Radar Publik Online

Radar Publik Mojokerto- PT. RIRA INDONESIA dinilai tidak bertanggung jawab kepada karyawan Sampai detik ini para karyawan melakukan Demo aksi damai, akan tetapi PT. RIRA tidak ada tanggapan sama sekali bahkan me 300 × 225 - cache.inkuiri.com ngabaikan teguran-teguran dari pihak-pihak berkompeten hasil penelusuran beberapa WARTAWAN dan LSM dilapangan, Pihak PT. RIRA tidak memberikan jawaban tepat alias (ngambang) dengan berbelit-belit Karyawan PT. RIRA belum menerima gaji selama kurang lebih 4 bulan dan hanya mendapatkan angin segar omong kosong belaka dari pihak perusahaan sebut saja (ROSIT) sebagai menejemen penanggung jawab perusahaan yang sekarang, bahkan saat di konfirmasi dari Radar Publik, President Radar Publik di curigai oleh pihak perusahaan bahkan nada-nada cemooh dilontarkan kayak di seting terlebih dahulu supaya dari wartawan dan LSM takut untuk mengkonfirmasi tentang masalah tersebut.... President Radar Publik (H. Sunyoto NH) menilai adanya dugaan p...

Mojokerto- Radar Publik Mr. Kang Jungku, Presiden Direktur PT Rira Indonesia terancam dipolisikan karyawannya. Menyusul penolakan menandatangani kesepakatan dengan karyawan yang merasa menjadi �korban� perlakuan kasar pucuk pimpinan produsen gitar yang berlokasi di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tersebut.  WNA asal Korea Selatan menyatakan memilih pulang ke negaranya daripada harus menandatangani kesepakatan.  Yudistira, Ketua PUK SPSI LEM PT Rira Indonesia mengungkap, hari ini pihaknya menggelar pertemuan dengan manajemen perusahaan yang memiliki 170 karyawan itu terkait keluhan karyawan terhadap sikap dan perlakuan Mr Kang Jungku. Para karyawan mengaku resah jika presdir tersebut masih bersikap yang cenderung semena-mena. Karyawan berharap ada jaminan bahwa presdir tidak akan lagi melakukan tindakan yang mengancam keselamatan fisik, juga tekanan psikis. Itu harus dituangkan dalam surat kesepakatan.  �Sampa...

KALIMANTAN - Lokalisasi prostitusi Kampung Kajang di Desa Singa Geweh, Kecamatan/Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, resmi ditutup pada Senin 15 Desember 2014. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, Aji Kifly Oesman, mengatakan, akibat penutupan itu, pekerja seks komersial (PSK) di sana mendapat dana kompensasi. "Mereka, para PSK, tinggal menunggu pembayaran konpensasi pekan ini untuk biaya pulang kampung masing-masing," ujar Kifli. Menurutnya, saat ini data PSK dan mucikari yang akan diberikan dana kompensasi berjumlah 123 orang. Jumlah itu terdiri dari 112 PSK dan 11 mucikari, atau meningkat dari data sebelumnya yang sebanyak 96 orang. Kifli mengatakan, sejak ada kesepakatan dengan para mucikari dan PSK maka tidak boleh lagi ada kegiatan transaksi. Pengunjung dilarang masuk dan PSK dilarang keluar areal. "Mereka tidak boleh keluar sebelum dilakukan pembayaran untuk menghindari adanya tamu dan transaksi liar secara sembunyi-s...