Minggu, 15 Mei 2016

Ini dia masalah terumit Indonesia 'versi' Jokowi

Radar Publik
Senin, 16 Mei 2016
Presiden Jokowi bertemu dengan diaspora di Korsel, Minggu (15/5) malam waktu setempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya lima masalah terumit yang dihadapi Indonesia. Masalah yang paling rumit adalah korupsi.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan peserta pertemuan Presiden dengan diaspora di Seoul, Minggu (15/5) malam waktu setempat.

Presiden Jokowi menyebut korupsi adalah masalah paling rumit yang dihadapi Indonesia saat ini. Masalah kedua, adalah menyiapkan lapangan kerja.

“Pengangguran di Indonesia meskipun dibandingkan dengan negara lain, Eropa di atas 25%-30%, kita memang 5,6 (persen) tetapi 5,6 itu kalau dikalikan 252 juta juga angka yang tidak kecil,” kata Presiden Jokowi kepada 1.300 diaspora yang memadati Crystal Ballroom, Hotel Lotte, Seoul.

Yang ketiga, menyelesaikan kesenjangan yang kaya dengan yang miskin. “Ada gap dan gini ratio kita sekarang ini sudah cukup besar (0,4). Ini juga yang harus diturunkan,” ucap Presiden dikutip Setkab.

Yang keempat, adalah kesenjangan wilayah. “Harus ada pemerataan. Di sini bangun jalan, di sini juga bangun jalan. Di sini ada airport, di sini juga adaairport,” kata Presiden Jokowi.

Yang kelima, kata Presiden, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Persoalan sekarang adalah semua negara pertumbuhannya turun. Tapi saya meyakini apabila tantangan-tantangan yang kita hadapi bisa kita selesaikan satu persatu insya allah pertumbuhan kita akan merangkak naik,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan, dalam menghadapi persoalan korupsi, pemerintah melakukan perbaikan sistem agar tidak ada lagi ruang untuk korupsi.

“Seperti di BKPM, (pengurusan izin) yang dulu berbulan-bulan, sekarang bisa hitungan jam. Itu mencegah terjadinya gratifikasi dan sebagainya,” ujar Presiden Jokowi.

Mengenai penindakan terhadap tindak korupsi, Presiden mengungkapkan saat ini telah dilakukan secara masif dan keras oleh KPK.

“Tapi titik berat kita adalah membangun sistemnya. Kalau kita lihat penindakan bertahun-tahun ini belum memberikan efek jera sehingga menurut saya sistemnya yang harus dibangun,” pungkas Presiden. (Nyoto)

Tidak ada komentar:

Box Redaksi Radar Publik

Box Redaksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 11052300936180004 Nama Pelaku Usaha       ...