Banjir besar terjadi di Makkah, Arab Saudi

Radar Publik
MEKKAH Saudi - Rabu, 18 November 2015
Banjir besar terjadi di Makkah, Arab Saudi, Selasa (17/11). Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah, Arsyad Hidayat menyebut, banjir besar ini baru terjadi setelah sebelumnya pernah terjadi di tahun 2011 yang merenggut jiwa hingga 120 orang.

Menurut Arsyad, tidak hanya jalan-jalan yang tergenang air, tapi juga underpass jalanan banyak yang telah tertutup air. Demikian juga dengan mobil-mobil, banyak yang mogok karena nekat menerobos banjir. Bahkan karena derasnya arus air yang menggenangi jalanan, sebagian besar mobil tersebut hanyut terseret arus.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi tentang adanya korban jiwa.

Dalam rilis yang diterima elshinta.com, Selasa malam, Arsyad menambahkan, akibat banjir, Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah pun ikut terkena dampak hujan deras yang disertai angin kencang ini. Banyak pohon korma tumbang termasuk yang terletak di depan kantor. Bahkan, kaca pembatas yang ada di lantai dua gedung kantor, ikut jatuh tertiup angin.

Sehari sebelumnya, Kementerian Pendidikan Saudi telah mengumumkan untuk meliburkan anak-anak sekolah pada hari Selasa, karena akan terjadi hujan besar disertai badai angin yang cukup besar. (Red)

Ini empat kewajiban Freeport untuk Indonesia

Radar Publik
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan tetap berpijak kepada kepentingan nasional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia.

"Di antaranya adalah hal yang berhubungan dengan royalti, divestasi, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua," ujar Pramono usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Pramono pandangan Presiden berkaitan dengan Freeport selalu berpijak pada national interest (kepentingan nasional) yang menjadi keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan Freeport.

Pramono juga menjelaskan bahwa harus ada perbaikan atau royalti yang lebih baik yang diberikan Freeport kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kedua, divestasi dijalankan. Dalam persoalan ini, undang-undang dan kontrak karya telah mengatur bahwa harus ada divestasi. Ketiga, pembangunan smelter. Terakhir adalah pembangunan Papua," kata Pramono.

Pramono juga menyampaikan arahan terkait keempat konteks tersebut telah diberikan Presiden kepada para menteri terkait. (Red)