Gerindra DKI: DPRD Ngotot Interpelasi Jokowi, Warga Bingung Gunakan KJS

Radar Publik
Jakarta - Beberapa Fraksi di DPRD DKI Jakarta masih teguh untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun Tidak bagi Fraksi Gerindra yang tegas menolak interpelasi.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi menilai, program KJS unggulan Jokowi tersebut adalah harga mati. Sebab program itu disambut baik dan bermanfaat bagi warga DKI, terutama bagi yang tidak mampu.

"Pertama, KJS itu harga mati. KJS itu dibutuhkan rakyat dan sudah disetujui oleh DPRD. Buktinya, dengan dianggarkannya KJS pada anggaran APBD DKI tahun 2013. Sekarang kok ada interpelasi?" ujar sanusi saat berbincang dengan Radar Publik, Jum'at (31/5/2013)

Sanusi mengatakan, jika dalam pelaksanaan KJS ada kekurangan, itu hal yang wajar. Apalagi program tersebut baru diluncurkan akhir tahun 2012 lalu. Legislator Kebon Sirih pun diharapkan jangan terlalu gegabah untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi.

"Kalau dalam pelaksanaan teknis ada yang kurang, itu bukan berarti KJS yang digugat. Ini yang salah. Namanya juga program baru. Dulu orang ke rumah sakit mau berobat takut, harus bayar, harus bikin surat keterangan miskin, sekarang orang tinggal bawa KTP saja sudah bisa berobat," terangnya.

Sanusi juga mengatakan, akibat adanya rencana interpelasi tersebut, masyarakat menjadi bingung. Sebab banyak warga yang menjadi bertanya-tanya soal status KJS tersebut.

"Jangan membuat bimbang masyarakat di bawah. Masyarakat jadi bingung, ini KJS bisa gak? Orang anggarannya sudah ada kok, jadi nggak usah takut. Komplain rumah sakit itu kan masalah teknis, bisa di selesaikan. Jadi jangan gugat KJS ini, nanti masyarakat bisa marah besar," jelas Sanusi.(red)