Sabtu, 25 Juni 2016
(Courtesy: VOA Indonesia) Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Panglima TNI dan para kepala Staf TNI di kapal perang KRI Imam Bonjol di perairan Natuna, Kamis 23 Juni 2016
JAKARTA — Menanggapi protes dari pemerintah China atas penangkapan anak buah kapal dan penahanan kapal berbendera China di perairan kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo menyelenggarakan rapat terbatas yang khusus membahas kepulauan Natuna di atas kapal perang RI Imam Bonjol-383 milik TNI Angkatan Laut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi menegaskan kepulauan Natuna sebagai salah satu pulau terluar wilayah Indonesia, menjadi prioritas perhatian Pemerintah Pusat.
"Perkembangan wilayah terluar, harus diperhatikan dan menjadi prioritas. Dan yang kedua adalah, kedaulatan atau hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. Dan kali ini perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu pulau terluar wilayah Indonesia," jelas Menlu Retno Marsudi.
Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol di perairan Kepulauan Natuna (23/6).
Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol di perairan Kepulauan Natuna (23/6).
Untuk mengantisipasi adanya ancaman kedaulatan di wilayah pulau terluar khususnya di sekitar perairan kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo, tambah Retno, dalam rapat terbatas itu menekankan pentingnya pengembangan pertahanan di kepulauan Natuna.
"Panglima TNI menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," imbuhnya.
Selain soal pertahanan di kepulauan Natuna dan sekitarnya, rapat terbatas menurut Retno Marsudi juga membahas mengenai pengembangan potensi ekonomi khususnya untuk sektor minyak dan gas (migas) serta sektor perikanan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginformasikan adanya upaya pengembangan eksplorasi dan produksi 16 blok migas di perairan Natuna.
"Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan. Terutama untuk dua hal, yaitu perikanan dan migas. Pak Menteri ESDM menginformasikan di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas. Lima blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang dieksplorasi," lanjutnya.
Pemerintah, tambah Retno, juga berencana mengembangkan sektor perikanan terpadu di kepulauan Natuna.
"Pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu," jelas Menlu Retno Marsudi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengirim sinyal kuat kepada pemerintah Republik Rakyat China terkait insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan China dengan kapal perang RI Imam Bonjol-383.
Protes China atas tertembaknya kapal ikan Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut pekan lalu, dijawab Jokowi dengan terbang langsung ke Natuna hari ini, Kamis (23/6).
Di perairan yang disebut China sebagai zona perikanan tradisional mereka, Presiden Jokowi menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang pada pekan lalu melepaskan tembakan ke kapal Han Tan Cou yang diduga melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Kepulauan Natuna.
Tegaskan Kedaulatan NKRI, Jokowi Lakukan Rapat Terbatas di Atas Kapal Perang (3:01) 3:01 ▶ 00:00 /3:01 ▶ Unduh 128 kbps 192 kbps 64 kbps Pop-out player
Sebelumnya, pada Rabu (22/6) Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi sudah menegaskan, Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia.
"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI," kata Menteri Pramono Anung. (Red)
