Dirjen Dukcapil Menyampaikan Kepada Seluruh Disduk Yang Ada Dari Sabang Sampai Merauke Jangan Pernah Persulit Keperluan Masyarakat

Radar Publik

Jakarta

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh memperingatkan aparat Dukcapil di seluruh Indonesia agar tidak menambah persyaratan dalam pelayanan administrasi kependudukan atau aminduk, yang justru bisa mempersulit masyarakat.

Hal itu ia sampaikan pada rapat virtual “Pembahasan Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dengan 25 kepala dinas dukcapil kabuaten/kota perwakilan dari Sabang sampai Merauke, Senin (23/8/2021).

“Cermin peningkatan kualitas layanan adminduk ditandai kecepatan dan kemudahan dengan adanya layanan online. Ditambah, mendekatkan layanan untuk membantu layanan offline sampai ke desa-desa. Kalau menambah persyaratan itu bukan mempermudah tapi malah mempersulit masyarakat," kata Dirjen.

Menurut Zudan, masih banyak daerah yang menambah persyaratan baru. Mungkin, menurutnya, karena keliru memahami Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan aturan pelaksananya Permendagri No. 108 Tahun 2019.

Zudan menyatakan dengan aturan itu tadi, pemerintah mereformasi dan menderegulasi pelayanan adminduk dengan memberikan kemudahan pelayanan. "Dokumen yang tidak diperlukan, tidak perlu dipersyaratkan karena itu merepotkan masyarakat. Hanya bikin ribet, jadi jangan menambah persyaratan di luar dari yang seharusnya," kata Dirjen Zudan.

Rapat virtual ini merupakan kelanjutan untuk mendalami hasil sidak Dirjen Zudan ke disdukcapil Kota Yogyakarta, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, yang ditemukan melakukan penambahan persyaratan pelayanan adminduk. Dirjen Dukcapil mengecek dan mengupas satu per satu dari kepala dinas berbagai syarat membuat dokumen kependudukan, yakni akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, surat keterangan pindah, dan syarat membuat KK baru atau pisah KK.

Ternyata sebanyak 10 Disdukcapil Kabupaten/Kota yang disampling terbukti semuanya menambah syarat pengurusan dokumen kependudukan, sehingga Dirjen Dukcapil langsung menegur dan memerintahkan Kadis agar memangkas ketentuan tambahan itu.

Selain itu, untuk memastikan semua Dinas Dukcapil daerah tidak menambah persyaratan baru atau menghapus persyaratan tambahan yang terlanjur diberlakukan, Dirjen Zudan langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Supervisi, dipimpin langsung oleh para pejabat Eselon II.

Adapun Satgas Supervisi Wilayah I Sumatera, dipimpin oleh Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama, Satgas Supervisi untuk Wilayah II Jawa Bali, dipimpin Direktur PIAK Erikson Manihuruk, Satgas Supervisi Wilayah III, Kalimantan dipimpin oleh Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum, Satgas Supervisi Wilayah IV, Sulawesi dipimpin oleh Direktur Pemanfaatan Data Akhmad Sudirman Tavipiyono, dan Satgas Supervisi Wilayah V NTB, NTT Maluku dan Papua diketuai Direktur Bina Aparatur Andi Kriarmoni.

Satgas ini dibentuk juga sebagai tindak lanjut arahan Mendagri Profesor Tito Karnavian dalam rangka membantu supervisi pendataan penduduk yang belum divaksin demi penuntasan pandemi Covid-19, dan pendataan penduduk dalam rangka mendapatkan bantuan sosial. (Abdul) 

Hakim,MA,Dan MK Kini Dapat Honor Karena Perpres Telah Di Teken Oleh Presiden

Radar Publik

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021. Dalam PP tertuang kini baik Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat honorarium per perkara yang ditangani.

Padahal, gaji seorang Ketua MA/MK sudah menyentuh angka Rp121 juta.

Dikutip dari PP Nomor 82 Tahun 2021, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 13 yang mengalami perubahan dan kini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Hakim Agung diberikan honorarium dalam hal:

a. penanganan perkara pada Mahkamah Agung; dan

b. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Hakim Konstitusi diberikan honorarium dalam

hal:

a. penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

b. penanganan perkara pengujian undangundang, sengketa kewenangan lembaga

negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

b. penanganan perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Seluruh Pegawai MA/MK juga dapat Honor per Perkara

Tak hanya Hakim Agung, melainkan seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Konstitusi turut mengantongi honorarium per perkara. Hal itu tertuang dalam Pasal 13b yang kini telah diubah. Dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Ketentuan pemberian honorarium bagi Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku juga bagi gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

(3) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

(4) Ketentuan pemberian honorarium bagi Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan pemberian honorarium bagi gugus tugas dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi.

Era SBY, Gaji Ketua MA/MK Naik Jadi Rp121 Juta

Jauh sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menaikkan gaji Ketua MA dan MK serta anggota.

Hal itu tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2014. Dalam perbulan, Ketua MA/MK bisa mendapat penghasilan sebesar Rp121 juta dan hakim anggotanya Rp72 juta perbulan.

Ketua MA yang saat itu dijabat Hatta Ali mengatakan kenaikan gajinya saat ini tidak seberapa besarnya.

“Gaji hakim agung masih pas-pasan aja, tapi maksudnya kita tuntut kinerja lebih tinggi,” kata Hatta Ali di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Menurut Hatta, besaran kenaikan gajinya layak, lantaran kinerja ketua juga harus mengawasi para hakim anggota.

“Biasa saja, karena kita membawahi seluruh hakim tapi kita harus lebih tingkatkan pengawasan dan kinerja mereka,” ujarnya.

Jika dengan gaji demikian, masih ada yang korupsi, kata Hatta, sudah pasti bawaan orok. Sebab, kenaikan gaji ini diharapkan mencegah terjadinya hakim yang nakal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya.

“Paling tidak bisa mengurangi, pasti kalau ada yang melakukan lagi itu bawaan orok. Mestinya sadar gaji udah segini masih aja korupsi,” katanya. (Abdul)