar dirobohkan dan dibangun baru, sekarang 3- 5 kali lebih baik dari tetangga. Dulu orang kita foto di sana sekarang kebalikannya," katanya.

Sementara dari segi konektivititas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik.

"Kita ingin Indonesia sentris bukan Jawa Sentris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan semakin lancar," katanya.

Sementara mengenai perkembangan tol laut 2016, Jokowi mengaku memang belum semuanya selesai karena baru beberapa rute yang dikembangkan.

"Tapi 2017 akan semakin kompleks rutenya, kapal besar akan semakin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indonesia dan alu lintas barang dan manusia akan lancar sehingga keadilan sosial dapat terwujud," katanya.

Kepala Negara menyebutkan selain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur sosial.

"Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberian Makanan Tambahan, diharapkan masyarakat yang belum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik," kata Jokowi.

Editor: Tasrief Tarmizi

Mensos kutuk aksi biadab predator anak di Sorong

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (ANTARA FOTO/Saif

Sangat pantas pelakunya dihukum mati. Ini bagian dari penjeraan kepada para predator seksual anak dan peringatan bagi siapapun yang melakukan pola dan tindakan sadis dan keji semacam itu."

Radar Publik
Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengutuk keras aksi biadab pemerkosaan dan pembunuhan keji terhadap bocah berusia empat tahun bernama Kasia Mamangsa di Kota Sorong, Papua Barat.

Dia menilai apa yang dilakukan oleh para pelaku sangat tidak berprikemanusiaan. Khofifah juga berpendapat jika tindakan sadis pelaku layak diganjar hukuman mati.

"Sangat pantas pelakunya dihukum mati. Ini bagian dari penjeraan kepada para predator seksual anak dan peringatan bagi siapapun yang melakukan pola dan tindakan sadis dan keji semacam itu," kata Khofifah dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.

Khofifah menjelaskan, dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termaktub adanya pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual. Mulai dari hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip. Perppu tersebut  telah disahkan sejak Oktober tahun 2016.

Khofifah menyatakan sangat sedih dan prihatin dengan adanya kejadian tersebut. Terlebih menurutnya si korban adalah balita yang masih memiliki masa depan yang sangat panjang.

"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga Kasia mendapatkan tempat terbaik disisi Tuhan," katanya.

Khofifah mengingatkan para orang tua dan anggota masyarakat untuk tidak meremehkan setiap kasus kekerasan pada anak di mana pun dan tetap waspada memberi perlindungan kepada anak. Ia mengatakan, dalam UU Perlindungan Anak, tanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak adalah orang tua.

"Butuh upaya lebih keras untuk mencegah dan menangani kasus-kasus seperti ini. Bukan saja menjadi tugas pemerintah namun juga lingkungan masyarakat dan keluarga. Saya rasa siapa pun pasti akan menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, terutama kekerasan seksual, apalagi kejahatan seksual pada anak," tuturnya.

Seperti diberitakan, seorang bocah berusia empat tahun bernama Kasia Mamangsa di Kota Sorong Papua Barat diduga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Kejadian tragis ini terungkap pada Selasa, 10 Januari 2017, saat ditemukan jasad bocah perempuan yang terkubur di dalam aliran sungai berisi lumpur di Kompleks Kokodo, Kota Sorong, Papua Barat. (Nyoto)

Anggota DPR: pemblokiran situs internet jadi jalan terakhir

Kamis, 5 Januari 2017 

Jakarta (Radar Publik) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pemblokiran situs internet seharusnya menjadi jalan terakhir, kendati bertebaran situs-situs yang dinilai provokatif.

"Pemblokiran situs-situs berkonten Islam ini seharusnya tidak terulang lagi," kata Sukamta lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Jika pemblokiran terpaksa dilakukan, kata dia, seharusnya menjadi jalan terakhir setelah pembinaan dilakukan.

Tanggung jawab itu diemban banyak pihak baik masyarakat, swasta maupun pemerintah demi mewujudkan dunia maya beradab sebagaimana semangat UU ITE.

Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah agar bekerja secara sistematis, terukur dan teratur dimulai dengan membuat peraturan-peraturan terkait.

"Segera buatlah peraturan pemerintah tentang pemblokiran yang mengatur kriteria dan parameter yang dilarang apa saja, siapa yang berhak melarang, bagaimana prosedurnya, siapa yang menindak dan seterusnya," kata dia.

Untuk itu, kata dia, segera buat unit yang secara khusus menangani situs provokatif sesuai amanah UU ITE Pasal 40 ayat 6 sebagai acuan baku.

Di era demokrasi saat ini, kata dia, setiap unsur harus bermain di ruang permainan yang terang dan jelas. Hal abu-abu harus dibuat menjadi jelas karena tanpa aturan yang jelas membuat pemblokiran menimbulkan masalah baru yang tidak perlu. Selain itu, akan timbul kesan pemerintah berlebihan, sewenang-wenang dan despotik (antikritik).

Menurut dia, jangan sampai terdapat ketidakadilan dalam penertiban situs dan ada unsur pandang bulu. Jangan lebih suka memblokir situs dengan konten agama tertentu tapi tidak ada penindakan situs dengan konten agama lain yang juga dinilai bertentangan dengan UU ITE.

Misalnya, kata dia, jangan sampai pemerintah memblokir situs yang suka mengkritik. "Saya khawatir ketidakadilan semacam ini akan semakin membuat suasana tidak kondusif, tidak terkendali, karena masyarakat akan semakin marah dan protes," kata dia.

Dia mengatakan harus ada prioritas penertiban situs-situs yang berisi ajakan untuk memberontak kepada NKRI, situs yang bernuansa ekstrem, tidak toleran, terorisme dan negatif lainnya. (Nyoto)