Selasa, 15 Juni 2021

Di duga Jual LKS Seorang anggota DPRD berinisial AY (KOMISI IV/HANURA)Kabupaten Mojokerto dilaporkan LBH BARRACUDA

Radar publik  mojokerto  
Selasa 15 juni 2021 

di gedung DPRD Jln. RA BASOENI kecamatan sooko  Kabupaten  mojokerto Seorang anggota DPRD berinisial AY (KOMISI IV/HANURA)Kabupaten Mojokerto dilaporkan oleh hadi purwanto. ST wali murid  SDN POHKECIK  kecamatan dlanggu kbupaten mojokerto pada selasa 15 juni 2021 pukul 13:00 WiB sore hari

diduga telah melakukan penjualan buku Lembar Kerja Siswa atau LKS di SDN POH KECIK kecamatan dlanggu lembaga pendidikan Kabupaten Mojokerto. Hal ini di laporkan oleh  Hadi Purwanto .ST wali murid  SDN POHKECIK  kecamatan dlanggu yang juga dengan jabatan lain Ketua umum LBH Barracuda indonesia (Barisan Rakyat dan Cendikiawan Muda Indonesia) kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto. Jln. RA Basuni. Selasa (16/6/2021). 

Yang jelas tujuan kedatangan Hadi ke kantor DPRD Kabupaten Mojokerto ini, melaporkan salah satu anggota dewan yang berinisial AY di komisi yang membidangi Pendidikan yang di duga telah melanggar kode etik, dan pasal ini menerapkan dengan memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Penerbitan dari CV. Dewi Pustaka yang dimilikinya telah menjual buku penunjang ke 63 lembaga sekolah tingkat dasar di Mojokerto.

Anggota dewan tersebut adalah menjual belikan buku penunjang (LKS) yang di duga menjiplak dari penerbit CV. Prima Putra Pratama dan selain itu buku teks pendamping bermuatan lokal tersebut tidak memenuhi kreteria sebagai buku yang layak digunakan oleh satuan pendidikan karena tidak memenuhi unsur bagian awal buku sebagaimana seperti dalam Permendikbud No.8 tahun 2016.


” Seperti buku teks pendamping bermuatan lokal bahasa jawa “Jawa Timur” dengan merk News Fokus untuk siswa Kelas 6 yang penerbit Cv. Dewi Pustaka itu sama persis seperti yang di terbitkan oleh Cv. Prima Putra Pratama dengan judul Bahasa Jawa “Pasinaon Basa Jawa” yang di rubah hanya sampulnya saja, sedang isinya sama persis” ujar Hadi.

Selain melaporkan ke Ketua DPRD kabupaten Mojokerto, Hadi Purwanto juga telah melaporkan AY anggota Dewan kabupaten Mojokerto tersebut ke Kapolres Mojokerto terkait dugaan tindak pidana menerbitkan dan memperdagangkan buku teks pendamping bermuatan lokal BAHASA JAWA “JAWA TIMUR” untuk kelas 6 SD dengan merk dagang atau logo “NEWS FOKUS” yang diterbitkan oleh CV. DEWI PUSTAKA.

Sementara itu saat di konfirmasi oleh hadi purwanto yang juga menjabat sebagai Media pimpret (GLOBAL REALITA)l terkait adanya pelanggaran kode etik, AY menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa melakukan pelanggaran kode etik, namun hanya sebatas menjalankan pekerjaan.

”Menjadi dewan kan bukan berarti tidak boleh bekerja, saya melakukan penjualan buku itu bagian dari pekerjaan saya sebagai pengusaha bukan sebagai dewan. dan perlu kami tegaskan bahwa kesamaan isi buku yang kami cetak sudah seijin dari Cv. Prima Putra Pratama, jadi tidak ada masalah” jelas hadi kepada beverapa awak media yang hadir(Rep.suanang)

*DPD AWI Kalimantan Barat, Sambangi Kesbangpol Prov Kalbar*

Radar Publik

Pontianak, 
Dewan Pimpinan Daera (DPD) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) sambangi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat pada Senin, (14/06/2021).

Kunjungan DPD AWI Kalbar ini disambut oleh Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi Kalbar yang diwakilkan Kasub Analis Organisasi Masyarakat Rizal S.Sos.M.A.P.,diruang kerjanya. 

Abdul Fi'ih selaku Ketua DPD AWI Kalbar periode 2020-2025 mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan koordinasi persiapan perlengkapan administrasi kepengurusan DPD AWI Kalbar periode 2020-2025.

" Kunjungan kita kali ini ke Kesbangpol Provinsi Kalbar adalah dalam rangka koordinasi persiapan perlengkapan administrasi kepengurusan DPD AWI periode 2020-2021."Ungkapnya. 

Abdul Fi'ih menambahkan, " Ini juga sebagai bentuk kedisiplinan kami dalam bermasyarakat dan bernegara dan untuk mengenalkan keberadaan DPD AWI Kalbar serta membangun kemitraan."Tambahnya. 

"Tujuanya adalah menjalankan amanah dalam berlembaga dan membangun kerjasama dengan Instansi dan Dinas yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat." Tukasnya. 

Abdul Fi'ih berharap kedepanya DPD AWI Kalbar bisa bersinergi dengan aparatur pemerintah dalam menjaga dan membela hak masyarakat, 

"Mudah-mudahan kedepan  nya DPD AWI Kalbar ini bisa bersinergi dengan aparatur pemerintah dalam menjaga dan membela hak masyarakat, dan dapat beemanfaat bagi masyarakat luas umumnya."Tutup Abdul Fi'ih. (Abdul) 

Box Redaksi Radar Publik

Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha       ...