Radar Publik
Jabar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar sistem administrasi kependudukan di Dukcapil harus selalu di-update dan diperbaiki. Menurutnya dalam sebuah sistem dimungkinkan ada celah yang membuatnya menjadi kurang sempurna.
“Yang perlu kita waspadai adalah sistem ini harus terus diupdate dan diperbaiki. Karena mungkin ada celah-celah yang masih bisa membuatnya kurang sempurna,” katanya dalam Rakornas Dukcapil, Selasa (6/10/2020).
Dia menekankan bahwa sebagus apapun sebuah sistem semua tergantung pada operatornya. Menurutnya sistem sebagus apapun jika operatornya kurang baik maka tak akan maksimal. “Contoh-contoh kasus di daerah. Saya tidak ingin menyebutkan daerahnya. Sistem yang telah bagus, tapi operator mencari celah, akhirnya terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh para petugas,” ungkapnya.
Tito pun menyinggung kasus Djoko Tjandra yang berstatus DPO tapi dapat membuat e-KTP. Dia telah meminta agar Ditjen Dukcapil melakukan perbaikan. Dimana di dalam sistem Dukcapil sudah ada fitur peringatan terkait status DPO ini. “Fitur-fitur adanya DPO ini bisa alert, bisa mencegah moral hazard atau penyimpangan,” ungkapnya.
Menurutnya tak hanya sistem yang terus diperbaiki tapi juga kualitas moral dan mental petugas mengingat jaringan dukcapil luas dan melibatkan banyak orang sehingga semakin sulit dikontrol. “Oleh karena itu perbaikan sistem dan perbaikan kualitas mental dan moral ini jadi sangat penting. Disamping itu kuantitas jumlah manusia yang mengawaki,ini perlu dievaluasi pak kepala dinas. Cukup apa tidak? Bagimana jalan keluar untuk mencukupi kuantitas? Tak perlu terlalu banyak petugas sebab bisa menimbulkan pengangguran terselubung. Ini perlu perbaikan di masa mendatang,” ucapnya. (Abdul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar