Selasa, 26 Juli 2016

Presiden Jokowi Mengumumkan Susunan Kabinet Baru di depan Istana Kepresidenan

Radar Publik
Rabu, 27/07/2016
Sejumlah menteri diganti dan ada juga yang digeser dari posnya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut  kurang lebih 12 jabatan yang mengalami perubahan.

Radar Publik melaporkan langsung pengumuman perombakan kabinet ini dari Istana Kepresidenan

11.44
Sesi perkenalan menteri baru selesai. Mereka kembali masuk ke Istana Merdeka. Seskab Pramono Anung berkata, para menteri baru akan berbicara kepada publi setelah pelantikan siang nanti.

11.43
Asman Abnur diharapkan membawa perubahan Kementerian PANRB. Pram berkata, Asman akan banyak berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet.

11.38
Enggartiasto Lukito, kata Pram, diberikan beban menangani beban komoditas pangan yamg jadi perhatian Presiden Jokowi. Ia menyebut Enggar sebagai kawan lama yang punya banyak pengalaman politik.
Lihat juga:
Kesenjangan Ekonomi dan Kemiskinan Alasan Jokowi Reshuffle

11.34
Seskab Pramono Anung menyebut Wiranto teruji menyelesaikan penugasan penting terutama saat transisi Orde Baru ke era reformasi. "Tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut," ucapnya.

11.33
Eko Putro Sanjoyo disebut Pratikno disebut mempunyai pengalaman di pembangunan perdesaan dan pengembangan kewirausahaan.

11.32
Pratikno memperkenalkan Archandra Tahar. Ia berkata, Archandra mempunyai reputasi dan tercatat sebagai profesional yang memiliki kelas dunia.

"Dia sudah lama di Amerika Serikat dan akhirnya kembali ke tanah air," ucap Pratikno.

11.28
Mensesneg Pratikno mengatakan Menteri Keuangan Baru Sri Mulyani sangat teruji di berbagai penugasan di bidang ekonomi dan keuangan. Dia juga memiliki jaringan dan dipercaya di tingkat internasional.
Lihat juga:
Kembalinya Sri Mulyani, Perempuan Terkuat ke-23 di Dunia

11.12 WIB.
Presiden Jokowi menyatakan harus menjawab segala tantangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kecepatan kita adalah bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Presiden Jokowi mengumumkan kabinet barunya:

Menkopolhukam : Wiranto
Menko Maritim : Luhut B. Panjaitan
Mendiknas : DR. Muhajir - Mantan Rektor Univ Muhammadiyah Malang
Mendag : Enggartiasto Lukito
Menteri Agraria : Sofyan Djalil
Menteri Perindustrian : Airlangga Hartarto (Golkar)
Menhub : Budi Karya Sumadi
Menteri ESDM : Candra Tahar (alumni ITB/USA)
Menpan RB : Asman Abnur (PAN)
Kepala BKPM : Thomas Lembong
Menkeu : Sri Mulyani Indrawati
Menteri PPN/Kepala Bappenas : Bambang Brodjonegoro
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

11.00 WIB.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno terlihat di Istana Merdeka. Sejumlah petugas menyiapkan tata suara untuk pengumuman Presiden Joko Widodo terkait perombakan kabinet. Podium dan sebanyak 16 kursi telah tersedia di teras belakang Istana Merdeka.


10.59 WIB.

Suasana di lingkungan Istana Kepresidenan menjelang siang tampak berbeda. Panggung persiapan sudah terlihat disiapkan.

10.55 WIB.

Pada pukul 10.18 Jokowi mencuit rencana perubahan kabinet. "Kabinet baru akan segera diumumkan. Dukungan rakyat sangat penting untuk keberhasilan pemerintah. - JKW - " (Nyoto)

Polsek di Situbondo Panen Tangkapan Miras

Radar Publik
Rabu, 27 Juli 2016
Situbondo - Razia yang digelar oleh sejumlah polsek jajaran di Polres Situbondo menghasilkan sejumlah temuan. Paling banyak petugas menemukan minuman keras berbagai merek dan oplosan di sejumlah warung milik warga di berbagai wilayah.

Hal ini menjadi perhatian khusus pihak polisi, lantaran miras menjadi faktor utama pemicu terjadinya tindak kriminal.

Seperti yang dilakukan oleh Polsek Banyuglugur ini, setidaknya sebanyak 5 lokasi warung yang dicurigai menjual miras dilakukan penggeledahan.

Demikian pula oleh Polsek Kendit yang melakukan penyisiran di sejumlah warung remang-remang di sekitar jalan raya Desa Klatakan, Kecamatan Kendit. Meskipun demikian, dua wilayah ini masih minim ditemukan adanya penjual miras.

Sementara itu di wilayah hukum Polsek Panji, petugas berhasil mendapati sejumlah warung yang menjual miras jenis aarak bali. Setidaknya terdapat 30 botol berbagai ukuran berhasil diamankan oleh petugas.

Begitu juga di daerah Kecamatan Banyuputih, polsek setempat berhasil mengemas 20 botol miras di salah satu rumah warga di Dusun Krajan,Desa Sumberejo.

Beda lagi yang dilakukan oleh Jajaran Polsek Besuki, di daerah ini petugas justru dapat mengamankan dua pemuda yang disinyalir telah mabuk minuman keras. Mereka langsung digelandang ke Polsek setempat guna menjalani pemeriksaan, meski demikian mereka
dilepaskan kembali dan dikenai sangsi tindak pidana ringan (Tipiring)

Sedangkan razia yang dilakukan oleh Polsek Panarukan di Cafe Sakura di dusun Bukolan desa Paowan, Panarukan mendapati minuman keras jenis anggur merah dan miras oplosan milik pengunjung. Tak hanya mengamankan miras, petugas juga membawa pemilik miras ke polsek setempat.

“Saya imbau kepada pemilik cafe untuk tidak menjual minuman keras jenis apapun dan melarang pengunjungya membawa minuman keras,” jelas Kapolsek Panarukan AKP Didik Rudianto.

Sekedar diketahui, seluruh kegiatan razia miras yang dilakukan marathon oleh sejumlah Polsek di Kabupaten Situbondo ini dikawal langsung oleh Pimpinan Polsek, Unit Reskrim beserta anggota
masing-masing. (rin/nyoto)

Walikota Kediri Dituntut Batalkan Seminar KPAD Rp 597 Juta

Radar Publik
Rabu, 27 Juli 2016
Kediri - Massa Ikatan Pemuda Kediri (IPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Kediri. Ada berbagai poster yang mereka bawa dalam aksi ini antara lain, menolak Seminar Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (KPAD), menolak kedatangan Gubernur Jawa Timur dan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri.

"Adik kita saudara Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar harus membatalkan Seminar KPAD, karena hanya menghambur hamburkan uang rakyat. Banyak rakyat Kota Kediri yang kelaparan, kemarin tukang becak meninggal dunia saat mengantarkan penumpangnya, ini sangat ironis," teriak Ketua IPK Tomi Ari Wibowo dalam orasinya, Rabu (27/7/2016).

Masih kata Tomi, massa aksi mempertanyakan rincian anggaran untuk Seminar KPAD sebesar Rp 597 juta, yang akan diselenggarakan, pada 29-30 Juli mendatang. Mereka curiga, sebagian besar dana tersebut untuk uang saku Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan 20 kepala daerah yang diundang dalam seminar.

"Bukankan masing masing kepala daerah memiliki anggaran perjalanan dinas. Kenapa anggaran seminar begitu besar. Dana sebesar itu semestinya bisa untuk mengentaskan kemiskinan rakyat. Kalau Walikota Kediri tidak membatalkan Seminar, nanti kita akan memaksa masuk ke ruang seminar untuk menemui Gubernur, kita akan tolak, kita akan usir dari Kediri," ancam Tomi.

IPK mensinyalir kegiatan Seminar KPAD hanya untuk mengeruk APBD Kota Kediri untuk kepentingan segelintir orang. Sebab, menurut IPK, karena yang diundang kepala daerah lain, semestinya dana seminar berasal dari APBD Provinsi Jatim. "Enak sekali mereka yang diundang, bisa berpesta pora memakan uang rakyat Kediri," tudingnya.

Massa aksi sempat berniat membakar ban mobil. Tetapi aksi tersebut dapat dicegah oleh aparat kepolisian yang mengamankan aksi. Hingga saat ini aksi unjuk rasa masih berlangsung, dan tidak ada satupun pejabat Pemkot Kediri yang menemui. (Kresna)

Walikota Mojokerto: Adipura Kirana Milik Seluruh Masyarakat

Radar Publik Senin, 25 Juli 2016
Mojokerto - Kota Mojokerto meraih Piala Adipura Kirana, sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla memberikan penghargaan Adipura Kirana kepada Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia 2016 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat (22/7/2016).

Penghargaan Piala Adipura kali ini merupakan penghargaan yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Adapun indikator penilaiannya yaitu dalam hal kebersihan dan keteduhan kota untuk menjaga kondisi fisik lingkungan. Juga dalam hal pengelolaan lingkungan (nonfisik) yang meliputi institusi, manajemen dan daya tanggap pemerintah.

Piala Adipura Kirana adalah penghargaan Adipura yang diberikan kepada kota/ibukota kabupaten yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism, and investment berbasis pengelolaan lingkungan hidup (attractive city). Walikota menegaskan, jika penghargaan tersebut merupakan milik seluruh masyarakat Kota Mojokerto.

"Semua ini tidak dapat tercapai tanpa kerja keras dan dukungan masyarakat dalam memelihara lingkungan, menjaga kebersihan dan menjaga keindahan kota. Ini juga berkat kerja keras SKPD terkait yang telah berupaya untuk berbenah, mempercantik dan memperindah Kota Mojokerto. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas usaha pemkot beserta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup di Kota Mojokerto," ungkapnya.

Masih kata orang nomor satu di Kota Mojokerto ini, dukungan masyarakat sangat besar sehingga Pemkot Mojokerto bisa kembali meraih Adipura. Menurutnya, tanpa adanya dukungan dari masyarakat dengan selalu melakukan penghijauan di lingkungannya, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas umum, penghargaan bergengsi tersebut tidak mungkin dapat diraih.

"Oleh karena itu, saya mengucap syukur, terima kasih dan apresiasi tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto atas diraihnya penghargaan Adipura Kirana ini. Tentunya partisipasi masyarakat juga diharap terus ditingkatkan. Gotong royong masyarakat dalam menghijaukan dan melestarikan lingkungan harus terus diupayakan," katanya.

Pemkot Mojokerto, lanjut Walikota, atas diraihnya penghargaan ini juga tidak berhenti disini. Program yang mengedepankan lingkungan hidup akan terus digalakkan. Seperti diantaranya pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, operasional bank sampah, sampai pengelolaan taman hijau terbuka dan pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup.

"Peran masyarakat lewat aktivasi bank sampah akan terus ditambah karena dengan bank sampah dipercaya akan mereduksi jumlah produksi sampah di Kota Mojokerto. Dengan optimalisasi bank sampah juga dapat dibuat produksi daur ulang sampah. Hal ini selain dapat mengurangi jumlah sampah di kota juga dapat untuk menambah pendapatan masyarakat sehingga perekonomian warga juga dapat meningkat," urainya.

Piala Adipura Kirana Kota Mojokerto sedianya akan dikirab keliling Kota Mojokerto pada Selasa (26/7/2016) mulai pukul 07.30 WIB dan pada hari Minggu (14/8/2016 pukul 20.00 WIB di Jalan Gajahmada depan kantor Pemkot Mojokerto akan diselenggarakan pagelaran wayang kulit dalam rangka tasyakuran atas diraihnya Adipura Kirana Kota Mojokerto tahun 2016 tersebut. (Nyoto)

Selasa, 19 Juli 2016

Soal Pabrik Limbah B3, Masyarakat Mojokerto Pro Kontra

Radar Publik
Rabu, 20 Juli 2016
Mojokerto - Masyarakat Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, terbelah menjadi pro dan kontra atas keberadaan pabrik pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA). Kali ini, ratusan karyawan PT PRIA dan warga yang mendukung keberadaan PT PRIA di desa setempat mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Selasa, 19 Juli 2016.

Mereka menuduh ada pihak-pihak yang memprovokasi warga untuk menolak keberadaan PT PRIA yang dituding melanggar tata cara penimbunan limbah B3 di lokasi pabrik sehingga mencemari lingkungan terutama air tanah.

"Kami tidak ingin dipisahkan, kami tidak ingin dibedakan. Kami tidak membutuhkan kekerasan, masyarakat Lakardowo akan damai jika ada kerukunan," kata salah satu karyawan PT PRIA.

Mereka juga meminta jaminan keamanan dan ketenangan kepada Bupati Mojokerto dan aparat kepolisian. "Pihak-pihak yang melakukan provokasi agar segera diadili sehingga karyawan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan seperti biasa," katanya.
 
Wakil Direktur PT PRIA, Mujiono, mengatakan jika karyawan dan masyarakat yang pro selama ini resah akibat isu pencemaran lingkungan yang dilakukan PT PRIA. "Yang berhubungan dengan PT PRIA dikucilkan. Kami berharap pemerintah bisa menetralkan sehingga situasi kembali kondusif," katanya.

Perwakilan karyawan dan masyarakat yang pro diterima Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan Akhmad Jazuli. "BLH (Badan Lingkungan Hidup) sudah mengirim uji lab ke Jakarta tapi hasilnya belum keluar. Kami berusaha melakukan pendekatan kedua belah pihak dan memberi solusi yang seadil-adilnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Mojokerto Kota Ajun Komisaris Maryoko mengatakan aparat kepolisian telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat yang pro dan kontra. "Kami juga melakukan upaya preventif dengan patroli untuk menjaga ketentraman. Polisi diberikan kewenangan dapat melakukan tindakan hukum dengan upaya pengamanan," ujarnya. Ia meminta masyarakat tidak melakukan aksi anarkis meski terjadi perpecahan.

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mempermasalahkan tata cara penimbunan limbah B3 oleh PT PRIA yang diduga tidak sesuai aturan sehingga mencemari air tanah warga. Atas laporan Ecoton, instansi terkait telah beberapa kali mengecek syarat administratif operasional PT PRIA hingga mengambil sampel air di sumur kontrol pabrik maupun sumur warga, terakhir pada Juni 2016 lalu.

Namun hingga kini hasil uji lab terakhir belum dikeluarkan. Pengecekan tersebut melibatkan petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur dan BLH Kabupaten Mojokerto serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Manajemen PT PRIA membantah jika perusahaan mereka melanggar prosedur teknis pengolahan limbah sehingga menyebabkan pencemaran. "Kami setiap enam bulan melakukan uji laboratorium pada kualitas air dari sumur pantau kami di laboratorium BLH Mojoketo yang terakrditasi dan tidak ada masalah," kata Direktur PT PRIA Luluk Wara Hidayati.

PT PRIA berdiri sejak 2010 dan bergerak dalam bidang jasa pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3. Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan antara lain pengangkutan limbah B3; pemanfaatan limbah B3 menjadi produk batako, paving block dan kertas (low grade paper); pengolahan limbah cair dengan metode elektrokoagulasi; pengolahan limbah fasa padat dengan menggunakan mesin insinerator. (Kres/Nyoto)

Presiden Jokowi Akan Bawa Pulau G ke Rapat Kabinet

Radar Publik
Rabu, 20 Juli 2016
Jakarta - Rapat kabinet terbatas dengan agenda membahas proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta baru akan digelar pekan depan. Rapat akan dipimpin Presiden Joko Widodo menyusul perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komite Bersama Reklamasi yang diketuai Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

"Minggu depan pembahasannya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.

Menurut Pramono, pembahasan nantinya tidak hanya soal pembatalan Pulau G secara permanen, tapi proyek keseluruhan. Proyek itu ialah, dia menyebutkan, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang lebih dikenal sebagai tanggul raksasa.

Menteri Rizal Ramli yang ditemui di lokasi yang sama menolak berkomentar ihwal rencana rapat kabinet terbatas yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo itu. Dia sebelumnya telah menegaskan, proyek Pulau G harus dihentikan karena tergolong melakukan pelanggaran berat untuk aspek lingkungan, sosial, maupun kepentingan yang sifatnya strategis.

Ditanyakan kembali ihwal presiden yang memutuskan untuk merapatkannya kembali itu, dia hanya menjawab, "No comment."

Keputusan untuk rapat kabinet terbatas itu sendiri menjawab isi surat yang dikirim Pemerintah DKI Jakarta menyusul adanya putusan pembatalan Pulau G oleh Komite Bersama Reklamasi. Menurut Ahok, sapaan Gubernur Basuki, izin reklamasi seluruhnya 17 pulau di Teluk Jakarta telah menurut dasar hukum Keputusan Presiden.

Ahok memilih mengabaikan putusan itu dan meminta kejelasan dari Istana lewat suratnya itu. Di pihak lain, Rizal menilai dasar hukum itu sudah usang. Dia mengatakan, keputusan di tingkat menteri bisa menghentikan proyek reklamasi. Terlebih, komite yang diketuainya itu terdiri dari tiga kementerian. (Nyoto)

Sabtu, 09 Juli 2016

Jusuf Kalla hadiri 'open house' Jokowi di Yogyakarta

Radar Publik
Sabtu, 09 Juli 2016
Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla turut hadir di acara "open house" Presiden Jokowi yang digelar di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Wapres JK hadir di Gedung Agung, Yogyakarta, Sabtu (9/7), sekitar pukul 11.40 WIB untuk bersilaturahim dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo.

Kehadiran Wakil Presiden tersebut sekaligus turut mengakhiri acara "open house" Presiden dalam kesempatan kali ini.

Pertemuan Presiden dan Wapres itu merupakan untuk pertama kalinya sejak perayaan Idul Fitri tahun ini.

Selain Wapres JK, turut hadir mendampingi Presiden ketika bersalam-salaman dengan masyarakat di lobi Gedung Agung di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X bersama GKR Hemas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan istri, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan istri.

Dalam "open house" yang baru pertama kali diadakan di Gedung Agung ini, diperkirakan sekitar 2.000 masyarakat Yogyakarta dari berbagai kalangan hadir untuk bertemu langsung dan bersalam-salaman dengan Presiden Joko Widodo.

Usai bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang hadir dipersilakan untuk menikmati jamuan hidangan yang telah dipersiapkan di sekitar sisi utara Gedung Agung.

Sejumlah warga yang hadir dan dapat berjabat tangan langsung dengan Presiden Joko Widodo dalam kesempatan kali ini mengaku sangat gembira.

Presiden Joko Widodo menggelar acara "open house" bersama masyarakat di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Agung.

Masyarakat sekitar yang antusias untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden sudah mulai mengantre sejak pukul 07.30 WIB pagi di depan pintu utama Gedung Agung.

Sekitar pukul 09.30 WIB, suasana kompleks Gedung Agung yang semula tenang mendadak riuh dengan tepuk tangan masyarakat begitu iring-iringan mobil Presiden tiba.

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Gedung Agung Yogyakarta dan langsung bertutur sapa dengan masyarakat yang telah menunggu.

Saat itu, Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna cokelat, sementara Ibu Iriana mengenakan gamis dan jilbab berwarna putih. (Gus)

Box Redaksi Radar Publik

Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha       ...