Radar Publik
Surabaya - Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho terbukti melakukan tindakan yang tak patut dilakukan ke Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni (25). Meski sudah diputus mutasi demosi, namun belum ada pengganti yang ditunjuk menggantikannya.
"Untuk saat ini belum ada. Nanti akan ada sidang dewan kebijakan perwira di Polda Jawa Timur, yang akan diikuti oleh para pejabat utama," kata Kasubid Penmas Polda Jatim, AKBP Suhartoyo saat dihubungi Radar Publik, Senin (1/6/2013).
Suhartoyo menjelaskan, perwira yang bakal menduduki jabatan Kapolres Mojokerto akan diketahui setelah Telegram Rahasia (TR) di kalangan Polda Jatim turun.
"Setelah TR turun, barulah dilantik dan sertijab," pungkas Suhartoyo.
Untuk diketahui, Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho terbukti melanggar Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Saat sidang KKEP, Eko terbukti pernah mencoba mengukur baju seragam dengan menempelkan tangannya ke tubuh Briptu Rani. Eko pun terpaksa mendapat mutasi demosi, dipindah ke jabatan yang lebih rendah. (Supadi)
Minggu, 30 Juni 2013
KBS Terancam Dieksekusi, Pedagang: Saya Mencari Uang Dimana Nanti?
Radar Publik
Surabaya - Kabar ancaman Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang akan mengeksekusi lahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) membuat pedagang asongan di sekitarnya resah. Mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
"Oya, kapan rencana eksekusi?," kata Nining, pedagangan asongan yang mangkal di depan area parkir KBS, Senin (01/6/2013).
Nining sebelumnya mengaku tidak pernah mendengar kabar ancaman eksekusi KBS oleh Pemkot Surabaya. Namun, dirinya benar-benar berharap bahwa ancaman tersebut urung.
Mantan pengamen ini menuturkan sumber penghasilannya hanya sebagai pedagang asongan. Perempuan yang menyewa rumah kecil di Joyoboyo gang kelinci ini tak berani membayangkan bila KBS kini tak lagi memiliki pengunjung.
"Saya cari uang dimana nanti? Jadi pengamen, katanya disuruh dagang saja. Sekarang saya dagang, dikejar-kejar satpol. Nah apalagi KBS mau dieksekusi," tutur Nining.
Keresahan juga menaungi benak Sugeng (35), pria warga Pulo Wonokromo. Sugeng yang sehari-hari bekerja sebagai tukang foto keliling untuk pengunjung KBS mengaku sangat menggantungkan hidupnya dari para wisawatan.
"Kalau perlu, saya memohon ke Bu Risma supaya tidak menutup KBS. Kami rakyat kecil cuma bisa berharap Bu Risma bisa adil memperlakukan warganya," pungkas Sugeng. (Kresna)
Surabaya - Kabar ancaman Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang akan mengeksekusi lahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) membuat pedagang asongan di sekitarnya resah. Mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
"Oya, kapan rencana eksekusi?," kata Nining, pedagangan asongan yang mangkal di depan area parkir KBS, Senin (01/6/2013).
Nining sebelumnya mengaku tidak pernah mendengar kabar ancaman eksekusi KBS oleh Pemkot Surabaya. Namun, dirinya benar-benar berharap bahwa ancaman tersebut urung.
Mantan pengamen ini menuturkan sumber penghasilannya hanya sebagai pedagang asongan. Perempuan yang menyewa rumah kecil di Joyoboyo gang kelinci ini tak berani membayangkan bila KBS kini tak lagi memiliki pengunjung.
"Saya cari uang dimana nanti? Jadi pengamen, katanya disuruh dagang saja. Sekarang saya dagang, dikejar-kejar satpol. Nah apalagi KBS mau dieksekusi," tutur Nining.
Keresahan juga menaungi benak Sugeng (35), pria warga Pulo Wonokromo. Sugeng yang sehari-hari bekerja sebagai tukang foto keliling untuk pengunjung KBS mengaku sangat menggantungkan hidupnya dari para wisawatan.
"Kalau perlu, saya memohon ke Bu Risma supaya tidak menutup KBS. Kami rakyat kecil cuma bisa berharap Bu Risma bisa adil memperlakukan warganya," pungkas Sugeng. (Kresna)
Sabtu, 29 Juni 2013
Sopir Ngantuk, Bus Tabrak 3 Rumah
Radar Publik
CILACAP - Sebuah bus sarat penumpang menabrak tiga rumah di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu 29 Juni kemarin sore. Kecelakaan ini terjadi ketika pengemudi tidak mampu mengendalikan laju bus karena mengantuk. Beruntung musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun tiga orang yakni sopir dan kenek bus mengalami luka serius.
Kecelakaan bus ini terjadi di Jalan Raya Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Cilacap, Jawa Tengah. Bus efisiensi sarat penumpang menabrak tiga rumah hingga mengalami kerusakan cukup parah.
Kejadian ini bermula ketika bus yang di kemudikan Andi, warga Kutowinangun berjalan dari arah Jogjakarta menuju Cilacap. Sesampainya di jalan yang menikung laju bus tidak terkendali dan menabrak tiga rumah. Kejadian tersebut terjadi karena pengemudi bus mengantuk.
Kencangnya laju bus membuat tiga rumah mengalami kerusakan parah di bagian depan. Bahkan, rumah yang pertama kali di tabrak roboh pada bagian ruang tamu. Beruntung, pemilik rumah selamat karena sedang berada di belakang. Laju bus baru berhenti ketika menabrak sebuah pohon sebelum menabrak teras rumah warga.
Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun tiga orang mengalami luka-luka serius yakni sopir dan kenek bus dan dirawat di Puskesmas Maos. Sementara itu, puluhan penumpang yang selamat sudah melanjutkan perjalanan ke Cilacap. Kejadian ini di tangani aparat Satlantas Polres Cilacap guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini.
CILACAP - Sebuah bus sarat penumpang menabrak tiga rumah di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu 29 Juni kemarin sore. Kecelakaan ini terjadi ketika pengemudi tidak mampu mengendalikan laju bus karena mengantuk. Beruntung musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun tiga orang yakni sopir dan kenek bus mengalami luka serius.
Kecelakaan bus ini terjadi di Jalan Raya Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Cilacap, Jawa Tengah. Bus efisiensi sarat penumpang menabrak tiga rumah hingga mengalami kerusakan cukup parah.
Kejadian ini bermula ketika bus yang di kemudikan Andi, warga Kutowinangun berjalan dari arah Jogjakarta menuju Cilacap. Sesampainya di jalan yang menikung laju bus tidak terkendali dan menabrak tiga rumah. Kejadian tersebut terjadi karena pengemudi bus mengantuk.
Kencangnya laju bus membuat tiga rumah mengalami kerusakan parah di bagian depan. Bahkan, rumah yang pertama kali di tabrak roboh pada bagian ruang tamu. Beruntung, pemilik rumah selamat karena sedang berada di belakang. Laju bus baru berhenti ketika menabrak sebuah pohon sebelum menabrak teras rumah warga.
Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun tiga orang mengalami luka-luka serius yakni sopir dan kenek bus dan dirawat di Puskesmas Maos. Sementara itu, puluhan penumpang yang selamat sudah melanjutkan perjalanan ke Cilacap. Kejadian ini di tangani aparat Satlantas Polres Cilacap guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini.
Pemilik Toko Nugget Berbahan Baku Ikan Busuk Jadi Tersangka
Radar Publik
Jakarta - Polres Jakarta Barat berhasil menangkap pemilik PT. Laba Sari, Tio Tju Meng (60) karena diduga memperkerjakan anak dibawah umur dan tidak membayar upah sesuai dengan standar pengupahan. Tio yang menjalankan usaha pembuatan nugget dengan bahan bak ikan busuk ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dalam pemeriksaan terbukti bersalah.
"Iya jadi tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 pekerja pabrik nugget itu, diketahui 5 di antaranya berusia dibawah 17 tahun," ujar Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestro Jakarta Barat, AKP Slamet kepada wartawan, Sabtu (29/6/2013).
Slamet mengatakan, Tio Tju Meng melanggar Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain itu, kata Slamet, tersangka juga melanggar aturan standar pengupahan kepada seluruh pekerjanya.
"Tersangka mengaku tidak mengetahui tentang aturan yang berlaku di UU ketenagakerjaan, baik soal pengupahan maupun batasan usia pekerja," ujarnya.
Slamet mengatakan, menurut pengakuan para pekerja, tersangka tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. "Tidak ada unsur penyiksaan. Di lokasi sendiri tersedia dua kamar tidur besar, satu untuk pekerja laki-laki, satu lagi untuk pekerja perempuan," ucapnya.
Slamet menegaskan, ke-20 pekerja yang telah diperiksa hari ini juga akan dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. Sementara pemeriksaan terhadap tersangka, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Para pekerja hanya kami tahan 1x24 jam untuk pemeriksaan, hari ini juga (29/6) kami persilahkan pulang," kata Slamet.
Jakarta - Polres Jakarta Barat berhasil menangkap pemilik PT. Laba Sari, Tio Tju Meng (60) karena diduga memperkerjakan anak dibawah umur dan tidak membayar upah sesuai dengan standar pengupahan. Tio yang menjalankan usaha pembuatan nugget dengan bahan bak ikan busuk ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dalam pemeriksaan terbukti bersalah.
"Iya jadi tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 pekerja pabrik nugget itu, diketahui 5 di antaranya berusia dibawah 17 tahun," ujar Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestro Jakarta Barat, AKP Slamet kepada wartawan, Sabtu (29/6/2013).
Slamet mengatakan, Tio Tju Meng melanggar Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain itu, kata Slamet, tersangka juga melanggar aturan standar pengupahan kepada seluruh pekerjanya.
"Tersangka mengaku tidak mengetahui tentang aturan yang berlaku di UU ketenagakerjaan, baik soal pengupahan maupun batasan usia pekerja," ujarnya.
Slamet mengatakan, menurut pengakuan para pekerja, tersangka tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. "Tidak ada unsur penyiksaan. Di lokasi sendiri tersedia dua kamar tidur besar, satu untuk pekerja laki-laki, satu lagi untuk pekerja perempuan," ucapnya.
Slamet menegaskan, ke-20 pekerja yang telah diperiksa hari ini juga akan dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. Sementara pemeriksaan terhadap tersangka, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Para pekerja hanya kami tahan 1x24 jam untuk pemeriksaan, hari ini juga (29/6) kami persilahkan pulang," kata Slamet.
Kasus Briptu Rani, Kapolres Mojokerto: AKP Lilik Kita Pasrahkan pada Pimpinan
Radar Publik
Mojokerto - Kasubag Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekawati dilaporkan Briptu Rani ke Mabes Polri atas tuduhan perbuatan tak menyenangkan. Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho memasrahkah status bawahannya itu ke Polda Jatim untuk diusut sesuai mekanisme.
"Kita pasrahkan (AKP Lilik, red) kepada pimpinan. Kita percaya terhadap pimpinan yang menangani kasus ini. Mekanismenya sudah ada," kata Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho kepada wartawan di kantornya, Sabtu (29/6/2013).
Selain itu Kapolres juga menambahkan, jika saat ini semua proses masih ditangani oleh Polda Jatim. Untuk itu dia enggan berkomentar mengenai jabatannya yang telah dicopot. "Kita serahkan semuanya ke pimpinan. Semua satu pintu di Bid Humas Polda Jatim," tegasnya.
Sementara itu AKP Lilik sendiri enggan berkomentar mengenai pelaporan yang dilakukan Briptu Rani. Pantauan Radar Publik, saat AKP Lilik dimintai wawancara para wartawan, wanita ini menghindar dan berlari masuk ke dalam ruangannya di lantai satu.
AKP Lilik sendiri merupakan salah satu perwira senior polwan di Polres Mojokerto. AKP lilik dilaporkan Rani ke Divisi Propam Mabes Polri karena kerap melontarkan kata-kata tak etis kepada Rani. Saat berdinas dan di hadapan polwan junior, Lilik kerap mengumpat Rani dengan sebutan wanita jalang.
Seperti yang diberitakan Radar Publik sebelumnya, Briptu Rani melaporkan AKP Lilik ke Divisi Propam Mabes Polri dilakukan pada, Rabu (15/3/2013) dengan nomor laporan NOMOR SPSP 2/1408/V/2013/RENMIN. Laporan itu atas perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan Lilik terhadap Rani.
"Memang dia (AKP Lilik, red) dilaporkan ke Mabes Polri karena perbuatannya membuat Rani tak nyaman saat berdinas. Dia sering menyebut Rani perempuan jalang dan pelacur," kata Herlina, kerabat Rani saat menghubungi detikcom melalui sambungan telepon, Sabtu (29/5/2013).
Mojokerto - Kasubag Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekawati dilaporkan Briptu Rani ke Mabes Polri atas tuduhan perbuatan tak menyenangkan. Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho memasrahkah status bawahannya itu ke Polda Jatim untuk diusut sesuai mekanisme.
"Kita pasrahkan (AKP Lilik, red) kepada pimpinan. Kita percaya terhadap pimpinan yang menangani kasus ini. Mekanismenya sudah ada," kata Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho kepada wartawan di kantornya, Sabtu (29/6/2013).
Selain itu Kapolres juga menambahkan, jika saat ini semua proses masih ditangani oleh Polda Jatim. Untuk itu dia enggan berkomentar mengenai jabatannya yang telah dicopot. "Kita serahkan semuanya ke pimpinan. Semua satu pintu di Bid Humas Polda Jatim," tegasnya.
Sementara itu AKP Lilik sendiri enggan berkomentar mengenai pelaporan yang dilakukan Briptu Rani. Pantauan Radar Publik, saat AKP Lilik dimintai wawancara para wartawan, wanita ini menghindar dan berlari masuk ke dalam ruangannya di lantai satu.
AKP Lilik sendiri merupakan salah satu perwira senior polwan di Polres Mojokerto. AKP lilik dilaporkan Rani ke Divisi Propam Mabes Polri karena kerap melontarkan kata-kata tak etis kepada Rani. Saat berdinas dan di hadapan polwan junior, Lilik kerap mengumpat Rani dengan sebutan wanita jalang.
Seperti yang diberitakan Radar Publik sebelumnya, Briptu Rani melaporkan AKP Lilik ke Divisi Propam Mabes Polri dilakukan pada, Rabu (15/3/2013) dengan nomor laporan NOMOR SPSP 2/1408/V/2013/RENMIN. Laporan itu atas perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan Lilik terhadap Rani.
"Memang dia (AKP Lilik, red) dilaporkan ke Mabes Polri karena perbuatannya membuat Rani tak nyaman saat berdinas. Dia sering menyebut Rani perempuan jalang dan pelacur," kata Herlina, kerabat Rani saat menghubungi detikcom melalui sambungan telepon, Sabtu (29/5/2013).
Jumat, 28 Juni 2013
Kapolrestabes Surabaya Sayangkan Jika Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Dihentikan
Radar Publik
Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengembalikan dan tidak meneruskan berkas Supandi (30), tersangka kasus pembunuhan ibu kandung. Berkas akan dikembalikan, karena pelaku dinyatakan gila. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Kapolrestabes Surabaya.
Menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, seharusnya pihak kejaksaan tetap memproses berkas kasus, jika dirasa lengkap untuk dilanjutkan hingga tingkat peradilan.
"Mestinya kalau menurut pemahaman saya dari kejaksaan tetap diajukan hingga proses sidang. Tidak apa-apa biar nanti yang menentukan kasus tersebut lanjut atau tidak majelis hakim," jelasnya saat dihubungi Radar Publik, Sabtu (29/6/2013).
Setija juga membenarkan penyataan jaksa tentang dasar pasal 44 ayat 1 KUHP yang intinya menyatakan, pelaku yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.
Namun lanjut Setija, yang memutuskan sebuah kasus adalah majelis hakim dan ada dasar hukum yang jelas. "Kalau hakim berpendapat tersangka gila dan tidak bisa dilanjutkan atau memvonis atau inkracht," imbuhnya.
Meski begitu, mantan Kapolresta Madiun ini akan tetap mempelajari terlebih dulu kasus pembunuhan sadis tersebut. Sebab, saat kasus ini terungkap, dirinya masih belum menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. "Terus terang saya tidak nyambung. Tapi akan tetap saya pelajari dulu," pungkas Setija.
Sementara Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman saat dihubungi terpisah mengatakan jika berkas pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka Supardi masih belum diterima pihaknya.
Ketika ditanya, apa yang dilakukan pihaknya jika dalam pengembalian berkas tersebut disebutkan kasus tidak bisa dilanjutkan karena tersangka dinyatakan gila.
"Belum kita terima. Kalau memang seperti itu (dinyatakan gila,red) ya akan kita hentikan. Apalagi ada dasar undang undangnya yakni pasal 44 ayat 1 KUHP," ujarnya singkat. (Damar)
Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengembalikan dan tidak meneruskan berkas Supandi (30), tersangka kasus pembunuhan ibu kandung. Berkas akan dikembalikan, karena pelaku dinyatakan gila. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Kapolrestabes Surabaya.
Menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, seharusnya pihak kejaksaan tetap memproses berkas kasus, jika dirasa lengkap untuk dilanjutkan hingga tingkat peradilan.
"Mestinya kalau menurut pemahaman saya dari kejaksaan tetap diajukan hingga proses sidang. Tidak apa-apa biar nanti yang menentukan kasus tersebut lanjut atau tidak majelis hakim," jelasnya saat dihubungi Radar Publik, Sabtu (29/6/2013).
Setija juga membenarkan penyataan jaksa tentang dasar pasal 44 ayat 1 KUHP yang intinya menyatakan, pelaku yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.
Namun lanjut Setija, yang memutuskan sebuah kasus adalah majelis hakim dan ada dasar hukum yang jelas. "Kalau hakim berpendapat tersangka gila dan tidak bisa dilanjutkan atau memvonis atau inkracht," imbuhnya.
Meski begitu, mantan Kapolresta Madiun ini akan tetap mempelajari terlebih dulu kasus pembunuhan sadis tersebut. Sebab, saat kasus ini terungkap, dirinya masih belum menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya. "Terus terang saya tidak nyambung. Tapi akan tetap saya pelajari dulu," pungkas Setija.
Sementara Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman saat dihubungi terpisah mengatakan jika berkas pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka Supardi masih belum diterima pihaknya.
Ketika ditanya, apa yang dilakukan pihaknya jika dalam pengembalian berkas tersebut disebutkan kasus tidak bisa dilanjutkan karena tersangka dinyatakan gila.
"Belum kita terima. Kalau memang seperti itu (dinyatakan gila,red) ya akan kita hentikan. Apalagi ada dasar undang undangnya yakni pasal 44 ayat 1 KUHP," ujarnya singkat. (Damar)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Indonesia akan terus mempertahankan blok Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia
Radar Publik
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Indonesia akan terus mempertahankan blok Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak takut ancaman negara mana pun. Bahkan militer Indonesia masuk urutan 15 terbesar di dunia.
"Saya sampaikan kalau soal kedaulatan negara dan kepentingan yang lain, tidak pernah ada kompromi saya tegaskan pada saat yang baik ini. Sebuah contoh dalam SMS yang saya terima dalam waktu dua hari ini. Dengan Malaysia secara umum hubungan kita baik, tetapi kalau dikaitkan dengan soal Ambalat kita akan terus memperjuangkan wilayah itu sampai kapan pun," tegas SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/6/2013).
Selain itu, kata SBY, Indonesia juga akan selalu memantau dan menjamin keselamatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di Malaysia.
"Tidak akan pernah ada kompromi kalau menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Saya akan terus berjuang dan berdiplomasi untuk memastikan tenaga kerja kita di Malaysia untuk diberikan hak-haknya dan tidak ada tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia," ujarnya.
SBY menjelaskan, hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura berjalan harmonis. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga terus mengupayakan perjanjian ekstradisi kedua negara.
"Posisi kita amat jelas dan tidak akan berubah. Jadi jangan dikaitkan dengan musibah asap atau kebakaran ladang itu. Kalau mau diambil contoh hubungan dengan Singapura. Indonesia juga akan terus mengupayakan agar perjanjian ekstradisi RI dan Singapura itu bisa diberlakukan," tutupnya.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Indonesia akan terus mempertahankan blok Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak takut ancaman negara mana pun. Bahkan militer Indonesia masuk urutan 15 terbesar di dunia.
"Saya sampaikan kalau soal kedaulatan negara dan kepentingan yang lain, tidak pernah ada kompromi saya tegaskan pada saat yang baik ini. Sebuah contoh dalam SMS yang saya terima dalam waktu dua hari ini. Dengan Malaysia secara umum hubungan kita baik, tetapi kalau dikaitkan dengan soal Ambalat kita akan terus memperjuangkan wilayah itu sampai kapan pun," tegas SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/6/2013).
Selain itu, kata SBY, Indonesia juga akan selalu memantau dan menjamin keselamatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di Malaysia.
"Tidak akan pernah ada kompromi kalau menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Saya akan terus berjuang dan berdiplomasi untuk memastikan tenaga kerja kita di Malaysia untuk diberikan hak-haknya dan tidak ada tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia," ujarnya.
SBY menjelaskan, hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura berjalan harmonis. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga terus mengupayakan perjanjian ekstradisi kedua negara.
"Posisi kita amat jelas dan tidak akan berubah. Jadi jangan dikaitkan dengan musibah asap atau kebakaran ladang itu. Kalau mau diambil contoh hubungan dengan Singapura. Indonesia juga akan terus mengupayakan agar perjanjian ekstradisi RI dan Singapura itu bisa diberlakukan," tutupnya.
Kamis, 27 Juni 2013
Ketua KPU Jatim Dituding Terima 'Saweran' Rp3 Miliar
Radar Publik
SURABAYA - Suhu politik kian memanas jelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad, dituding menerima suap Rp3 miliar agar meloloskan dukungan pada salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Tudingan itu mencuat setelah salah satu Komisioner KPU Jatim Agus Mahfudz Fauzi mengungkap hal tersebut dalam dialog publik dengan tema "Netralitas KPU terhadap Dualisme Dukungan Pasangan Calon Gubernur Jatim".
Dia menjelaskan, di Pilgub Jatim muncul dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdotul Ummah Indonesia (PPNUI). Dua parpol nonparlemen mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah-Herman (BerKah).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya mengaku sudah menemui pengurus pusat kedua partai. Masing-masing kubu mengklaim dukungan yang diberikan sah.
"Kami sudah ke Jakarta untuk menemui jajaran pengurus DPP, baik dari PK maupun PPNUI. KPU Jatim bertemu secara terpisah dengan ketua umum dan sekretarisnya. Masing-masing ketua umun dari dua partai ini mendukung BerKah, dan masing-masing sekretarisnya mendukung KarSa. Dan kedua partai mengklaim rekomendasi yang diberikannya adalah yang sah," kata Agus saat dialog publik tersebut.
Saat itulah, Ketua Umum DPP PK, Denny M Cilah, memperdengarkan sebuah rekaman terkait saweran sebesar Rp3 miliar untuk Andry Dewanto Ahmad. Rekaman itu berisi percakapan antara Denny M Cilah dengan sekjennya Restianrick Bachsjirun.
"Restianrick menyebut Ketua KPU Jatim sudah diberi uang senilai Rp3 miliar melalui seseorang berinisial D dengan tujuan untuk mengatur pencalonan," kata Agus.
Dalam rekaman itu, Restianrick meminta Denny untuk tidak khawatir karena dukungan sudah ada yang mengurus. "Dan benar atau tidak rekaman ini belum diketahui. Saat di Jakarta, Ketua Umum DPP PK memberi kami rekaman dari handphone-nya yang sudah lama tidak aktif," paparnya.
Tujuh orang yang mendengarkan rekaman suara dari handphone Denny adalah lima komisioner KPU Jatim, termasuk Ketua KPU Jatim Andrey Dewanto Ahmad dan dua orang dari Bawaslu Jatim.
Menurut Agus, pihaknya tidak mau berspekulasi terkait benar atau tidaknya rekaman tersebut, dan saat ini masih ditelusuri. "Benar atau tidak itu akan kami telusuri, karena bagaimanapun kami tetap harus menjaga netralitas. Pada sidang pleno nanti, ini akan kami bahas," tukasnya.
SURABAYA - Suhu politik kian memanas jelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad, dituding menerima suap Rp3 miliar agar meloloskan dukungan pada salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Tudingan itu mencuat setelah salah satu Komisioner KPU Jatim Agus Mahfudz Fauzi mengungkap hal tersebut dalam dialog publik dengan tema "Netralitas KPU terhadap Dualisme Dukungan Pasangan Calon Gubernur Jatim".
Dia menjelaskan, di Pilgub Jatim muncul dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdotul Ummah Indonesia (PPNUI). Dua parpol nonparlemen mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah-Herman (BerKah).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya mengaku sudah menemui pengurus pusat kedua partai. Masing-masing kubu mengklaim dukungan yang diberikan sah.
"Kami sudah ke Jakarta untuk menemui jajaran pengurus DPP, baik dari PK maupun PPNUI. KPU Jatim bertemu secara terpisah dengan ketua umum dan sekretarisnya. Masing-masing ketua umun dari dua partai ini mendukung BerKah, dan masing-masing sekretarisnya mendukung KarSa. Dan kedua partai mengklaim rekomendasi yang diberikannya adalah yang sah," kata Agus saat dialog publik tersebut.
Saat itulah, Ketua Umum DPP PK, Denny M Cilah, memperdengarkan sebuah rekaman terkait saweran sebesar Rp3 miliar untuk Andry Dewanto Ahmad. Rekaman itu berisi percakapan antara Denny M Cilah dengan sekjennya Restianrick Bachsjirun.
"Restianrick menyebut Ketua KPU Jatim sudah diberi uang senilai Rp3 miliar melalui seseorang berinisial D dengan tujuan untuk mengatur pencalonan," kata Agus.
Dalam rekaman itu, Restianrick meminta Denny untuk tidak khawatir karena dukungan sudah ada yang mengurus. "Dan benar atau tidak rekaman ini belum diketahui. Saat di Jakarta, Ketua Umum DPP PK memberi kami rekaman dari handphone-nya yang sudah lama tidak aktif," paparnya.
Tujuh orang yang mendengarkan rekaman suara dari handphone Denny adalah lima komisioner KPU Jatim, termasuk Ketua KPU Jatim Andrey Dewanto Ahmad dan dua orang dari Bawaslu Jatim.
Menurut Agus, pihaknya tidak mau berspekulasi terkait benar atau tidaknya rekaman tersebut, dan saat ini masih ditelusuri. "Benar atau tidak itu akan kami telusuri, karena bagaimanapun kami tetap harus menjaga netralitas. Pada sidang pleno nanti, ini akan kami bahas," tukasnya.
Rabu, 26 Juni 2013
Harusnya Camat dan Lurah Baru Tak Bisa Tidur Malam Ini
Radar Publik
Jakarta - Kinerja pada para camat, lurah dan pejabat baru yang pagi ini dilantik oleh Gubernur DKI Joko Widodo, akan evaluasi tiap tiga bulan. Pemantauan kinerja dimulai sejak hari pelantikan mereka.
"Jangan sampai sepulang dilantik, nanti malam tidur nyenyak. Harusnya tidak begitu. Karena ada evaluasi enam bulan ke depan," ujar Made di kantornya di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2013).
Jika dinilai tidak pas, resikonya yakni penggeseran atau penurunan jabatan. Made menjelaskan, proses lelang jabatan itu merupakan keuntungan bagi banyak pihak yang ingin kenaikan jabatan.
"Pola karirnya, orang itu kalau dari hirarki kepamongan, sekretaris lurah, lurah, sekcam, camat, asisten. Apakah kita akan mengitu garis yang panjang dan lama ini?" sambungnya
Selain itu, Made juga mengaku pihaknya telah memiliki bank data yang berisi orang-orang berpotensial. (Red)
Jakarta - Kinerja pada para camat, lurah dan pejabat baru yang pagi ini dilantik oleh Gubernur DKI Joko Widodo, akan evaluasi tiap tiga bulan. Pemantauan kinerja dimulai sejak hari pelantikan mereka.
"Jangan sampai sepulang dilantik, nanti malam tidur nyenyak. Harusnya tidak begitu. Karena ada evaluasi enam bulan ke depan," ujar Made di kantornya di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/6/2013).
Jika dinilai tidak pas, resikonya yakni penggeseran atau penurunan jabatan. Made menjelaskan, proses lelang jabatan itu merupakan keuntungan bagi banyak pihak yang ingin kenaikan jabatan.
"Pola karirnya, orang itu kalau dari hirarki kepamongan, sekretaris lurah, lurah, sekcam, camat, asisten. Apakah kita akan mengitu garis yang panjang dan lama ini?" sambungnya
Selain itu, Made juga mengaku pihaknya telah memiliki bank data yang berisi orang-orang berpotensial. (Red)
Sidang Propam Briptu Rani Dipimpin Irwasda Polda Jatim
Radar Publik
Surabaya - Sidang kode etik profesi polri yang melibatkan Briptu Rani dan Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugrono berlangsung di ruang sidang Propam Polda Jatim. Sidang langsung dipimpin oleh Irwasda Polda Jatim, Kombes Pol Aan Iskandar.
"Sidang langsung dipimpin Irwasda Polda Jatim," kata Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono di Gedung Reskrimsus Polda Jatim kepadap Radar Publik, Kamis (27/6/2013).
Dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wib, Kapolres Mojokerto disangkakan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Bahwa setiap anggota polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui sikap keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran dan keadilan.
Apakah Kapolres Mojokerto benar melakukan apa yang disangkakan Briptu Rani? Bagaimana bila sangkaan itu benar? Awi tak berani berandai-andai.
"Jangan berandai-andai, kita tunggu saja keputusan. Kita serahkan keputusannya ke komisi kode etik yang sekarang sedang bekerja," jelas Awi.
Saat ini, sidang kode etik profesi polri Briptu Rani dan Kapolres Mojokerto masih berlangsung. Sidang dihadiri ibu Briptu Rani, Raya Situmeang, adiknya, pamannya bersama saksi-saksi atas peristiwa yang disangkakakan tersebut. (Damar Wulan)
Surabaya - Sidang kode etik profesi polri yang melibatkan Briptu Rani dan Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugrono berlangsung di ruang sidang Propam Polda Jatim. Sidang langsung dipimpin oleh Irwasda Polda Jatim, Kombes Pol Aan Iskandar.
"Sidang langsung dipimpin Irwasda Polda Jatim," kata Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono di Gedung Reskrimsus Polda Jatim kepadap Radar Publik, Kamis (27/6/2013).
Dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wib, Kapolres Mojokerto disangkakan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Bahwa setiap anggota polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui sikap keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran dan keadilan.
Apakah Kapolres Mojokerto benar melakukan apa yang disangkakan Briptu Rani? Bagaimana bila sangkaan itu benar? Awi tak berani berandai-andai.
"Jangan berandai-andai, kita tunggu saja keputusan. Kita serahkan keputusannya ke komisi kode etik yang sekarang sedang bekerja," jelas Awi.
Saat ini, sidang kode etik profesi polri Briptu Rani dan Kapolres Mojokerto masih berlangsung. Sidang dihadiri ibu Briptu Rani, Raya Situmeang, adiknya, pamannya bersama saksi-saksi atas peristiwa yang disangkakakan tersebut. (Damar Wulan)
Selasa, 25 Juni 2013
Caleg Golkar Tewas di Lokalisasi
Radar Publik
JEMBER - Seorang bakal calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Golkar dari Daerah Pemilihan IV meninggal dunia saat bercinta dengan seorang pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Besini, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur.
Caleg nomor urut 6 tersebut diketahui bernama Karyanto (54), warga Perumahan Griya Mangli Indah, Kecamatan Kaliwates. Tragisnya, saat di lokalisasi, almarhum bukannya untuk bersosialisasi tentang dirinya, namun untuk berkencan dengan pekerja seks komersial.
Pemilu legislatif sebenarnya masih setahun lagi digelar, namun Karyanto tidak akan merasakan enaknya menjadi anggota DPRD. Caleg yang juga mantan pengurus DPC PKNU Jember ini ini menggegerkan warga Lokalisasi Besini. Pria yang juga kontraktor dan anggota Gapensi Jember ini tewas dalam kondisi terlentang dan nyaris dalam kondisi telanjang. Polisi kemudian datang dan melakukan olah kejadian perkara.
Diduga kuat, Karyanto tewas usai menggunakan suplemen untuk vitalitas dan mengalami sakit jantung ketika bercinta dengan PSK. Menurut saksi di lokasi kejadian, Sukirno, Karyanto sempat meminum teh dalam botol untuk melancarkan pernapasannya. Namun nahas, pernapasan Karyanto tidak bisa tertolong setelah bercinta. "Setahu saya, dia masuk. Di dalam saya kurang tahu, menurut si ceweknya, pernapasan pria itu tersengal-sengal. Cewek itu kemudian keluar minta pertolongan warga," kata Sukirno.
Sedangkan si PSK berinisial LS (28), masih dimintai keterangan. Kepada polisi, si PSK tersebut mengaku Karyanto napasnya sempat tersengal-sengal dan kemudian nyawanya melayang seketika itu. Karyanto menggunakan jasa PSK di Lokalisasi Besini pada kamar 052 dan kini si PSK menjadi saksi kunci kasus tersebut.
Sedangkan Ketua DPRD Partai Golkar Yantit Budihartono mengatakan, pihaknya memang telah mendapatkan kabar tersebut. Awalnya Yantit menyatakan bahwa meninggalnya Karyanto tersebut masih tidak jelas apakah kader Golkar atau bukan. Namun setelah ditelisik, ternyata Karyanto benar merupakan kader Golkar Jember setelah pada 23 Mei 2013 lalu sempat mengundurkan diri dari Wakil Bendahara DPC PKNU Jember.
"Memang dia mencalonkan dari Golkar. Sudah masuk daftar caleg sementara (DCS). Tapi masih belum melengkapi syarat, sebab dia belum memberikan surat pengunduran diri dari PKNU. Kartu tanda anggota belum ada," terang Yantit.
Dia juga menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mencari pengganti untuk mengisi kekosongan Dapil IV nomor urut 6 tersebut dari kader Golkar lainnya. "Kami semua berdoa untuk pak Karyanto. Semoga perbuatan yang baik diterima, yang jelek diampuni," ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua DPC PKNU Jember Latief Najmudin, Karyanto sebenarnya sudah resmi mundur dari PKNU sejak 23 Mei lalu. "Alasan dia mundur, karena menjadi Caleg Partai Golkar. Sebelumnya, dia sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara di PKNU, kami turut berduka," kata Latief.
Lokalisasi Besini, Puger sebenarnya sudah ditutup resmi oleh Bupati Jember MZA Djalal pada tanggal 25 mei 1998, melalui SK Bupati Jember No. 42/1998. Para PSK di sana dipulangkan ke daerah masing-masing dengan diberi saku lewat dana APBD. Namun pasca penutupan, realitasnya terkadang masih ada saja induk semang, mucikari atau PSK yang secara sembunyi-sembunyi dan ilegal menawarkan jasa seks komersial tersebut.
Sementara pihak keluarga Karyanto menolak jenazah korban divisum oleh RSD dr Soebandi Jember. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jenasah Karyanto. Kepala Humas RSD dr Soebandi dr Justina Evi Tyaswati menerangkan, Karyanto dilaporkan tewas pada Senin (24/6) malam sekira pukul 20.00 WIB.
"Kami mendapat kiriman mayat dari Kepolisian Sektor Puger, seorang laki-laki berusia 54 tahun berasal dari Kecamatan Kaliwates. Jenasah tersebut sebenarnya dimintakan visum repertum. Tapi pihak keluarga hanya menyetujui pemeriksaan luar," kata Justina Evi.
Dia menambahkan, pihak rumah sakit hanya memeriksa mayat pada kondisi tubuh.
JEMBER - Seorang bakal calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Golkar dari Daerah Pemilihan IV meninggal dunia saat bercinta dengan seorang pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Besini, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur.
Caleg nomor urut 6 tersebut diketahui bernama Karyanto (54), warga Perumahan Griya Mangli Indah, Kecamatan Kaliwates. Tragisnya, saat di lokalisasi, almarhum bukannya untuk bersosialisasi tentang dirinya, namun untuk berkencan dengan pekerja seks komersial.
Pemilu legislatif sebenarnya masih setahun lagi digelar, namun Karyanto tidak akan merasakan enaknya menjadi anggota DPRD. Caleg yang juga mantan pengurus DPC PKNU Jember ini ini menggegerkan warga Lokalisasi Besini. Pria yang juga kontraktor dan anggota Gapensi Jember ini tewas dalam kondisi terlentang dan nyaris dalam kondisi telanjang. Polisi kemudian datang dan melakukan olah kejadian perkara.
Diduga kuat, Karyanto tewas usai menggunakan suplemen untuk vitalitas dan mengalami sakit jantung ketika bercinta dengan PSK. Menurut saksi di lokasi kejadian, Sukirno, Karyanto sempat meminum teh dalam botol untuk melancarkan pernapasannya. Namun nahas, pernapasan Karyanto tidak bisa tertolong setelah bercinta. "Setahu saya, dia masuk. Di dalam saya kurang tahu, menurut si ceweknya, pernapasan pria itu tersengal-sengal. Cewek itu kemudian keluar minta pertolongan warga," kata Sukirno.
Sedangkan si PSK berinisial LS (28), masih dimintai keterangan. Kepada polisi, si PSK tersebut mengaku Karyanto napasnya sempat tersengal-sengal dan kemudian nyawanya melayang seketika itu. Karyanto menggunakan jasa PSK di Lokalisasi Besini pada kamar 052 dan kini si PSK menjadi saksi kunci kasus tersebut.
Sedangkan Ketua DPRD Partai Golkar Yantit Budihartono mengatakan, pihaknya memang telah mendapatkan kabar tersebut. Awalnya Yantit menyatakan bahwa meninggalnya Karyanto tersebut masih tidak jelas apakah kader Golkar atau bukan. Namun setelah ditelisik, ternyata Karyanto benar merupakan kader Golkar Jember setelah pada 23 Mei 2013 lalu sempat mengundurkan diri dari Wakil Bendahara DPC PKNU Jember.
"Memang dia mencalonkan dari Golkar. Sudah masuk daftar caleg sementara (DCS). Tapi masih belum melengkapi syarat, sebab dia belum memberikan surat pengunduran diri dari PKNU. Kartu tanda anggota belum ada," terang Yantit.
Dia juga menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mencari pengganti untuk mengisi kekosongan Dapil IV nomor urut 6 tersebut dari kader Golkar lainnya. "Kami semua berdoa untuk pak Karyanto. Semoga perbuatan yang baik diterima, yang jelek diampuni," ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua DPC PKNU Jember Latief Najmudin, Karyanto sebenarnya sudah resmi mundur dari PKNU sejak 23 Mei lalu. "Alasan dia mundur, karena menjadi Caleg Partai Golkar. Sebelumnya, dia sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara di PKNU, kami turut berduka," kata Latief.
Lokalisasi Besini, Puger sebenarnya sudah ditutup resmi oleh Bupati Jember MZA Djalal pada tanggal 25 mei 1998, melalui SK Bupati Jember No. 42/1998. Para PSK di sana dipulangkan ke daerah masing-masing dengan diberi saku lewat dana APBD. Namun pasca penutupan, realitasnya terkadang masih ada saja induk semang, mucikari atau PSK yang secara sembunyi-sembunyi dan ilegal menawarkan jasa seks komersial tersebut.
Sementara pihak keluarga Karyanto menolak jenazah korban divisum oleh RSD dr Soebandi Jember. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jenasah Karyanto. Kepala Humas RSD dr Soebandi dr Justina Evi Tyaswati menerangkan, Karyanto dilaporkan tewas pada Senin (24/6) malam sekira pukul 20.00 WIB.
"Kami mendapat kiriman mayat dari Kepolisian Sektor Puger, seorang laki-laki berusia 54 tahun berasal dari Kecamatan Kaliwates. Jenasah tersebut sebenarnya dimintakan visum repertum. Tapi pihak keluarga hanya menyetujui pemeriksaan luar," kata Justina Evi.
Dia menambahkan, pihak rumah sakit hanya memeriksa mayat pada kondisi tubuh.
HIMBAUAN dari Humas Polres Klaten
Radar Publik
KLATEN - Terkait dengan akun sebuah facebook, Twitter, Website atau Situs didunia maya yang menyesatkan atau bersifat Profokatif, Polri mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dan tidak mudah terpengaruh setelah mengakses informasi di dunia Maya tersebut. Masyarakat juga harus bisa menyaring dan menyeleksi mana informasi yang benar dan mana yang rekayasa.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Drs. Boy Rafli Amar mengatakan "Masyarakat harus pandai-pandai. Hak masyarakat untuk mengakses. Tapi apabila ada yang menyesatkan dan mengadu domba, sebaiknya tidak ditanggapi,"
(Opr PID Polres Klaten)
KLATEN - Terkait dengan akun sebuah facebook, Twitter, Website atau Situs didunia maya yang menyesatkan atau bersifat Profokatif, Polri mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dan tidak mudah terpengaruh setelah mengakses informasi di dunia Maya tersebut. Masyarakat juga harus bisa menyaring dan menyeleksi mana informasi yang benar dan mana yang rekayasa.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Drs. Boy Rafli Amar mengatakan "Masyarakat harus pandai-pandai. Hak masyarakat untuk mengakses. Tapi apabila ada yang menyesatkan dan mengadu domba, sebaiknya tidak ditanggapi,"
(Opr PID Polres Klaten)
Bergaya Hidup Mewah, 2 Pelajar Nekat Jadi Bandar Pil Koplo
Radar Publik
Mojokerto - Hanya demi gaya hidup mewah, dua pelajar asal Kabupaten Mojokerto nekat menjadi bandar pil koplo. Kedua pelajar sekaligus pemakai ini, ditangkap polisi saat mengedarkan barang haram kepada para temannya.
Selain menangkap dua pelajar, polisi juga mengamankan 3 pemuda yang memasok mereka. 5 Tersangka yakni, PT (16) dan RK (17) siswa kelas 2 SMA. Sementara ketiga pemasok yakni Lukman (25) warga Dlanggu Mojokerto, Faisal (22) dan Saiful (24) warga Sidoarjo.
"Kedua pelajar itu kita tangkap saat mengedarkan di sekolahnya. Sementara ketiga pemasok itu ditangkap saat dikembangkan," kata Kasat Narkoba Polresta Mojokerto AKP Djamin kepada Radar Publik, Rabu (26/6/2013).
Kedua pelajar itu berjualan sejak 6 bulan lalu. Sekali transaksi dengan para pembeli, mereka untuk Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. "Kadang ajak teman baru untuk coba-coba. Kalau sepi ya pembeli langganan saja," ungkap PT di hadapan penyidik.
Dari kedua tangan pelajar ini, polisi mengamankan puluhan butir pil dobel L, lexotan, dextamin. Sementara dari ketiga pemasok itu, polisi mengamankan ribuan butir pil yang siap diedarkan ke kalangan pelajar dan mahasiswa di Mojokerto dan Sidoarjo.
"Ketiga pemasok itu sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa. Mereka mendapat barang itu dari Surabaya. Diecer hingga menjadikan para pelajar menjadi bandar kecil," imbuh Djamin. (Damar)
Mojokerto - Hanya demi gaya hidup mewah, dua pelajar asal Kabupaten Mojokerto nekat menjadi bandar pil koplo. Kedua pelajar sekaligus pemakai ini, ditangkap polisi saat mengedarkan barang haram kepada para temannya.
Selain menangkap dua pelajar, polisi juga mengamankan 3 pemuda yang memasok mereka. 5 Tersangka yakni, PT (16) dan RK (17) siswa kelas 2 SMA. Sementara ketiga pemasok yakni Lukman (25) warga Dlanggu Mojokerto, Faisal (22) dan Saiful (24) warga Sidoarjo.
"Kedua pelajar itu kita tangkap saat mengedarkan di sekolahnya. Sementara ketiga pemasok itu ditangkap saat dikembangkan," kata Kasat Narkoba Polresta Mojokerto AKP Djamin kepada Radar Publik, Rabu (26/6/2013).
Kedua pelajar itu berjualan sejak 6 bulan lalu. Sekali transaksi dengan para pembeli, mereka untuk Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. "Kadang ajak teman baru untuk coba-coba. Kalau sepi ya pembeli langganan saja," ungkap PT di hadapan penyidik.
Dari kedua tangan pelajar ini, polisi mengamankan puluhan butir pil dobel L, lexotan, dextamin. Sementara dari ketiga pemasok itu, polisi mengamankan ribuan butir pil yang siap diedarkan ke kalangan pelajar dan mahasiswa di Mojokerto dan Sidoarjo.
"Ketiga pemasok itu sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa. Mereka mendapat barang itu dari Surabaya. Diecer hingga menjadikan para pelajar menjadi bandar kecil," imbuh Djamin. (Damar)
Singapura Terima Permintaan Maaf SBY Soal Kabut Asap
Radar Publik
Singapura - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyambut permintaan maaf soal kabut asap yang diutarakan oleh Presiden SBY. PM Lee berharap ada respon yang cepat dari Indonesia untuk menangani kebakaran itu.
Pernyataan PM Lee seperti dikutip dari situs berita straitstimes, Rabu (26/6/2013). PM Lee juga mempersilakan polisi untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran itu.
"Sambil berharap ada tindakan cepat dan lanjutan," kata PM Lee.
Dalam kesempatan ini, Singapura juga kembali menawarkan bantuan. Bahkan kali ini bantuan untuk bisa mengatasi secara permanen persoalan kebakaran yang hampir tiap tahun terjadi.
"Singapura siap bekerja sama dengan Indonesia, Malaysia dan negara lain untuk menyelesaikan permasalah ini. Kita harus mengerjakan solusi permanen untuk mencegah masalah ini berulang-ulang," tegasnya.
Presiden SBY meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kabut asap yang melanda kedua negara tersebut.
"Atas apa yang tejadi ini, selaku presiden saya meminta maaf dan pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden.
SBY mengatakan tidak ada niat Indonesia atas kebakaran yang terjadi tersebut. Pemerintah Indonesia berjanji bertanggungjawab penuh untuk mengatasi masalah tersebut.
"Dan kami bertanggung jawab terus untuk mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini," imbuhnya. (Kresna)
Singapura - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyambut permintaan maaf soal kabut asap yang diutarakan oleh Presiden SBY. PM Lee berharap ada respon yang cepat dari Indonesia untuk menangani kebakaran itu.
Pernyataan PM Lee seperti dikutip dari situs berita straitstimes, Rabu (26/6/2013). PM Lee juga mempersilakan polisi untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran itu.
"Sambil berharap ada tindakan cepat dan lanjutan," kata PM Lee.
Dalam kesempatan ini, Singapura juga kembali menawarkan bantuan. Bahkan kali ini bantuan untuk bisa mengatasi secara permanen persoalan kebakaran yang hampir tiap tahun terjadi.
"Singapura siap bekerja sama dengan Indonesia, Malaysia dan negara lain untuk menyelesaikan permasalah ini. Kita harus mengerjakan solusi permanen untuk mencegah masalah ini berulang-ulang," tegasnya.
Presiden SBY meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kabut asap yang melanda kedua negara tersebut.
"Atas apa yang tejadi ini, selaku presiden saya meminta maaf dan pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden.
SBY mengatakan tidak ada niat Indonesia atas kebakaran yang terjadi tersebut. Pemerintah Indonesia berjanji bertanggungjawab penuh untuk mengatasi masalah tersebut.
"Dan kami bertanggung jawab terus untuk mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini," imbuhnya. (Kresna)
Senin, 24 Juni 2013
Sebanyak 140 Calon Legislatif (caleg) yang tidak mau mengisi dan dipublikasikan daftar riwayat hidupnya perlu dicurigai
Radar Publik
JAKARTA - Sebanyak 140 Calon Legislatif (caleg) yang tidak mau mengisi dan dipublikasikan daftar riwayat hidupnya di website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) patut dicurigai track recordnya.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto, seharusnya seorang caleg harus berterimakasih pada mekanisme yang dilkakukan KPU terkait riwayat hidup sebagai sarana publikasi bagi caleg.
"Publik patut mencurigai, ada apa caleg-caleg yg menolak mengisi daftar riwayat hidup dan tidak mau mempublikasinya. Saya kira ada hal-hal yg sengaja ditutupi oleh seorang caleg (tak mau dipublikasikan) tersebut," kata Heri, melalui keterangan yang diterima Radar Publik, Selasa (25/6/2013).
Dikatakannya, publik juga diharapkan kritis memberikan respon dimasa pemberian tanggapan masyarakat terhadap caleg yang akan bertarung di 2014.
Alasannya, umpan balik dari masyarakat diharapkan menjadi filter bagi KPU dan partai untuk menghasilkan anggota parlemen yang baik.
"Publik yang luas tentu akan kesulitan mengetahui siapa kandidat caleg yang akan dipilihnya jika tidak melalui riwayat hidup, karena tidak semua masyarakat tahu dan dekat dengan lingkungan sosial caleg di masing-masing dapil," tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah KPU ini perlu diapresiasi positif dan diperlukan dukungan luas dari masyarakat luas. (Red)
JAKARTA - Sebanyak 140 Calon Legislatif (caleg) yang tidak mau mengisi dan dipublikasikan daftar riwayat hidupnya di website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) patut dicurigai track recordnya.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto, seharusnya seorang caleg harus berterimakasih pada mekanisme yang dilkakukan KPU terkait riwayat hidup sebagai sarana publikasi bagi caleg.
"Publik patut mencurigai, ada apa caleg-caleg yg menolak mengisi daftar riwayat hidup dan tidak mau mempublikasinya. Saya kira ada hal-hal yg sengaja ditutupi oleh seorang caleg (tak mau dipublikasikan) tersebut," kata Heri, melalui keterangan yang diterima Radar Publik, Selasa (25/6/2013).
Dikatakannya, publik juga diharapkan kritis memberikan respon dimasa pemberian tanggapan masyarakat terhadap caleg yang akan bertarung di 2014.
Alasannya, umpan balik dari masyarakat diharapkan menjadi filter bagi KPU dan partai untuk menghasilkan anggota parlemen yang baik.
"Publik yang luas tentu akan kesulitan mengetahui siapa kandidat caleg yang akan dipilihnya jika tidak melalui riwayat hidup, karena tidak semua masyarakat tahu dan dekat dengan lingkungan sosial caleg di masing-masing dapil," tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah KPU ini perlu diapresiasi positif dan diperlukan dukungan luas dari masyarakat luas. (Red)
Radar Publik
POLRES BLITAR_Si jago merah melalap sebagian rumah milik Subakir (47) warga asal Dusun Sumberasri Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak sampai memakan korban jiwa. Hanya saja sebagian kamar rumah beserta isinya milik korban ludes terbakar.
Peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu (23/06/2013) sekitar pukul 10.00 Wib, sewaktu korban bekerja di penggilingan batu yang lokasinya sekitar 100 meter dari selatan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh Takim tetangganya. Kedatangan Takim untuk memberitahukan kepada korban kalau di dalam rumahnya terlihat keluar asap. Mengetahui kabar tersebut maka tanpa pikir panjang korban langsung lari menuju rumahnya, karena di dalam rumah tersebut ada anaknya Sugeng (14), yang saat ditinggal korban bekerja sedang tidur. Setelah korban dapat masuk ke dalam rumah, korban melihat ada api yang telah membakar lemari dari kayu. Kemudian korban langsung membawa lari anaknya dari dalam rumahnya. Dengan cepat warga sekitar rumah korban berdatangan dan berusaha mematikan api dan juga sebagaian warga melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa setempat agar segera ditindak lanjuti melapor ke Polsek Gandusari. Apipun dapat dipadamkan oleh warga sekitar tempat tinggal korban dan tidak sampai meluluh ratahkan semua rumah korban. Dalam kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil dengan terbakarnya sebagian kamar rumahnya beserta isinya yang ditapsir sebesar 3,5 juta rupiah.
.Kini kasus kebakaran rumah milik korban di tangani oleh Polsek Gandusari untuk mengetahui alur cerita asal muasal penyebab dari kebakaran tersebut dengan melakukan pemeriksan terhadap saksi-saksi termasuk korban sendiri. (guswo)
POLRES BLITAR_Si jago merah melalap sebagian rumah milik Subakir (47) warga asal Dusun Sumberasri Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak sampai memakan korban jiwa. Hanya saja sebagian kamar rumah beserta isinya milik korban ludes terbakar.
Peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu (23/06/2013) sekitar pukul 10.00 Wib, sewaktu korban bekerja di penggilingan batu yang lokasinya sekitar 100 meter dari selatan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh Takim tetangganya. Kedatangan Takim untuk memberitahukan kepada korban kalau di dalam rumahnya terlihat keluar asap. Mengetahui kabar tersebut maka tanpa pikir panjang korban langsung lari menuju rumahnya, karena di dalam rumah tersebut ada anaknya Sugeng (14), yang saat ditinggal korban bekerja sedang tidur. Setelah korban dapat masuk ke dalam rumah, korban melihat ada api yang telah membakar lemari dari kayu. Kemudian korban langsung membawa lari anaknya dari dalam rumahnya. Dengan cepat warga sekitar rumah korban berdatangan dan berusaha mematikan api dan juga sebagaian warga melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa setempat agar segera ditindak lanjuti melapor ke Polsek Gandusari. Apipun dapat dipadamkan oleh warga sekitar tempat tinggal korban dan tidak sampai meluluh ratahkan semua rumah korban. Dalam kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil dengan terbakarnya sebagian kamar rumahnya beserta isinya yang ditapsir sebesar 3,5 juta rupiah.
.Kini kasus kebakaran rumah milik korban di tangani oleh Polsek Gandusari untuk mengetahui alur cerita asal muasal penyebab dari kebakaran tersebut dengan melakukan pemeriksan terhadap saksi-saksi termasuk korban sendiri. (guswo)
Minggu, 23 Juni 2013
Gara-Gara Cemburu Buta, Ruri Dibekuk Polisi
Radar Publik
DEPOK - Setelah buron 24 jam, polisi akhirnya membekuk Ruri Bin Matali (27), seorang pemuda warga Jembatan Serong RT 01/02, Cipayung, Depok. Ruri membunuh Deni Haryanto (23), sahabat karibnya, warga Kampung Rawa Geni RT 1/1 Ratu Jaya Cipayung Depok.
Kejadian berawal saat Minggu dini hari pukul 24.00 WIB, di Gang Karung RT 2/2 Cipayung, Depok, mereka berdua berkelahi. Hingga akhirnya Deni tewas.
Rupanya, perkelahian Deni dan Ruri dipicu karena rasa cemburu buta. Mereka berdua memperebutkan wanita yang sama.
Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan pelaku yakni Ruri Bin Mat Ali, terbukti menganiaya pelaku. Ruri akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Pelaku buron selama satu hari, sempat tak ada kami lacak ke rumahnya, ancaman hukuman tujuh tahun penjara," ujarnya kepada Radar Publik, Senin (24/06/2013).
Achmad menambahkan pelaku ditangkap pukul 12.30 WIB. "Pelaku akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, sesuai alamat pelaku yakni di Jembatan Serong," ungkapnya.
Deni tewas dengan luka tusuk dan sayat di punggung dada, dan jari tangan kiri serta kepala dengan sajam yang diduga clurit. Korban dan pelaku berkelahi dan korban tercebur di kolam pemancingan.
(hol)
DEPOK - Setelah buron 24 jam, polisi akhirnya membekuk Ruri Bin Matali (27), seorang pemuda warga Jembatan Serong RT 01/02, Cipayung, Depok. Ruri membunuh Deni Haryanto (23), sahabat karibnya, warga Kampung Rawa Geni RT 1/1 Ratu Jaya Cipayung Depok.
Kejadian berawal saat Minggu dini hari pukul 24.00 WIB, di Gang Karung RT 2/2 Cipayung, Depok, mereka berdua berkelahi. Hingga akhirnya Deni tewas.
Rupanya, perkelahian Deni dan Ruri dipicu karena rasa cemburu buta. Mereka berdua memperebutkan wanita yang sama.
Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan pelaku yakni Ruri Bin Mat Ali, terbukti menganiaya pelaku. Ruri akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Pelaku buron selama satu hari, sempat tak ada kami lacak ke rumahnya, ancaman hukuman tujuh tahun penjara," ujarnya kepada Radar Publik, Senin (24/06/2013).
Achmad menambahkan pelaku ditangkap pukul 12.30 WIB. "Pelaku akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, sesuai alamat pelaku yakni di Jembatan Serong," ungkapnya.
Deni tewas dengan luka tusuk dan sayat di punggung dada, dan jari tangan kiri serta kepala dengan sajam yang diduga clurit. Korban dan pelaku berkelahi dan korban tercebur di kolam pemancingan.
(hol)
Gara-Gara Cemburu Buta, Ruri Dibekuk Polisi
Radar Publik
DEPOK - Setelah buron 24 jam, polisi akhirnya membekuk Ruri Bin Matali (27), seorang pemuda warga Jembatan Serong RT 01/02, Cipayung, Depok. Ruri membunuh Deni Haryanto (23), sahabat karibnya, warga Kampung Rawa Geni RT 1/1 Ratu Jaya Cipayung Depok.
Kejadian berawal saat Minggu dini hari pukul 24.00 WIB, di Gang Karung RT 2/2 Cipayung, Depok, mereka berdua berkelahi. Hingga akhirnya Deni tewas.
Rupanya, perkelahian Deni dan Ruri dipicu karena rasa cemburu buta. Mereka berdua memperebutkan wanita yang sama.
Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan pelaku yakni Ruri Bin Mat Ali, terbukti menganiaya pelaku. Ruri akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Pelaku buron selama satu hari, sempat tak ada kami lacak ke rumahnya, ancaman hukuman tujuh tahun penjara," ujarnya kepada Radar Publik, Senin (24/06/2013).
Achmad menambahkan pelaku ditangkap pukul 12.30 WIB. "Pelaku akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, sesuai alamat pelaku yakni di Jembatan Serong," ungkapnya.
Deni tewas dengan luka tusuk dan sayat di punggung dada, dan jari tangan kiri serta kepala dengan sajam yang diduga clurit. Korban dan pelaku berkelahi dan korban tercebur di kolam pemancingan.
(hol)
DEPOK - Setelah buron 24 jam, polisi akhirnya membekuk Ruri Bin Matali (27), seorang pemuda warga Jembatan Serong RT 01/02, Cipayung, Depok. Ruri membunuh Deni Haryanto (23), sahabat karibnya, warga Kampung Rawa Geni RT 1/1 Ratu Jaya Cipayung Depok.
Kejadian berawal saat Minggu dini hari pukul 24.00 WIB, di Gang Karung RT 2/2 Cipayung, Depok, mereka berdua berkelahi. Hingga akhirnya Deni tewas.
Rupanya, perkelahian Deni dan Ruri dipicu karena rasa cemburu buta. Mereka berdua memperebutkan wanita yang sama.
Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan pelaku yakni Ruri Bin Mat Ali, terbukti menganiaya pelaku. Ruri akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Pelaku buron selama satu hari, sempat tak ada kami lacak ke rumahnya, ancaman hukuman tujuh tahun penjara," ujarnya kepada Radar Publik, Senin (24/06/2013).
Achmad menambahkan pelaku ditangkap pukul 12.30 WIB. "Pelaku akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, sesuai alamat pelaku yakni di Jembatan Serong," ungkapnya.
Deni tewas dengan luka tusuk dan sayat di punggung dada, dan jari tangan kiri serta kepala dengan sajam yang diduga clurit. Korban dan pelaku berkelahi dan korban tercebur di kolam pemancingan.
(hol)
Gara-Gara Cemburu Buta, Ruri Dibekuk Polisi
Radar Publik
DEPOK - Setelah buron 24 jam, polisi akhirnya membekuk Ruri Bin Matali (27), seorang pemuda warga Jembatan Serong RT 01/02, Cipayung, Depok. Ruri membunuh Deni Haryanto (23), sahabat karibnya, warga Kampung Rawa Geni RT 1/1 Ratu Jaya Cipayung Depok.
Kejadian berawal saat Minggu dini hari pukul 24.00 WIB, di Gang Karung RT 2/2 Cipayung, Depok, mereka berdua berkelahi. Hingga akhirnya Deni tewas.
Rupanya, perkelahian Deni dan Ruri dipicu karena rasa cemburu buta. Mereka berdua memperebutkan wanita yang sama.
Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan pelaku yakni Ruri Bin Mat Ali, terbukti menganiaya pelaku. Ruri akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Pelaku buron selama satu hari, sempat tak ada kami lacak ke rumahnya, ancaman hukuman tujuh tahun penjara," ujarnya kepada Radar Publik, Senin (24/06/2013).
Achmad menambahkan pelaku ditangkap pukul 12.30 WIB. "Pelaku akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, sesuai alamat pelaku yakni di Jembatan Serong," ungkapnya.
Deni tewas dengan luka tusuk dan sayat di punggung dada, dan jari tangan kiri serta kepala dengan sajam yang diduga clurit. Korban dan pelaku berkelahi dan korban tercebur di kolam pemancingan.
(hol)
DEPOK - Setelah buron 24 jam, polisi akhirnya membekuk Ruri Bin Matali (27), seorang pemuda warga Jembatan Serong RT 01/02, Cipayung, Depok. Ruri membunuh Deni Haryanto (23), sahabat karibnya, warga Kampung Rawa Geni RT 1/1 Ratu Jaya Cipayung Depok.
Kejadian berawal saat Minggu dini hari pukul 24.00 WIB, di Gang Karung RT 2/2 Cipayung, Depok, mereka berdua berkelahi. Hingga akhirnya Deni tewas.
Rupanya, perkelahian Deni dan Ruri dipicu karena rasa cemburu buta. Mereka berdua memperebutkan wanita yang sama.
Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan pelaku yakni Ruri Bin Mat Ali, terbukti menganiaya pelaku. Ruri akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Pelaku buron selama satu hari, sempat tak ada kami lacak ke rumahnya, ancaman hukuman tujuh tahun penjara," ujarnya kepada Radar Publik, Senin (24/06/2013).
Achmad menambahkan pelaku ditangkap pukul 12.30 WIB. "Pelaku akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, sesuai alamat pelaku yakni di Jembatan Serong," ungkapnya.
Deni tewas dengan luka tusuk dan sayat di punggung dada, dan jari tangan kiri serta kepala dengan sajam yang diduga clurit. Korban dan pelaku berkelahi dan korban tercebur di kolam pemancingan.
(hol)
Minggu, 23/06/2013 14:39 WIB Lion Air Nyaris Gagal Mendarat di Bandara Juanda
Radar Publik
Surabaya - Sebuah pesawat Lion Air jurusan Jakarta-Surabaya nyaris gagal mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Penyebabnya, terjadi hentakan keras, saat roda belakang pesawat menyentuh landasan, hingga akhirnya pesawat kembali memilih take off.
Hingga kini belum diketahui pasti penyebab missed landing approach Lion Air itu.
Cerita gagal landing tersebut seperti diungkapkan seorang penumpang Lion Air 0574 bernama Arie Wihardi, dalam email yang dikirimkan ke redaksi Radar Publik, Minggu (23/6/2013).
Menurut Arie, penerbangan Jkt-Sub, pada pukul 11.20 WIB, sudah mendekati landasan. Namun, begitu mendarat tiba-tiba terjadi hentakan keras.
Arie sempat menduga, jika roda belakang pesawat mungkin terlalu cepat menyentuh landasan. Namun, bukannya mendarat pesawat tiba-tiba mengangkasa kembali.
"Tiba-tiba pilot tancap gas lagi dan melakukan emergency take off," jelas Arie.
Setelah melakukan penerbangan satu putaran di atas Bandara Juanda, pesawat akhirnya kembali mendarat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi baik dari maskapai maupun pihak Bandara Juanda. ( Pemred )
Surabaya - Sebuah pesawat Lion Air jurusan Jakarta-Surabaya nyaris gagal mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Penyebabnya, terjadi hentakan keras, saat roda belakang pesawat menyentuh landasan, hingga akhirnya pesawat kembali memilih take off.
Hingga kini belum diketahui pasti penyebab missed landing approach Lion Air itu.
Cerita gagal landing tersebut seperti diungkapkan seorang penumpang Lion Air 0574 bernama Arie Wihardi, dalam email yang dikirimkan ke redaksi Radar Publik, Minggu (23/6/2013).
Menurut Arie, penerbangan Jkt-Sub, pada pukul 11.20 WIB, sudah mendekati landasan. Namun, begitu mendarat tiba-tiba terjadi hentakan keras.
Arie sempat menduga, jika roda belakang pesawat mungkin terlalu cepat menyentuh landasan. Namun, bukannya mendarat pesawat tiba-tiba mengangkasa kembali.
"Tiba-tiba pilot tancap gas lagi dan melakukan emergency take off," jelas Arie.
Setelah melakukan penerbangan satu putaran di atas Bandara Juanda, pesawat akhirnya kembali mendarat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi baik dari maskapai maupun pihak Bandara Juanda. ( Pemred )
Jumat, 21 Juni 2013
Menteri LH: 8 Perusahaan Malaysia di Riau Terindikasi Bakar Lahan
Radar Publik
Pekanbaru - Hasil penyelidikan tim Kementerian Lingkungan Hidup menemukan adanya indikasi 8 perusahaan Malaysia melakukan pembakaran lahan di Riau. Jika sudah cukup bukti, kedelapan perusahaan itu akan diajukan ke pengadilan.
"Di area konsesi mereka ditemukan kebakaran. Ini yang akan kita selidiki lebih lanjut. Tim penyidik kita masih berada di lokasi saat ini untuk melakukan investigasi lebih lanjut," kata Menteri LH Balthasar Kambuaya dalam jumpa pers di Lanud Pekanbaru, Sabtu (22/6/2013).
Balthasar menjelaskan 8 perusahaan itu adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.
Dia juga mengatakan 8 perusahaan itu merupakan investor asal Malaysia. Karenanya dalam waktu dekat, perusahaan itu juga akan dilaporkan ke kementerian lingkungan Malaysia.
"Dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan menteri LH Malaysia. Dan kita akan berikan informasi kalau investor mereka di Indonesia melakukan pembakaran lahan," tuturnya.
"Jika nantinya datanya sudah cukup lengkap, kasus ini tetap kita lanjutkan ke pengadilan. Karena itu dalam proses penyelidikan ini, kita tetap berkoordinasi dengan Polda Riau dan Kejati Riau," pungkas Balthasar.
Kebakaran lahan di sejumlah perkebunan di Sumatera dan Kalimantan telah menyebabkan polusi udara hingga ke Singapura dan Malaysia. Asap tebal menyelimuti Singapura dan beberapa kota di Malaysia beberapa hari terakhir. Pemerintah Indonesia terus berupaya memadamkan ratusan hotspot di area-area yang terbakar.
Pekanbaru - Hasil penyelidikan tim Kementerian Lingkungan Hidup menemukan adanya indikasi 8 perusahaan Malaysia melakukan pembakaran lahan di Riau. Jika sudah cukup bukti, kedelapan perusahaan itu akan diajukan ke pengadilan.
"Di area konsesi mereka ditemukan kebakaran. Ini yang akan kita selidiki lebih lanjut. Tim penyidik kita masih berada di lokasi saat ini untuk melakukan investigasi lebih lanjut," kata Menteri LH Balthasar Kambuaya dalam jumpa pers di Lanud Pekanbaru, Sabtu (22/6/2013).
Balthasar menjelaskan 8 perusahaan itu adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.
Dia juga mengatakan 8 perusahaan itu merupakan investor asal Malaysia. Karenanya dalam waktu dekat, perusahaan itu juga akan dilaporkan ke kementerian lingkungan Malaysia.
"Dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan menteri LH Malaysia. Dan kita akan berikan informasi kalau investor mereka di Indonesia melakukan pembakaran lahan," tuturnya.
"Jika nantinya datanya sudah cukup lengkap, kasus ini tetap kita lanjutkan ke pengadilan. Karena itu dalam proses penyelidikan ini, kita tetap berkoordinasi dengan Polda Riau dan Kejati Riau," pungkas Balthasar.
Kebakaran lahan di sejumlah perkebunan di Sumatera dan Kalimantan telah menyebabkan polusi udara hingga ke Singapura dan Malaysia. Asap tebal menyelimuti Singapura dan beberapa kota di Malaysia beberapa hari terakhir. Pemerintah Indonesia terus berupaya memadamkan ratusan hotspot di area-area yang terbakar.
BBM Naik, Nelayan Tradisional Mulai Menjerit
Radar Publik
JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per-22 Juni 2013 langsung memberikan dampak negatif pada nelayan tradisional. Kenaikan harga BBM bukan hanya berpengaruh pada meningkatnya biaya operasional melaut karena harus membeli bahan bakar lebih mahal, tetapi juga berdampak pada tingginya harga bahan pokok sehingga harus merogoh kocek lebih besar.
Seperti diungkapkan Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim. Dia menuturkan, dengan kenaikan BBM bersubsidi berimbas pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak sayur, gula, garam, dan lainnya berkisar Rp1.000-Rp.5000/kg/liter. Di mana, kenaikan harga bahan pokok itu, dilansir Kiara dari empat kampung nelayan di tiga daerah, mulai dari Tarakan, Bengkalis, dan Gresik.
"Demikan situasi yang dihadapi masyarakat nelayan. Misal nelayan Bengkalis, ditengah isu kenaikkan BBM dan sulitnya mencari ikan akibat kabut asap tebal (kebakaran hutan) yang menghalangi melaut, harga-harga bahan kebutuhan pokok naik antara Rp200-Rp5.000 kilogram per liter," katanya melalui siaran persnya, kepada Radar Publik, Sabtu (22/6/2013).
Padahal, kata dia, kenaikan harga bahan pokok itu tidak sebanding dengan pendapatan para nelayan. Pasalnya, meski harga BBM naik, tidak membuat penghasilan para nelayan bertambah, mengingat para nelayan tradisional di Tarakan lebih banyak memasok ikan ke pengepul untuk pemenuhan kuota ekspor sebelum atau setelah ada isu kenaikkan harga BBM.
"Harga ikan tidak ada perubahan, demikian juga harga-harga ikan di Bengkalis tidak mengalami kenaikan," tukasnya.
Bahkan, sambung Abdul, para nelayan tradisional Bengkalis hanya mengandalkan konsumen lokal dengan menyesuaikan kemampuan pembeli atau konsumen lokas itu sendiri. Apalagi, para konsumen lebih memprioritaskan bahan kebutuhan pokok ketimbang membeli ikan.
Bila dikalkulasi, pendapatan nelayan tradisional Tarakan Rp2 juta per bulan. Untuk nelayan Bengkalis hanya Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan, untuk nelayan Gresik, hanya mendapat penghasilan Rp750 ribu per bulan.
"Dengan jumlah tersebut, keluarga nelayan harus memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan serta kesehatan keluarga mereka dengan komposisi rata-rata setiap keluarga minimal tiga orang. Bahkan, ada yang harus menanggung enam orang," terangnya.
Kata Abdul, fakta ini sangat jelas berseberangan dengan asumsi yang dibangun pemerintah, bahwa dengan adanya kompensasi bagi warga tidak mampu, maka persoalan ketidakadilan akan teratasi.
"Terkait hal itu, Kiara mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan tradisional, khususnya solar yang sudah dinaikkan menjadi Rp5.500 per liter," pungkasnya. (put)
JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per-22 Juni 2013 langsung memberikan dampak negatif pada nelayan tradisional. Kenaikan harga BBM bukan hanya berpengaruh pada meningkatnya biaya operasional melaut karena harus membeli bahan bakar lebih mahal, tetapi juga berdampak pada tingginya harga bahan pokok sehingga harus merogoh kocek lebih besar.
Seperti diungkapkan Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim. Dia menuturkan, dengan kenaikan BBM bersubsidi berimbas pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak sayur, gula, garam, dan lainnya berkisar Rp1.000-Rp.5000/kg/liter. Di mana, kenaikan harga bahan pokok itu, dilansir Kiara dari empat kampung nelayan di tiga daerah, mulai dari Tarakan, Bengkalis, dan Gresik.
"Demikan situasi yang dihadapi masyarakat nelayan. Misal nelayan Bengkalis, ditengah isu kenaikkan BBM dan sulitnya mencari ikan akibat kabut asap tebal (kebakaran hutan) yang menghalangi melaut, harga-harga bahan kebutuhan pokok naik antara Rp200-Rp5.000 kilogram per liter," katanya melalui siaran persnya, kepada Radar Publik, Sabtu (22/6/2013).
Padahal, kata dia, kenaikan harga bahan pokok itu tidak sebanding dengan pendapatan para nelayan. Pasalnya, meski harga BBM naik, tidak membuat penghasilan para nelayan bertambah, mengingat para nelayan tradisional di Tarakan lebih banyak memasok ikan ke pengepul untuk pemenuhan kuota ekspor sebelum atau setelah ada isu kenaikkan harga BBM.
"Harga ikan tidak ada perubahan, demikian juga harga-harga ikan di Bengkalis tidak mengalami kenaikan," tukasnya.
Bahkan, sambung Abdul, para nelayan tradisional Bengkalis hanya mengandalkan konsumen lokal dengan menyesuaikan kemampuan pembeli atau konsumen lokas itu sendiri. Apalagi, para konsumen lebih memprioritaskan bahan kebutuhan pokok ketimbang membeli ikan.
Bila dikalkulasi, pendapatan nelayan tradisional Tarakan Rp2 juta per bulan. Untuk nelayan Bengkalis hanya Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan, untuk nelayan Gresik, hanya mendapat penghasilan Rp750 ribu per bulan.
"Dengan jumlah tersebut, keluarga nelayan harus memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan serta kesehatan keluarga mereka dengan komposisi rata-rata setiap keluarga minimal tiga orang. Bahkan, ada yang harus menanggung enam orang," terangnya.
Kata Abdul, fakta ini sangat jelas berseberangan dengan asumsi yang dibangun pemerintah, bahwa dengan adanya kompensasi bagi warga tidak mampu, maka persoalan ketidakadilan akan teratasi.
"Terkait hal itu, Kiara mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan tradisional, khususnya solar yang sudah dinaikkan menjadi Rp5.500 per liter," pungkasnya. (put)
Wartawati Korban Perkosaan Masih Syok
Radar Publik
JAKARTA- Meski telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengenai kejadian pemerkosaan yang menimpanya, kondisi korban pemerkosaan, MC (31), wartawati media televisi swasta nasional itu masih syok.
Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Komisaris Polisi Didik Hariyadi mengatakan korban sudah bisa berkomunikasi dan menjelaskan ciri-ciri pelaku dan memberikan keterangan serta kronologi kejadian kepada polisi. Namun kondisi psikis korban masih syok berat.
"Korban sudah sehat, sudah bisa diajak komunikasi, tapi secara psikis masih syok," ujar Didik saat ditemui di Polres Jakarta Timur, Jumat (21/6/2013).
Menurut Didik, korban telah menjalani visum di RS Polri Jakarta Timur, namun untuk hasil visum itu sendiri belum diterima oleh pihaknya. "Hasil visumnya belum keluar, saat ini korban masih dirawat di RS Polri," imbuhnya.
Seperti diketahui, seorang wartawati media televisi swasta nasional, MC (31) menjadi korban pemerkosaan dan penganiayaan di sebuah gang samping Halte Bus Pramuka, tepatnya di dekat sebuah gedung kursus bahasa asing, Lembaga Indonesia Amerika (LIA) Matraman, Jakarta Timur.
Kejadian nahas tersebut terjadi pada Kamis 20 Juni sore sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu, korban yang merupakan warga Jakarta Utara itu, tengah menunggu sang suami untuk dijemput sepulang dari kantor yang letaknya tak jauh dari tempat kejadian.
Saat melintasi gang sempit tersebut, korban bertemu dengan pelaku yang juga tengah berjalan kaki. Pelaku langsung memukuli korban kemudian memperkosanya. (ugo)
JAKARTA- Meski telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengenai kejadian pemerkosaan yang menimpanya, kondisi korban pemerkosaan, MC (31), wartawati media televisi swasta nasional itu masih syok.
Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Komisaris Polisi Didik Hariyadi mengatakan korban sudah bisa berkomunikasi dan menjelaskan ciri-ciri pelaku dan memberikan keterangan serta kronologi kejadian kepada polisi. Namun kondisi psikis korban masih syok berat.
"Korban sudah sehat, sudah bisa diajak komunikasi, tapi secara psikis masih syok," ujar Didik saat ditemui di Polres Jakarta Timur, Jumat (21/6/2013).
Menurut Didik, korban telah menjalani visum di RS Polri Jakarta Timur, namun untuk hasil visum itu sendiri belum diterima oleh pihaknya. "Hasil visumnya belum keluar, saat ini korban masih dirawat di RS Polri," imbuhnya.
Seperti diketahui, seorang wartawati media televisi swasta nasional, MC (31) menjadi korban pemerkosaan dan penganiayaan di sebuah gang samping Halte Bus Pramuka, tepatnya di dekat sebuah gedung kursus bahasa asing, Lembaga Indonesia Amerika (LIA) Matraman, Jakarta Timur.
Kejadian nahas tersebut terjadi pada Kamis 20 Juni sore sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu, korban yang merupakan warga Jakarta Utara itu, tengah menunggu sang suami untuk dijemput sepulang dari kantor yang letaknya tak jauh dari tempat kejadian.
Saat melintasi gang sempit tersebut, korban bertemu dengan pelaku yang juga tengah berjalan kaki. Pelaku langsung memukuli korban kemudian memperkosanya. (ugo)
Polisi berhasil menyita 32 jeriken bensin dan solar yang jumlahnya diperkirakan mencapai satu ton.
Radar Publik
MAKASSAR - Petugas Polres Pelabuhan menyita satu ton bahan bakar minyak (BBM) ilegal dari dua penimbun di Jalan Barukang Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku berinisial SN dan MN membeli premium dan solar dari sejumlah SPBU. Kemudian, bahan bakar tersebut diendapkan lebih dulu di rumah keduanya, dan baru akan dijual setelah harganya naik.
“Mereka beli di sejumlah SPBU kemudian diendapkan di rumah untuk nantinya dijual kembali setelah harganya naik,” ujar Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, AKP Hardjoko di Makassar kepada Radar Publik, Jumat (21/6/2013).
Polisi berhasil menyita 32 jeriken bensin dan solar yang jumlahnya diperkirakan mencapai satu ton. “Barang bukti sudah kita sita, dan tersangka sedang diproses lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, pelaku diduga kuat sebagai sindikat penimbun BBM yang kerap beroperasi di sejumlah SPBU di Kota Makassar. Parahnya, dua tersangka yang juga pengecer tersebut juga terlibat masalah perizinan usaha dagang kecil.
Sementara hasil penimbunan tersebut rencananya akan dijual ke sejumlah nelayan. Dua pelaku dikenakan Pasal 53 Undang Undang Migas tentang menyimpan yang tidak diizinkan dengan ancaman kurungan penjara selama tiga tahun. (Damar Wulan)
MAKASSAR - Petugas Polres Pelabuhan menyita satu ton bahan bakar minyak (BBM) ilegal dari dua penimbun di Jalan Barukang Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku berinisial SN dan MN membeli premium dan solar dari sejumlah SPBU. Kemudian, bahan bakar tersebut diendapkan lebih dulu di rumah keduanya, dan baru akan dijual setelah harganya naik.
“Mereka beli di sejumlah SPBU kemudian diendapkan di rumah untuk nantinya dijual kembali setelah harganya naik,” ujar Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, AKP Hardjoko di Makassar kepada Radar Publik, Jumat (21/6/2013).
Polisi berhasil menyita 32 jeriken bensin dan solar yang jumlahnya diperkirakan mencapai satu ton. “Barang bukti sudah kita sita, dan tersangka sedang diproses lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, pelaku diduga kuat sebagai sindikat penimbun BBM yang kerap beroperasi di sejumlah SPBU di Kota Makassar. Parahnya, dua tersangka yang juga pengecer tersebut juga terlibat masalah perizinan usaha dagang kecil.
Sementara hasil penimbunan tersebut rencananya akan dijual ke sejumlah nelayan. Dua pelaku dikenakan Pasal 53 Undang Undang Migas tentang menyimpan yang tidak diizinkan dengan ancaman kurungan penjara selama tiga tahun. (Damar Wulan)
Kamis, 20 Juni 2013
Haul Bung Karno, Baliho Bambang-Said Bertebaran di Blitar
Radar Publik
Blitar - Peringatan Haul Bung Karno nanti malam, sejumlah baliho raksasa bertuliskan 'BambangSaid untuk Jawa Timur' bertebaran di sejumlah sudut di Kota Blitar.
Baliho berukuran sekitar 4x4 meter ini didominasi warna hitam, merah dan abu-abu, bergambar Presiden Pertama RI Soekarno. Di sudut kanan atas baliho, tertulis i like bergambar jempol.
Pantauan Radar Publik, baliho yang mengusung calon nama pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini terpasang diantaranya di perempatan Jalan Soekarno Hatta, perempatan Jalan Sultan Agung atau sekitar 100 meter dari Istana Gebang.
Entah kapan pastinya pemasangan Baliho berukuran raksasa ini, namun yang jelas warga dengan mudah menemukanya. Peringatan Haul Bung Karno rutin digelar Pemerintah Kota Blitar setiap tahunnya. Dalam peringatan Haul ke-43 Bung Karno ini digelar dengan cara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Panitia yang dimotori Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata Daerah (KOMINPARDA) Kota Blitar ini, akan menggelar 1.000 tumpeng di sepanjang Jalan Sokarno Hatta atau Makam Bung Karno, hingga jalan Sultan Agung, tepatnya di Istana Gebang.
Tumpeng yang rencananya dijajar sepanjang 2,5 km ini akan dinikmati warga Blitar dan seluruh pengunjung setelah dido'akan oleh pemuka agama.
"Selain malam 1.000 tumpeng dalam peringatan haul kali ini, nanti malam Walikota Blitar, Samanhudi Anwar juga akan melepaskan Lampion berukuran besar, bersama sejumlah kepala daerah yang kebetulan mengikuti acara ini," jelas Wikandrio, yang ditemui Radar Publik terpisah, Kamis (20/6/2013).
Sementara Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar mengaku pelaksanaan rangkaian Haul Bung Karno ini, akan dimulai tepat pukul 19.00 wib, akan dihadiri putri mendiang Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri.
Sementara, disinggung adanya baliho BambangSaid yang terpasang di sejumlah titik menjelang pelaksanaan Haul Bung Karno ini, Wikandrio menyatakan dirinya tidak tahu menahu.
"Haul BK tidak ada moment yang berkaitan dengan unsur politik, jadi ansih murni peringatan wafatnya sang proklamator, kalaupun ada itu di lapangan seperti itu, bukan tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar," pungkas Wikandrio. (Kresna)
Blitar - Peringatan Haul Bung Karno nanti malam, sejumlah baliho raksasa bertuliskan 'BambangSaid untuk Jawa Timur' bertebaran di sejumlah sudut di Kota Blitar.
Baliho berukuran sekitar 4x4 meter ini didominasi warna hitam, merah dan abu-abu, bergambar Presiden Pertama RI Soekarno. Di sudut kanan atas baliho, tertulis i like bergambar jempol.
Pantauan Radar Publik, baliho yang mengusung calon nama pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini terpasang diantaranya di perempatan Jalan Soekarno Hatta, perempatan Jalan Sultan Agung atau sekitar 100 meter dari Istana Gebang.
Entah kapan pastinya pemasangan Baliho berukuran raksasa ini, namun yang jelas warga dengan mudah menemukanya. Peringatan Haul Bung Karno rutin digelar Pemerintah Kota Blitar setiap tahunnya. Dalam peringatan Haul ke-43 Bung Karno ini digelar dengan cara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Panitia yang dimotori Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata Daerah (KOMINPARDA) Kota Blitar ini, akan menggelar 1.000 tumpeng di sepanjang Jalan Sokarno Hatta atau Makam Bung Karno, hingga jalan Sultan Agung, tepatnya di Istana Gebang.
Tumpeng yang rencananya dijajar sepanjang 2,5 km ini akan dinikmati warga Blitar dan seluruh pengunjung setelah dido'akan oleh pemuka agama.
"Selain malam 1.000 tumpeng dalam peringatan haul kali ini, nanti malam Walikota Blitar, Samanhudi Anwar juga akan melepaskan Lampion berukuran besar, bersama sejumlah kepala daerah yang kebetulan mengikuti acara ini," jelas Wikandrio, yang ditemui Radar Publik terpisah, Kamis (20/6/2013).
Sementara Kepala Dinas Kominparda Kota Blitar mengaku pelaksanaan rangkaian Haul Bung Karno ini, akan dimulai tepat pukul 19.00 wib, akan dihadiri putri mendiang Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri.
Sementara, disinggung adanya baliho BambangSaid yang terpasang di sejumlah titik menjelang pelaksanaan Haul Bung Karno ini, Wikandrio menyatakan dirinya tidak tahu menahu.
"Haul BK tidak ada moment yang berkaitan dengan unsur politik, jadi ansih murni peringatan wafatnya sang proklamator, kalaupun ada itu di lapangan seperti itu, bukan tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar," pungkas Wikandrio. (Kresna)
Senin, 17 Juni 2013
Solidaritas Wartawan Surabaya Tuntut Kapolri Minta Maaf
Radar Publik
Surabaya - Solidaritas Wartawan Surabaya menuntut Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo minta maaf secara terbuka kepada insan media. Tuntutan itu dilakukan atas insiden yang menimpa wartawan Trans7 Jambi, Anton Nugroho yang terkena serpihan gas air mata saat meliput demo BBM.
Sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar 30an wartawan Surabaya mendatangi Mapolda Jatim. Massa melakukan orasi dan mengungkapkan penyesalan atas kejadian yang menimpa dua pewarta yang masing-masing berada di Ternate, Maluku Utara dan Jambi yang terkena peluru karet dan pecahan tabung gas air mata yang ditembakkan polisi.
"Secara kasat mata, arah tembakan langsung ke arah massa. Ini hal yang sangat membahayakan. Kalaupun percikan tembakan tidak mengenai wartawan, kemungkinan juga akan mengenai massa aksi," kata Kabiro Trans7 biro Surabaya, Dodik Puji saat ikut turun aksi di Mapolda Jatim, Radar Publik Senin (17/6/2013).
Dodik berharap, aktivitas polisi, massa aksi maupun wartawan di kemudian hari supaya bisa saling menjaga dan saling meredam satu sama lain. Terlebih NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kini sedang mengalami berbagai perubahan dan kondisi yang sensitif.
"Apalagi setelah ini kita mendekati momen Pilgub Jatim, kenaikan tarif BBM (Bahan Bakar Minyak), dan Pilpres 2014. Kita semestinya bisa saling menjaga dan saling meredam," tutur Dodik.
Kini Anton Nugroho masih sedang menjalai perawatan intensif. Kontributor Trans7 Jambi itu mengalami luka serius di daerah sekitar mata sebelah kanan.
Setelah orasi, Solidaritas Wartawan Surabaya juga menyempatkan diri mengirim doa untuk Anton Nugroho.
"Pertama, kami menuntut Kapolri agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan media. Kedua, juga jaminan bahwa tidak akan terulang lagi insiden seperti ini di Jatim. Kami pun berharap Kapolri bisa menuntaskan penyelidikan insiden yang menimpa wartawan Trans7 Biro Jambi,Anton Nugroho," tambah Wisnu, salah seorang wartawan Pokja Polda Jatim.
Sementara itu, aksi massa wartawan ini langsung ditemui oleh Kabid Humas Polda Jatim, AKBP Awi Setiyono. Menurutnya, kepolisian khususnya yang berdinas di bawah Polda Jatim ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Anton Nugroho.
"Kami berharap kesembuhan beliau. Supaya beliau segera bisa menjalankan tugas jurnalistik seperti sedia kala," kata AKBP Awi Setiyono.
"Kejadian ini juga sebagai bahan evaluasi bagi kami. Brimob dan polisi supaya melakukan cek dan ricek kembali agar aktivitasnya tidak melukai massa maupun wartawan. Semoga hal yang menimpa Anton Nugroho tidak terjadi di Jatim," pungkas Awi. (Kresna)
Surabaya - Solidaritas Wartawan Surabaya menuntut Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo minta maaf secara terbuka kepada insan media. Tuntutan itu dilakukan atas insiden yang menimpa wartawan Trans7 Jambi, Anton Nugroho yang terkena serpihan gas air mata saat meliput demo BBM.
Sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar 30an wartawan Surabaya mendatangi Mapolda Jatim. Massa melakukan orasi dan mengungkapkan penyesalan atas kejadian yang menimpa dua pewarta yang masing-masing berada di Ternate, Maluku Utara dan Jambi yang terkena peluru karet dan pecahan tabung gas air mata yang ditembakkan polisi.
"Secara kasat mata, arah tembakan langsung ke arah massa. Ini hal yang sangat membahayakan. Kalaupun percikan tembakan tidak mengenai wartawan, kemungkinan juga akan mengenai massa aksi," kata Kabiro Trans7 biro Surabaya, Dodik Puji saat ikut turun aksi di Mapolda Jatim, Radar Publik Senin (17/6/2013).
Dodik berharap, aktivitas polisi, massa aksi maupun wartawan di kemudian hari supaya bisa saling menjaga dan saling meredam satu sama lain. Terlebih NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kini sedang mengalami berbagai perubahan dan kondisi yang sensitif.
"Apalagi setelah ini kita mendekati momen Pilgub Jatim, kenaikan tarif BBM (Bahan Bakar Minyak), dan Pilpres 2014. Kita semestinya bisa saling menjaga dan saling meredam," tutur Dodik.
Kini Anton Nugroho masih sedang menjalai perawatan intensif. Kontributor Trans7 Jambi itu mengalami luka serius di daerah sekitar mata sebelah kanan.
Setelah orasi, Solidaritas Wartawan Surabaya juga menyempatkan diri mengirim doa untuk Anton Nugroho.
"Pertama, kami menuntut Kapolri agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan media. Kedua, juga jaminan bahwa tidak akan terulang lagi insiden seperti ini di Jatim. Kami pun berharap Kapolri bisa menuntaskan penyelidikan insiden yang menimpa wartawan Trans7 Biro Jambi,Anton Nugroho," tambah Wisnu, salah seorang wartawan Pokja Polda Jatim.
Sementara itu, aksi massa wartawan ini langsung ditemui oleh Kabid Humas Polda Jatim, AKBP Awi Setiyono. Menurutnya, kepolisian khususnya yang berdinas di bawah Polda Jatim ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Anton Nugroho.
"Kami berharap kesembuhan beliau. Supaya beliau segera bisa menjalankan tugas jurnalistik seperti sedia kala," kata AKBP Awi Setiyono.
"Kejadian ini juga sebagai bahan evaluasi bagi kami. Brimob dan polisi supaya melakukan cek dan ricek kembali agar aktivitasnya tidak melukai massa maupun wartawan. Semoga hal yang menimpa Anton Nugroho tidak terjadi di Jatim," pungkas Awi. (Kresna)
KPK Bisa Ajukan Rekomendasi Penonaktifan Rusli Zainal Sebagai Gubernur Ikhwanul Khabibi
Radar Publik
Jakarta - Walaupun telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau Rusli Zainal masih aktif sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan daerah Riau. KPK bisa mengajukan rekomendasi penonaktifan Rusli Zainal ke Kemendagri.
"Kami punya kewenangan untuk mengajukan rekomendasi," ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013).
Johan menambahkan sampai saat ini belum ada informasi apakah KPK secara lembaga sudah mengajukan rekomendasi itu ke Kemendagri. Namun dia menegaskan jika KPK hanya punya hak untuk mengajukan rekomendasi.
"Kita hanya rekomendasi, kalau wewenang penonaktifan ada di Kemendagri," tambah Johan.
Hari ini beberapa pegawai Pemprov Riau datang ke Rutan KPK. Mereka datang untuk meminta tanda tangan beberapa surat penting kepada Rusli Zainal. Sebagai Gubernur aktif memang tampuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat Porvinsi masih berada si tangan Rusli. (Pemred)
Jakarta - Walaupun telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau Rusli Zainal masih aktif sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan daerah Riau. KPK bisa mengajukan rekomendasi penonaktifan Rusli Zainal ke Kemendagri.
"Kami punya kewenangan untuk mengajukan rekomendasi," ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2013).
Johan menambahkan sampai saat ini belum ada informasi apakah KPK secara lembaga sudah mengajukan rekomendasi itu ke Kemendagri. Namun dia menegaskan jika KPK hanya punya hak untuk mengajukan rekomendasi.
"Kita hanya rekomendasi, kalau wewenang penonaktifan ada di Kemendagri," tambah Johan.
Hari ini beberapa pegawai Pemprov Riau datang ke Rutan KPK. Mereka datang untuk meminta tanda tangan beberapa surat penting kepada Rusli Zainal. Sebagai Gubernur aktif memang tampuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat Porvinsi masih berada si tangan Rusli. (Pemred)
Pemred Radar Publik Segerah laporkan Pemilik Fresh green ke ke kantor Pulisi atas Pencemaran Nama Baik dan tuduhan Menerima Suap
Radar Publik
TRAWAS MOJOKERTO JATIM - Pemred Radar Publik ( H. Gus Nyoto NH / Kresna ) segerah laporkan Pemilik Fresh Green ( Hendra ) 50th. Dan Anak Buannya, karena Menuduh menyuap Rp. 100rb rupiah dan menjelek-jelekan Nama PERS. ujar narasumber pada Pemred Radar Publik, (17/6/2013)
Kemarin Pemred dan Tim mengadakan Investigasi terkait dari adanya laporan Perijinan bodong Pemilik Fresh Green tidak menerimakan dan menuduh kami wartawan cepekan.
Emang bangsat Pemilik Fresh Green yang sudah berani melanggar hukum malah menentang hukum kebal hukum kah dia?....
No. 055/RPI-HUO/Siuup/J27/2013.
Kepada Yth
Bpk. Kapolsek Trawas
Di. Tempat
Hal. Somasi
Dengan hormat
Saya Pemred Radar Publik minta bantuannya segerah memanggil pemilik fresh green untuk menindak lanjutin atas pencemaran nama baik PERS dan itansi lainnya.
Serta Melecehkan Hukum Pemerintahan.
Terima Kasih.
Tembusa:
1. Kapolres
2. Kapolda
3. Kapolri
3. Kajari
4. Kajagung
5. Dewan PERS
Untuk P. Camat kami minta untuk menugaskan Satpol PP TRAWAS. untuk menutup fresh green yang ada di desa Duyung, dusun Bantal, kec. Trawas, kab. MOJOKERTO. Jatim.
Demikian Somasi yang kami Publikasikan Dengan Data A1 yang segerah di tindak lanjutin. (Pemred).
TRAWAS MOJOKERTO JATIM - Pemred Radar Publik ( H. Gus Nyoto NH / Kresna ) segerah laporkan Pemilik Fresh Green ( Hendra ) 50th. Dan Anak Buannya, karena Menuduh menyuap Rp. 100rb rupiah dan menjelek-jelekan Nama PERS. ujar narasumber pada Pemred Radar Publik, (17/6/2013)
Kemarin Pemred dan Tim mengadakan Investigasi terkait dari adanya laporan Perijinan bodong Pemilik Fresh Green tidak menerimakan dan menuduh kami wartawan cepekan.
Emang bangsat Pemilik Fresh Green yang sudah berani melanggar hukum malah menentang hukum kebal hukum kah dia?....
No. 055/RPI-HUO/Siuup/J27/2013.
Kepada Yth
Bpk. Kapolsek Trawas
Di. Tempat
Hal. Somasi
Dengan hormat
Saya Pemred Radar Publik minta bantuannya segerah memanggil pemilik fresh green untuk menindak lanjutin atas pencemaran nama baik PERS dan itansi lainnya.
Serta Melecehkan Hukum Pemerintahan.
Terima Kasih.
Tembusa:
1. Kapolres
2. Kapolda
3. Kapolri
3. Kajari
4. Kajagung
5. Dewan PERS
Untuk P. Camat kami minta untuk menugaskan Satpol PP TRAWAS. untuk menutup fresh green yang ada di desa Duyung, dusun Bantal, kec. Trawas, kab. MOJOKERTO. Jatim.
Demikian Somasi yang kami Publikasikan Dengan Data A1 yang segerah di tindak lanjutin. (Pemred).
Minggu, 16 Juni 2013
DITEMUKAN TEWAS DI KANDANG SAPI
Radar Publik
POLRES BLITAR _ Warga sekitar Lingkungan Pucungsari Desa Slorok Kecamatan Garum, kemarin pagi mendadak ramai dipenuhi warga setempat yang ingin melihat jasad Tohari (30) warga Dusun Slorok Rt 04 Rw 03 Desa Slorok Kecamatan Garum yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap dan sudah kaku didalam kandang sapi rumah kakaknya yakni Tumijan (45), dari POLRES BLITAR Kepada Radar Publik, Senin (17/6/2013).
Belum diketahui modus kematian korban sampai saat ini, namun menurut keterangan warga korban beberapa hari memang tidak pulang kerumah dan diketahui bingung atau depresi belum bisa membayar angsuran sepeda motor. Selain itu, dua hari sebelumnya korban juga sempat mengeluh sakit yang dialaminya pada perutnya.
Peristiwa tersebut bermula, ketika saksi akan memberi makanan pada sapinya, tiba-tiba di kagetkan dengan mendapati tubuh korban tengkurap diatas jerami di kandang sapi miliknya sudah keadaan meninggal dunia. Melihat kondisi adiknya tersebut, maka saksi langsung menghubungi para tetangga dan juga perangkat desa setempat. Kemudian peristiwa tersebut juga dilaporkan ke Polsek Garum guna diteruskan ke Polres Blitar.
Tak selang berapa lama, petugas identifikasi dari Polres Blitar dan juga petugas kesehatan setempat datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi pada tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, dapat disimpulan bahwa disekujur tubuh korban tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Diduga kematian korban akibat meminum racun rumput merk Roundup, dikarenakan disekitar TKP telah ditemukan barang bukti berupa satu buah botol racun rumput merk roundup yang sudah berkurang banyak isinya. Diperkirakan juga, korban sudah meninggal dunia lebih dari enam jam saat pertama kali mayatnya di ketemukan oleh saksi. Pihak Kepolisian tidak kuasa membawa korban untuk di outopsi di Rumah Sakit akibat dari pihak keluarga korban yang menghendaki agar tidak dilakukan outopsi tersebut dengan berbekal surat penyataan dari pihak keluarga yang di ketahui oleh pihak perangkat Desa setempat. (guswo)
POLRES BLITAR _ Warga sekitar Lingkungan Pucungsari Desa Slorok Kecamatan Garum, kemarin pagi mendadak ramai dipenuhi warga setempat yang ingin melihat jasad Tohari (30) warga Dusun Slorok Rt 04 Rw 03 Desa Slorok Kecamatan Garum yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap dan sudah kaku didalam kandang sapi rumah kakaknya yakni Tumijan (45), dari POLRES BLITAR Kepada Radar Publik, Senin (17/6/2013).
Belum diketahui modus kematian korban sampai saat ini, namun menurut keterangan warga korban beberapa hari memang tidak pulang kerumah dan diketahui bingung atau depresi belum bisa membayar angsuran sepeda motor. Selain itu, dua hari sebelumnya korban juga sempat mengeluh sakit yang dialaminya pada perutnya.
Peristiwa tersebut bermula, ketika saksi akan memberi makanan pada sapinya, tiba-tiba di kagetkan dengan mendapati tubuh korban tengkurap diatas jerami di kandang sapi miliknya sudah keadaan meninggal dunia. Melihat kondisi adiknya tersebut, maka saksi langsung menghubungi para tetangga dan juga perangkat desa setempat. Kemudian peristiwa tersebut juga dilaporkan ke Polsek Garum guna diteruskan ke Polres Blitar.
Tak selang berapa lama, petugas identifikasi dari Polres Blitar dan juga petugas kesehatan setempat datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi pada tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, dapat disimpulan bahwa disekujur tubuh korban tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Diduga kematian korban akibat meminum racun rumput merk Roundup, dikarenakan disekitar TKP telah ditemukan barang bukti berupa satu buah botol racun rumput merk roundup yang sudah berkurang banyak isinya. Diperkirakan juga, korban sudah meninggal dunia lebih dari enam jam saat pertama kali mayatnya di ketemukan oleh saksi. Pihak Kepolisian tidak kuasa membawa korban untuk di outopsi di Rumah Sakit akibat dari pihak keluarga korban yang menghendaki agar tidak dilakukan outopsi tersebut dengan berbekal surat penyataan dari pihak keluarga yang di ketahui oleh pihak perangkat Desa setempat. (guswo)
Sabtu, 15 Juni 2013
FRESH GREEN BELUM KANTONGI IJIN ALIAS BODONG
Radar Publik
TRAWAS - Fresh Green belum mengantongi surat perijinan sudah berjalan 10bln dan juga membeli lahan warga belum dilunasi sudah di bangun,
Hasil konfirmasi beberapa Pers, Minggu 16 Juni 2013.
Menurut salah satu pegawai disitu mengatakan bahwa perijinan sudah di titipkan ke P. camat trawas, dan juga satpol PP.
Sedangkan penuturan Kades setempat bahwasannya tidak pernah konfirmasi lebih lanjut ke pihak (Perdes) pemerintahan desa, alias dikesampingkan.
Sudah jelas sekali bahwa Fresh Green tersebut bodong padahal mereka sudah berani menglekramasikan spanduk mendem/mabuk durian.
Untuk pihak yang berwenan padahal sudah mengetahuinya tapi tutup mata, ada apakah ini?
Perlu dipertanyakan.
Apalagi di Fresh Green ada pegawai sampai 40 org jika terjadi sesuatu siapakah penanggung jawabnya.
Untuk lebih lanjut kepada pihak dibidang perijinan mulai IMB siuup Usaha serta H0 juga dari Pariwisata bodong.
Dan dugaan kuat aparatur pemerintahan ada main dibalik semua ini.
Jika seperti ini orang kecil aja dikenakan pajak, maka yang pengusaha besar dibiarkan berlarut-larur, NKRI ini kedepan jadi apa.
Kepada pihak yang berwenang segera untuk menindak lanjutin masalah ini. (Pemred)
TRAWAS - Fresh Green belum mengantongi surat perijinan sudah berjalan 10bln dan juga membeli lahan warga belum dilunasi sudah di bangun,
Hasil konfirmasi beberapa Pers, Minggu 16 Juni 2013.
Menurut salah satu pegawai disitu mengatakan bahwa perijinan sudah di titipkan ke P. camat trawas, dan juga satpol PP.
Sedangkan penuturan Kades setempat bahwasannya tidak pernah konfirmasi lebih lanjut ke pihak (Perdes) pemerintahan desa, alias dikesampingkan.
Sudah jelas sekali bahwa Fresh Green tersebut bodong padahal mereka sudah berani menglekramasikan spanduk mendem/mabuk durian.
Untuk pihak yang berwenan padahal sudah mengetahuinya tapi tutup mata, ada apakah ini?
Perlu dipertanyakan.
Apalagi di Fresh Green ada pegawai sampai 40 org jika terjadi sesuatu siapakah penanggung jawabnya.
Untuk lebih lanjut kepada pihak dibidang perijinan mulai IMB siuup Usaha serta H0 juga dari Pariwisata bodong.
Dan dugaan kuat aparatur pemerintahan ada main dibalik semua ini.
Jika seperti ini orang kecil aja dikenakan pajak, maka yang pengusaha besar dibiarkan berlarut-larur, NKRI ini kedepan jadi apa.
Kepada pihak yang berwenang segera untuk menindak lanjutin masalah ini. (Pemred)
Suara Gemuruh Kagetkan Warga, Rumah Retak & Tanah Perbukitan Amblas
Radar Publik
Sumenep - Suara gemuruh yang terdengar di Dusun Karongkong Desa Matanair Kecamatan Rubaru, Sumenep Jawa Timur, mengejutkan warga. Akibatnya, warga berlarian ke luar rumah karena genting-genting berjatuhan dan 7 rumah retak-retak.
Selain retak, suara gemuruh itu menyebabkan beberapa lubang di atas tanah perbukitan sepanjang 1 Km. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena takut ada getaran susulan.
Salah satu warga Dusun Karongkong, Mas'ad (45) mengaku sebelum terjadi keretakan Minggu (16/6/2013).
warga mendengar suara getaran berkali-kali dan disusul kemudian warga berhamburan keluar rumah.
"Sekitar jam 03.00 WIBb dinihari tadi ada suara getaran dan warga langsung keluar rumah, karena takut ada gempa," kata Mas'ad.
Selain rumah warga retak, tanah perbukitan sepanjang 1 Km dari Dusun Karongkong Desa Matanair memanjang ke arah barat laut menuju ke Desa Torbang Kecamatan Batuan retak dan sebagian tanah amblas sekitar 50cm.
Akibat kejadian ini puluhan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian menumpang ke saudara mereka yang berada di bawah bukit.
Hingga pukul 12.00 WIB, warga banyak yang berjaga-jaga di luar rumah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hingga kini belum ada keterangan dari pihak terkait untuk memastikan getaran tersebut apakah termasuk gempa atau hanya karena ada faktor lain. (Red)
Sumenep - Suara gemuruh yang terdengar di Dusun Karongkong Desa Matanair Kecamatan Rubaru, Sumenep Jawa Timur, mengejutkan warga. Akibatnya, warga berlarian ke luar rumah karena genting-genting berjatuhan dan 7 rumah retak-retak.
Selain retak, suara gemuruh itu menyebabkan beberapa lubang di atas tanah perbukitan sepanjang 1 Km. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena takut ada getaran susulan.
Salah satu warga Dusun Karongkong, Mas'ad (45) mengaku sebelum terjadi keretakan Minggu (16/6/2013).
warga mendengar suara getaran berkali-kali dan disusul kemudian warga berhamburan keluar rumah.
"Sekitar jam 03.00 WIBb dinihari tadi ada suara getaran dan warga langsung keluar rumah, karena takut ada gempa," kata Mas'ad.
Selain rumah warga retak, tanah perbukitan sepanjang 1 Km dari Dusun Karongkong Desa Matanair memanjang ke arah barat laut menuju ke Desa Torbang Kecamatan Batuan retak dan sebagian tanah amblas sekitar 50cm.
Akibat kejadian ini puluhan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian menumpang ke saudara mereka yang berada di bawah bukit.
Hingga pukul 12.00 WIB, warga banyak yang berjaga-jaga di luar rumah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hingga kini belum ada keterangan dari pihak terkait untuk memastikan getaran tersebut apakah termasuk gempa atau hanya karena ada faktor lain. (Red)
Kontras: Tekanan Publik Kunci Penting Pembatalan Vonis Mati Ruben
Radar Publik
MALANG - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, pembahasan kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo dan anaknya, Markus Pata Sambo, yang menjadi bahan diskusi dalam 'The 5th World Congress Against Death Penalty' di Madrid Spanyol hari ini, bisa menjadi salah satu gerakan publik untuk menekan membatalkan vonis mati terhadap keduanya.
"Tekanan dari publik menjadi salah satu kunci penting dalam pembatalan vonis Ruben, mengingat kasus serupa belum pernah terjadi, “ kata Andy Irfan, Minggu (16/06/2013).
Dalam kasus ini, Ruben sudah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi, dan peninajuan kembali (PK) dengan hasil seluruhnya ditolak. Jika keluarga melakukan sidang lagi dengan kasus yang sama, maka akan terbentur dengan azas nebis in idem.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan upaya pengajuan PK lagi, sebab pengajuan PK kali ke dua belum diatur dalam undang-undang yang ada dan juga tidak ada larangan. Andy menambahkan, kasus Ruben merupakan rekayasa kasus dan harus diikuti dengan penyelidikan dan pembuktian rekayasa itu dari tingkat Kepolisian.
Sebelumnya, KontraS telah menemui pihak keluarga termasuk anak Ruben, Yuliani Anni, yang merupakan bungsu dari delapan bersaudara. Dalam pertemuan itu, Yuliani menceritakan jika terdapat rekayasa dalam penangkapan Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, dan juga Martinus Pata Sambo (sudah bebas setelah menjalani hukuman).
Menurutnya ada delapan orang yang ditangkap Polres Makale Tana Toraja Sulawesi Selatan dalam kasus pembunuhan empat keluarga Pandin, sang penjaga rumah Tongkonan.
Penangkapan bermula saat ditangkapnya pelaku utama di Papua, Agustinus Sambo. Dia melarikan diri ke Papua setelah melakukan pembunuhan. “Setelah Agus (Agustinus) ditangkap, dia menyebut tujuh nama lain, termasuk bapak dan kakak saya yang ikut difitnah,” kata Yuliani.
Di dalam persidangan, dua di antaranya telah bebas salah satunya Benedictus Budi Sopia’an pada 2007 setelah banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan membawa bukti rekaman CCTV yang menunjukkan saat kejadian dirinya sedang berada di kantor.
Setelah itu, Agustinus kemudian membuat surat pernyataan yang mencabut tuduhannya pada Ruben, Markus dan Martinus. Meski demikain, Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo yang divonis hukuman mati masih belum bisa bebas dan kini tengah menunggu esekusi.
Sementara Martinus telah bebas setelah menjalani hukuman penjara. Ruben Pata Sambo menunggu eksekusi mati di Lapas Lowokwaru Malang, sementara Markus Pata Sambo berada di Lapas Porong, Sidoarjo. (ris)
MALANG - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, pembahasan kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo dan anaknya, Markus Pata Sambo, yang menjadi bahan diskusi dalam 'The 5th World Congress Against Death Penalty' di Madrid Spanyol hari ini, bisa menjadi salah satu gerakan publik untuk menekan membatalkan vonis mati terhadap keduanya.
"Tekanan dari publik menjadi salah satu kunci penting dalam pembatalan vonis Ruben, mengingat kasus serupa belum pernah terjadi, “ kata Andy Irfan, Minggu (16/06/2013).
Dalam kasus ini, Ruben sudah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi, dan peninajuan kembali (PK) dengan hasil seluruhnya ditolak. Jika keluarga melakukan sidang lagi dengan kasus yang sama, maka akan terbentur dengan azas nebis in idem.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan upaya pengajuan PK lagi, sebab pengajuan PK kali ke dua belum diatur dalam undang-undang yang ada dan juga tidak ada larangan. Andy menambahkan, kasus Ruben merupakan rekayasa kasus dan harus diikuti dengan penyelidikan dan pembuktian rekayasa itu dari tingkat Kepolisian.
Sebelumnya, KontraS telah menemui pihak keluarga termasuk anak Ruben, Yuliani Anni, yang merupakan bungsu dari delapan bersaudara. Dalam pertemuan itu, Yuliani menceritakan jika terdapat rekayasa dalam penangkapan Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, dan juga Martinus Pata Sambo (sudah bebas setelah menjalani hukuman).
Menurutnya ada delapan orang yang ditangkap Polres Makale Tana Toraja Sulawesi Selatan dalam kasus pembunuhan empat keluarga Pandin, sang penjaga rumah Tongkonan.
Penangkapan bermula saat ditangkapnya pelaku utama di Papua, Agustinus Sambo. Dia melarikan diri ke Papua setelah melakukan pembunuhan. “Setelah Agus (Agustinus) ditangkap, dia menyebut tujuh nama lain, termasuk bapak dan kakak saya yang ikut difitnah,” kata Yuliani.
Di dalam persidangan, dua di antaranya telah bebas salah satunya Benedictus Budi Sopia’an pada 2007 setelah banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan membawa bukti rekaman CCTV yang menunjukkan saat kejadian dirinya sedang berada di kantor.
Setelah itu, Agustinus kemudian membuat surat pernyataan yang mencabut tuduhannya pada Ruben, Markus dan Martinus. Meski demikain, Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo yang divonis hukuman mati masih belum bisa bebas dan kini tengah menunggu esekusi.
Sementara Martinus telah bebas setelah menjalani hukuman penjara. Ruben Pata Sambo menunggu eksekusi mati di Lapas Lowokwaru Malang, sementara Markus Pata Sambo berada di Lapas Porong, Sidoarjo. (ris)
MOBIL POLISI NGROWO DI ISI BBM BERSUBSIDI
Radar Publik
Mojokerto
kamis pagi pukul 09 th 13 juni 2013 di pom ngrowo bangsal mojokerto kedua oknum polisi pak haris salah satunya dengan kendaraan toyota kijang yg dengan sengaja membeli bbm bersubsidi, padahal bbm bersupsidi yg berupa premium dilarang untuk seluruh kendaraan dinas tetapi 2 oknum ini tidak merasa malu meski sudah berkali kali diingatkan oleh pegawai bbm, Sabtu 15/6/2013.
saat konfirmasi dengan wartawan kenapa kok beli bbm bersubsidi beliau menjawab( pak haris ) mobil ini bensin mau habis jika tidak dibelikan mobil ini akan mogok karna jarak untuk membeli bbm pertamax sangat jauh dan saya hanya membeli 20 ribu saja nggak banyak kok, apakah nggak boleh kalau gak boleh ya ambil lagi tuh di tanki mobil itu jawab nya,menurut saya jawaban seperti itu sudah basi karna setiap ketahuan selalu itu itu saja alasanya apa gak ada yang lain .kan sudah tau kalau itu melanggar hukum dan malah sempat menyuruh saya untuk datang ke kanit reskim dipolres mojokerto saat saya tanya kenapa saya harus kekanit reskim beliau menjawab udah datang aja ke kanit saja nanti tau jawabanyan karena tidak mau kasih tau saya tidak mau datang ke kanit reskim.
Haruskah penegak hukum di negri ini mencotohin kebobrokan pada khalayak..
Ataukah sudah tidak berlaku lagi KUHP di negri ini. (Didik)
Mojokerto
kamis pagi pukul 09 th 13 juni 2013 di pom ngrowo bangsal mojokerto kedua oknum polisi pak haris salah satunya dengan kendaraan toyota kijang yg dengan sengaja membeli bbm bersubsidi, padahal bbm bersupsidi yg berupa premium dilarang untuk seluruh kendaraan dinas tetapi 2 oknum ini tidak merasa malu meski sudah berkali kali diingatkan oleh pegawai bbm, Sabtu 15/6/2013.
saat konfirmasi dengan wartawan kenapa kok beli bbm bersubsidi beliau menjawab( pak haris ) mobil ini bensin mau habis jika tidak dibelikan mobil ini akan mogok karna jarak untuk membeli bbm pertamax sangat jauh dan saya hanya membeli 20 ribu saja nggak banyak kok, apakah nggak boleh kalau gak boleh ya ambil lagi tuh di tanki mobil itu jawab nya,menurut saya jawaban seperti itu sudah basi karna setiap ketahuan selalu itu itu saja alasanya apa gak ada yang lain .kan sudah tau kalau itu melanggar hukum dan malah sempat menyuruh saya untuk datang ke kanit reskim dipolres mojokerto saat saya tanya kenapa saya harus kekanit reskim beliau menjawab udah datang aja ke kanit saja nanti tau jawabanyan karena tidak mau kasih tau saya tidak mau datang ke kanit reskim.
Haruskah penegak hukum di negri ini mencotohin kebobrokan pada khalayak..
Ataukah sudah tidak berlaku lagi KUHP di negri ini. (Didik)
Jumat, 14 Juni 2013
Forum Pemred AJI Sesalkan Fasilitas Mewah Forum Pemred di Bali
Radar Publik
BALI -
Lebih 100 orang pemimpin redaksi peserta Pertemuan Puncak Forum Pemred di Nusa Dua Bali, Sabtu (15/6/2013) mendapatkan bingkisan kondom dari panitia.
Radar Publik, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar di Nusa Dua, Bali, 13-14 Juni 2013.
AJI melihat, saat ini memasuki tahun politik, karena tingga setahun menjelang Pemilu 2014.
Dalam suasana demikian, pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu.
Terkait sepak terjang Forum Pemred yang mengundang spekulasi itu, AJI mengaku menerima keluhan dari berbagai kalangan. Apalagi para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi newsroom, mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memerjuangkan kepentingan politik tertentu.
Apalagi forum ini dihadiri bukan saja pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan (non wartawan), pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
AJI mengingatkan Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik, yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini.
Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI memertanyakan relevansi pertemuan
Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.
Tribunnews.com memberitakan, peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis. Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum.
Bingkisan itu berisi antara lain satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom. Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana
Forum Pemred memeroleh fasilitas seperti itu.
Dalam pertemuan Forum Pemred di Bali akan hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Ekonomi Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional. Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat (14/6/2013).
Melalui rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (13/6/2013), AJI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. AJI mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 6, yakni "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Dalam hal penafsiran 'suap' adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.
AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred sesuai Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya poin 8: Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Kemudian poin 9: Organisasi wartawan memiliki kode etik, yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers.
2. AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apa pun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.
AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun, (Radar Publik) menentang upaya pengorganisasian wartawan yang menjadikan pers sebagai corong kepentingan politik tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal, yang menyerobot independensi ruang redaksi.
3. Pesan Pemred Radar Publik Harian Umum Online Kepada Pemimpin Redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia yang bersih.
BALI -
Lebih 100 orang pemimpin redaksi peserta Pertemuan Puncak Forum Pemred di Nusa Dua Bali, Sabtu (15/6/2013) mendapatkan bingkisan kondom dari panitia.
Radar Publik, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar di Nusa Dua, Bali, 13-14 Juni 2013.
AJI melihat, saat ini memasuki tahun politik, karena tingga setahun menjelang Pemilu 2014.
Dalam suasana demikian, pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu.
Terkait sepak terjang Forum Pemred yang mengundang spekulasi itu, AJI mengaku menerima keluhan dari berbagai kalangan. Apalagi para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi newsroom, mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memerjuangkan kepentingan politik tertentu.
Apalagi forum ini dihadiri bukan saja pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan (non wartawan), pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
AJI mengingatkan Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik, yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini.
Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI memertanyakan relevansi pertemuan
Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.
Tribunnews.com memberitakan, peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis. Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum.
Bingkisan itu berisi antara lain satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom. Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana
Forum Pemred memeroleh fasilitas seperti itu.
Dalam pertemuan Forum Pemred di Bali akan hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Ekonomi Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional. Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat (14/6/2013).
Melalui rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (13/6/2013), AJI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. AJI mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 6, yakni "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Dalam hal penafsiran 'suap' adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.
AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred sesuai Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya poin 8: Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Kemudian poin 9: Organisasi wartawan memiliki kode etik, yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers.
2. AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apa pun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.
AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun, (Radar Publik) menentang upaya pengorganisasian wartawan yang menjadikan pers sebagai corong kepentingan politik tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal, yang menyerobot independensi ruang redaksi.
3. Pesan Pemred Radar Publik Harian Umum Online Kepada Pemimpin Redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia yang bersih.
Kamis, 13 Juni 2013
Pemimpin Radar Publik kritik keras masalah Pertemuan Forum Pemred di Bali Ada upaya menggunakan Forum Pemred untuk kepentingan politik tertentu
Radar Publik | Jum'at, 14 Juni 2013,
Kresna menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali.
Pemred Radar Publik, H. Gus Nyoto NH/Kresna, menerangkan kepada pers hari ini, Jum'at 14 Juni 2013, menilai pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik. Sebab, forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
"Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu," katanya.
Lembaga independen itu juga mempertanyakan relevansi pertemuan forum itu. Terlebih di tengah berbagai masalah, seperti gaji wartawan yang masih di bawah standar, jaminan asuransi, perlindungan profesi, serta kualitas dan etika pekerja pers.
Kresna selaku Pemimpin Radar Publik Independent mengingatkan kepada PERS semuanya, bahwasannya Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas serta demokrasi saat ini.
Berdasarkan Fakta yang saya terima, peserta Forum Pemred mendapatkan banyak akomodasi dan fasilitas mewah dari sponsor. Seperti tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal,
hotel berbintang selama tiga hari, dan makan gratis.
Selain itu, saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan, selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain, satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan, kacang goreng, dan satu bungkus kondom.
"Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu''
Yang hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional.
Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.
Untuk itu, Radar Publik Independent mengingatkan tiga hal pokok untuk Forum Pemred.
Pertama, agar pembentukan Forum Pemred sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan. Di antaranya poin 8 yakni, organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
Kedua, Radar Publik menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apa pun dari forum tersebut. Terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.
Ketiga, Radar Publik menyerukan pemimpin redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi meruah pers Indonesia. Serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. (Kresna Pemimpin Radar Publik Independent)
Kresna menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali.
Pemred Radar Publik, H. Gus Nyoto NH/Kresna, menerangkan kepada pers hari ini, Jum'at 14 Juni 2013, menilai pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik. Sebab, forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.
"Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu," katanya.
Lembaga independen itu juga mempertanyakan relevansi pertemuan forum itu. Terlebih di tengah berbagai masalah, seperti gaji wartawan yang masih di bawah standar, jaminan asuransi, perlindungan profesi, serta kualitas dan etika pekerja pers.
Kresna selaku Pemimpin Radar Publik Independent mengingatkan kepada PERS semuanya, bahwasannya Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas serta demokrasi saat ini.
Berdasarkan Fakta yang saya terima, peserta Forum Pemred mendapatkan banyak akomodasi dan fasilitas mewah dari sponsor. Seperti tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal,
hotel berbintang selama tiga hari, dan makan gratis.
Selain itu, saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan, selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain, satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan, kacang goreng, dan satu bungkus kondom.
"Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu''
Yang hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional.
Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.
Untuk itu, Radar Publik Independent mengingatkan tiga hal pokok untuk Forum Pemred.
Pertama, agar pembentukan Forum Pemred sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan. Di antaranya poin 8 yakni, organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
Kedua, Radar Publik menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apa pun dari forum tersebut. Terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.
Ketiga, Radar Publik menyerukan pemimpin redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi meruah pers Indonesia. Serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. (Kresna Pemimpin Radar Publik Independent)
Ada Bingkisan Kondom "Meoong" di Pertemuan Forum Pemred
Radar Publik
Penulis : noname 13 Jun 2013
Para peserta Pertemuan Forum Pemred yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, terkejut melihat isi bingkisan berupa satu kotak kondom. Pertemuan puncak ini merupakan yang pertama kalinya dan digelar selama dua hari, 13-14 Juni 2013.
Di benarkan oleh Pak Kresna Radar Publik
TRIBUNNEWS
NUSA DUA, KOMPAS.com — Lebih dari 100 orang pemimpin redaksi berbagai media massa berkumpul di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/6/2013), untuk menghadiri Pertemuan Puncak Forum Pemred. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari, 13-14 Juni 2013, di Bali Nusa Dua Convention Hall (BNDCH). Selain pemimpin redaksi, pertemuan yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menghadirkan pihak lain yang terkait dengan media massa.
Saat registrasi, selain mendapatkan kartu ID, sejumlah peserta kaget karena mendapatkan tiga bingkisan. Salah satu bingkisan berisi satu kilogram gula pasir. Namun, yang paling mengejutkan adalah ada satu kotak kondom. Satu kotak itu berisi tiga buah kondom. Mereka yang mendaftarkan diri mendapatkan satu dus besar berisi makanan kecil dan dua tas lain dari panitia.
Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi mengakui, di dalam tas peserta diselipkan kondom. Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi Se-Indonesia 2013, Kamis pagi ini.
Menurutnya, antusiasme sponsor dalam acara ini luar biasa, di antaranya kondom merek Meoong.
"Pak Fikri protes karena pakai kondom, enggak enak," kata Wahyu, disambut tawa peserta.
Fikri yang dimaksud Wahyu adalah Fikri Jufri, tokoh senior dari Tempo. Menurut panitia, sekitar 200 pemred hadir dari sekitar 300 pemred yang diundang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada hari terakhir Forum Pemred, Jumat besok. Sejumlah duta besar negara sahabat akan hadir, seperti China, Singapura, Australia, dan Malaysia.
Forum Pemred diinisiasi 55 pemimpin redaksi, 18 Juli 2012, di Jakarta. Pertemuan puncak yang dimulai hari ini, menurut Wahyu, merupakan pertemuan pertama para pemimpin redaksi. Pemimpin Redaksi Majalah
Tempo ini mengungkapkan, sejumlah hal akan didiskusikan dalam pertemuan ini, di antaranya soal perbankan, infrastruktur, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan teknologi informasi. Forum juga akan membahas topik internal pers dengan tujuan membangun kemandirian media massa.
Penulis : noname 13 Jun 2013
Para peserta Pertemuan Forum Pemred yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, terkejut melihat isi bingkisan berupa satu kotak kondom. Pertemuan puncak ini merupakan yang pertama kalinya dan digelar selama dua hari, 13-14 Juni 2013.
Di benarkan oleh Pak Kresna Radar Publik
TRIBUNNEWS
NUSA DUA, KOMPAS.com — Lebih dari 100 orang pemimpin redaksi berbagai media massa berkumpul di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/6/2013), untuk menghadiri Pertemuan Puncak Forum Pemred. Pertemuan ini berlangsung selama dua hari, 13-14 Juni 2013, di Bali Nusa Dua Convention Hall (BNDCH). Selain pemimpin redaksi, pertemuan yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menghadirkan pihak lain yang terkait dengan media massa.
Saat registrasi, selain mendapatkan kartu ID, sejumlah peserta kaget karena mendapatkan tiga bingkisan. Salah satu bingkisan berisi satu kilogram gula pasir. Namun, yang paling mengejutkan adalah ada satu kotak kondom. Satu kotak itu berisi tiga buah kondom. Mereka yang mendaftarkan diri mendapatkan satu dus besar berisi makanan kecil dan dua tas lain dari panitia.
Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi mengakui, di dalam tas peserta diselipkan kondom. Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi Se-Indonesia 2013, Kamis pagi ini.
Menurutnya, antusiasme sponsor dalam acara ini luar biasa, di antaranya kondom merek Meoong.
"Pak Fikri protes karena pakai kondom, enggak enak," kata Wahyu, disambut tawa peserta.
Fikri yang dimaksud Wahyu adalah Fikri Jufri, tokoh senior dari Tempo. Menurut panitia, sekitar 200 pemred hadir dari sekitar 300 pemred yang diundang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada hari terakhir Forum Pemred, Jumat besok. Sejumlah duta besar negara sahabat akan hadir, seperti China, Singapura, Australia, dan Malaysia.
Forum Pemred diinisiasi 55 pemimpin redaksi, 18 Juli 2012, di Jakarta. Pertemuan puncak yang dimulai hari ini, menurut Wahyu, merupakan pertemuan pertama para pemimpin redaksi. Pemimpin Redaksi Majalah
Tempo ini mengungkapkan, sejumlah hal akan didiskusikan dalam pertemuan ini, di antaranya soal perbankan, infrastruktur, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan teknologi informasi. Forum juga akan membahas topik internal pers dengan tujuan membangun kemandirian media massa.
Rabu, 12 Juni 2013
PUNCAK PERTEMUAN SELURUH PEMRED SE INDONESIA DI BALI
Radar Publik
NUSA DUA BALI - Pertemuan puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, 13-14 Juni 2013.
Menandai pembukaan pertemuan puncak ini, agar semakin meneguhkan komitmen untuk negeri, disuguhkan tarian khas Bali. Tarian yang digelar adalah Puspanjali yang melambangkan penyambutan tamu yang datang ke Pulau Dewata.
Tampak hadir pada pembukaan, Kamis (13/6/2013) ini, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Menneg BUMN Dahlan Iskan, sejumlah petinggi perusahaan media, tokoh pers, Pemimpin Redaksi se-Indonesia, dan undangan dari berbagai instansi. Sejumlah Duta Besar juga diundang, di antara yang sudah dan akan datang adalah Dubes Malaysia, China, Singapura, Australia, dan Kanada.
Dalam kesempatan itu, Ketua Pelaksana Panitia Pertemuan Pemred se-Indonesia Muhammad Ikhsan membeberkan latar belakang diadakannya pertemuan ini. Pertama, ada momentum pertumbuhan ekonomi ke depan yang semakin berkembang dan dalam kondisi baik. Momentum tersebut harus dijaga.
Kedua, kebebasan pers yang sudah diperoleh harus dijaga dengan kedewasaan.
Ketiga, kondisi perpolitikan harus dikembalikan ke keadaan yang baik dan tidak melupakan bahwa kita semua satu bangsa.
“Data di Dewan Pers saat ini ada 3.000 media massa dari berbagai platform, dan yang diundang untuk hadir sekira 350 pemimpin redaksi. Data sampai hari ini sudah hadir 200 pemimpin redaksi di seluruh daerah,” katanya.
Ditegaskan Ikhsan, dalam pertemuan ini juga ada Deklarasi Bali, sebagai bentuk komitmen para Pemred untuk bangsa dan negara.
Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi menambahkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang benar-benar digagas oleh pemimpin redaksi dan tidak ada kaitannya dengan istana.
"Ini adalah pertemuan pertama kali dalam sejarah dan yang paling penting adalah kita berpikir tentang diri kita (pers) dan juga komitmennya untuk negeri ini. Saya tegaskan forum ini bukan untuk dukung mendukung dan berkaitan dengan urusan politik," tandas Wahyu.
Dia menegaskan, ke depan banyak hal yang dilakukan Forum Pemred, misalnya memfasilitasi pemberiaan beasiswa bagi 5.000 putera-puteri wartawan seluruh Indonesia.
NUSA DUA BALI - Pertemuan puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, 13-14 Juni 2013.
Menandai pembukaan pertemuan puncak ini, agar semakin meneguhkan komitmen untuk negeri, disuguhkan tarian khas Bali. Tarian yang digelar adalah Puspanjali yang melambangkan penyambutan tamu yang datang ke Pulau Dewata.
Tampak hadir pada pembukaan, Kamis (13/6/2013) ini, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Menneg BUMN Dahlan Iskan, sejumlah petinggi perusahaan media, tokoh pers, Pemimpin Redaksi se-Indonesia, dan undangan dari berbagai instansi. Sejumlah Duta Besar juga diundang, di antara yang sudah dan akan datang adalah Dubes Malaysia, China, Singapura, Australia, dan Kanada.
Dalam kesempatan itu, Ketua Pelaksana Panitia Pertemuan Pemred se-Indonesia Muhammad Ikhsan membeberkan latar belakang diadakannya pertemuan ini. Pertama, ada momentum pertumbuhan ekonomi ke depan yang semakin berkembang dan dalam kondisi baik. Momentum tersebut harus dijaga.
Kedua, kebebasan pers yang sudah diperoleh harus dijaga dengan kedewasaan.
Ketiga, kondisi perpolitikan harus dikembalikan ke keadaan yang baik dan tidak melupakan bahwa kita semua satu bangsa.
“Data di Dewan Pers saat ini ada 3.000 media massa dari berbagai platform, dan yang diundang untuk hadir sekira 350 pemimpin redaksi. Data sampai hari ini sudah hadir 200 pemimpin redaksi di seluruh daerah,” katanya.
Ditegaskan Ikhsan, dalam pertemuan ini juga ada Deklarasi Bali, sebagai bentuk komitmen para Pemred untuk bangsa dan negara.
Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi menambahkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang benar-benar digagas oleh pemimpin redaksi dan tidak ada kaitannya dengan istana.
"Ini adalah pertemuan pertama kali dalam sejarah dan yang paling penting adalah kita berpikir tentang diri kita (pers) dan juga komitmennya untuk negeri ini. Saya tegaskan forum ini bukan untuk dukung mendukung dan berkaitan dengan urusan politik," tandas Wahyu.
Dia menegaskan, ke depan banyak hal yang dilakukan Forum Pemred, misalnya memfasilitasi pemberiaan beasiswa bagi 5.000 putera-puteri wartawan seluruh Indonesia.
Warga Keluhkan Wartawan Bodrex
Radar Publik
INDONESIA – Masyarakat kecil mengeluhkan adanya wartawan bodrex atau wartawan tanpa surat kabar (WTS) yang marak berkeliaran di Di Seluruh Indonesia.
Wartawan-wartawan itu, kesana kemari untuk meminta uang, dengan cara membawa kasus yang pernah diberitakan di media massa.
Mereka belum mau pergi dari yang bersangkutan, sebelum diberi sejumlah uang oleh orang2 yang pernah kena kasus.
Menurut Saya, yang menerima keluhan dari para Masyarakat di Indonesia ini mengatakan memang dalam waktu terakhir ini di Indonesia banyak sekali bermunculan oknum yang mengaku dari berbagai media cetak atau elektronic maupun Online. ”Kemunculan mereka memang membuat resah sejumlah Masyarakat serta satker di lingkup pemerintah Indonesia. Tidak ketinggalan juga Oknum yang diduga wartawan tanpa surat kabat (WTS) itu keliling ke setiap dinas dengan modus mengumpulkan uang dengan cara mendatangi para pejabat di wilayah pemerintah setempat,”
Memang, fakta tersebut sangat memilukan yang berdampak terhadap citra pers yang ada di INDONESIA ini.
Selain itu, Saya sebagai Pemimpin Radar Publik Pusat, sangat menyayangkan atas maraknya wartawan tanpa surat kabar itu yang mengakibatkan rusaknya citra pers di mata masyarakat.
Oleh karena itu, Saya mengimbau kepada para Masyarakat maupun pejabat agar dapat berhati hati untuk menyikapi wartawan yang tidak jelas. "Inilah yang bisa merusak citra wartawan khususnya di Indonesia ini,”
Selain itu Saya menyarankan agar semua pihak dapat lebih teliti dalam melayani wartawan serta menanyakan dulu mulai dari kartu (KTA) identitas, media tempat bergabung, termasuk dalam wadah atau tempat wartawan itu bernaung. (Kresna)
INDONESIA – Masyarakat kecil mengeluhkan adanya wartawan bodrex atau wartawan tanpa surat kabar (WTS) yang marak berkeliaran di Di Seluruh Indonesia.
Wartawan-wartawan itu, kesana kemari untuk meminta uang, dengan cara membawa kasus yang pernah diberitakan di media massa.
Mereka belum mau pergi dari yang bersangkutan, sebelum diberi sejumlah uang oleh orang2 yang pernah kena kasus.
Menurut Saya, yang menerima keluhan dari para Masyarakat di Indonesia ini mengatakan memang dalam waktu terakhir ini di Indonesia banyak sekali bermunculan oknum yang mengaku dari berbagai media cetak atau elektronic maupun Online. ”Kemunculan mereka memang membuat resah sejumlah Masyarakat serta satker di lingkup pemerintah Indonesia. Tidak ketinggalan juga Oknum yang diduga wartawan tanpa surat kabat (WTS) itu keliling ke setiap dinas dengan modus mengumpulkan uang dengan cara mendatangi para pejabat di wilayah pemerintah setempat,”
Memang, fakta tersebut sangat memilukan yang berdampak terhadap citra pers yang ada di INDONESIA ini.
Selain itu, Saya sebagai Pemimpin Radar Publik Pusat, sangat menyayangkan atas maraknya wartawan tanpa surat kabar itu yang mengakibatkan rusaknya citra pers di mata masyarakat.
Oleh karena itu, Saya mengimbau kepada para Masyarakat maupun pejabat agar dapat berhati hati untuk menyikapi wartawan yang tidak jelas. "Inilah yang bisa merusak citra wartawan khususnya di Indonesia ini,”
Selain itu Saya menyarankan agar semua pihak dapat lebih teliti dalam melayani wartawan serta menanyakan dulu mulai dari kartu (KTA) identitas, media tempat bergabung, termasuk dalam wadah atau tempat wartawan itu bernaung. (Kresna)
Forum Pemred Gelar Pertemuan di Bali, Undang SBY & KRESNA PEMIMPIN Media Radar Publik
Radar Publik
Jakarta - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) akan menggelar pertemuan di Bali pada 13-14 Juni 2013. Pertemuan tersebut akan membahas beberapa isu terutama soal ekonomi.
"Acara ini akan diadakan tanggal 13-14 Juni 2013, tempatnya di Bali Nusa Dua Convention Center. Pertemuan ini akan dihadiri pimpinan redaksi pilihan dari seluruh Indonesia," kata Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi dalam jumpa pers di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Radar Publik, Rabu (12/6/2013).
Selain para pemimpin redaksi, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh kalangan pemilik media.
"Ada beberapa yang sudah menyatakan kesediaanya untuk datang di antaranya Chairul Tanjung, James Riady, Fikri Jufri (pendiri Majalah Tempo), Hary Tanoe dan Aburizal Bakrie," imbuh Pemred Majalah Tempo itu.
Wahyu menuturkan, ada beberapa tema yang akan dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 hari itu. Pertama terkait membangun sistem ekonomi keuangan dan industri. Kedua, untuk mengukuhkan kebijakan ketahanan energi.
"Kemudian menata infrastruktur tranportasi nasional, urgensi membangun ketahanan pangan nasional. Prakarsa dunia usaha dalam mewujudkan infrastruktur dan menciptakan platform konvergensi media masa depan," paparnya.
Wahyu menuturkan, acara yang akan ditutup oleh Presiden SBY itu memang lebih banyak membicarakan masalah ekonomi. Persoalan ekonomi memang menjadi masalah prioritas untuk diselesaikan.
"Memang ada banyak tema, tapi dalam 2 hari tidak mungkin membicarakan semua. Tema paling besar ekonomi, maka persoalan sosial budaya secara tidak langsung bisa diselesaikan," ucapnya. (Kresna PEMRED Radar Publik)
Jakarta - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) akan menggelar pertemuan di Bali pada 13-14 Juni 2013. Pertemuan tersebut akan membahas beberapa isu terutama soal ekonomi.
"Acara ini akan diadakan tanggal 13-14 Juni 2013, tempatnya di Bali Nusa Dua Convention Center. Pertemuan ini akan dihadiri pimpinan redaksi pilihan dari seluruh Indonesia," kata Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi dalam jumpa pers di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Radar Publik, Rabu (12/6/2013).
Selain para pemimpin redaksi, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh kalangan pemilik media.
"Ada beberapa yang sudah menyatakan kesediaanya untuk datang di antaranya Chairul Tanjung, James Riady, Fikri Jufri (pendiri Majalah Tempo), Hary Tanoe dan Aburizal Bakrie," imbuh Pemred Majalah Tempo itu.
Wahyu menuturkan, ada beberapa tema yang akan dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 hari itu. Pertama terkait membangun sistem ekonomi keuangan dan industri. Kedua, untuk mengukuhkan kebijakan ketahanan energi.
"Kemudian menata infrastruktur tranportasi nasional, urgensi membangun ketahanan pangan nasional. Prakarsa dunia usaha dalam mewujudkan infrastruktur dan menciptakan platform konvergensi media masa depan," paparnya.
Wahyu menuturkan, acara yang akan ditutup oleh Presiden SBY itu memang lebih banyak membicarakan masalah ekonomi. Persoalan ekonomi memang menjadi masalah prioritas untuk diselesaikan.
"Memang ada banyak tema, tapi dalam 2 hari tidak mungkin membicarakan semua. Tema paling besar ekonomi, maka persoalan sosial budaya secara tidak langsung bisa diselesaikan," ucapnya. (Kresna PEMRED Radar Publik)
Prostitusi Germo Cilik Lebih Rapi dari Jaringan Keyko
Radar Publik
SURABAYA - Jaringan prostitusi germo cilik di Surabaya, Jawa Timur, terus didalami penyidik Polrestabes Surabaya.
Penyidik menilai, jaringan prositusi Nita -bukan nama sebenarnya- di kalangan siswi SMP di Surabaya, lebih rapi dibanding jaringan Ratu Prostitusi Yunita alias Keyko yang mengelola sekira 2.600 perempuan pekerja seks komersial (PSK) di seluruh Indonesia. Kasus Keyko juga ditangani Polrestabes Surabaya.
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman, mengatakan Pada Radar Publik, Rabu (12-06-2013).
tidak mudah untuk bisa kencan dengan para siswi SMP itu. Para pria hidung belang harus bersabar dengan melakukan beberapa kali pertemuan, baik di kafe maupun jalan-jalan di mal.
Setelah para remaja perempuan itu merasa nyaman, mereka akan memenuhi permintaan para pria hidung belang untuk kencan.
Nita sendiri hanya berperan sebagai perantara untuk mencarikan calon konsumen. Selebihnya, pertemuan diatur pria pemesan dan remaja perempuan tersebut. Selebihnya, pertemuan diatur pria pemesan dan remaja perempuan tersebut.
Menurut Farman, hal ini berbeda dengan Keyko yang memang menjadikan prostitusi sebagai bisnis utama. Transaksi antara PSK dan pria hidung belang bisa dilakukan lebih mudah asal sudah ada kesepakatan harga. Jaringan Keyko memanfaatkan BlackBerry sebagai sarana komunikasi antara pemesan dan PSK.
Keyko sendiri sudah divonis penjara selama satu tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada 23 Januari 2013.
Keyko melanggar Pasal 296 KUHP yang berisi mempermudah seseorang untuk berbuat cabul. Meski demikian, Keyko lolos dari ancaman pasal tentang mucikari dan perdagangan manusia.
(Kresna)
SURABAYA - Jaringan prostitusi germo cilik di Surabaya, Jawa Timur, terus didalami penyidik Polrestabes Surabaya.
Penyidik menilai, jaringan prositusi Nita -bukan nama sebenarnya- di kalangan siswi SMP di Surabaya, lebih rapi dibanding jaringan Ratu Prostitusi Yunita alias Keyko yang mengelola sekira 2.600 perempuan pekerja seks komersial (PSK) di seluruh Indonesia. Kasus Keyko juga ditangani Polrestabes Surabaya.
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman, mengatakan Pada Radar Publik, Rabu (12-06-2013).
tidak mudah untuk bisa kencan dengan para siswi SMP itu. Para pria hidung belang harus bersabar dengan melakukan beberapa kali pertemuan, baik di kafe maupun jalan-jalan di mal.
Setelah para remaja perempuan itu merasa nyaman, mereka akan memenuhi permintaan para pria hidung belang untuk kencan.
Nita sendiri hanya berperan sebagai perantara untuk mencarikan calon konsumen. Selebihnya, pertemuan diatur pria pemesan dan remaja perempuan tersebut. Selebihnya, pertemuan diatur pria pemesan dan remaja perempuan tersebut.
Menurut Farman, hal ini berbeda dengan Keyko yang memang menjadikan prostitusi sebagai bisnis utama. Transaksi antara PSK dan pria hidung belang bisa dilakukan lebih mudah asal sudah ada kesepakatan harga. Jaringan Keyko memanfaatkan BlackBerry sebagai sarana komunikasi antara pemesan dan PSK.
Keyko sendiri sudah divonis penjara selama satu tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada 23 Januari 2013.
Keyko melanggar Pasal 296 KUHP yang berisi mempermudah seseorang untuk berbuat cabul. Meski demikian, Keyko lolos dari ancaman pasal tentang mucikari dan perdagangan manusia.
(Kresna)
Selasa, 11 Juni 2013
Kemenhub: Belum Ada Laporan Heli Hilang Kontak di Pemalang
Radar Publik
JAKARTA - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari otoritas penerbangan mengenai adanya pesawat atau helikopter yang hilang kontak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
“Sampai saat ini kami belum mendapat laporan itu. Memang banyak yang menanyakan kepada saya soal itu, tapi saya tegaskan sampai saat ini belum ada informasi,” ujar Bambang kepada PERS , Rabu (12/6/2013).
Bambang menjelaskan, berdasarkan prosedur, bila ada informasi resmi dari pengawas penerbangan mengenai pesawat hilang kontak, pihaknya baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Tapi, saat ini belum ada informasi pesawat hilang kontak,” tegasnya.
Seperti diberitakan, warga Desa Siremang, Kecamatan Pulosari, Pemalang, dikejutkan dengan suara pesawat atau helikopter yang terbang sangat rendah di permukiman warga Selasa malam kemarin. Sejak Selasa malam hingga pagi ini, kabar itu masih menjadi perbincangan hangat di sana.
Pagi ini, pihak kepolisian, TNI, dibantu warga, akan menyusuri lokasi untuk memastikan apakah ada pesawat atau helikopter yang jatuh.
JAKARTA - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari otoritas penerbangan mengenai adanya pesawat atau helikopter yang hilang kontak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
“Sampai saat ini kami belum mendapat laporan itu. Memang banyak yang menanyakan kepada saya soal itu, tapi saya tegaskan sampai saat ini belum ada informasi,” ujar Bambang kepada PERS , Rabu (12/6/2013).
Bambang menjelaskan, berdasarkan prosedur, bila ada informasi resmi dari pengawas penerbangan mengenai pesawat hilang kontak, pihaknya baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Tapi, saat ini belum ada informasi pesawat hilang kontak,” tegasnya.
Seperti diberitakan, warga Desa Siremang, Kecamatan Pulosari, Pemalang, dikejutkan dengan suara pesawat atau helikopter yang terbang sangat rendah di permukiman warga Selasa malam kemarin. Sejak Selasa malam hingga pagi ini, kabar itu masih menjadi perbincangan hangat di sana.
Pagi ini, pihak kepolisian, TNI, dibantu warga, akan menyusuri lokasi untuk memastikan apakah ada pesawat atau helikopter yang jatuh.
Legimo memalsukan tandatangannya berdasarkan perintah Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
Radar Publik
JAKARTA- Brigadir Jenderal Didik Purnomo mengaku tandatangannya pernah dipalsukan oleh Komisaris Polisi Legimo terkait proyek pengadaan alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalulintas Kepolisian RI.
"Jelas (tandatangan) saya dipalsukan. Itu yang melakukan Legimo," kata dia kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2013).
Menurut Didik, tandatangannya dipalsukan agar dana proyek Simulator segera dicairkan. Namun, kata Didik, Legimo memalsukan tandatangannya berdasarkan perintah Inspektur Jenderal Djoko Susilo. "Untuk mempercepat pencairan.Tapi, kata dia, tandatangan dipalsukan atas perintah KPA," ungkap Didik.
Dalam proyek Simulator, Didik Purnomo bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Namun, berhubung tugasnya sebagai Wakil Kepala Korlantas sudah banyak, ia tidak berfokus mengurus proyek Simulator SIM.
Menurut Didik, Inspektur Jenderal Djoko Susilo bertindak sebagai pihak yang mengatur harga alat Simulator roda dua dan roda empat. "Yang menentukan HPS itu Kakor. HPS sesuai arahan kakor," kata dia.
Inspektur Jenderal Djoko Susilo merupakan Kepala Korlantas Polri, ketika proyek itu diadakan. Dalam dakwaan Djoko Susilo, harga perkiraan sendiri untuk alat simulator roda dua senilai Rp 80 juta per unit. Namun, agar tidak dicurigai, Djoko menyamarkannya dengan harga Rp79.930.000.00 per unit.
Adapun, alat simulator roda empat, harga perkiraan sendiri senilai Rp 260 juta. Agar tidak dicurigai, Djoko menyamarkannya dengan angka Rp 258.917.000.00 per unit.
JAKARTA- Brigadir Jenderal Didik Purnomo mengaku tandatangannya pernah dipalsukan oleh Komisaris Polisi Legimo terkait proyek pengadaan alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalulintas Kepolisian RI.
"Jelas (tandatangan) saya dipalsukan. Itu yang melakukan Legimo," kata dia kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2013).
Menurut Didik, tandatangannya dipalsukan agar dana proyek Simulator segera dicairkan. Namun, kata Didik, Legimo memalsukan tandatangannya berdasarkan perintah Inspektur Jenderal Djoko Susilo. "Untuk mempercepat pencairan.Tapi, kata dia, tandatangan dipalsukan atas perintah KPA," ungkap Didik.
Dalam proyek Simulator, Didik Purnomo bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Namun, berhubung tugasnya sebagai Wakil Kepala Korlantas sudah banyak, ia tidak berfokus mengurus proyek Simulator SIM.
Menurut Didik, Inspektur Jenderal Djoko Susilo bertindak sebagai pihak yang mengatur harga alat Simulator roda dua dan roda empat. "Yang menentukan HPS itu Kakor. HPS sesuai arahan kakor," kata dia.
Inspektur Jenderal Djoko Susilo merupakan Kepala Korlantas Polri, ketika proyek itu diadakan. Dalam dakwaan Djoko Susilo, harga perkiraan sendiri untuk alat simulator roda dua senilai Rp 80 juta per unit. Namun, agar tidak dicurigai, Djoko menyamarkannya dengan harga Rp79.930.000.00 per unit.
Adapun, alat simulator roda empat, harga perkiraan sendiri senilai Rp 260 juta. Agar tidak dicurigai, Djoko menyamarkannya dengan angka Rp 258.917.000.00 per unit.
Senin, 10 Juni 2013
Tabrak Pejalan Kaki, Ari Wibowo Diperiksa Intensif Polisi
Radar Publik
Jakarta - R Arianto Wibowo atau Ari Wibowo terlibat kecelakaan lalu lintas. Saat mengendarai motor sport Ducati, Ari menabrak kakek pejalan kaki yang melintas.
"Ari masih di-BAP," terang Kanit Lantas Polres Jaksel AKP Sigit saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (10/6/2013).
Sigit menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu Carmadi (80) tengah melintas, entah bagaimana Ari dengan motornya menabrak korban.
Korban mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSPP. Sedang Ari tidak mengalami luka serius dan bisa menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. (Red)
Jakarta - R Arianto Wibowo atau Ari Wibowo terlibat kecelakaan lalu lintas. Saat mengendarai motor sport Ducati, Ari menabrak kakek pejalan kaki yang melintas.
"Ari masih di-BAP," terang Kanit Lantas Polres Jaksel AKP Sigit saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (10/6/2013).
Sigit menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu Carmadi (80) tengah melintas, entah bagaimana Ari dengan motornya menabrak korban.
Korban mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSPP. Sedang Ari tidak mengalami luka serius dan bisa menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. (Red)
Minggu, 09 Juni 2013
Polisi Ringkus Mucikari ABG
Radar Publik
Surabaya - Seorang mucikari yang masih di bawah umur ditangkap petugas Polrestabes Surabaya. Ironisnya, mucikari yang masih tercatat sebagai siswi salah satu SMP swasta ini tertangkap tangan saat akan melayani pelanggannya di Hotel Fortuna.
Saat ditangkap, mucikari ABG ini sedang bersama tiga temannya yang sama-sama masih di bawah umur. Mereka rencananya akan melayani pria hidung belang di hotel yang ada di Jalan Darmokali.
Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku yang mengaku baru 6 bulan ini menjalankan praktik mucikari terbilang cukup sederhana. Tersangka melakukan transaksi dengan calon pelanggannya melalui Blackberry Massenger (BBM). Kemudian tersangka mengirimkan daftar harga dan foto-foto temannya yang siap untuk dijual.
"Setelah ada kesepakatan, tersangka dan calon pembelinya ini bertemu. Tapi mereka tidak langsung eksekusi. Baru setelah tersangka yakin, besoknya mereka baru melakukan," kata Kompol Suparti saat menggelar rilis di Mapolrestabes Surabaya pada Kresna, Senin (10/6/2013).
Humas Polrestabes Surabaya ini juga mengungkapkan, tersangka mendapat imbalan sebesar Rp 250 ribu dari setiap korbannya yang ia jual.
"Tarifnya per anak Rp 750 ribu. Nah Rp 500 ribu untuk temannya yang melayani, sedangkan dia dapat Rp 250 ribu," imbuhnya.
Namun, karena tersangka dan korban masih menempuh pendidikan, maka tidak ditahan dengan alasan akan mengganggu sekolah mereka.
"Kemungkinannya kami akan kembalikan mereka ke rumah dulu, tapi kita masih periksa lebih intensif lagi. Mereka hanya dikenakan wajib lapor, nanti kalau ditahan malah ganggu sekolahnya, kasihan," pungkasnya.
Sedangkan pria hidung belang yang akan memakai jasa para ABG tidak ditahan meski sempat ikut ditangkap, karena belum sempat melakukan persetubuhan.
Himbauan Kresna selaku Pemimpin Radar Publik kepada Para Orang tua agar selalu mengawasi Anak2nya terutama pada anak perempuan.
Jika pemuda pemudi khususnya pria hidung belang berfikirlah kedepan jangan menuruti nafsu, belajar Agamalah agar menjahui berbuatan nista.
Kepada Pemerintah marilah kita fikirkan nasib Anak2 bangsa ini kedepan supaya menjadi Pemimpin yang baik buat Negri ini. (H. Kresna)
Surabaya - Seorang mucikari yang masih di bawah umur ditangkap petugas Polrestabes Surabaya. Ironisnya, mucikari yang masih tercatat sebagai siswi salah satu SMP swasta ini tertangkap tangan saat akan melayani pelanggannya di Hotel Fortuna.
Saat ditangkap, mucikari ABG ini sedang bersama tiga temannya yang sama-sama masih di bawah umur. Mereka rencananya akan melayani pria hidung belang di hotel yang ada di Jalan Darmokali.
Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku yang mengaku baru 6 bulan ini menjalankan praktik mucikari terbilang cukup sederhana. Tersangka melakukan transaksi dengan calon pelanggannya melalui Blackberry Massenger (BBM). Kemudian tersangka mengirimkan daftar harga dan foto-foto temannya yang siap untuk dijual.
"Setelah ada kesepakatan, tersangka dan calon pembelinya ini bertemu. Tapi mereka tidak langsung eksekusi. Baru setelah tersangka yakin, besoknya mereka baru melakukan," kata Kompol Suparti saat menggelar rilis di Mapolrestabes Surabaya pada Kresna, Senin (10/6/2013).
Humas Polrestabes Surabaya ini juga mengungkapkan, tersangka mendapat imbalan sebesar Rp 250 ribu dari setiap korbannya yang ia jual.
"Tarifnya per anak Rp 750 ribu. Nah Rp 500 ribu untuk temannya yang melayani, sedangkan dia dapat Rp 250 ribu," imbuhnya.
Namun, karena tersangka dan korban masih menempuh pendidikan, maka tidak ditahan dengan alasan akan mengganggu sekolah mereka.
"Kemungkinannya kami akan kembalikan mereka ke rumah dulu, tapi kita masih periksa lebih intensif lagi. Mereka hanya dikenakan wajib lapor, nanti kalau ditahan malah ganggu sekolahnya, kasihan," pungkasnya.
Sedangkan pria hidung belang yang akan memakai jasa para ABG tidak ditahan meski sempat ikut ditangkap, karena belum sempat melakukan persetubuhan.
Himbauan Kresna selaku Pemimpin Radar Publik kepada Para Orang tua agar selalu mengawasi Anak2nya terutama pada anak perempuan.
Jika pemuda pemudi khususnya pria hidung belang berfikirlah kedepan jangan menuruti nafsu, belajar Agamalah agar menjahui berbuatan nista.
Kepada Pemerintah marilah kita fikirkan nasib Anak2 bangsa ini kedepan supaya menjadi Pemimpin yang baik buat Negri ini. (H. Kresna)
KADES KARANG DIENG MENJUAL TANAH KHAS DESA
Radar Publik
MOJOKERTO-
Kades karang dieng kutorejo Anwar 55, menjual tanah khas desa seluas perkiraan 1,5 hektar.
Dengan alasan untuk pembangunan Masjid dan disinyalir tidak berijin, ungkap warga pada Radar Publik. Minggu ( 9-06-2013 ).
Warga sesalkan pada kades anwar, karena tanah tersebut dikeruk sampai kedalaman 4 sampai 5 m.
Sedangkan kades anwar tidak memiliki ijin untuk pengerukan tersebut. Dan sampai sekarang alat beratpun masih di situ.
Warga merasa dibohongi oleh kades Anwar tapi tidak berani menegornya. Dikarenakan kades tersebut diduga banyak dekengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sedangkan sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak berwajid alias mangkir atas pengaduan warga setempat.
Warga merasa bingung ini mau diadukan kemana ujar warga.
Kalau penguasa seperti ini ke depan apakah NKRI bisa berdiri kokoh apakah akan hancur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. (Didik)
MOJOKERTO-
Kades karang dieng kutorejo Anwar 55, menjual tanah khas desa seluas perkiraan 1,5 hektar.
Dengan alasan untuk pembangunan Masjid dan disinyalir tidak berijin, ungkap warga pada Radar Publik. Minggu ( 9-06-2013 ).
Warga sesalkan pada kades anwar, karena tanah tersebut dikeruk sampai kedalaman 4 sampai 5 m.
Sedangkan kades anwar tidak memiliki ijin untuk pengerukan tersebut. Dan sampai sekarang alat beratpun masih di situ.
Warga merasa dibohongi oleh kades Anwar tapi tidak berani menegornya. Dikarenakan kades tersebut diduga banyak dekengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sedangkan sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak berwajid alias mangkir atas pengaduan warga setempat.
Warga merasa bingung ini mau diadukan kemana ujar warga.
Kalau penguasa seperti ini ke depan apakah NKRI bisa berdiri kokoh apakah akan hancur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. (Didik)
Nyeri di Vagina Usai Bercinta? Atasi dengan Obat 'Rumahan'
Merry Wahyuningsih - Radar Publik
Jakarta - Bercinta kadang bisa sangat menyakitkan bagi wanita. Nyeri pada vagina, rasa sakit, terbakar atau gatal bisa dialami wanita selama atau setelah berhubungan seksual. Jangan khawatir, obat 'rumahan' ini bisa dicoba untuk mengatasinya.
Nyeri dan gatal pada vagina setelah berhubungan seksual bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari infeksi ragi, tidaknya terjaganya higienitas vagina hingga kurangnya pelumasan.
Sebelum menggunakan obat-obatan medis, berikut beberapa pengobatan rumah untuk menyingkirkan rasa nyeri, terbakar dan gatal pada vagina setelah berhubungan seks, seperti dilansir Boldsky, Minggu (9/6/2013):
1. Bilas dengan air dingin
Bilas alat kelamin Anda dengan air dingin. Pelumas di kondom juga dapat menyebabkan rasa terbakar di vagina. Jadi, yang terbaik adalah mencuci alat kelamin dengan air dingin untuk menyingkirkan bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan infeksi lanjutan.
2. Gunakan pelumas buatan
Sebagian besar vagina wanita tidak bisa mengeluarkan lubrikan (pelumas) dengan sendirinya. Ini mungkin terjadi karena kurangnya dorongan seksual (libido), kurangnya minat, kurang foreplay, dan lain-lain. Jadi jika Anda tidak cukup pelumas, gunakanlah pelumas buatan. Hal ini memungkinkan memudahkan penetrasi, dan juga mencegah nyeri seks.
3. Hindari sabun kewanitaan
Salah satu solusi 'rumahan' untuk mengatasi rasa terbakar vagina setelah berhubungan seks adalah dengan menghindari menggunakan sabun kewanitaan esensi kuat. Vagina merupakan organ yang dapat membersihkan diri sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan bahan kimia untuk membersihkannya sebelum atau sesudah berhubungan seks.
Jika vagina terasa nyeri atau terbakar setelah berhubungan seks, cuci dengan air dingin dan biarkan selama beberapa waktu.
4. Baking soda
Banyak wanita menggunakan baking soda sebagai salah satu solusi 'rumahan' untuk nyeri atau rasa terbakar di vagina setelah berhubungan seks. Campur baking soda dengan air, rendam sepotong kain bersih dan oleskan pada vulva.
5. Biarkan dingin sendiri
Cuci alat kelamin dengan air dingin dan lebarkan kaki Anda. Udara segar akan memberikan bantuan untuk meredakan rasa terbakar di vagina dan juga membantu mengatasi masalah ini setelah berhubungan seks.
6. Minum banyak air
Sebagian besar rasa terbakar di vagina juga dapat disebabkan oleh dehidrasi. Urine akan lebih sulit keluar ketika vagina terasa nyeri usai berhubungan seks. Jadi, minumlah banyak air untuk tetap terhidrasi.
Jakarta - Bercinta kadang bisa sangat menyakitkan bagi wanita. Nyeri pada vagina, rasa sakit, terbakar atau gatal bisa dialami wanita selama atau setelah berhubungan seksual. Jangan khawatir, obat 'rumahan' ini bisa dicoba untuk mengatasinya.
Nyeri dan gatal pada vagina setelah berhubungan seksual bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari infeksi ragi, tidaknya terjaganya higienitas vagina hingga kurangnya pelumasan.
Sebelum menggunakan obat-obatan medis, berikut beberapa pengobatan rumah untuk menyingkirkan rasa nyeri, terbakar dan gatal pada vagina setelah berhubungan seks, seperti dilansir Boldsky, Minggu (9/6/2013):
1. Bilas dengan air dingin
Bilas alat kelamin Anda dengan air dingin. Pelumas di kondom juga dapat menyebabkan rasa terbakar di vagina. Jadi, yang terbaik adalah mencuci alat kelamin dengan air dingin untuk menyingkirkan bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan infeksi lanjutan.
2. Gunakan pelumas buatan
Sebagian besar vagina wanita tidak bisa mengeluarkan lubrikan (pelumas) dengan sendirinya. Ini mungkin terjadi karena kurangnya dorongan seksual (libido), kurangnya minat, kurang foreplay, dan lain-lain. Jadi jika Anda tidak cukup pelumas, gunakanlah pelumas buatan. Hal ini memungkinkan memudahkan penetrasi, dan juga mencegah nyeri seks.
3. Hindari sabun kewanitaan
Salah satu solusi 'rumahan' untuk mengatasi rasa terbakar vagina setelah berhubungan seks adalah dengan menghindari menggunakan sabun kewanitaan esensi kuat. Vagina merupakan organ yang dapat membersihkan diri sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan bahan kimia untuk membersihkannya sebelum atau sesudah berhubungan seks.
Jika vagina terasa nyeri atau terbakar setelah berhubungan seks, cuci dengan air dingin dan biarkan selama beberapa waktu.
4. Baking soda
Banyak wanita menggunakan baking soda sebagai salah satu solusi 'rumahan' untuk nyeri atau rasa terbakar di vagina setelah berhubungan seks. Campur baking soda dengan air, rendam sepotong kain bersih dan oleskan pada vulva.
5. Biarkan dingin sendiri
Cuci alat kelamin dengan air dingin dan lebarkan kaki Anda. Udara segar akan memberikan bantuan untuk meredakan rasa terbakar di vagina dan juga membantu mengatasi masalah ini setelah berhubungan seks.
6. Minum banyak air
Sebagian besar rasa terbakar di vagina juga dapat disebabkan oleh dehidrasi. Urine akan lebih sulit keluar ketika vagina terasa nyeri usai berhubungan seks. Jadi, minumlah banyak air untuk tetap terhidrasi.
Sabtu, 08 Juni 2013
PDIP Benarkan Taufiq Kiemas Meninggal Dunia Pukul 18.00 WIB
Radar Publik
Jakarta - Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanuddin membenarkan kabar meninggalnya Ketua MPR Taufiq Kiemas. Suami dari Megawati Soekarnoputri itu menghembuskan nafasnya yang terakhir pukul 18.00 WIB di Singapura.
"Iya benar tadi pukul 18.00 WIB," kata TB Hasanuddin kepada Radar Publik, Sabtu (8/6/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas, sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang berada di Singapura. Kesehatannya menurun usai menghadiri peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni 2013 di Ende, Nusa Tenggara Timur. (Kresna)
Jakarta - Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanuddin membenarkan kabar meninggalnya Ketua MPR Taufiq Kiemas. Suami dari Megawati Soekarnoputri itu menghembuskan nafasnya yang terakhir pukul 18.00 WIB di Singapura.
"Iya benar tadi pukul 18.00 WIB," kata TB Hasanuddin kepada Radar Publik, Sabtu (8/6/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas, sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang berada di Singapura. Kesehatannya menurun usai menghadiri peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni 2013 di Ende, Nusa Tenggara Timur. (Kresna)
Jumat, 07 Juni 2013
Kerangka Manusia Dikerubuti Belatung Ditemukan di Ladang Tebu
Radar Publik
Malang - Kerangka manusia dikerubuti belatung ditemukan di ladang tebu di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Pertama kali menemukan jasad tinggal tulang belulang itu adalah buruh tebang lahan tebu milik H. Abdullah (55).
Aparat kepolisian menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Dari hasil olah TKP terkuak identitas korban, yakni Mat Paham (75), warga setempat. Pakaian berupa sarung dan kemeja dikenakan korban membantu proses identifikasi.
Banyak warga dan kerabat mengetahui itu merupakan pakaian yang terakhir dikenakan korban 32 hari lalu. Maklum sudah 32 hari lamanya keberadaan korban tak diketahui.
"Korban sudah 32 hari menghilang, banyak yang mengatakan usia menjadi penyebab hilangnya korban," kata Kapolsek Pakisaji AKP Ni Nyoman Sri kepada Wartawan di tempat kejadian.
Nyoman menyebut, dalam kondisi pikun ditengarai mengakibatkan korban tak kunjung kembali pulang hingga tewas di tengah ladang tebu.
"Sampai meninggal di ladang tebu," sebutnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, petugas membawa kerangka itu ke Rumah Sakit dr Saiful Anwar untuk diotopsi.
Malang - Kerangka manusia dikerubuti belatung ditemukan di ladang tebu di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Pertama kali menemukan jasad tinggal tulang belulang itu adalah buruh tebang lahan tebu milik H. Abdullah (55).
Aparat kepolisian menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Dari hasil olah TKP terkuak identitas korban, yakni Mat Paham (75), warga setempat. Pakaian berupa sarung dan kemeja dikenakan korban membantu proses identifikasi.
Banyak warga dan kerabat mengetahui itu merupakan pakaian yang terakhir dikenakan korban 32 hari lalu. Maklum sudah 32 hari lamanya keberadaan korban tak diketahui.
"Korban sudah 32 hari menghilang, banyak yang mengatakan usia menjadi penyebab hilangnya korban," kata Kapolsek Pakisaji AKP Ni Nyoman Sri kepada Wartawan di tempat kejadian.
Nyoman menyebut, dalam kondisi pikun ditengarai mengakibatkan korban tak kunjung kembali pulang hingga tewas di tengah ladang tebu.
"Sampai meninggal di ladang tebu," sebutnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, petugas membawa kerangka itu ke Rumah Sakit dr Saiful Anwar untuk diotopsi.
Kamis, 06 Juni 2013
Pejabat Babel Pukul Pramugari Sriwijaya Air
Radar Publik
JAKARTA - Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka, Zakaria Umar Hadi memukul pramugari Sriwijaya Air, Febriani. Penganiayaan itu terjadi di dalam pesawat penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kemarin.
Adik perempuan korban, Sita Destia mengatakan, kejadian itu berawal saat rekan kakaknya sesama pramugrari menegur Zakaria untuk mematikan telepon genggam milik Zakaria, karena pesawat sudah mau take off. Teguran itu ternyata membangkitkan emosi Zakaria. Febriani yang melihat kejadian itu pun langsung menegur Zakaria.
"Waktu sudah mau take off, pesawat sudah mundur ke run way telepon genggamnya masih nyala. Ditegur malah marah," kata dia menuturkan apa yang diceritakan Febriani kepada Radar Publik, Jum'at (7/6/2013).
Sita mengatakan, tindakan kakaknya sudah sesuai prosedur keselamatan penumpang pesawat. Pesawat dengan nomor penerbangan SJ 078 itu take off sekira pukul 19.30 WIB. Satu jam kemudian, pesawat tiba di Pangkal Pinang.
Febi, sapaan akrab Febriani tak menyangka jika Zakaria memendam amarah setelah ditegur untuk mematikan telepon. Setelah penumpang turun, pemukulan itu pun terjadi. "Setelah penumpang lain turun, dia nunggu kakak saya dan memukul pakai koran," ungkapnya.
Bundelan koran yang digulung Zakaria sebesar kepalan tangan mendarat ke pipi dan kuping Febi hingga memar. Korban merasa kesakitan dan melaporkan kasus itu ke Polsek Pangkalan Baru, Pangkal Pinang. "Hasil visumnya sudah ada dan sudah kita laporkan ke polisi," pungkasnya.
JAKARTA - Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka, Zakaria Umar Hadi memukul pramugari Sriwijaya Air, Febriani. Penganiayaan itu terjadi di dalam pesawat penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kemarin.
Adik perempuan korban, Sita Destia mengatakan, kejadian itu berawal saat rekan kakaknya sesama pramugrari menegur Zakaria untuk mematikan telepon genggam milik Zakaria, karena pesawat sudah mau take off. Teguran itu ternyata membangkitkan emosi Zakaria. Febriani yang melihat kejadian itu pun langsung menegur Zakaria.
"Waktu sudah mau take off, pesawat sudah mundur ke run way telepon genggamnya masih nyala. Ditegur malah marah," kata dia menuturkan apa yang diceritakan Febriani kepada Radar Publik, Jum'at (7/6/2013).
Sita mengatakan, tindakan kakaknya sudah sesuai prosedur keselamatan penumpang pesawat. Pesawat dengan nomor penerbangan SJ 078 itu take off sekira pukul 19.30 WIB. Satu jam kemudian, pesawat tiba di Pangkal Pinang.
Febi, sapaan akrab Febriani tak menyangka jika Zakaria memendam amarah setelah ditegur untuk mematikan telepon. Setelah penumpang turun, pemukulan itu pun terjadi. "Setelah penumpang lain turun, dia nunggu kakak saya dan memukul pakai koran," ungkapnya.
Bundelan koran yang digulung Zakaria sebesar kepalan tangan mendarat ke pipi dan kuping Febi hingga memar. Korban merasa kesakitan dan melaporkan kasus itu ke Polsek Pangkalan Baru, Pangkal Pinang. "Hasil visumnya sudah ada dan sudah kita laporkan ke polisi," pungkasnya.
MABES POLRI SITA 120 MESIN JUDI
Radar Publik
PEKANBARU - Mabes Polri berhasil menyita 120 mesin judi gelper (gelanggang permainan) dari dua lokasi arena judi terbesar di Pekanbaru, Riau.
Mesin judi terbanyak berasal dari lantai 3 XP Club. Disana jumlah sekitar 100 lebih. Sisanya berapa di arena judi Planet di Jalan Nangka Pekanbaru.
"Arena judi di XP maupun di Planet masih satu manajemen," kata Kanit I judi subdit 3 Dit Tipidum Mabes Polri,AKBP Susilowodi kepada PERS Jum'at (7/6/2013).
Tak hanya itu polisi juga menyita uang jutaan rupiah dari dua tempat, XP dan Planet. Uang tersebut berasal dari penglola dan pemain judi.
Selain menyita barang bukti, Mabes Polri juga sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni B dan L. "Kedua tersangka merupakan pengelola dua arena judi tersebut" imbuhnya.
Penggerebekan dua lokasi arena judi oleh Mabes Polri dilakukan dini hari tadi. Sedikitnya ada 101 orang diamankan dari dua lokasi tersebut.
PEKANBARU - Mabes Polri berhasil menyita 120 mesin judi gelper (gelanggang permainan) dari dua lokasi arena judi terbesar di Pekanbaru, Riau.
Mesin judi terbanyak berasal dari lantai 3 XP Club. Disana jumlah sekitar 100 lebih. Sisanya berapa di arena judi Planet di Jalan Nangka Pekanbaru.
"Arena judi di XP maupun di Planet masih satu manajemen," kata Kanit I judi subdit 3 Dit Tipidum Mabes Polri,AKBP Susilowodi kepada PERS Jum'at (7/6/2013).
Tak hanya itu polisi juga menyita uang jutaan rupiah dari dua tempat, XP dan Planet. Uang tersebut berasal dari penglola dan pemain judi.
Selain menyita barang bukti, Mabes Polri juga sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni B dan L. "Kedua tersangka merupakan pengelola dua arena judi tersebut" imbuhnya.
Penggerebekan dua lokasi arena judi oleh Mabes Polri dilakukan dini hari tadi. Sedikitnya ada 101 orang diamankan dari dua lokasi tersebut.
TKI Tewas Dibacok Orang Tak Dikenal di Malaysia
Radar Publik
LAMONGAN - Seorang TKI asal Lamongan, Jawa Timur, tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban tewas setelah dibacok orang tidak dikenal di Malaysia.
Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Hizbullah, seorang TKI di Malaysia yang berasal dari Desa Karang Anom, Kecamatan Karang Binangun, Lamongan, Radar Publik, Kamis 6/6/2013.
Hizbullah merupakan anak pasangan Kastur dan Ja'iyah ini diketahui tewas pada Senin 3 Juni 2013 lalu, dengan luka bacok di perut dan kepala.
Menurut ketrangan kerabat, korban dibacok orang tak dikenal setelah pulang kerja. Sehari-hari korban bekerja sebagai tukang bangunan dan sudah bertahun-tahun bekerja di Malaysia.
Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 4 bulan. Rencananya korban akan pulang ke Lamonga, setalah Lebaran nanti. Namun, kemtian lebih dulu membawanya pulang ke tanah kelahiran.
Usai disalatkan di masjid desa setempat, korban lantas disemayamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) keluarga. Warga tidak menduga, jika Hizbullah akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Selama ini, korban dikenal pendiam dan baik, sehingga kecil kemungkinan memiliki musuh.
Saat ini, adik korban yang diduga mengetahui kronologis pembunuhan kormab masih ditahan di Kepolisian Diraja Malaysia untuk dimintai keterangan. Sementara itu, keluarga korban berarap pemerintah segera turun tangan untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini. (Kresna)
LAMONGAN - Seorang TKI asal Lamongan, Jawa Timur, tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban tewas setelah dibacok orang tidak dikenal di Malaysia.
Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Hizbullah, seorang TKI di Malaysia yang berasal dari Desa Karang Anom, Kecamatan Karang Binangun, Lamongan, Radar Publik, Kamis 6/6/2013.
Hizbullah merupakan anak pasangan Kastur dan Ja'iyah ini diketahui tewas pada Senin 3 Juni 2013 lalu, dengan luka bacok di perut dan kepala.
Menurut ketrangan kerabat, korban dibacok orang tak dikenal setelah pulang kerja. Sehari-hari korban bekerja sebagai tukang bangunan dan sudah bertahun-tahun bekerja di Malaysia.
Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 4 bulan. Rencananya korban akan pulang ke Lamonga, setalah Lebaran nanti. Namun, kemtian lebih dulu membawanya pulang ke tanah kelahiran.
Usai disalatkan di masjid desa setempat, korban lantas disemayamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) keluarga. Warga tidak menduga, jika Hizbullah akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Selama ini, korban dikenal pendiam dan baik, sehingga kecil kemungkinan memiliki musuh.
Saat ini, adik korban yang diduga mengetahui kronologis pembunuhan kormab masih ditahan di Kepolisian Diraja Malaysia untuk dimintai keterangan. Sementara itu, keluarga korban berarap pemerintah segera turun tangan untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini. (Kresna)
Selasa, 04 Juni 2013
Polri Turunkan Tim Densus 88 Usut Bom Lumajang
Radar Publik
Jakarta - Mabes Polri menurunkan tim Densus 88/Anti Teror untuk menyelidiki rencana teror FI, karyawan loket agen perjalanan PT Arifin Sidayu, Lumajang, Jawa Timur.
"Pemeriksaan di-back up tim Densus untuk mengembangkan hasil pemeriksaan terhadap Fi," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Gedung Divisi Humas, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2013).
"Yang jelas ini menarik untuk ditelusuri dan kita lakukan (penyidikan) serius. Pelibatan tim Densus untuk membantu kepolisian setempat," imbuh Boy.
Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mendapatkan transaksi elektronik dalam akun jejaring sosial milik Fi. Transaksi elektronik tersebut berupa percakapan Fi dengan beberapa orang tentang rencana aksi teror bomnya.
Disinggung mengenai keterkaitan dengan kelompok teror Poso, Boy menyatakan pihaknya masih perlu mendalami hal tersebut. Termasuk siapa pihak-pihak lawan bicara Fi dalam perencanaan teror.
"Masih kita kembangkan, memerlukan waktu lebih jauh, namun dari fakta yang ada memang sangat menarik, ada ketidak wajaran dari konten pembicaraan dan material bom di sosial media," ujar Boy.
Fi dibekuk setelah polisi melakukan penyelidikan pasca ledakan yang terjadi di loket agen perjalanan di PT Arifin Sidayu, Lumajang, Jatim. Fi sendiri merupakan karyawan perusahaan tersebut.
Pengakuan Fi bom tersebut digunakannya untuk aktivitas penangkapan ikan. Namun polisi menemukan kejanggalan dalam material ledakan, yaitu berisi paku dan material keras lainnya.
"Patut dicurigai bahwa apa yang disampaikan bahwa bom untuk menangkap ikan di
sungai masih harus diuji kebenarannya," kata Boy.
Kepada penyidik pelaku mengaku mendapatkan cara pembuatan bom dari sumber-sumber yang tersebar di internet, yaitu hanya dengan mengetikan kata kunci yang ada di mesin pencari internet.
Jakarta - Mabes Polri menurunkan tim Densus 88/Anti Teror untuk menyelidiki rencana teror FI, karyawan loket agen perjalanan PT Arifin Sidayu, Lumajang, Jawa Timur.
"Pemeriksaan di-back up tim Densus untuk mengembangkan hasil pemeriksaan terhadap Fi," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Gedung Divisi Humas, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2013).
"Yang jelas ini menarik untuk ditelusuri dan kita lakukan (penyidikan) serius. Pelibatan tim Densus untuk membantu kepolisian setempat," imbuh Boy.
Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mendapatkan transaksi elektronik dalam akun jejaring sosial milik Fi. Transaksi elektronik tersebut berupa percakapan Fi dengan beberapa orang tentang rencana aksi teror bomnya.
Disinggung mengenai keterkaitan dengan kelompok teror Poso, Boy menyatakan pihaknya masih perlu mendalami hal tersebut. Termasuk siapa pihak-pihak lawan bicara Fi dalam perencanaan teror.
"Masih kita kembangkan, memerlukan waktu lebih jauh, namun dari fakta yang ada memang sangat menarik, ada ketidak wajaran dari konten pembicaraan dan material bom di sosial media," ujar Boy.
Fi dibekuk setelah polisi melakukan penyelidikan pasca ledakan yang terjadi di loket agen perjalanan di PT Arifin Sidayu, Lumajang, Jatim. Fi sendiri merupakan karyawan perusahaan tersebut.
Pengakuan Fi bom tersebut digunakannya untuk aktivitas penangkapan ikan. Namun polisi menemukan kejanggalan dalam material ledakan, yaitu berisi paku dan material keras lainnya.
"Patut dicurigai bahwa apa yang disampaikan bahwa bom untuk menangkap ikan di
sungai masih harus diuji kebenarannya," kata Boy.
Kepada penyidik pelaku mengaku mendapatkan cara pembuatan bom dari sumber-sumber yang tersebar di internet, yaitu hanya dengan mengetikan kata kunci yang ada di mesin pencari internet.
Minggu, 02 Juni 2013
Kantor Ekspedisi Diduga Jadi Tempat Rakit Bom di Lumajang
Radar Publik
LUMAJANG – Sebuah kantor ekspedisi pengiriman barang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dijaga ketat polisi karena diduga menjadi tempat perakitan bom. Dari tempat tersebut petugas menemukan sejumlah bom rakitan.
Kantor ekspedisi sekaligus tempat penjualan tiket pesawat di Desa/Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, disterilkan dengan memasang garis polisi. Dugaan kantor tersebut digunakan sebagai tempat perakitan bom, setelah warga mendengar ledakan keras lokasi kejadian, Sabtu siang kemaren.
Pemilik toko yang digunakan kantor ekpedisi, Mahfud, mengatakan, setelah mendengar suara ledakan warga melaporkan kepada petugas Polsek Senduro.
“Toko saya itu disewa oleh Arifin warga Lamogan. Sebelum terjadi ledakan, Pungki pekerja ekpedisi tersebut bersama temannya membawa kaleng yang berasap,” kata Mahfud, Senin (3/6/2013).
Mahfud menambahkan, belum sempat keluar toko tiba-tiba bungkusan kaleng tersebut meledak. Pungki dan temannya yang mengenakan masker langusng melarikan diri setelah terjadi ledakan.
Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Susanto, mengatakan, usai mendapatkan laporan warga tentang ledakan, polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Saat masih dilakukan penyelidikan, dan hasil olah TKP sementara ditemukan dua bom rakitan. Untuk mengevakuasi masih menunggu tim Jihandak Gegana Polda Jatim,” ujar Susanto kepada Radar Publik.
Tidak ada korban jiwa dan kerusakan berarti dalam peristiwa ledakan di lokasi tersebut. Disinggung mengenai kemungkinan para penghuni rumah kontrakan merupakan anggota jaringan teroris, Susanto enggan berandai–andai. Polisi masih fokus melakukan olah TKP dan memburu penghuni kontrakan yang sudah diketahui identitasnya untuk dimintai keterangan.
(Cucuk Donartono/Sindo TV) (tbn) di himpun Kresna)
LUMAJANG – Sebuah kantor ekspedisi pengiriman barang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dijaga ketat polisi karena diduga menjadi tempat perakitan bom. Dari tempat tersebut petugas menemukan sejumlah bom rakitan.
Kantor ekspedisi sekaligus tempat penjualan tiket pesawat di Desa/Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, disterilkan dengan memasang garis polisi. Dugaan kantor tersebut digunakan sebagai tempat perakitan bom, setelah warga mendengar ledakan keras lokasi kejadian, Sabtu siang kemaren.
Pemilik toko yang digunakan kantor ekpedisi, Mahfud, mengatakan, setelah mendengar suara ledakan warga melaporkan kepada petugas Polsek Senduro.
“Toko saya itu disewa oleh Arifin warga Lamogan. Sebelum terjadi ledakan, Pungki pekerja ekpedisi tersebut bersama temannya membawa kaleng yang berasap,” kata Mahfud, Senin (3/6/2013).
Mahfud menambahkan, belum sempat keluar toko tiba-tiba bungkusan kaleng tersebut meledak. Pungki dan temannya yang mengenakan masker langusng melarikan diri setelah terjadi ledakan.
Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Susanto, mengatakan, usai mendapatkan laporan warga tentang ledakan, polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Saat masih dilakukan penyelidikan, dan hasil olah TKP sementara ditemukan dua bom rakitan. Untuk mengevakuasi masih menunggu tim Jihandak Gegana Polda Jatim,” ujar Susanto kepada Radar Publik.
Tidak ada korban jiwa dan kerusakan berarti dalam peristiwa ledakan di lokasi tersebut. Disinggung mengenai kemungkinan para penghuni rumah kontrakan merupakan anggota jaringan teroris, Susanto enggan berandai–andai. Polisi masih fokus melakukan olah TKP dan memburu penghuni kontrakan yang sudah diketahui identitasnya untuk dimintai keterangan.
(Cucuk Donartono/Sindo TV) (tbn) di himpun Kresna)
VisiVisi dan Misi RADAR PUBLIK INDEPENDEN
Visi
Menjadi terdepan sebagai kabar intelektual Radar Publik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengimplementasikan nilai–nilai Pancasila dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan demi esensi dan eksistensi RADAR PUBLIK Independen di INDONESIA pada khususnya INTERNASIONAL pada umumnya.
Misi
1) Menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai Media intelektual untuk memberikan yang terbaik bagi Pemuda Pancasila, bangsa dan Negara.
2) Pemahaman mendalam dan implementasi nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila (sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara) untuk diri sendiri maupun orang lain dengan atau melalui lembaga RADAR PUBLIK INDEPENDEN.
3) Mempererat kebersamaan dan persaudaraan antara sesama anggota keluarga besar Pemuda Pancasila sehingga tercipta suasana internal dan eksternal yang menunjang jalannya lembaga dalam mencapai tujuan
4) Berjuang dan terus berkarya demi RADAR PUBLIK INDEPENDEN terutama kebesaran dan nama baik PANCASILA
5) Mengadakan pembinaan untuk para pengurus dan anggota dalam sistem kinerja dan manajemen organisasi yang termotivasi, transparan, jujur, tertata, disiplin.
6) Melebarkan sayap lembaga RADAR PUBLIK INDEPENDEN dengan mendirikan komisariat di tingkat perguruan tinggi dan sekolah.
Orientasi & Arah Program Kerja
INTERNAL
1) Maksimalisasi dan penguatan sistem pengkaderan.
2) Peningkatan kekompakan dan kebersamaan pengurus dan seluruh kader.
3) Memperbaiki koordinasi dan komunikasi.
4) Kemandirian dalam rangka pengelolaan keuangan dan transparansi laporan keuangan.
EKSTERNAL
1) Menjalankan fungsi RADAR PUBLIK INDEPENDEN sebagai kontrol sosial dan berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan Bangsa dan Negara.
2) Ikut berperan aktif dalam usaha penyelesaian permasalahan bangsa ini dengan seluruh elemen khususnya yang terdapat di INDONESIA.
3) Menghasilkan karya dan prestasi dengan berbagai kegiatan di bidang compartemen terkait di INDONESIA.
4) Mengawasi dan mengkawal jalannya Pemerintahan INDONESIA dan Uu Dasar 1945.
Hingga pada akhirnya semua tersebut diatas dijadikan dasar bagi bagian – bagian dalam membuat rancangan program kerja. Bahwasanya dalam program kerja yang dibuat nanti harus memiliki arah dan pemahaman sebagai berikut :
1) Pencapaian hasil dari program kerja sudah seharusnya dirasakan oleh masyarakat banyak ( public oriented).
2) Cakupan program kerja harus lebih luas dan terkonsep dengan jelas.
3) Parameter keberhasilan dari program kerja bukan hanya yang direncanakan tapi juga dalam hal kerja tim atas dasar saling percaya dan kebersamaan.
4) Program kerja merupakan hasil dari pemikiran mendalam dan diskusi.
5) Anggaran biaya merupakan salah satu pertimbangan, tapi dibuat serealistis mungkin dalam rekomendasi program kerja.
6) Lengkap dan baik secara administrasi dan sesuai dengan P.O RADAR PUBLIK INDEPENDEN serta AD/ART RADAR PUBLIK.
(President Radar Publik: Kresna)
Menjadi terdepan sebagai kabar intelektual Radar Publik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengimplementasikan nilai–nilai Pancasila dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan demi esensi dan eksistensi RADAR PUBLIK Independen di INDONESIA pada khususnya INTERNASIONAL pada umumnya.
Misi
1) Menggunakan segala kemampuan dan potensi diri sebagai Media intelektual untuk memberikan yang terbaik bagi Pemuda Pancasila, bangsa dan Negara.
2) Pemahaman mendalam dan implementasi nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila (sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara) untuk diri sendiri maupun orang lain dengan atau melalui lembaga RADAR PUBLIK INDEPENDEN.
3) Mempererat kebersamaan dan persaudaraan antara sesama anggota keluarga besar Pemuda Pancasila sehingga tercipta suasana internal dan eksternal yang menunjang jalannya lembaga dalam mencapai tujuan
4) Berjuang dan terus berkarya demi RADAR PUBLIK INDEPENDEN terutama kebesaran dan nama baik PANCASILA
5) Mengadakan pembinaan untuk para pengurus dan anggota dalam sistem kinerja dan manajemen organisasi yang termotivasi, transparan, jujur, tertata, disiplin.
6) Melebarkan sayap lembaga RADAR PUBLIK INDEPENDEN dengan mendirikan komisariat di tingkat perguruan tinggi dan sekolah.
Orientasi & Arah Program Kerja
INTERNAL
1) Maksimalisasi dan penguatan sistem pengkaderan.
2) Peningkatan kekompakan dan kebersamaan pengurus dan seluruh kader.
3) Memperbaiki koordinasi dan komunikasi.
4) Kemandirian dalam rangka pengelolaan keuangan dan transparansi laporan keuangan.
EKSTERNAL
1) Menjalankan fungsi RADAR PUBLIK INDEPENDEN sebagai kontrol sosial dan berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan Bangsa dan Negara.
2) Ikut berperan aktif dalam usaha penyelesaian permasalahan bangsa ini dengan seluruh elemen khususnya yang terdapat di INDONESIA.
3) Menghasilkan karya dan prestasi dengan berbagai kegiatan di bidang compartemen terkait di INDONESIA.
4) Mengawasi dan mengkawal jalannya Pemerintahan INDONESIA dan Uu Dasar 1945.
Hingga pada akhirnya semua tersebut diatas dijadikan dasar bagi bagian – bagian dalam membuat rancangan program kerja. Bahwasanya dalam program kerja yang dibuat nanti harus memiliki arah dan pemahaman sebagai berikut :
1) Pencapaian hasil dari program kerja sudah seharusnya dirasakan oleh masyarakat banyak ( public oriented).
2) Cakupan program kerja harus lebih luas dan terkonsep dengan jelas.
3) Parameter keberhasilan dari program kerja bukan hanya yang direncanakan tapi juga dalam hal kerja tim atas dasar saling percaya dan kebersamaan.
4) Program kerja merupakan hasil dari pemikiran mendalam dan diskusi.
5) Anggaran biaya merupakan salah satu pertimbangan, tapi dibuat serealistis mungkin dalam rekomendasi program kerja.
6) Lengkap dan baik secara administrasi dan sesuai dengan P.O RADAR PUBLIK INDEPENDEN serta AD/ART RADAR PUBLIK.
(President Radar Publik: Kresna)
Sabtu, 01 Juni 2013
PEMKOT BANDUNG MELAPORKAN TERKAIT PEMALSUAN SURAT EDARAN PERINTAH SEKS BEBAS
Radar Publik
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menilai langkah Pemkot Bandung melaporkan surat perintah seks bebas ke polisi sudah tepat. Surat itu, menurutnya, mengandung unsur pelecehan terhadap Pemkot Bandung.
”Tentu ada pelecehan terhadap instansi pemerintah, khususnya Kota Bandung. Oleh karena itu, karena ini sudah urusan kriminal, tepat Kepala Perpusda melapor ke polisi,” kata Aher di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dia meminta polisi segera menuntaskan kasus ini sehingga bisa terungkap motif di baliknya. “Kita akan lihat sebetulnya apa motif di belakangnya,” ujarnya Pada Radar Publik. Minggu (02/06/2013).
Lebih jauh Aher berharap kejadian serupa tidak terjadi di Pemprov Jabar. “Jangan terjadi. Kalau belum terjadi jangan diandai-andai. Tapi, kita antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu,” tuturnya.
Sejauh ini, administrasi dan surat-menyurat di lingkungan Pemprov sudah tertib. Namun, dia mengakui sulit mencegah pemalsuan kop surat, seperti dialami Perpusda Bandung.
”Saya kira namanya kop surat gampang sekali dimanipulasi, sulit untuk dicegah. Sekarang begini, kan surat itu beredar ke mana-mana, yang jelas kita menghalangi jangan sampai orang punya niat seperti, itu kan lebih bagus," tandasnya. (red)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menilai langkah Pemkot Bandung melaporkan surat perintah seks bebas ke polisi sudah tepat. Surat itu, menurutnya, mengandung unsur pelecehan terhadap Pemkot Bandung.
”Tentu ada pelecehan terhadap instansi pemerintah, khususnya Kota Bandung. Oleh karena itu, karena ini sudah urusan kriminal, tepat Kepala Perpusda melapor ke polisi,” kata Aher di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dia meminta polisi segera menuntaskan kasus ini sehingga bisa terungkap motif di baliknya. “Kita akan lihat sebetulnya apa motif di belakangnya,” ujarnya Pada Radar Publik. Minggu (02/06/2013).
Lebih jauh Aher berharap kejadian serupa tidak terjadi di Pemprov Jabar. “Jangan terjadi. Kalau belum terjadi jangan diandai-andai. Tapi, kita antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu,” tuturnya.
Sejauh ini, administrasi dan surat-menyurat di lingkungan Pemprov sudah tertib. Namun, dia mengakui sulit mencegah pemalsuan kop surat, seperti dialami Perpusda Bandung.
”Saya kira namanya kop surat gampang sekali dimanipulasi, sulit untuk dicegah. Sekarang begini, kan surat itu beredar ke mana-mana, yang jelas kita menghalangi jangan sampai orang punya niat seperti, itu kan lebih bagus," tandasnya. (red)
PEMKOT BANDUNG MELAPORKAN TERKAIT PEMALSUAN SURAT EDARAN PERINTAH SEKS BEBAS
Radar Publik
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menilai langkah Pemkot Bandung melaporkan surat perintah seks bebas ke polisi sudah tepat. Surat itu, menurutnya, mengandung unsur pelecehan terhadap Pemkot Bandung.
”Tentu ada pelecehan terhadap instansi pemerintah, khususnya Kota Bandung. Oleh karena itu, karena ini sudah urusan kriminal, tepat Kepala Perpusda melapor ke polisi,” kata Aher di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dia meminta polisi segera menuntaskan kasus ini sehingga bisa terungkap motif di baliknya. “Kita akan lihat sebetulnya apa motif di belakangnya,” ujarnya Pada Radar Publik. Minggu (02/06/2013).
Lebih jauh Aher berharap kejadian serupa tidak terjadi di Pemprov Jabar. “Jangan terjadi. Kalau belum terjadi jangan diandai-andai. Tapi, kita antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu,” tuturnya.
Sejauh ini, administrasi dan surat-menyurat di lingkungan Pemprov sudah tertib. Namun, dia mengakui sulit mencegah pemalsuan kop surat, seperti dialami Perpusda Bandung.
”Saya kira namanya kop surat gampang sekali dimanipulasi, sulit untuk dicegah. Sekarang begini, kan surat itu beredar ke mana-mana, yang jelas kita menghalangi jangan sampai orang punya niat seperti, itu kan lebih bagus," tandasnya. (red)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menilai langkah Pemkot Bandung melaporkan surat perintah seks bebas ke polisi sudah tepat. Surat itu, menurutnya, mengandung unsur pelecehan terhadap Pemkot Bandung.
”Tentu ada pelecehan terhadap instansi pemerintah, khususnya Kota Bandung. Oleh karena itu, karena ini sudah urusan kriminal, tepat Kepala Perpusda melapor ke polisi,” kata Aher di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dia meminta polisi segera menuntaskan kasus ini sehingga bisa terungkap motif di baliknya. “Kita akan lihat sebetulnya apa motif di belakangnya,” ujarnya Pada Radar Publik. Minggu (02/06/2013).
Lebih jauh Aher berharap kejadian serupa tidak terjadi di Pemprov Jabar. “Jangan terjadi. Kalau belum terjadi jangan diandai-andai. Tapi, kita antisipasi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu,” tuturnya.
Sejauh ini, administrasi dan surat-menyurat di lingkungan Pemprov sudah tertib. Namun, dia mengakui sulit mencegah pemalsuan kop surat, seperti dialami Perpusda Bandung.
”Saya kira namanya kop surat gampang sekali dimanipulasi, sulit untuk dicegah. Sekarang begini, kan surat itu beredar ke mana-mana, yang jelas kita menghalangi jangan sampai orang punya niat seperti, itu kan lebih bagus," tandasnya. (red)
Langganan:
Postingan (Atom)
Box Redaksi Radar Publik
Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha ...
-
Radar Publik Minggu (3/11/2013) WARGA Porong dan sekitarnya punya istilah khas, TPI. Bukan Televisi Pendidikan Indonesia, melainkan TANGKIS...
-
Radar Publik Jatim - Selasa, 16/7/2024 MOJOKERTO, Warga Dusun Kangkungan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, ...
-
Radar Publik .com Mojokerto 21/7/2024 MOJOKERTO : Bentuk kekesalan warga Dusun Kangkungan, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, M...
