Panglima TNI : Kekayaan alam Indonesia jadi incaran negara Asing

Radar Publik
Kekayaan alam Indonesia itu menjadi incaran negara asing, demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu pada saat memberikan pembekalan kepada 1.940 peserta Apel Mitra Informasi Garuda Sewasana, dengan tema “Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Bangsa Pemenang”, bertempat di Gedung Braja Mustika, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sudah disadari oleh para Presiden Indonesia, diantaranya Presiden pertama Ir. Soekarno mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Demikian pula Presiden Jokowi pada saat dilantik di Senayan menyampaikan, kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita.

“Itu semua, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dengan demikian, maka kita harus waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan oleh negara-negara asing,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga menyampaikan, seiring dengan lonjakan penduduk dunia yang berkembang begitu pesat dan jumlahnya sudah melebihi kapasitas ideal, maka logikanya pertambahan pendudukan itu juga memerlukan pasokan pangan, air dan energi untuk menompang hidupnya. Hal inilah yang akan memicu konflik antar Negara.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memprediksi bahwa energi akan habis pada tahun 2043, kondisi tersebut memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya yang dilirik adalah Indonesia. “Kedepan, energi itu bisa digantikan dengan hayati dan kekayaan alam hayati ada di negara ekuator, terutama di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air sekaligus juga lumbung pengganti energi hayati,” tambahnya.

Mengakhiri pembekalannya Panglima TNI menegaskan, bahwa kedepan kekayaan Indonesia benar-benar menjadi ajang rebutan negara luar/negara asing untuk menguasai dan memiliki dengan berbagai cara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Oleh sebab itu “Perang kedepan adalah perang pangan, air dan energi di istilahkan perang ekonomi dan lokasinya di Indonesia, inilah ancaman bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain : Dankodiklat TNI AD, Pangdam III/Slw, para Asisten Mabes TNI dan Angkatan serta Kapuspen TNI.(Nyoto)

Menteri Sosial Perintahkan, Jatah Raskin Segera Disebar

Radar Publik
Minggu, 29-05-2016
JEMBER - Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawangsa, menegaskan bahwa stok beras raskin harus segera disebarkan ke masyarakat kecil menjelang bulan Ramadhan. Hal ini diutarakan Mensos saat kunjungannya ke Kabupaten Jember. Mensos sudah menyuruh semua bupati dan walikota agar segera menandatangani pendistribusian raskin secepatnya.

Menjelang bulan Ramadhan yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 7 Juni mendatang ini, berbagai kebutuhan pokok otomatis meningkat. Tentunya, hal ini membuat warga miskin semakin terpuruk. Bahkan komoditi beras merupakan hal yang sangat mahal bagi warga miskin. Meskipun warga miskin mendapat jatah bulanan beras raskin dari pemerintah, namun penditribusiannya  belum sesuai waktunya, terutama menjelang bulan Ramadhan.

Hal ini direspon oleh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawangsa, yang tegas menginstruksikan kepada sejumlah bupati dan walikota agar segera mendistribusikan raskin bulan Juni pada bulan Mei. Hal ini disampaikan pada saat lawatannya ke Kabupaten Jember.

Dalam lawatannya kali ini, Menteri Sosial menghadiri isbat massal di masjid berarsitektur etnik Tionghoa, Masjid Laksamana Cheng Ho. Isbat nikah massal yang diadakan oleh warga Islam etnik Tionghoa bersama Pemerintah Kabupaten Jember dihadiri oleh 170 pasangan yang berbeda generasi.

Setelah melakukan isbat nikah massal, Menteri Sosial juga memberikan kado dan surat kependudukan secara simbolis kepada beberapa pasangan.

Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawangsa, selain mensahkan isbat nikah massal dirinya juga menegaskan masalah raskin kepada seluruh bupati dan walikota, agar segera menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA), sehingga warga miskin tidak kekurangan beras saat menyambut bulan Ramadhan.

Terakhir, Menteri Sosial juga menyinggung masalah UU kebiri yang baru disahkan oleh Presiden RI. UU kebiri dinilai sebagai salah satu alternatif hukuman bagi predator anak yang sudah banyak memakan korban.(Nyoto)

Saat Pesta Sabu, Kepala Desa Sekar Putih Tertangkap Basa

Radar Publik
Pasuruan - Kepolisian Sektor Keboncandi Rabu 25 Mei berhasil meringkus pelaku pesta sabu di rumah warga Gayam kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Dari 4 (empat) orang pelaku yang diringkus Polisi Ben (40), Cat (40) , Kh (37) dan  Kepala DesaSekar Putih aktif bernama BKR (39) serta Y namun berhasil kabur dari sergapan Polisi.

Kronologi penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan maraknya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Gondangwetan. Polisi lalu mengendus rumah pelaku C di desa Gayam dan ternyata benar. Di rumah C desa Gayam tersebut terjadi pesta sabu yang dilakukan oleh lima orang. Polisi lalu menggerebek lokasi pesta sabu. Kelima pelaku mencoba kabur,  empat ditangkap dan 1 orang kabur.

Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP.Slamet A.Sumbono tersebut selain membekuk 4 orang pelaku juga mengamankan barang bukti berupa antara lain 3Paket sabu sabu dengan masing masing 1,21 gram,0,36gram,0,46 gram dan satu buah alat hisap, satu bungkus plastik klip, 1 buah timbangan elektronik, alumunium foil,air mineral, serta sedotan.Dari lima pelaku satu berhasil meloloskan diri, yaitu berinitial Y warga kecamatan Nguling.  Pelaku C sendiri merupakan pemakai sabu yang sudah lama menjadi incaran petugas. ," ujar Agus sumbono kepada wartawan.

Para pelaku diantaranya adalah Kepala Desa yang masih aktif dan seorang lagi mantan kepala desa. Dari empat tersangka semuanya adalah warga kecamatan Gondang Wetan kecuali KH warga Wonoasih Probolinggo dan DPO yang kabur Y adalah warga Nguling kabupaten Pasuruan.

Hingga berita ini ditulis Polisi masih memburu para pemasok dan pelaku yang kabur, karena menurut Kapolsek dimungkinkan masih banyak lagi Barang bukti sabu yang  sengaja disembunyikan oleh pelaku. (Mukti/Nyoto)

Presiden tekankan kepala daerah wujudkan program pembangunan

Radar Publik
Rabu, 25 Mei 2016

Presiden Joko Widodo menyampaikan amanahnya kepada lima kepala daerah yang telah dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/5) dengan menekankan agar para pimpinan dapat mewujudkan program pembangunan di daerah.

"Saat ini saudara-saudara harus menjalankan tugas yang luar biasa yaitu mewujudkan janji-janji saudara mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang saudara pimpin," kata Jokowi saat menyampaikan amanatnya kepada para kepala daerah.

Presiden mengatakan para pemimpin daerah harus memastikan kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi antara lain mendapatkan cukup pangan, air bersih, listrik, transportasi yang terjangkau serta kemudahan akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Jokowi menjelaskan dengan tercapainya hal-hal tersebut maka dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui kerja keras, peningkatan produktivitas dan inovasi.

"Saudara-saudara tidak bisa kerja sendiri, bangunlah kesatuan, bangunan sinergi, perkuatlah gotong royong untuk membangun daerah," kata Presiden.

Presiden juga meminta kepada gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik untuk melakukan pembangunan berpedoman kepada visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Nawacita.

"Dengan cara itu kita akan bisa membangun keterpaduan memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional," ujar Jokowi.

Presiden melantik sejumlah kepala daerah yang sebelumnya menggantikan sementara gubernur dinonaktifkan karena terkena kasus hukum atau meninggal dunia.

Selain itu, Jokowi juga melantik gubernur yang sebelumnya ditunda pelantikannya.

Dalam acara itu, Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran serta Said Ismail. Presiden juga melantik Sri Paduka Paku Alam X menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sri Paduka Paku Alam X menggantikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX yang telah wafat pada 2015.

Kemudian, Presiden juga melantik Plt. Gubernur Sumatera Utara Teuku Erry Nuradi yang mengganti posisi Gubernur Gatot Pudjo Nugroho.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau almarhum Muhammad Sani digantikan oleh Nurdin Basirun. Muhammad Sani wafat pada April 2016.

Kemudian Jokowi juga melantik Plt. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menjadi Gubernur Riau menggantikan Annas Mamun yang tidak lagi menjabat karena kasus korupsi. (Nyoto)

DUH..Rumitnya Memindah ABG Korban Perkosaan

Radar Publik
Selasa, 24-05-2016
Sidoarjo - dilansir pojokpitu.com, Pasca dikunjungi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa hari Minggu kemarin, kondisi ND dan keluarganya masih seperti semula. Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jabon Sidoarjo yang ditunjuk Mensos belum bisa secepatnya mengungsikan keluarga ND, dikarenakan terganjal administrasi.

Di rumah ND yang merupakan bekas kandang bebek itu sebelumnya dipenuhi warga setelah mendengar kedatangan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk menjenguk ABG korban pemerkosaan yang tengah hamil 8 bulan. Sebelumnya ND diperkosa lima orang warga sekitar. Saat ini hanya petugas Program Keluarga Harapan Kecamatan Jabon yang datang ke rumah korban untuk mengurusi proses pemindahan seperti rencana Mensos di depan keluarga ND.

Rencana ND diungsikan ke pondok pesantren yang ditunjuk Menteri Sosial. Namun pemindahan itu tidak mudah bahkan  berjalan lamban. Pasalnya, proses pemindahan masih terganjal administrasi.  Korban ND ini bukan asli warga Desa Trompoasri. Ayah ND berKTP Malang sementara ibunya berKTP Surabaya.

Sementara itu, ibu ND Sri Rahayu  mengaku lambannya proses hukum anaknya yang masih dibawah umur ini, diduga karena beberapa pelakunya kerabat dekat perangkat desa setempat. Sehingga ada kesan pelaku dilindungi.

"Kami ingin secepatnya segera bisa dipindahkan ke daerah lain sesuai dengan instruksi Menteri Sosial Kemarin, pasalnya sudah merasa malu dan takut akan keselamatan keluarga," kata Sri Rahayu. (Nyoto)

Pegawai Capil Diduga Palsukan SK PNS

Radar Publik
Pasuruan - Wahyu (40)th. Pegawai kelurahan tambak rejo pasuruan meminta uang Rp.15.000.000.00. pada korban, sebut saja Leni (32)th pekerja Rumah sakit pasuruan warga krapyak pasuruan untuk biaya SK PNS.

Wahyu mengatakan bahwa minta uang kepada leni pekerja rumah sakit Rp. 15.000.000.00. tersebut disuruh P. Anam (peg. Capil kota pasuruan). Yang bersedia menjadikan sebagai PNS dan memberikan SK di dinas kesehatan propinsi

"Saya kemarin sudah bayar Rp. 15 jt. Sisanya kalau SK sudah turun ujar Leni kepada wartawan, akan tetapi saya cuma di kasih SK yang foto kopi saja ujarnya. Setelah di cek kekantor kesehatan propinsi ternyata SK nya tidak terdaftar,
Saya merasa ditipu pak ujarnya" (Mukti/tim)

Innalillahi, KH Dimyathi Romly (Gus Dim) Jombang Tutup Usia

Radar Publik
Rabu, 18 Mei 2016

Jombang - Kabar duka datang dari pesantren Jombang. Pimpinan atau Mursyid Jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, KH Dimyathi Romly (Gus Dim) meninggal dunia.

Ketua majelis pengasuh PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso, Kecamatan Peterongan, ini menghembuskan nafas terakhirnya di RS Airlangga Jombang, Rabu (18/5/2016), sekitar pukul 13.00 WIB.

"Beliau menjalani perawatan di RS Airlangga sejak Sabtu (14/5/2016) kemarin. Pak Kiai Dimyathi menderita penyakit gula. Hari ini sekitar pukul 13.00 WIB beliau kembali ke rahmatullah," ujar KH Zulfikar Asad atau Gus Ufik, Ketua Harian majelis pengasuh PPDU, Rabu (18/5/2016).

Gus Ufik mengatakan, selain sebagai Ketua Umum majelis pengasuh PPDU, Kiai Dimyathi merupakan Mursyid Jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Posisi mursyid itu menggantikan kakaknya, KH Mustain Romly.

"Kiai Dimyathi meninggalkan tujuh orang putra. Saat ini jenazah sedang perjalanan dari RS Airlangga ke rumah duka di komplek PPDU," pungkas Gus Ufik.

Gus Nyoto NH selaku Pemimpin Radar Publik beserta Anggota Wartawan Turut berduka cita menggucapkan "Innaa lillaahi wa innaa ilaihii raji'uun... Telah pulang ke rahmatullah KH.DIMYATI ROMLY ketua MPP Darul Ulum Peterongan Jombang semomga semua dosa di ampuni dan di terima di sisiNya Aamiin...Lahul Faatihah,' kata Pak Halim.

Musisi dan pencipta lagu Deddy Dores meninggal dunia

Radar Publik
Rabu, 18 Mei 2016

Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Seorang musisi dan pencipta lagu Deddy Dores  meninggal dunia dalam usia 66 tahun pada Selasa (17/5) malam pukul 23.45 WIB. Deddy Dores meninggal di Rumah Sakit Internasional Bintaro karena sakit.

Informasi yang dihimpun redaksi elshinta.com Rabu (18/5), Deddy Dores sebelum meninggal dunia sering mengeluh perut kembung dan ia juga ternyata sudah lama menderita penyakit jantung.

Jenazah Deddy Dores yang mengorbitkan banyak artis seperti Nike Ardilla almarhum  saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Kasuari 11 no.18, Bintaro Jaya sektor 9, dan rencananya akan dimakamkan di Sumedang, Jawa Barat.

Deddy Dorres tahun 90-an lagu ciptaanya banyak yang hits dan banyak digemari terutama yang dinyanyikan Niki Ardilla. (Red)

Ini dia masalah terumit Indonesia 'versi' Jokowi

Radar Publik
Senin, 16 Mei 2016
Presiden Jokowi bertemu dengan diaspora di Korsel, Minggu (15/5) malam waktu setempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya lima masalah terumit yang dihadapi Indonesia. Masalah yang paling rumit adalah korupsi.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan peserta pertemuan Presiden dengan diaspora di Seoul, Minggu (15/5) malam waktu setempat.

Presiden Jokowi menyebut korupsi adalah masalah paling rumit yang dihadapi Indonesia saat ini. Masalah kedua, adalah menyiapkan lapangan kerja.

“Pengangguran di Indonesia meskipun dibandingkan dengan negara lain, Eropa di atas 25%-30%, kita memang 5,6 (persen) tetapi 5,6 itu kalau dikalikan 252 juta juga angka yang tidak kecil,” kata Presiden Jokowi kepada 1.300 diaspora yang memadati Crystal Ballroom, Hotel Lotte, Seoul.

Yang ketiga, menyelesaikan kesenjangan yang kaya dengan yang miskin. “Ada gap dan gini ratio kita sekarang ini sudah cukup besar (0,4). Ini juga yang harus diturunkan,” ucap Presiden dikutip Setkab.

Yang keempat, adalah kesenjangan wilayah. “Harus ada pemerataan. Di sini bangun jalan, di sini juga bangun jalan. Di sini ada airport, di sini juga adaairport,” kata Presiden Jokowi.

Yang kelima, kata Presiden, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Persoalan sekarang adalah semua negara pertumbuhannya turun. Tapi saya meyakini apabila tantangan-tantangan yang kita hadapi bisa kita selesaikan satu persatu insya allah pertumbuhan kita akan merangkak naik,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan, dalam menghadapi persoalan korupsi, pemerintah melakukan perbaikan sistem agar tidak ada lagi ruang untuk korupsi.

“Seperti di BKPM, (pengurusan izin) yang dulu berbulan-bulan, sekarang bisa hitungan jam. Itu mencegah terjadinya gratifikasi dan sebagainya,” ujar Presiden Jokowi.

Mengenai penindakan terhadap tindak korupsi, Presiden mengungkapkan saat ini telah dilakukan secara masif dan keras oleh KPK.

“Tapi titik berat kita adalah membangun sistemnya. Kalau kita lihat penindakan bertahun-tahun ini belum memberikan efek jera sehingga menurut saya sistemnya yang harus dibangun,” pungkas Presiden. (Nyoto)

Menteri Marwan minta kyai ikut awasi penggunaan dana desa

Radar Publik
Minggu, 15 Mei 2016
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta para kyai dan santri untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa guna memenuhi harapan masyarakat terhadap suksesnya pembangunan desa.

Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (15/5), mengatakan Dana Desa adalah salah satu bukti komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana Nawa Cita Presiden Jokowi.

"Dengan Dana Desa, proses percepatan pembangunan nasional terletak di desa-desa. Banyak pihak yang sangat berharap desa-desa di Indonesia dapat berkembang melalui program tersebut," kata Marwan.

Peran kyai dan tokoh agama, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk andil dalam pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Termasuk turut serta mengawasi penggunaan Dana Desa di wilayah masing-masing.

Keterlibatan para Kyai dalam mengawasi Dana Desa bisa dengan berperan aktif dalam musyawarah desa khususnya dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Dalam musyawarah desa itu, kyai sebagai panutan masyarakat tentu dapat memberikan masukan terkait program pembangunan yang akan dilakukan di desanya. Dengan demikian diharapkan proses pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan efektif dan maksimal," ujar dia.

Marwan dihadapan para kyai dan santri dalam acara Haul KH Muhammad Said Pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, mengatakan ada kenaikkan Dana Desa setiap tahun.

Tahun 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp20,8 triliun, dan tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp47 triliun, ujar Marwan.

Dengan dana desa tersebut, Marwan berharap pembangunan desa mengalami percepatan yang sangat signifikan. Pasalnya, perkembangan desa akan mempengaruhi terhadap kemajuan pembangunan nasional dalam segala bidang.

"Pembangunan nasional juga sangat bergantung pada berkembangnya desa-desa kita, baik dari sisi ekonomi, produktivitas, SDM dan lainnya,katanya.

Pemerintah terus menjalankan program percepatan pembangunan nasional. Salah satunya program Dana Desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Nyoto)

Hilangnya Bangunan Cagar Budaya Rumah Radio Bung Tomo

Radar Publik
Rabu, 11 Mei 2016
Pagar seng bercat hijau itu kini dipasangi garis kuning bertuliskan "Dilarang Melintas Garis Pol PP," dan di bagian pintu masuk ditempeli stiker bertuliskan "Pelanggaran Perda nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya". Saat mengintip ke dalam dari celah pagar seng, tidak terlihat bangungan apa pun berdiri di lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi. Beberapa gundukan material bekas pembongkaran seperti batu bata dan kayu tampak dibiarkan teronggok di bagian tengah dan pinggir lahan.

Itulah gambaran hilangnya bangunan cagar budaya Rumah Radio Bung Tomo, yang terletak di jalan Mawar nomor 10 Surabaya, yang telah telah rata dengan tanah sejak 3 Mei yang lalu. Jamilah salah seorang warga yang berjualan di seberang depan bangunan mengaku mengetahui, kalau rumah itu adalah cagar budaya. Namun dirinya tidak mengetahui sejak kapan bangunan bersejarah itu dirobohkan.

"Sudah tahu kalau itu cagar budaya, katanya dibeli Jayanata untuk dibangun rumah, tidak tahu dibongkarnya mulai kapan," kata Jamilah.

PT. Jayanata yang bergerak di bidang klinik kesehatan dan kecantikan, membeli lahan dan bangunan itu untuk dibangun rumah baru untuk salah seorang pemiliknya. Seperti yang dituturkan Lilik Wahyuni, Store Manajer Plaza Jayanata.

"Nah kalau sejak kapan dibeli saya kurang tahu, Mawar 10 dibeli pihak Jayanata, untuk apa, untuk rumah anaknya, sudah itu yang saya tahu," kata Lilik.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, bangunan yang ada di jalan Mawar 10 merupakan Bangunan Cagar Budaya, melalui SK Walikota Surabaya pada tahun 1996.

"Jadi ketika kita tetapkan bangunan sebagai bangunan BCB (bangunan cagar budaya), Pemerintah Kota juga pada saat itu sudah melakukan upaya pengawasan, artinya bahwa rumah-rumah ini pada waktu itu juga kita pasangi plakat, di situ jelas kok bahwa persil Mawar nomor 10 adalah Bangunan Cagar Budaya," ujarnya.

Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Widodo memastikan bahwa bangunan yang telah dirobohkan itu adalah Bangunan Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah. Ini sesuai hasil kajian bangunan yang telah dilakukan, bahwa susunan batu bata, pondasi dan ubin yang dipakai memiliki kesamaan seperti bangunan pada jaman penjajahan Belanda.

Widodo mengatakan, "Tinjauan kami yang dilakukan oleh taman-teman dari BPCB (Trowulan) itu memang terdapat 2 jenis bata, yang pertama adalah bata baru, dan yang kedua adalah bata lama. Bata baru itu terdapat di bagian depan, artinya bahwa kemungkinan di bagian depan sedikit itu sudah mengalami renovasi, kalau yang bagian belakang memang masih bangunan lama terbukti dengan komposisi perekat bata dan jenis batu batanya memang batu lama."

Pembongkaran bangunan cagar budaya Rumah Radio Bung Tomo disesalkan anggota Tim Cagar Budaya Kota Surabaya, Suhardi. Dia mengaku tidak mengeluarkan rekomendasi pembongkaran bangunan cagar budaya itu, karena pembongkaran atau renovasi bangunan cagar budaya tidak sesuai dengan Perda maupun Undang-undang mengenai cagar budaya.

"Setiap orang yang akan membongkar sebagian, apakah ada yang baru atau lama, atau melakukan demolisi terhadap bangunan dan atau lingkungan cagar budaya harus memiliki izin membongkar, harus ke kita (Tim Cagar Budaya). Dia sudah ke kita, kita bilang ya dikembalikan dulu, ya jangan dibongkar, karena ini peraturan jangan dibongkar, kita belum kasi izin bongkar kok," kata Suhardi.

Hancurnya bangunan cagar budaya Kota Surabaya disesalkan Vinsensius Awey, Anggota Komisi C bidang Pembangunan, DPRD Kota Surabaya. Awey menilai peristiwa ini sebagai bentuk kelalaian dari Pemerintah Kota, serta pelanggaran hukum bagi pelaku pembongkaran.

"Menjadikan sebagai bahan introspeksi kepada pemerintah untuk melalui sebuah proses yang baik ketika memutuskan bangunan cagar budaya, dan juga bagi siapa pun yang melakukan perubahan-perubahan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai Perda nomor 5 tahun 2005, maupun UU nomor 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya, maka siapa pun orangnya itu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang telah merusak atau mengubah dengan sadar, dengan sengaja, sehingga bangunan itu kemudian menjadi tidak ada, nah ini bagaimana pun harus proses hukum berjalan," kata Awey.

Wiwiek Widayati menegaskan akan memanggil pemilik persil di jalan Mawar 10, untuk dimintai pertanggungan jawab hilangnya bangunan cagar budaya Kota Surabaya. Selanjutnya rencana rekonstruksi dan pengembalian bentuk bangunan seperti semula, akan dilakukan setelah ada kajian secara komprehensif.

"Pertama kita harus memanggil para pemilik, karena ini sedang melakukan pengumpulan bahan ya, bukti-bukti, setelah itu nanti kami akan melakukukan sesegera mungkin rekonstruksi," tambah Wiwiek.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Mohammad Fikser, mengajak masyarakat ikut terlibat aktif dalam mengawasi dan menjaga kelestarian bangunan cagar budaya, agar tidak ada lagi bangunan cagar budaya yang dirusak atau dialihfungsikan tanpa diketahui oleh pemerintah.

Mohammad mengatakan, "Memang jadi tanggungjawab Pemerintah Kota, tetapi kalau itu semua diserahkan ke Pemerintah Kota dengan keterbatasan personil, ini memang klasik tapi ini realistis, artinya dengan jumlah yang terbatas kita perlu dukungan, partisipasi dari warga masyarakat untuk mengawasi cagar budaya ini. (Nyoto)

Bermodus Sewa Mobil, Pria Ini Perdayai Korban Hingga Puluhan Juta

Radar Publik
Sabtu, 07-05-2016.
Pasuruan - kejadian tgl 28/04/2016 Dengan bermodus sewa mobil pria asal ngawi ini Richadr Abraham (40) Nama panggilan Erik
Membawa kabur mobil cary rental dengan nopol N 1490 VC warna Abu-abu dan uang senilai 56 juta rupiah

Sebelumnya pria yang di sapa erik ini datang ke dusun gambiran kecamatan prigen kerumah pak Sampurno untuk meminjam uang 56.000.000.00 dan mobil suzuki cary untuk beralasan akan memproduksi jamur di kawasan jaten kec. Trawas kab. Mojokerto. Mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut bahan peralatan memproduksi jamur kata dari pak sampurno pada Radar Publik.

Pada saat itu pak sampurno ini di iming-iming diajak bisnis mengelolah jamur dan pembibitan oleh saudara erik, sehingga pak sampurno mengeluarkan uang senilai Rp. 56.000.000.00. Tetapi kenyataannya uang tersebut dibawa lari dan juga mobil suzuki cary tersebut,

Dicari ke daerah jaten trawas tersebut ternyata si erik itu mengontrak rumah, sehingga yang punya rumah juga tidak tau kemana eric tersebut pergi saat di temui Radar Publik, kini pak sampurno (58) mengalami kerugian dan merasa tertipuh sehingga harus menanggung mengembalikan mobil rental tersebut berupa uang 70 jt. (Nyoto)