LBH Pers: Utamakan UU Pers untuk usut pengeroyokan jurnalis di Aceh

Radar Publik

Jakarta dari: (ANTARA) - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin mengatakan kepolisian harus menyelidiki pelaku pengeroyokan jurnalis di Kabupaten Aceh Barat dengan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hal itu, kata Ade Wahyudin, apabila motif pengeroyokan jurnalis tersebut karena pemberitaan yang dikerjakannya.

"Kalau misalkan ditemukan pelanggaran atau penghalangan kerja jurnalistik, polisi harus juga menggunakan UU Pers dalam melakukan penyidikan di samping menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata Ade lewat pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Ade mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi terkait dengan kasus tersebut sehingga belum bisa berkomentar banyak.

Namun, secara sekilas dapat diduga tindakan pelaku merupakan tindak pidana.

Ade mengatakan bahwa polisi harus menyelidiki apakah kasus itu juga berhubungan dengan pemberitaan yang dilakukan korban sebelumnya.

"Dengan menyelidiki itu, motif pelaku yang sebenarnya bisa terungkap," kata Ade.

Dalam UU Pers, disebutkan bahwa siapa saja yang sengaja menghambat kemerdekaan pers bisa dipidanakan paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pada Pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan, pelaku bisa diancam pidana paling lama 5 tahun 6 bulan penjara.(Nyoto)

*Gubernur Jatim Kunjungi Pasar Ngaban Kecamatan Tanggulangin*

Radar Publik
Sidoarjo

Kunjungan GUBERNUR JATIM (Ibu Khofifah indar parawansyah) pada Pukul.08:30 Wib di Pasar Ngaban Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Dalam rangka meninjau pelaksanaan "Operasi Pasar Murah" yang berupa Beras dan Gula yang diadakan Oleh DISPERINDAG Provinsi Jatim Sabtu 18/01/2020

Turut hadir pada Kegiatan tersebut Gubernur Jatim, Wakil Bupati Sidoarjo, Danramil/06 Tanggulangin, Kapolsek Tanggulangin, SEKCAM Tanggulangin, PJ.Kepala Desa Ngaban dan Kepala Pasar Ngaban (Bpk.Sukandar)

Dalam kegiatanya Gubernur Jatim (Ibu Khofifah Indar Parawangsa) tersebut langsung bergabung dengan para penjual serta melakukan Penjualan gula dan beras serta bertatap muka dan tanya jawab sama para pembeli dan pedagang serta mengecek harga sembako juga mempertanyakan ttg daya beli masyarakat

Dengan adanya kegiatan kunjungan tersebut  bertujuan untuk untuk menstabilkan harga Gula dan Beras yang ada di lingkungan pasar mana harga Beras medium yg semula dipasaran dengan harga 9.000/Kg kini dijual dengan Harga 8.200/Kg.
Begitu juga dengan Harga Gula setiap paket kemasan yang berat 2.Kg di Pasaran 14.000 kini di jual 11.500  "Antusias masyarakat"  Sangat tinggi dalam Giat Operasi pasar tersebut sehingga beras dan gula habis terjual. Kegiatan Kunjungan Gubernur Jatim diakhiri Pukul.10.30 dengan Aman dan tertib (Nyoto, Zey)

Kemendagri Tunjuk Nur Ahmad Syaifuddin Jabat Plt. Bupati Sidoarjo

 Radar Publik
Jawa Timur

*KOMINFO, Sidoarjo* - Kementerian Dalam Negeri resmi menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin untuk menjabat Plt. Bupati Sidoarjo. Surat Perintah Tugas (SPT) Plt. Bupati Sidoarjo diterima langsung oleh Wabup Nur Ahmad Syaifuddin yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Ruang Kerja Gubernur Jatim Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Selasa (14/1/2020).

 Penyerahan SPT oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor :131/01/011.2/2020 Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2020 nomor :131.35/232/SJ Tentang Penugasan Wakil Bupati Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo.

Disaksikan Sekda Propinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. M. Iswan Nusi, Anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Rizza Ali Faizin dan M. Rozik serta pejabat dari Propinsi Jatim dan pejabat pemkab Sidoarjo.

Setelah menerima SPT Plt. Bupati Sidoarjo maka Wabup Nur Ahmad Syaifuddin akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur Jatim Khofifah berharap pemerintah kabupaten Sidoarjo tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. Pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan lewat anggaran APBD 2020 menjadi perioritas kerja.

Selain itu, Khofifah juga menginginkan terjalinnya hubungan komunikasi yang kondusif antara eksekutif dan legslatif serta jajaran forkopimda di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

"Pertama saya sampaikan selamat kepada Wakil Bupati Sidoarjo atas amanah baru sebagai Plt. Bupati Sidoarjo, yang kedua rencana pembangunan tahun 2020 yang sudah dianggarkan menjadi perioritas kerja dan yang ketiga memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat", ujarnya.

Nur Ahmad Syaifuddin usai menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat seluruh kepala OPD akan dikumpulkan untuk membahas program kerja yang sudah masuk dalam rencana pembangunan APBD 2020.

"Program yang belum selesai kita pastikan harus diselesaikan, lalu yang kedua harus membuat suasana yang bagus di dalam birokrasi. Nanti kita akan kumpulkan semua OPD, mulai Sekda sampai staf ahli kami ajak bersama-sama hari ini kita sudah harus melihat kedepan jangan melihat kebelakang lagi", tuturnya.

Nur Ahmad juga menekankan agar semua jajarannya melakukan instropeksi, "Kita harus instropeksi apa yang kurang bagus harus tinggalkan, jadi saya berharap ada semangat baru dan apapun yang terjadi disekitar kita adalah yang terpenting kita bisa mengambil hikmah yang baik".

Komunikasi dengan berbagai pihak akan dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, termasuk dengan legislatif.

"Jadi saya ingin menggenjot semangat untuk bekerja, lalu saya juga akan melakukan komunikasi, mungkin selama ini ada polemik yang ada antara eksekutif dengan legislatif khususnya berkenaan dengan rumah sakit barat ini juga masuk perioritas", katanya.

Pembangunan Rumah Sakit Barat juga menjadi periotas Nur Ahmad Syaifuddin " Yang terpenting bagaimana rumah sakit barat bisa segera terbangun dengan baik manfaatnya bisa segera dirasakan", pungkasnya. (ir/kominfo). (Nyoto,Zey)

Anggota Ramil0816/10 Balongbendo ikuti program penghijauan

 Radar Publik
Sidoarjo

Balongbendo seluruh anggota ramil balongbendo mengikuti kegiatan program penghijauan ruas kanan kiri jalan provinsi jawa timur/nasional dengan menanam pohon mahoni selasa 14/01/2020

Kegiatan penghijauan ini turut hadir komandan kodim0816/sidoarjo letkol inf M.iswan nusi,camat krian,camat balongbendo,Kades sekecamatan balongbendo,satpol pp,beserta masyarakat setempat

Program penghijauan penanaman pohon mahoni di ruas jalan kanan kiri jalan provinsi jatim merupakan program dari komando atas kodam V/ brawijaya
Penghijauan merupakan sarana pelestarian lingkungan agar lingkungan menjadi asri dan sehat untuk mengurangi polusi polusi udara yang disebabkan asap kendaraan dan industri sepanjang kanan kiri ruas jalan provinsi

Dengan adanya penghijauan akan menurunkan suhu tempat banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan agar lingkungan lebih segar,teduh,nyaman dan tentunya asri
Dan adanya penghijauan pohon mahoni yang akan tumbuh besar harapan kita semua pohon tersebut bisa melindungi kita dari panas teriknya matahari dan juga bisa untuk menahan debu debu yang diakibatkan pencemaran kendaraan asap yang melintas maupun pabrik pabrik sekitar sehingga nantinya membawa dampak yang positif dengan adanya penghijauan penanaman pohon mahoni (Arb) (Zey Nyoto)

Anggota Koramil 18 Sedati Ikuti Program Penghijauan Ruas Kanan Kiri Jalan Propinsi di Balong Bendo

Radar Publik
Sidoarjo

Danramil 0816/18 Sedati dan anggota  mengikuti kegiatan program penghijauan ruas kanan kiri jalan provinsi jawa timur/nasional dengan menanam pohon mahoni selasa 14/01/2020

Kegiatan penghijauan ini turut hadir Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf M Iswan Nusi, Camat Krian,Camat BalongBendo,Kades sekecamatan BalongBendo,Satpol PP, beserta masyarakat setempat dalam Program penghijauan penanaman pohon mahoni di ruas kanan kiri jalan provinsi jatim merupakan program dari Komando atas Kodam V/ Brawijaya.

Penghijauan merupakan sarana pelestarian lingkungan agar lingkungan menjadi asri dan sehat untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan asap kendaraan dan industri sepanjang kanan kiri ruas jalan provinsi, dengan adanya penghijauan akan menurunkan suhu tempat banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan agar lingkungan lebih segar,teduh,nyaman dan tentunya asri

Adanya penghijauan pohon mahoni yang akan tumbuh besar harapan kita semua pohon tersebut bisa melindungi kita dari panas teriknya matahari dan juga bisa untuk menahan debu debu yang diakibatkan pencemaran kendaraan asap yang melintas maupun pabrik pabrik sekitar sehingga nantinya membawa dampak yang positif dengan adanya penghijauan penanaman pohon mahoni. (Zey. Nyoto)

Anggota DPR: amankan kedaulatan Natuna melalui semua jalur

Radar Publik

Sabtu, 4 Januari 2020 (dari Antara)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai Pemerintah Indonesia harus mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau, melalui semua jalur yaitu diplomasi, keamanan, pertahanan, dan pengelolaan ekonomi.

"Kami minta Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam urusan kedaulatan negara. Ini terjemahan nyata dari sikap kita NKRI harga mati," kata Sukamta di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan, untuk jalur diplomasi merupakan tugas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memaksimalkan upaya menjaga NKRI, salah satunya melalui ASEAN.

Menurut dia, sudah saatnya Indonesia melakukan konsolidasi ASEAN yang mungkin selama ini agak terabaikan.

"Diplomasi tugas Kemenlu untuk memaksimalkan upaya menjaga NKRI, salah satunya melalui ASEAN. Banyak negara anggota ASEAN yang terkena klaim China ini," ujarnya.

Sukamta menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui "nine dash line" atau sembilan garis putus-putus China yang menjadi klaim mereka atas Laut China Selatan dan yang meliputi wilayah beberapa negara termasuk wilayah NKRI.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai sudah saatnya Indonesia bersikap lebih tegas kepada China sebagaimana pemerintah bersikap tegas kepada Uni Eropa soal sawit.

"Harga NKRI lebih mahal daripada sawit karena itu kepentingan menjaga NKRI perlu menjadi prioritas. Kita tidak perlu drama dalam kasus ini tetapi juga jangan menggampangkan persoalan," katanya.

Menurut dia, langkah Pemerintah Indonesia melakukan patroli di perairan Natuna hanya salah satu aspek pengamanan dari sisi keamanan.

Dia menilai sudah semestinya negara sebesar Indonesia memiliki Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut yang kuat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan hasil rapat koordinasi tingkat menteri menyepakati untuk melakukan intensifikasi patroli di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," kata Menlu Retno, usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Menurut dia, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Menurut Retno, wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Tiongkok merupakan salah satu 'party' dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," katanya.

Indonesia, kata dia, tidak pernah akan mengakui "nine dash line" klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. (Nyoto)