Radar Publik Online: 10/06/19

Minggu, 06 Oktober 2019

Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK

Radar Publik
Minggu, 6 Oktober 2019

Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu (6/10).

"Malam ini, Minggu (6/10) ada tim yang bertugas di Lampung. Setelah melakukan pengecekan info dari masyarakat di lapangan, diduga ada penyerahan uang yang diperuntukkan pada kepala daerah setempat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Empat mobil KPK masuki kompleks rumah dinas Bupati Lampung Utara

KPK mengamankan total 4 orang sejak sore hingga malam ini.

"Mereka yaitu bupati, 2 kepala dinas dan 1 orang perantara," tambah Laode.

Saat ini, petugas KPK masih menghitung barang bukti uang yang juga diamankan dalam OTT tersebut.

"Diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Koperindag (koperasi, perindustrian dan perdagangan) di Kabupaten Lampung Utara," ungkap Laode.

Untuk pengamanan awal, tim telah menyegel sejumlah benda dan lokasi.

"Sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan tersebut," tambah Laode.

Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang diamankan.

"Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa besok ke Jakarta," ungkap Laode.

Informasi lebih lanjut tentang penanganan perkara ini akan disampaikan melalui konferensi pers di KPK pada Senin (7/10). (Nyoto)

Selatan Telungagung Ratusan warga Di landa Krisis Air Bersih

Radar Publik
Minggu, 6 Oktober 2019

Tulungagun - Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami krisis air bersih cukup serius sehingga sebagian mereka terpaksa menggunakan sisa genangan air Sungai Aren untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun mandi-cuci-kakus (MCK).

Kondisi krisis air itu terlihat, salah satunya di Desa Winong, Kecamatan Tanggunggunung, Minggu.

Belasan warga saban pagi dan sore terlihat berburu air sisa genangan sungai setempat yang mulai mengering.

Air itu diambil menggunakan gayung lalu dimasukkan ke dalam timba atau jerigen ukuran 30 literan untuk selanjutnya dibawa ke rumah masing-masing.

"Kami terpaksa melakukannya karena pasokan air dari PAM tidak mencukupi. Malah sering mati," kata Mulyani, salah satu warga pencari air.

Sebenarnya, kata dia, warga bisa saja mendapat pasokan air bersih ke penjualan eceran milik pedagang. Namun harganya yang dipatok di kisaran Rp15 ribu per drum isi 150 liter dirasa sebagian warga memberatkan.

Air Sungai Aren masih mengalir pelan, dengan debit yang kecil.
Warga kemudian membuat beberapa cerukan di antara dasar sungai yang menyembul akibat debit air susut, sehingga air meresap ke lubang-lubang tersebut.

Setelah air mengumpul, warga lalu mengambilnya untuk dimasukkan ke dalam jerigen ataupun botol-botol plastik bekas.

Untuk mendapat air di Sungai Aren yang mengering ini, banyak warga yang rela berjalan cukup jauh hingga sekitar 1-3 kilometer demi menghidupi keluarganya.

"Sayangnya sejauh ini belum pernah ada bantuan air bersih masuk, apalagi (bantuan) dari pemerintah," kata Sukiman, warga lainnya. (Nyoto)

Kerusuhan Wamena, Bupati : 1.010 rumah, kantor dan kendaraan dibakar

Radar Publik
Papua
Minggu, 6 Oktober 2019

Wamena - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menyebutkan sebanyak 1.010 unit rumah, kantor, dan kendaraan yang dibakar maupun dirusak saat kerusuhan sehari di Wamena pada 23 September lalu.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu, mengatakan jumlah itu sudah termasuk kios serta ruko milik warga.

"Perumahan, kios, ruko dan kantor pemerintah itu sekitar 787 unit," kata Bupati Jhon.

TNI-Polri bersama masyarakat kerja bakti setelah kerusuhan Wamena

Sementara terkait kendaraan roda dua dan roda empat, jumlahnya masing-masing sebanyak 122 untuk mobil dan 101 unit sepeda motor.

Bupati memastikan sedang dilakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR agar adanya pembangunan kantor dan rumah yang terbakar atau rusak.

"Muda-mudahan bisa ada tindakan cepat untuk pembangunan rumah ini," katanya.

Mantan Wakil Bupati Jayawijaya dua periode ini memastikan sudah menyampaikan data kerusakan kepada pemerintah pusat.

"Staf ahli sudah mengatakan ke Presiden, Gubernur dan kementerian terkait. Semua pelaporan sudah kami kirim," katanya. Sumber Antara (Red)

Hadrean dan Forpimda Hadiri Pelantikan KNPI Sidoarjo

Radar Publik
Sidoarjo.

Hadrean Renanda turut hadir dalam acara pelantikan KNPI dan bersama Bupati Sidoarjo H Saipul lillah mengajak organisasi kepemudaan di Sidoarjo agar saling bahu-membahu dan membantu mengembangkan pembangunan di Sidoarjo. Hal ini demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah saat Pelantikan Anggota dan Pengurus Baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sidoarjo Periode 2019-2022 di Pendopo Delta Wibawa, pada Sabtu (05/10/2019) malam. Diketahui ada sekitar 150 anggota baru DPD KNPI Sidoarjo resmi dikukuhkan. Mereka tersebar di 18 Kecamatan, 353 desa/kelurahan di Sidoarjo.

"Para generasi muda sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar dalam menumbuhkembangkan dan mengembangkan kesadaran para pemuda agar terlibat dalam pembangunan, khususnya di Sidoarjo," ucap Saiful Ilah.

Hadrean Renanda Selaku Bendahara KNPI Jawa Timur menjelaskan melalui wadah KNPI Sidoarjo, diharapkan kader KNPI mampu menciptakan, mencerdaskan, mengembangkan serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional yang ada di daerah, khususnya di Sidoarjo dibawa Ketua DPD KNPI Sidoarjo, Ridho Prasetyo dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah melibatkan kalangan pemuda dalam pembangunan. Hal ini agar para pemuda bisa turut aktif dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mengembangkan dan memajukan Sidoarjo yang lebih baik,"Ucap Hadrean Renanda.(Zeey/Nang).

Panglima TNI bertolak ke Wamena

Sabtu, 5 Oktober 2019

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi para kepala staf angkatan menyampaikan rencananya ke Wamena kepada media, usai peringatan HUT ke-74 TNI, di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019)

Radar Publik Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menko Polhukam dan pihak-pihak terkait lainnya dalam dua hari ke depan akan ke Wamena, Papua.

"Tanggal 7 (Oktober) Menko Polhukam, Panglima, Kapolri, Mensos, Menkes, Kementerian BUMN dan PUPR akan langsung terjun ke lapangan, ke Wamena," katanya, di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Hadi usai peringatan HUT ke-74 TNI yang berlangsung di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut dia, tinjauan itu dilakukan untuk merumuskan langkah pemulihan stabilitas keamanan secara menyeluruh sebagaimana diharapkan masyarakat.

"Setelah tanggal 7 Oktober, insya Allah kita ke sana, mendapatkan jalan keluar tercapainya stabilitas keamanan sesuai yang diinginkan," katanya.

Dari data yang diperolehnya, Hadi menyampaikan sebagian besar warga lokal menginginkan masyarakat pendatang tetap tinggal, baik di Wamena, Ilaga, maupun Oksibil, Papua.

"Banyak penduduk asli, penduduk lokal tidak menginginkan pendatang pulang (ke kampung halaman), namun tetap berada di Wamena, Oksibil, maupun Ilaga, itu positif," katanya.

Untuk perbaikan infrastruktur umum yang rusak, Hadi mengatakan pemerintah segera membenahi, misalnya jaringan listrik yang terus dilakukan secara bertahap.

Peringatan HUT Ke-74 TNI berlangsung meriah, dengan berbagai atraksi, defile pasukan, dan konvoi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden M Jusuf Kalla, beserta sejumlah pejabat, baik legislatif maupun eksekutif hadir dalam upacara itu.

Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, serta wapres terpilih KH Ma'ruf Amin.

Hadir pula, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan Wapres ke-11 Boediono. (Gus Nyoto NH)

Dirgahayu TNI Ke-74, Polsek Jabon Datangi Koramil 0816/08

Radar Publik
Sidoarjo.

Dalam rangka memperingati HUT TNI Ke-74 Tahun 2019, jajaran Polsek Jabon di pimpin Kapolsek Jabon AKP Sumono SH berjalan kaki bersama ( Forkopimka Jabon) Camat Jabon, M. Aziz Muslim, S.Sos, Kepala Desa se- Kecamatan Jabon mendatangi Koramil 0816/08 Jabon,Saptu (05/10/2019) kemarin pagi.

Kedatangan mereka ini selain beramai-ramai penuh semangat teriakan, dan yel-yel dengan membawa tumpeng. Bertujuan memberikan ucapan selamat Dirgahayu Ke-74 TNI. Tak pelak di lokasi kantor Koramil 0816/08 Jabon, Kapt.Inf I Made Sudiadnyana beserta anggota berhamburan dan berlarian keluar dari ruang dinas menyambut kehadiran rombongan tersebut.

Kapolsek Jabon AKP Sumono SH menegaskan, kedatangan kami ke Koramil 0816/08 ini. Merupakan
sebagai bentuk wujud syukur dan
sinergiritas TNI-Polri, Forkopimpka,Jabon dikarenakan kita adalah tiga pilar
Dalam rangka merayakan moment HUT TNI Ke-74, kiat kami memberikan ucapan selamat pada rekan, saudara kita. Dan bukan sekadar memberikan reklame, tetapi memang sudah menjadikan budaya kita dari Kepolisian, ucapnya

Sebaliknya jika Polri memperingati HUT Bhayangkara, saudara kita TNI juga memberikan ucapan selamat. Pada intinya sudah tradisi yang terjalin baik, bagus. Tercipta dan terwujud ini, tetap kami pertahankan. " Kami berharap dari rekan-rekan TNI Koramil 0816/08 Jabon Kodim 0816 Sidoarjo, selama ini turut membantu Polsek Jabon menjaga stabilitas keamanan wilayah, terang Sumono

Dijelaskan Sumono, ' kita selalu ada bersama-sama, Forkopimka, hadir ditengah-tengah masyarakat ketika ada kegiatan pengamanan untuk mebeck up. Agar diketahui masyarakat, kami Polri-TNI ini tidak dapat di goyakan, atau tidak dapat di provokasi, maupun di adu domba. Karena tonggak negara ini,ada di TNI dan Polri, tandasnya

Danramil 0816/08 Jabon Kapt.Inf I Made Sudiadnyana juga mengungkapkan, kedatangan jajaran Polri (Polsek Jabon) sangat soupres bagi kami. Rekan-rekan Kepolisian sesuai tema sinergifitas, " TNI Profesional Kebanggan Rakyat ", untuk rakyat atau profesional TNI untuk rakyat.
Sekali kami beserta anggota Koramil 08 Habon mengucapkan banyak terimah kasih, atas atensi, partisipasi, perhatian, seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia atau rekan kerja Polsek Jabon di Forkopimka, jelasnya

Selanjutnya, apa yang di sumbangsi Polsek Jabon kami sangat apresiasi setinggi-tingginya. Semoga jalan darma bakti kedepannya, apa yang dicantumkan dan dapat bersama-sama dengan Polri, maupun Pemerintah Kecamatan. Dalam sinergiritas kita berdua TNI dan Polri, sesuai tok poksi masing-masing yang sudah ada, tambahnya, Kapten Inf I Made Sudiadnyana (Zeey/gus)

Keceriaan Murid SDN 2 Kupang Kec. Jabon Pada SATGAS TMMD KE 106

Radar Publik
Sidoarjo.

Murid SDN 2 Kupang patut bersyukur dan bergembira, personel Koramil 0816/14 Taman bersama Satgas TMMD ke 106 dan dibantu oleh masyarakat Desa Kupang Kecanatan Jabon sejak hari jumat sampai dengan hari minggu (6/9/2019) telah melaksanakan proses renovasi gedung SDN 2 Kupang. Diharapkan dengan gedung yang lebih memadai akan membantu meningkatkan mutunya serta siswa dapat melaksanakan belajar dengan aman dan nyaman.

Diselah selah membantu renovasi anggota Koramil 14/Taman Pld Slamet Hariyanto melihat kegembiraan murid murid, yang sedang bercanda dengan temanny disekitar sekolahan, terdengar obrolan mereka' bahwa "sekolah kita tambah bagus, tambah enak klu sekolah".

Harapan besar dan rasa optimis yang tinggi Satgas TMMD ke 106 dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di Desa Kupang Kec. Jabon, pendidikan dasar merupakan pondasi untuk mencetak generasi bangsa yang hebat dan handal, untuk itu pondasi harus benar benar dikuatkan ",Ucap
Pld Slamet Hariyanto dari
Koramil 14 Taman(Zeey/Lyn)

Pedoman Media Siber

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).