Hiu Tutul Terdampar, Dipotong Warga, Dagingnya Dijual

Radar Publik
Senin, 28-12-2015
TULUNGAGUNG, Seekor hiu tutul terdampar di Pantai Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jatim, kemarin (27/12). Hiu yang panjangnya mencapai 7 meter itu sudah tak bernyawa lagi. Meski demikian, banyak warga dan wisatawan di lokasi yang menggunakan ikan berukuran jumbo itu sebagai objek berfoto ria.

Berdasar informasi yang dapat dihimpun di lokasi, hiu tutul itu ditemukan nelayan bersama warga setempat sekitar pukul 06.00 terdampar di bibir pantai. Beberapa warga yang mendapat informasi tersebut langsung menuju ke pantai dan memeriksa si hiu. Ternyata hewan itu sudah tidak bernyawa. Diperkirakan, beratnya lebih dari 1 ton. "Pagi hari sudah ramai. Warga mengerumuni hiu tutul," ungkap Robbin, warga setempat. Bangkai hiu itu kemudian dipotong warga. Dagingnya dijual. Namun, warga setempat tidak mau mengonsumsinya. Menurut warga, daging hiu tutul hambar. "Hanya dipotong dan dijual. Sisanya dikubur agar tidak bau," ujar Robbin. Sumarianto, nelayan Pantai Sidem, menyatakan, hiu tutul sebenarnya sudah diketahui terdampar Sabtu (26/12) sekitar pukul 14.00. Saat itu, nelayan menarik jaring. Ternyata, hiu sudah berada di dekat pantai. Karena kondisi ikan masih hidup, nelayan yang dibantu puluhan warga lain mengevakuasi sang hiu kembali ke laut lepas. "Jadi, ada sejak Sabtu. Kami kembalikan ke laut karena saat itu masih hidup. Pada bagian ekor, ada luka, mungkin bekas berkelahi dengan hiu lain," jelasnya. Hiu tutul terdampar karena terseret ombak besar. Sementara itu, kematiannya diduga disebabkan kekurangan air laut karena terlalu lama berada di bibir pantai. "Ikan mungkin saja kekurangan oksigen, atau karena bercampur dengan air tawar," jelas Sumarianto. (Red)

Jokowi minta lurah jangan takut gunakan dana desa

Radar Publik
Solo, Jawa Tengah Presiden Jokowi meminta para kepala dan perangkat desa untuk tidak takut menggunakan dana desa bila dana itu digunakan dan dikelola untuk kepentingan warga desa.

"Saya ini sebelas tahun jadi wali kota, pindah ke gubernur, enggak pernah merasa takut, karena bekerja sesuai prosedur. Kalau sudah bekerja sesuai prosedurnya, apa bisa dikriminalisasi? Tidak perlu takut untuk menggunakan anggaran. Kalau bekerja baik, tidak perlu kita takut, saya jamin," kata Jokowi, Sabtu, ketika bertemu dengan ribuan kepala desa dan perangkat desa di Indonesia. Kutip ANTARA news.

Presiden Jokowi mengaku tidak rela bila ada kepala desa yang bekerja  sungguh-sungguh, namun dikriminalisasi karena penggunaan dana desa.

"Siapa itu yang akan melakukan kriminalisasi? Kejaksaan? Polisi? Pasti akan saya kejar! Yang bekerja baik, saya ingin beri penghargaan, bukan dikriminalisasi," ujar Jokowi.

Presiden meminta para kepala desa berani menggunakan dana desa, namun tetap berhati-hati dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

"Ditulis minimal angkanya, penggunaaannya dan ditempel di papan setiap RT dan RW, supaya terbuka," ujar Jokowi pada pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa PDT Marwan Jafar dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Nyoto)

Polres Pasuruan Kerahkan 370 Personil, Amankan Natal Dan Tahun Baru

Radar Publik-pasuruan) - Kepolisian Resort Pasuruan, akan mengerahkan 370 personil polisi untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, kata Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP MD. YUSUF, SH., MM.

           Hari ini Selasa ( 21/12/2015) baru saja telah  melaksanakan latihan pra operasi dan rapat koordinasi lintas sektoral terkait pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru  bertempat di Gedung tunggal Panaluan Polres Pasuruan yang dihadiri langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP SOELISTIJONO, SI.K., M.H. Bersama Wakapolres Pasuruan, para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran Polres Pasuruan dan seluruh Perwira yang terlibat dalam pengamanan perayaan Natal dan tahun baru, adapun  untuk pejabat lintas sektoral yang hadir antara lain  yaitu Kabakesbangpol Pemkab Pasuruan, Perwakilan Kodim 0819 Pasuruan,  Yon Zipur 10 Pasuruan, Yonkav Beji,  PM Kab. Pasuruan, Dishub Kab. Pasuruan, Pol PP Kab. Pasuruan,  Ketua PCNU Kab. Pasuruan ( KH. SON HAJI ),  BAMAG  Kab. Pasuruan,  Muspika Bangil, Muspika Gempol, Muspika Pandaan dan  Senkom Kab. Pasuruan, serta para undangan dari  Ormas FPI  Kab. Pasuruan.

Dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut menghasilkan komitmen bahwa seluruh pejabat perwakilan yang diundang tersebut akan bersama-sama dan atau saling bekerja sama untuk mengamankan jalannya perayaan Natal  tahun 2015 dan perayaan malam tahun baru 2016 di wilayah hukum Polres Pasuruan, dan hari Rabu (23/12/2015) akan dilakukan gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru, yang juga ditandai sebagai dimulainya pengamanan tersebut, untuk wilayah hukum Polres Pasuruan  akan ditempatkan  Pospam sebanyak 6 Pospam yaitu Pospam  Bangil, Pospam Gempol, Pospam Pandaan, Pospam Prigen dan Pospam Purwosari, serta satu Posyan di Masjid Cengho Pandaan dan masih di dukung 14 Pos Pantau di seluruh wilayah hukum Polres Pasuruan.

MD. YUSUF menambahkan, pengamanan perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 dengan sandi Operasi Lilin Semeru 2015, akan digelar mulai 24 Desember 2015 hingga 2 Januari 2016 atau selama sepuluh hari. "Sifat pengamanan, yaitu operasi kemanusian dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,  Kasubbag humas  menghimbau, kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru agar tidak menyulut petasan atau minum-minuman keras , karena selain dilarang oleh undang-undang juga dapat membahayakan si pemain dan orang lain.

"Kami tidak akan berhenti dan akan terus melakukan razia penjualan mercon (petasan) dan Miras (minuman keras), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan mercon atau minum-minuman keras saat merayakan  Natal dan tahun baru, tetapi untuk kembang api diperbolehkan, asal penggunaannya yang wajar-wajar dan tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain”, Ujarnya. Berdasarkan data Ppolres Pasuruan, sasaran pengamanan Perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, yaitu sebanyak 41 Gereja, 1 Terminal , 11 Objek Wisata, dan belasan lokasi yang dijadikan tempat merayakan malam pergantian tahun 2015 ke 2016. / (humas)(sl)

Gapura Pintu Masuk Tapal Batas Prigen Ke Trawas Ambruk

Radar Publik
Trawas - Gapura di tapal batas jalan dari arah prigen kebarat menuju trawas kab. Mojokerto Ambruk.

Dengan derasnya hujan di sertai angin sekitar pukul 04:00 wib. Gapuro tersebut ambruk, padahal gapuro tersebut masi dalam pembuatan setengah jadi kata warga setempat kepada Radar Publik.

Pembuatan gapuro diduga kurangnya alat perekat dan yang memakan anggaran ratusan juta rupiah tersebut ambruk, dan kurangnya pengawasan dalam pembuatan gapura yang berbentuk candi itu juga bisa menjadi dugaan pihak cv atau pemborong seenaknya saja tanpa memikarkan jangka panjang pungkasnya. (Nyoto)

Presiden Jokowi Tolak Revisi Lemahkan UU KPK

Rada Publik
Jakarta - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyiapkan amanat presiden (ampres) untuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, presiden masih menunggu draft revisi UU KPK dari parlemen.

"Sampai sekarang presiden belum menerima surat dari DPR. Karena itu kan inisiatif dari mereka. (Ampres) nanti ada setelah presiden menerima surat dari DPR, dilampiri dengan lembar RUU dan draf naskah akademiknya," ujar Pratikno di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12).

Meski demikian, menurut Pratikno, presiden bisa saja menolak menerbitkan ampres. Hal itu akan terjadi jika revisi melemahkan komisi antirasywah.

Menurutnya, sikap presiden hingga kini belum berubah, yakni menolak pelemahan KPK. Dalam prosesnya, Presiden juga meminta DPR mendengar dan melibatkan KPK, partisipasi publik, seperti akademisi dan penggiat antikorupsi.

"Dari substansinya ya jangan sampai melemahkan KPK. Presiden tegas soal itu," tandasnya. (Nyoto)

RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar Menolak Pasien BPJS

Radar Publik
Blitar - Tidak terima saudaranya ditolak oleh pihak rumah sakit, kerabat salah satu pasien BPJS mengamuk di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Blitar. Tidak hanya mengamuk, kerabat tersebut juga mencaci - maki petugas jaga dan dokter yang menemuinya.

Begitu tiba di Ruang Pelayanan Unit BPJS RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar, emosi Syahrir warga asal Surabaya tersebut langsung meluap - luap. Syahrir sendiri merupakan kerabat dekat dari Ika Purnama Wati, salah satu pasien BPJS yang pada beberapa hari yang lalu sempat ditolak oleh RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Tidak hanya berteriak - teriak, Syahrir juga mencaci - maki petugas BPJS yang tengah berjaga.

Syahrir sangat menyesalkan atas sikap pihak rumah sakit, yang telah menolak Ika Purnama Wati, yang saat itu menggunakan kartu BPJS untuk proses kelahiran anaknya. Selain itu, saudaranya kini harus menanggung banyak hutang akibat biaya persalinan.

Sementara perwakilan pihak rumah sakit yang menemui kerabat pasien BPJS yang ditolak mengatakan, akan melakukan pemeriksaan tentang data awal masuk sang pasien. Rencananya dalam waktu dekat, pihak rumah sakit juga akan melakukan pertemuan dengan pasien dan juga pihak BPJS.

Kasus penolakan pasien BPJS itu sendiri bermula saat, pasutri Mualik dan Ika Purnama Wati warga Kelurahan Tanggung Kota Blitar , yang pada tanggal 12 Desember yang lalu akan melahirkan anak keduanya melakui proses persalinan caesar. Namun karena oleh pihak RSUD Mardiwaluyo ditolak, ahkirnya korban melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar.

Perwakilan Kades Se-Indonesia Kecewa Hadiri Undangan Acara Kemendes

Radar Publik
Jakarta - Pada Senin-Selasa (14-15/12/2015), kepala desa perwakilan se-Indonesia diundang hadir pada acara Rembug Desa oleh Kemendes di Kemayoran, Jakarta.

Ada 3 ribu lebih undangan yang ditujukan ke perwakilan kepala desa se-Indonesia. Di dalam undangan tersebut, dicantumkan segala bentuk akomodasi, transportasi menjadi tanggung jawab panitia (kemendes).

Setelah acara selesai, panitia mengumumkan agar masing-masing peserta untuk kembali ke hotelnya masing-masing guna penyelesaian administrasi.

Setelah para kepala desa menunggu di hotel masing-masing dari kemarin hingga siang ini, tidak ada kejelasan dari panitia. Waktu terus berjalan dan berjalan, pihak panitia ketika ditanyai, jawabannya tidak jelas.

Kalau mbok ya nggak ada akomodasi sampaikan saja ke kami dari kemarin, keluh Noer Ahsan, salah satu peserta yang diundang, saat dihubungi, Rabu (16/12/2015).

Noer mengira janji palsu dari panitia itu hanya dialami kades se-Jawa. Ternyata, kades-kades lain di luar Jawa juga mengalami hal yang sama.

Kami benar-benar marah karena dilecehkan Kemendes. Kami sangat jengkel dengan mereka, cetusnya.

Menurut pengakuan Noer, para kepala desa menginap di hotel Novotel, Mangga Dua, Hotel Ibis Mangga Dua. Para kades merasa terlantar di hotel karena menunggu janji palsu panitia. Banyak Kades juga yang balik ke daerahnya karena sudah kesal sama panitia.

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengundang perwakilan kepala desa untuk hadir dalam kegiatan Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia pada Senin-Selasa, 14-15 Desember 2015, waktu (terlampir), bertempat di Hall D2 Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Surat tertanggal 8 Desember 2015, bernomor 1722/DPPMD/XII/2015, perihal Undangan Peserta Rembug Nasional Membangun Indonesia.

Pada surat, tertulis akomodasi dan transportasi ditanggung Panitia (1 orang), harap para peserta dapat memperhatikan lokasi tempat menginap masing-masing (daftar terlampir). (Red)

Menkeu Buka Sosialisasi Dana desa Di Kab. Pasuruan

Radar Publik
Kamis, 10 Desember 2015
Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Soemantri Brodjonegoro bersama anggota DPR RI dari komisi XI Misbakhun hari ini membuka sosialisasi dana desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menteri Keuangan RI, Bambang mengatakan, untuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang telah menjalankan kewajiban dengan memberikan bantuan dana desa dari alokasi daerahnya.

"Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah yang telah menjalankan kewajibanya dengan mengalokasikan serta memberikan dana desa" kata Bambang, di Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/12), Kepada Wartawan.

Sementara dari segi jumlah penerimaan dana desa tahun ini rata-rata desa diindonesia menerima Rp280 juta yang berasal dari APBN yang diperuntukan dana desa. Untuk tahun depan besaran penerimaan dana desa akan mengalami peningkatan menjadi Rp630 juta per desa.

Penambahan ini seiring adanya kenaikan alokasi dari pemerintah pusat tentang dana desa dari Rp20,76 triliun menjadi Rp46,9 triliun.

"Pemerintah menaikan anggaran untuk desa dari Rp20,16 triliun menjadi Rp46,9 triliun" terang menkeu.

Khusus untuk Kabupaten Pasuruan mulai tahun depan per desa akan menerima Rp1,12 milyar. Jumlah tersenut merupakan penggabungan dari dana desa yang berasal dari APBN dengan APBD.

Menteri mengharapkan agar kepala desa mampu mengelola dengan baik. Tidak hanya dari segi pengelolaan perencanaan, namun juga didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Mengutamakan padat karya dengan melibatkan masyarakat untuk pembangunan desa.

"Jangan takut untuk mengambil keputusan karena hal itu bisa menghambat pembangunan serta peningkatan ekonomi rakyat," tandasnya. (Nyoto)

Giat Pertemuan & Silaturahim Kapolres Bersama Pimpinan Senkom Kab. Pasuruan

Radar Publik

Pasuruan-Dalam rangka menciptakan Harkamtibmas yang mantap di wilayah hukum Polres Pasuruan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dan juga menjelang perayaan Natal dan perayaan tahun baru 2016, Kapolres Pasuruan AKBP SOELISTIJONO, S.I.K, M.H. mengadakan giat pertemuan dan atau silaturohmi dengan jajaran   pengurus SENKOM wilayah Kab.Pasuruan yang dipimpin Sdr.FADHOLI dan sekertaris EFENDI, pertemuan silaturohmi tersebut bertempat di ruang kerja Kapolres Pasuruan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, jam 09.00 Wib, dan dalam pertemuan tersebut Kapolres Pasuruan didampingi oleh Kasat Binmas AKP AGUS MUKLISON, SH.

Adapun maksud dan tujuan Kapolres Pasuruan mengadakan pertemuan dan silaturohmi tersebut yaitu agar supaya Perkumpulan anggota SENKOM sebagai Mitra Polri  yang tersebar di wilayah hukum Polres  Pasuruan bisa membantu pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam melindungi dan mengayomi masyarakat  atau dalam menciptakan Harkamtimas yang mantap di seputaran lingkungannya dengan cara yaitu melalui  penyampaian informasi –informasi lewat Sentra Komunikasi yang dimilikinya tentang Kamtibmas secara cepat dan tepat  dilingkungannya kepada Polri dan juga kepada masyarakat lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang aman tentram dan damai , disamping itu   SENKOM  adalah juga sebagai anggota Polmas dan bersama Polri sehingga dapat menjaga stabilitas kemanan di wilayah lingkungannya serta menjadi tempat mencari solusi terbaik dilingkungannya juga  meredam masalah –masalah sosial yang tibul di masyarakat.

Khususnya dalam rangka menjelang perayaan Natal dan tahun baru 2016 serta mengacu pada perkembangan situasi akhir-akhir ini di wilayah Indonesia  yaitu tentang meningkatnya para Buruh melakukan Unjuk Rasa  untuk menuntut peingkatan kesejahtraan dan juga meningkatnya giat Teroris di Dunia dan ini bisa berdampak kurang baik ke wilayah Negara kita Indonesia, untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota SENKOM diwilayah Kabupaten Pasuruan bisa membantu tugas-tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas atau Kamtibcarlanas sehingga tercipta sitguasi yang kondusif, dan Mancarli selama dalam menjelang dan atau dalam  pelaksanaan perayaan Natal dan perayaan tahun baru tersebut. (Nyoto)

GIAT TEST URINE ANGGOTA SAT LANTAS POLRES PASURUAN DALAM RANGKA GAKTIBPLIN (GIAT RUTIN)

Radar Publik

Pasuruan - Dalam rangka Penegakkan dan Penertiban Disiplin Anggota POLRI di wilayah hukum Polres Pasuruan, Anggota Sie Propam Polres Pasuruan dan di bantu dari Tim Urdokkes Polres Pasuruan telah melaksanakan kegiatan Test Urine yang dilakukan secara mendadak / tiba-tiba 

guna mengantisipasi anggota yang menyalahi aturan. Kali ini Sasarannya adalah khusus Anggota Sat Lantas Polres Pasuruan. Dan giat Tes Urine tersebut dilaksanakan pada hari ini,Senin (07/12/2015)  jam setengah 06.00 Wib s/d selesai, sebelum dilaksanakan Tes Urine terhadap anggota Sat Lantas Polres Pasuruan dilakukan Pengecekan Kelengkapan anggota baik mengenai surat-surat kendaraan, Senpi (senjata api), dan sikap tampang. 

Selanjutnya Anggota Sat Lantas Polres Pasuruan digiring menuju ruang Urdokkes Polres Pasuruan untuk dilakukan Tes Urine secara bergiliran dengan jumlah 41(empat puluh satu) anggota yang mengikuti kegiatan test urine. Kegiatan tersebut langsung dibawah pengawasan Kasie Propam Polres Pasuruan IPTU DJOKO SUTRISNO, SH. dan dr. PATRIA RUSLI selaku Kasie Urdokkes Polres Pasuruan.

Adapun dari kegiatan tersebut ditujukan untukmeningkatkan Kedisiplinan anggota POLRI dan menghindari keterlibatan anggota POLRI diwilayah hukumPolres Pasuruan menjadi pengguna narkoba, kegiatan ini sudah dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan akan terus bergilir / merambah ke setiap masing-masing Fungsi di Polres Pasuruan bahkandilakukan di Polsek-polsek JajaranPolres Pasuruan. Tidak hanya paraPejabat Utama / para Perwira dan para Kapolsek Jajaran Polres Pasuruan saja, namun juga bisa dilaksanakan terhadap seluruh anggota Polres Pasuruan baik para Bintara, PNS, PHL yang berdinas di wilayah hukum Pores Pasuruan.

Dari pengecekan test urine tersebutkepada 41 anggota Sat Lantas Polres Pasuruan dinyatakan Clear narkoba oleh dr. PATRIA RUSLI (Kasie Dokkes Polres Pasuruan).Kegiatan ini sebagian dari wujud Wasdal terhadap anggota, karena apabila seorang anggota POLRI yang ketahuan sebagai pengguna narkoba bisa dilakukan sidang KKEP ( Komisi kode etik profesi Polri) dengan sangsi pemecan atau PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)”, Ujar Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP MD.YUSUF, SH., MM.(sl/liana)

Kepala Desa Wajak Djainuri Membagikan Sarung Dan Jilbab Bergambar Sala Satu Paslon

Radar Publik
Malang - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tinggal tiga hari lagi. Ironisnya, sejumlah praktek kecurangan kini mulai merebak di wilayah tersebut. Terbaru, Tim Investigasi PDI Perjuangan yang mengusung calon nomer urut 2, Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi, menemukan pembagian sarung dan jilbab politik pada seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Bambang Siswanto, Koordinator Tim Pemenangan Dewanti Rumpoko, Minggu (6/12/2015) sore pada awak media di Kantor DPC PDIP Jalan Raya Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menceritakan, kronologis itu berawal saat Kepala Desa Wajak atas nama Djainuri, mengeluarkan undangan resmi dengan kop pemerintah desa setempat.

Dalam undangan tersebut, mereka meminta kehadiran seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Balai Desa Wajak pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 19.00 wib. Dalam undangan tersebut, disebutkan ada pembagian intensif alokasi dana desa (ADD) tahap kedua pada seluruh RT dan RW.

“Nah, pada saat menyerahkan amplop berisi uang intensif, ternyata dibarengi dengan pemberian sarung serta jilbab bergambar pasangan nomer urut 1, Rendra-Sanusi. Ini adalah pelanggaran berat. Karena sudah melibatkan aparatur Negara yakni kepala desa,” paparnya.

Menurut Bambang yang mantan Anggota DPRD Kabupaten Malang itu, jumlah penerima sarung dan politik adalah 104 orang. Mereka terdiri dari 84 orang Ketua RT dan 20 orang Ketua RW. “Undangan itu resmi dari kepala desa. Ditengah-tengah pembagian intensif atau acara tersebut, dibagikan masing-masing sarung dan kerudung bergambar calon petahana. Sejauh ini kita sudah laporkan ke Panwas Kabupaten Malang,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dari temuan tim PDIP, modus seperti ini sangat merugikan kandidat lainnya. Dan terindikasi, tim investigasi PDIP menemukan modus serupa di 5 Kecamatan se Kabupaten Malang.Hanya saja, lokasi dan pembagian sarung serta kerudung itu berbeda-beda caranya. “Kalau di Wajak, jelas dibagikan dan menumpangi pembagian intensif dibalai desa. Kalau didaerah lain, juga ada. Cuma lokasinya berbeda,” ucapnya.

Ketua Hukum Tim PDIP dan Pemenangan Dewanti Rumpoko, Hadi Susanto menerangkan, minimnya petugas Panwas di sejumlah Kecamatan, membuat kinerja mereka tidak obyektif dalam menanggapi kasus seperti ini. “Harusnya panwas menghentikan langsung. Tidak boleh ada pembagian sarung dan kerudung yang dilakukan oleh perangkat desa. Pilkada ini tidak fair, percuma ada pernyataan sikap damai dan menolak money politik tapi faktanya, ada pelanggaran serius seperti ini,” katanya.

“Kalau Panwas tidak bergerak dan diam saja, kami akan laporkan hal ini ke Bawaslu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Karena sudah jelas-jelas pembagian sarung dan jilbab ditengah acara pembagian intensif dana desa, melanggar undang-undang,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Panwas Kabupaten Malang, George Da Silva menambahkan, pihaknya sudah menerima laporan tertulis soal pembagian sarung dan jilbab oleh kepala desa wajak. “Kami masih memeriksa saksi dan pelapor. Setelah ini akan kita kaji lebih dulu,” ia mengakhiri. (Nyoto)

Promo Ayam Kampus di FB Bagus, 1 Cewek Dipakai 5 Cowok

Radar Publik
Sabtu, 05 Desember 2015
Malang - Nekat, itulah mungkin istilah yang cocok menggambarkan Bagus Artha Pamungkas, mucikari yang menjajakan para gadis ayam kampus melalui media sosial Facebook. Bagaimana tidak, seluruh dinding laman Facebook Bagus dipenuhi promo ayam kampus.

Tidak hanya nama dan harga, namun mulai dari tinggi badan, berat bedan, ukuran payudara, durasi waktu sewa ayam kampus, hingga nomer telpon yang diduga milik wanita-wanita itu ditulis detil di dinding Facebooknya. Namun untuk foto-foto para ayam kampusnya, di salah satu komentar ia memilih untuk mengirim via Whatsapp.

Dari pantauan beritajatim.com, di salah satu postingannya tercatat ada 18 nama wanita yang coba pelaku tawarkan kepada para pelanggannya. Ada 15 wanita itu berlokasi di Kota Malang sedangkan 3 lainnya berlokasi di Kota Surabaya.

Salah satu promo yang ditawarkan Bagus adalah GangBang. Disitu dia menulis, "Edisi yang mau GangBang, 1 cwe lawan max 5 cwo. Edisi lagi kepengen berat cwenya".

Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata, mengatakan dari data yang berhasil dihimpun oleh polisi tercatat ada 12 mahasiswi yang menjadi anak asuh dari pelaku. "Yang sudah kita dapat ada 12 mahasiswi. Ada dari perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri, ada Malang ada Surabaya asalnya," ujar AKBP Singgamata, Jumat (4/12/2015).

Sebelumnya diberitakan, Polisi Resort Malang Kota berhasil menangkap mucikari online, Bagus Artha Pamungkas (21) di sebuah apartemen di Kawasan Jl Soekarno-Hatta, Lowokwaru, Kota Malang pada 27 November 2015. Pelaku diketahui menjual teman wanitanya melalui media sosial, Facebook, dengan tarif bermacam-macam dan menjajakannya secara terbuka. (Nyoto)

Di Duga Korban Pembunuhan Mayat Perempuan Di ketemukan Di Jurang Pacet, Pinggulnya Bertato Matahari

Radar Publik
Mojokerto - Mayat perempuan terbungkus karung plastik ditemukan pencari madu di jurang Dusun Sendi, Desa/Kecamatan Pacet, Mojokerto, Rabu (2/12/2015).

Mayat yang sudah membusuk itu diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Pacet AKP Didik Hariono mengatakan, mayat itu ditemukan seorang pencari madu di jurang yang masuk wilayah Dusun Sendi dengan kedalaman sekitar 25 meter.

"Korban pembunuhan yang sengaja dibuang pelaku ke jurang," kata Didik.

Didik menjelaskan, bagian kaki sampai pinggang mayat perempuan itu terbungkus karung plastik. Korban diperkirakan meninggal lebih dari seminggu. Selain itu, wajah perempuan malang ini sudah hancur sehingga sulit dikenali.

Hasil olah TKP, lanjut Didik, juga tak ditemukan identitas apa pun pada mayat. Hanya saja terdapat beberapa ciri-ciri khusus yang mungkin bisa merujuk ke identitas perempuan ini. Tinggi badan sekitar 155-160 centimeter.

"Memakai jaket hitam, kaos warna cokelat, serta celana jeans warna biru," katanya.

Selain itu, kata dia, gelang dan cincin emas, serta gelang karet warna merah pada tangan kanannya juga masih utuh. Sebuah kalung perak juga masih terpakai di leher korban.

"Ada tato bermotif seperti matahari terdapat di pinggul kiri korban," ungkapnya.

Saat ini polisi membawa mayat tersebut ke RS Bhayangkara Polda Jatim. "Untuk lebih jelasnya penyebab kematian korban kami tunggu hasil otopsi," pungkasnya. (Nyoto)

Pol PP Meraziah Minuman Keras

Radar Publik
PASURUAN - Satuan pol PP meraziah beberapa toko penjual arak di pandaan dan mendapatkan beberapa kardus dari toko minuman sebelah timur pasar pandaan.

Beberapa minuman arak dan minuman keras lainnya di sita satpol pp, dalam operasi raziah minuman tersebut tidak ada perlawanan dari pihak penjual.

Sementara hasil rampasan di bawah oleh satpol pp kekantor untuk di data serta pemilik akan di panggil guna untuk di tindak sesuai UU yang berlaku

Untuk mengatisipasi maraknya kasus korban minuman keras sangat rawan dan di himbau supaya aparatur negara menindak ke jalur hukum kepada penjual minuman keras tersebut yang sangat memprihatinkan. (Krt/Nyoto)

Soekarwo Coret Anggaran Pengadaan Alat Berat Rp63,8 Miliar

Radar Publik
Surabaya - Kengototan Dinas PU Bina Marga Jatim dan Komisi D DPRD Jatim untuk meloloskan anggaran pembelian alat berat akhirnya kandas di tangan Gubernur. Pasalnya, Pakde Karwo memutuskan untuk mencoret plotting anggaran sebesar Rp 63,8 miliar tersebut dalam APBD Jatim 2016.‬

‪"Alat berat itu maunya Dinas PU Bina Marga. Tetapi sudah saya putuskan tidak ada. Saya sudah perintahkan Pak Sekda (Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi) dan Fattah Jasin (Kepala Bappeda Jatim) untuk menyusun ulang anggarannya," tegas Gubernur Jatim Soekarwo seusai rapat paripurna penetapan APBD Jatim 2016.

Dia menegaskan, anggaran yang diberikan untuk Dinas PU Bina Marga Jatim prioritasnya adalah untuk pemeliharaan jalan, bukan untuk pembelian alat pemeliharaan jalan. Karena itu, rencana tersebut harus dibatalkan. "Rencananya pemeliharaan jalan menggunakan teknologi baru. Tetapi ini tetap nggak bisa," tuturnya.

‪Terkait alokasi anggaran Rp 63,8 miliar yang sudah terlanjur ditetapkan di dalam APBD 2016, Pakde Karwo menyatakan tidak terlalu mempersoalkannya karena tinggal mencoret dan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgent.

"Sudahlah, nggak ada pembelian alat itu. Uang Rp 63,8 miliar itu hanya bunyi-bunyian. Wong yang nyusun anggaran saya. Bukan SKPD," ungkapnya.

‪Pertimbangan utama penolakan belanja modal di Dinas PU Bina Marga Jatim itu karena konsentrasi APBD Jatim 2016 untuk penanganan dan antisipasi ledakan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu program kegiatan berskala besar, seperti pembangunan infrastruktur dan pembelian sarana-prasarana ditiadakan.‬

‪Ia mengurai, kemampuan APBD Jatim 2016 mengalami penurunan khususnya dari sisi penerimaan. Sehingga anggaran yang bisa dikelola secara penuh untuk pembangunan di Jatim jumlahnya terbatas. "Secara angka, APBD memang tinggi (Rp 23 triliun). Tetapi mayoritas adalah dana transito (titipan pusat). Sedangkan yang bisa diotak-atik hanya sekitar Rp 8,5 triliun dari BBNKB sebesar Rp 3,5 triliun dan PKB Rp 5 triliun," tegasnya.‬

‪Kepastian pencoretan anggaran ini tentu menjadi pukulan berat bagi Dinas PU Bina Marga Jatim dan Komisi D DPRD Jatim. Sebab, sejak awal mereka ngotot memperjuangkan lolosnya anggaran tersebut. Selain diam-diam menyusupkan anggaran di dalam APBD, mereka juga secara khusus berkirim surat kepada gubernur, meminta rencana pembelian alat berat supaya diloloskan. Sikap gigih ini pula yang pada akhirnya memunculkan dugaan ada permainan atas rencana pengadaan tersebut.‬

Kadis PU Bina Marga Jatim Supaad membenarkan pencoretan anggaran tersebut. Dia mengaku telah dihubungi Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi untuk menunda rencana pembelian alat berat. "Oleh teman-teman sudah dicoret. Sehingga anggaran yang sedianya untuk alat berat dialihkan untuk menambah target pengerjaan fisik," pungkasnya. (Sunyoto)

Tiga wartawan ditembak orang tak dikenal

Radar Publik
MEDAN - Minggu, 29 November 2015
Tiga wartawan media online di Kota Medan ditembak dengan senjata jenis air soft gun oleh orang tidak dikenal ketika meliput pencarian pelaku begal kendaraan bermotor di Kampung Kubur, Kota Medan Minggu (29/11) dini hari.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Helfi Assegaf di Medan, Minggu, mengatakan, ketiga wartawan itu adalah Nicholas Saragih (24) wartawan liputanmedan.com, Arif Tanjung (34) wartawan opinimedia.com, dan Fahrijal Ardila (25) wartawan medanberita.co.

Peristiwa itu terjadi ketika seorang warga mendatangi Mapolsek Medan Baru pada dinihari dan mengaku menjadi korban begal.

Kemudian, tiga wartawan itu mengikuti personel Polsek Medan Baru yang akan menangkap seseorang yang diduga pelaku aksi begal di Kampung Kubur di Jalan Zainul Arifin Medan.

Ketika memasuki Kampung Kubur untuk mencai begal yang dilaporkan, polisi bersama tiga wartawan tersebut diteriaki maling.

Lalu, ada seorang laki-laki berbaju putih mengeluarkan senjata jenis air soft gun dan menembak ke arah kening dan pipi tiga wartawan online tersebut.

Untuk mendapatkan perawatan medis dan mengeluarkan peluru, tiga wartawan online tersebut dibawa ke RS Bhayangkara di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.

"Kini, keadaan umum semuanya baik dan peluru sudah dikeluarkan dari tubuh korban," katanya.

Kepolisian juga sedang menyelidiki pelaku penembakan dengan senjata jenis air soft gun tersebut. (Red/Nyoto)

Panglima TNI: Serangan dari dalam lebih berbahaya

Radar Publik
MALANG - Sabtu, 28 November 2015
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan serangan dan ancaman dalam bentuk apapun yang datangnya dari dalam akan lebih berbahaya ketimbang serangan dari luar.

"Kami tidak terlalu memedulikan serangan dari luar karena seluruh pasukan pasti sudah siap siaga. Yang paling berbahaya justru ancaman dan serangan yang muncul dari dalam," katanya di sela memberikan pengarahan kepada anggota Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/11).

Panglima mencontohkan sebuah kerajaan tak akan hancur karena ancaman dari luar karena semua pasukan pasti siap. Akan tetapi, jika ancaman dan serangan itu muncul dari dalam, apapun itu, pasti akan hancur, dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, Panglima mengingatkan agar anggota GM FKPPI tetap berpegang teguh dan tetap menjaga Pancasila, demi bangsa. Kepada seluruh anggota FKPPI mengingatkan bila salah satu dasar Pancasila tidak diterapkan, yang hancur adalah bangsa.

"Bila kaum muda sudah tak mengamalkan Pancasila, bangsa pasti hancur. Selain itu, kaum muda dan seluruh lapisan masyarakat juga harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Menyinggung pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang, Gatot mengatakan bakal dijadikan contoh dan bukti bagi negara lain, bahwa proses demokrasi di Indonesia bisa berjalan baik.

"Saya berharap kondisi sebelum dan sesudah pilkada serentak harus tetap kondusif. Pilkada sekarang 'adem ayem', semoga bisa terjaga sampai selesai, karena itu yang akan ditunjukkan pada dunia," katanya.

Untuk menunjang pelaksanaan pilkada yang adem ayem tesrebut, seluruh anggota TNI dikerahkan di setiap daerah. "Saya sudah perintahkan seluruh anggota TNI 'on call', disiagakan untuk pilkada,' ucapnya.

Sementara itu Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan berharap Generasi Muda FKPPI bisa menjaga netralitas dan menciptakan suasana kondusif pada saat penyelenggaraan pilkada serentak. Secara organisasi, FKPPI diharap tidak mengikuti politik praktis.

"TNI bersikap netral dan netralitas itu harus dibuktikan secara nyata, bahkan FKPPI harus bisa mengawal pilkada agar jujur, adil, damai, tertib, aman, lancar dan sukses. Bila ada penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada, yang dilakukan TNI maupun FKPPI adalah mendukung tindakan tegas, kami siap mengerahkan kekuatan agar pilkada sukses, namun sebagai jaminan untuk kondusifitas negara harus ada sanksi tegas bila ada pelanggaran," katanya.

Sebelum mengikuti pengarahan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di GOR Ken Arok, anggota GM FKPPI menggelar apel siaga di Lapangan Rampal Kota Malang. (Gus Nyoto)

Satpol PP harus jaga aset daerah dan siaga 24 jam

Radar Publik
JAKARTA - Jumat, 27 November 2015
Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Asadullah mengatakan bahwa seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015 harus siap menjaga aset daerah.

"Jadi, mereka (Satpol PP) akan ditempatkan untuk menjaga aset-aset vital pemerintah daerah, misalnya kantor gubernur, kantor wali kota maupun bupati apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Asadullah di Jakarta, Jumat (27/11).

Hal tersebut, ia sampaikan dalam Diskusi Media "Reposisi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Persiapan Pilkada Serentak".

Dalam hal ini, kata Asadullah, pihaknya siap membantu dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah atau pun Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga tempat-tempat vital tersebut.

"Saya pastikan, apa pun yang terjadi seluruh anggota Satpol PP harus siap siaga 24 jam," kata Asadullah.

Ia juga menyatakan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilarang cuti mulai sepekan sebelum maupun sesudah diselenggarakannya pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Itu sudah pesan dari Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo), intinya ini dilakukan untuk mendukung suksesnya pilkada serentak," kata Asadullah.

Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember.

Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.

Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon antara lain Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.(nyt/Gsj)

Soal pemilihan capim KPK, Presiden: Menurut UU, DPR pilih 5 dari 10 nama yang diajukan

Radar Publik
JAKARTA - Jumat, 27 November 2015
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar atas proses pembahasan hasil seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang dibahas oleh Komisi III DPR-RI.

Menurut Presiden Jokowi, tugas pemerintah dalam pemilihan anggota KPK adalah membentuk panitia seleksi (Pansel), dan ini sudah dilakukan. Pansel pun sudah memilih 8 (delapan) nama Capim KPK, yang nama-namanya telah diserahkan pemerintah ke DPR-RI.

Informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, soal kecenderungan DPR-RI mengulur-ulur waktu pemilihan pimpinan KPK, Presiden Jokowi meminta wartawan jangan menanyakan kepada dirinya.

Presiden hanya mengatakan, Pansel sudah memilih, kemudian juga kita sudah menyampaikan ke DPR. Dan ia mendengar bahwa memang komisi III sudah akan memutuskan.

“ Menurut Undang-Undang memang DPR memilih lima dari 10 nama yang diajukan,” ucap Presiden.

Sementara itu terkait proses pembahasan kasus pencatutan namanya yang melibatkan salah seorang pimpinan DPR-RI, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya mendukung sepenuhnya proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Saya mendukung penuh proses di MKD dan sudah saya sampaikan bolak balik, saya menghormati proses yang ada di MKD dan jangan sampai ada yang intervensi,” ucap Presiden di JCC usai menjadi pembicara di KOMPAS 100 CEO Forum, yang digelar di JCC Jakarta, Kamis (26/11). (Nyoto)

Tambang Emas Di Banyuwangi Rusuh

Radar Publik
Banyuwangi - Kamis, 26 November 2015
Dari catatan Banyuwangi's Forum For Environmental Learning (BaFFEL), dalam satu bulan beberapa kali terjadi benturan warga penolak tambang dengan TNI dan Polri. Benturan terjadi pada tanggal 19 Oktober, 22 November, dan 25 November 2015, dan mengakibatkan warga setempat menjadi korban kekerasan, seperti penembakan dan penganiayaan.

Rosdi Bahtiar Martadi selaku juru bicara komunitas pelestari lingkungan, Banyuwangi's Forum For Environmental Learning (BaFFEL), mendesak pemerintah untuk mencabut perizinan pertambangan emas PT Bumi Suksesindo di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.

“Tambang tersebut telah menyebabkan konflik di masyarakat,” kata Rosdi pada wartawan.

Rosdi juga menyampaikan adanya konflik tersebut membuktikan hadirnya pertambangan emas tidak selaras dengan kultur masyarakat setempat. Konflik berpotensi terus berlangsung apabila PT Bumi akan menaikkan tahap eksploitasi tambang emas pada 2016.

“Jika pemerintah tetap mengizinkan perusahaan tambang beroperasi, maka akan memicu konflik berikutnya,” ujar Rosdi

Merangkum informasi yang berhasil dihimpun oleh Tempo, konflik berawal karena tuntutan masyarakat setempat tidak dikabulkan perusahaan. Warga menginginkan agar PT Bumi dan pemerintah lebih terbuka dalam mengelola tambang dan mempekerjakan penduduk setempat. Selain itu, warga juga kecewa lantaran kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu diturunkan fungsinya menjadi hutan produksi untuk dipakai sebagai kawasan pertambangan.

Unjuk rasa yang dilakukan warga setempat pada Rabu siang, 25 November kemudian berakhir ricuh. Massa membakar sejumlah sepeda motor. Bentrok antara aparat keamanan dan warga pun terjadi. Pada pukul 16.00 WIB, satu pendemo kena tembakan di bagian telinga. Polisi kemudian menangkap dua warga.

Pada pukul 20.00 WIB, ratusan warga kembali menyerang perkantoran PT Bumi Suksesindo setelah kericuhan sempat terhenti. Salah satu saksi mata yang melihat penyerangan itu, bercerita, massa membakar alat berat, tempat penampungan solar, dan sejumlah rumah yang dipakai sebagai kantor oleh perusahaan tambang. (Gus)

Desa Membangun Indonesia

Radar Publik
Apa itu Dana Desa? Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes. Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama.

Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,  pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. [Secara lengkap baca: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang  Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015]

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan Sarana dan Prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan.

Target yang diproritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJM Desa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana antara lain; pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Penggunaan Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan dana desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. (Nyoto)

Miris, wanita ini diperkosa di jembatan penyeberangan Lebak Bulus

Radar Publik
Jakarta - Selasa, 24 November 2015
Tindak kejahatan di jalanan kerap terjadi di lokasi-lokasi yang sepi dan gelap. Seperti kejadian tragis yang dialami oleh Ria (19), ia dirampok dan diperkosa di atas jembatan Pondok Pinang, Kebayoran lama pada Sabtu 21 November lalu.

Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku perampokan dan pemerkosa, pelaku yang berjumlah dua orang dan saat ini dalam tahap pengejaran.Korban yang baru saja pulang dari balai diklat PU, melewati jembatan penyeberangan orang dekat carrefour Lebak Bulus, Kebayoran Lama.

Modusnya, pelaku berjalan dari arah berlawanan mendekati korban. Di tengah jembatan, pelaku tiba-tiba menyergap RJ dan merampas harta benda korban.

Berdasarkan hasil visum, dipastikan kekerasan seksual itu benar-benar terjadi. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati.Pihak kepolisian juga menemukan sperma di tkp, dan diduga sperma itu milik pria yang memperkosa RJ. Sperma tersebut sudah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa, dan nantinya diharapkan bisa diperoleh deoxyribose nucleic acid (DNA) pelaku.

Pemeriksaan ini membutuhkan waktu sekitar sepekan. Sementara itu, polisi juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut. Dari hasil olah kejadian sementara dia mendapatkan tiga orang saksi yang berkaitan dengan kejadian pemerkosaan dan perampasan tersebut.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.Pelaku kejahatan itu merampas uang dan iPhone5 milik korban. Dia juga mencekik wanita tersebut dan memperkosanya. (Red)

Kades Belotan Magetan Jadi Tersangka Tambang Pasir Ilegal

Kades Belotan Magetan Jadi Tersangka Tambang Pasir Ilegal

Radar Publik Minggu, 22 Nopember 2015
Magetan - Sukadi Kepala Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus praktik pertambangan pasir ilegal yang nekat beroperasi di wilayah hukumnya.

"Yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sebanyak tujuh saksi, baik dari warga sekitar, pekerja, sopir truk, hingga saksi ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur," ujar Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Rudy Darmawan, Sabtu (21/11/2015).

AKP Rudy Darmawan mengatakan, tersangka Sukadi berperan sebagai pemilik kendaraan ekskavator sekaligus pengelola tambang pasir ilegal yang ada di Dukuh Pojok, Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Magetan.

Sayangnya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan Sukadi dengan alasan yang bersangkutan cukup kooperatif dan dinilai tidak menghilangkan barang bukti.

"Kita akan segera menyelesaikan berkasnya untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Dan tersangka kita jerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 10 tahun," katanya.

Polres Magetan akan terus melakukan razia guna mengantisipasi tambang-tambang pasir dan batu ilegal yang nekat beroperasi di wilayah hukumnya. Usaha pertambangan tersebut dilarang beraktivitas karena belum memiliki izin resmi. Di Kabupaten Magetan sendiri, jumlahnya
mencapai puluhan tambang pasir ilegal. (Red)

Ahok sisir anggaran Dinas Bina Marga

Radar Publik
DKI JAKARTA - Sabtu, 21 November 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki, Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menyisir Kebijakan Umum APBD–Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA PPAS) 2016, Sabtu (21/11). Kali ini penyisiran dilakukan pada Dinas Bina Marga.

Pada kesempatan itu, Ahok memastikan tidak akan menggunakan kontraktor abal-abal. Sebab selama ini, kontraktor abal-abal menghambat pembangunan di Ibukota. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menghilangkan kong kalikong dengan pejabat yang sering main anggaran.

"Nggak ada toleransi lagi untuk kontraktor yang abal-abal. Nggak ada belas kasihan tolong orang. Saya nggak ada toleransi, kalau terbengkalai malah repot, di Jakarta nggak ada cerita proyek terbengkalai. Kalau perlu satu malam selesai semua," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (21/11).

Menurut Ahok, untuk menghilangkan kontraktor abal-abal ini, yakni dengan menggabungkan paket yang kecil. Sehingga nilai paket bisa menjadi besar, dan kontraktor besar bisa tertarik mengikuti lelang, dikutip dari berita Jakarta.

"Saya tidak mau lagi paket kecil, lelang sendiri, gabungin semua. Perusahaan kecil out, itu calo semua," ujarnya.

Jika lelang dengan nilai anggaran kecil, maka yang akan ikut adalah kontraktor abal-abal saja. "Kalau masih paket kecil ketemu lagi dengan kontraktor abal-abal. Singkirin langsung dengan penggabungan," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga menegaskan tidak ingin adanya proyek dengan penunjukan langsung (PL). Kecuali jika pengadaan barang dan jasa sudah ada dalam e-katalog.

"Nggak ada lagi PL. Hanya di e-katalog. Kayak di Jakarta Timur jadi malah bagi-bagi. Saya juga nggak mau ada lagi pekerjaan saluran diswastakan," tegasnya.(Nyoto)

BIN: Kerja sama global kunci atasi terorisme.

Radar Publik
Jakarta - Sabtu, 21 November 2015
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan kerja sama global merupakan kunci untuk mengatasi masalah terorisme.

"Kita semua sudah 'aware' bahwa terorisme menjadi ancaman global karena itu tidak ada cara lain mengatasinya kecuali kerja sama," kata Sutiyoso di Kuala Lumpur, Jumat (20/11) malam.

Ia menyebutkan kerja sama itu bukan saja antar negara ASEAN tetapi kerja sama secara global.

Ia menyebutkan sebelum peristiwa Paris, dirinya sudah ke Tiongkok, Australia, Timur Tengah, Amerika Serikat dan ASEAN Intelegence. Comunity (AIC) yang berpusat di Singapura.

"Semua membicarakan terorisme, artinya semua sudah aware bahwa terorisme merupakan ancaman global," katanya.

Ia menyebutkan di Indonesia masalah terorisme saat ini adem-adem saja, tetapi semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan bukan hanya aparat tetapi juga masyarakat.

"Mari kita dudukkan teror sebagai masalah bersama. Setiap individu juga harus menjadi mata telinga BIN. Yang saya minta beri informasi saja atas hal-hal yang dilihat aneh, janggal, mencurigakan. Ini indikasi dari teror, kalau dilaporkan kan bisa dicegah sejak dini," katanya.

Ia menyebutkan dalam menghadapi teror, masyarakat juga tidak perlu panik tetapi waspada dan bekerja sama dengan aparat.

Sutiyoso juga menyebutkan Islam di Indonesia merupakan islam moderat dan toleran sejak ratusan tahun lalu. "Belakangan sejak mulai membaik ekonomi, sejumlah pemuda belajar di Timur Tengah lalu kenal Islam aliran keras," katanya.

Sutiyoso mengimbau ulama meningkatkan perannya dalam memerangi terorisme. "Berikan ceramah ke anak muda bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin," katanya. (Gus Nyoto)

Warga Negara Malaysia dideportasi dari Blitar

Radar Publik
Trenggalek - Jumat, 20 November 2015
Kantor Imigrasi kelas 2 Blitar mendeportasi Chin Seik Lim (52) Warga Negara Malaysia yang selama 6 bulan ini tinggal di Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (20/11).

Lim masuk ke Indonesia melewati Bandara Juanda, Sidoarjo dengan bebas visa sejak tanggal 24 Mei 2015.

Selama ini yang bersangkutan tinggal di Trenggalek di rumah Rumini, yang diakui sebagai istrinya. Namun, Rumini telah mengusir Lim dari rumahnya sejak bulan November lalu. Rumini juga yang telah melaporkan Lim ke Kantor Imigrasi kelas 2 Blitar karena keberadaan Lim dianggap sangat merepotkannya.

"Karena masa tinggalnya sudah habis atau overstay sejak 24 Juni 2015, kemudian kita mintai keterangan yang bersangkutan tidak ada aktivitas lain disini, maka kita tindak lanjuti dengan deportase," jelas Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Blitar, Tato Juliadin kepada Kontributor Elshinta, Erliana Riady.

Tim pengawasan dan penindakan sebenarnya telah menggali keterangan dari Lim sejak 10 November kemarin, namun upaya deportase baru bisa dilaksanakan pagi tadi.

Lim dikenakan pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan membatalkan izin tinggal untuk segera meninggalkan Indonesia.

Pada pukul 06.15 WIB tadi, petugas telah mengantarkan Lim ke Bandara Juanda Sidoarjo untuk dipulangkan ke negara asalnya. (Nyoto)

Pesta Narkoba Bersama 2 PSK, Anggota DPRD Kota Pasuruan Ditangkap

Radar Publik
Surabaya - Kamis, 19 Nopember 2015
Wakil rakyat seharusnya memberikan contoh yang baik, bukanya malah mengencani 2 gadis panggilan dan gelar  pesta narkoba.

Akibat perbuatannya anggota dewan tersebut harus berurusan dengan anggota Unit Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya.

Penangkapan bermula  saat anggota DPRD Kota Pasuruan, bernama Indra Iskandar (28) atau II, warga Pattimura, Pasuruan asik pesta narkoba bersama 2 gadis panggilan bertarif Rp 3 juta, Citra dan Sinta disalah satu kamar Apartemen Somerset yang ada Jalan Kupang Raya Surabaya.

Dari penangkapan di aparetemen itu polisi berhasil menyita barang bukti sabu seberat 1,78 gram bersama pipetnya.

"Usai dilakukan penangkapan dan kemudian dilakuan tes urine. Hasilnya positif, sedangkan untuk pengakuan sementara, Indra membeli narkoba dari tersangka yang masih kami kejar seharga Rp 800 ribu untuk 0,8 gram," kata Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP R Bambang Tjahyo Bawono, kepada wartawan, Kamis (19/11/2015).

Agar bisa pesta narkoba, akhirnya Indra ini memboking dua gadis panggilan dari kota Dewata. Demi lelaki tajir, keduanya pun rela terbang ke Surabaya dan menemui Indra di Apartemen.

"Terungkapnya kasus ini bermula dari dua gadis yang telah kita tangkap lantaran kedapatan membawa pil ineks. Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku mendapat pil enak gila tersebut dari II. Berdasar pengakuan kedua wanita cantik ini, petugas pun mengembangkan dan menangkap II," terangnya.

Sayangnya, Bambang masih enggan menjelaskan lebih rinci terkait penangkapan wakil rakyat tersebut dengan pertimbangan masih dikembangkan.  "Sabar, kami masih melakukan pemeriksaan," bebernya.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari sumber lain mengatakan, kalau kedua gadis panggilan tersebut sudah langganan wakil rakyat yang terhormat tersebut. (Nyot/sim)

Sindikat penjual ABG berkedok penyalur jasa pembantu terungkap

Radar Publik
JAKARTA - Kamis, 19 November 2015
SR (50) dan MS (35), dua orang pelaku yang terlibat sindikat penjualan manusia berkedok yayasan penyalur pembantu rumah tangga untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) akhirnya berhasil dibekuk oleh Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat.

Diketahui SR berprofesi sebagai germo sekaligus pemilik yayasan, dan MS merupakan pegusaha kafe 'esek-esek'.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Siswo Yuwono menjelaskan, penangkapan SR dan MS ini bermula dari laporan korban seorang gadis remaja HY (17). Sebelum melapor ke polisi, kata AKBP Siswo, HY ini sempat dipekerjakan di kafe esek-esek milik MS di Dadap, Tangerang.

"Ketika tahu akan dipekerjakan sebagai PSK, HY ini pura-pura gila," kata AKBP Siswo, seperti dikutip dari laman Puskominfo Bid Humas Polda Metro, Kamis (19/11).

AKBP Siswo melanjutkan, MS pun mengembalikan HY kepada SR selaku pemilik yayasan penyalur pembantu rumah tangga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat berada di Kemayoran itu lah, HY kabur dan melaporkan kasus tersebut Polsek Metro Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Selain HY kita selamatkan dua korban lain yakni IS (17) dan EM (15). Mereka ini dijanjikan bekerja sebagai pelayan dan pembantu oleh SR," ucapnya.

Akibat perbuatannya tersebut, kedua pelaku bejat ini dijerat dengan Pasal 88 UU RI No 25/2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 296 KUHP jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (Nyoto)

Heboh buku SD, katanya janda boleh melacur demi anak

Radar Publik
MALANG,Rabu, 18 November 2015
Kembali media sosial dibuat heboh, pasalnya ada buku untuk siswa SD yang memberi contoh tentang tanggung jawab seorang janda diperkenankan menjadi pelacur demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Dalam pembahasan di dalam buku tematik 4 kelas 5 SD Malang, halaman 34 itu tertulis pelajaran tentang "Ayo Menambah Wawasan". Dalam pembahasan contoh tanggung jawab keluarga dituliskan kalimat contoh: seorang ibu hidup dengan tiga anaknya.

Karena suaminya meninggal dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, walaupun harus menjadi pelacur sekalipun, demi memberikan kehidupan dan tanggung jawab atas ketiga anaknya. Alhasil isi dalam buku tersebut menuai banyak kecaman dari netizen. (Red)

Banjir besar terjadi di Makkah, Arab Saudi

Radar Publik
MEKKAH Saudi - Rabu, 18 November 2015
Banjir besar terjadi di Makkah, Arab Saudi, Selasa (17/11). Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah, Arsyad Hidayat menyebut, banjir besar ini baru terjadi setelah sebelumnya pernah terjadi di tahun 2011 yang merenggut jiwa hingga 120 orang.

Menurut Arsyad, tidak hanya jalan-jalan yang tergenang air, tapi juga underpass jalanan banyak yang telah tertutup air. Demikian juga dengan mobil-mobil, banyak yang mogok karena nekat menerobos banjir. Bahkan karena derasnya arus air yang menggenangi jalanan, sebagian besar mobil tersebut hanyut terseret arus.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi tentang adanya korban jiwa.

Dalam rilis yang diterima elshinta.com, Selasa malam, Arsyad menambahkan, akibat banjir, Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah pun ikut terkena dampak hujan deras yang disertai angin kencang ini. Banyak pohon korma tumbang termasuk yang terletak di depan kantor. Bahkan, kaca pembatas yang ada di lantai dua gedung kantor, ikut jatuh tertiup angin.

Sehari sebelumnya, Kementerian Pendidikan Saudi telah mengumumkan untuk meliburkan anak-anak sekolah pada hari Selasa, karena akan terjadi hujan besar disertai badai angin yang cukup besar. (Red)

Ini empat kewajiban Freeport untuk Indonesia

Radar Publik
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan tetap berpijak kepada kepentingan nasional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia.

"Di antaranya adalah hal yang berhubungan dengan royalti, divestasi, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua," ujar Pramono usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Pramono pandangan Presiden berkaitan dengan Freeport selalu berpijak pada national interest (kepentingan nasional) yang menjadi keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan Freeport.

Pramono juga menjelaskan bahwa harus ada perbaikan atau royalti yang lebih baik yang diberikan Freeport kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kedua, divestasi dijalankan. Dalam persoalan ini, undang-undang dan kontrak karya telah mengatur bahwa harus ada divestasi. Ketiga, pembangunan smelter. Terakhir adalah pembangunan Papua," kata Pramono.

Pramono juga menyampaikan arahan terkait keempat konteks tersebut telah diberikan Presiden kepada para menteri terkait. (Red)

KPU Kabupaten Mojokerto Di Kepung Ribuan Masa Simpatisan Nisa - Syah

Radar Publik
Selasa, 17 Nopember 2015
Mojokerto - Ratusan simpatisan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup), Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah) mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. Simpatisan yang didominasi perempuan dan santri ini menggelar aksi istiqosah di depan kantor KPU Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko.

Ratusan simpatisan ini datang dari sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sebelum mengepung kantor KPU Kabupaten Mojokerto, simpatisan berkumpul di kantor Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) dan long march ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto yang berjarak sekitar 1 KM.

Dengan membawa spanduk berisi kekecewaan terkait keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mencoret pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Nisa-Syah. Di antaranya Tunda Pilkada, Tolak Keputusan MA, Keputusan KPU Cacat Hukum, Misof Antek MKP dan lainnya.

Sebelum menggelar istiqosah, perwakilan simpatisan menggelar orasi di depan kantor KPU Kabupaten Mojokerto yang dijaga ratusan aparat TNI/Polri. "Bu Nisa satu, pendukungnya banyak," sahut ratusan simpatisan Nisa-Syah, Selasa (17/11/2015).

Perwakilan simpatisan Nisa-Syah, di antaranya nampak Ketua Tim Sukses (Timses) Nisa-Syah, Heru Ermawan, Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, Shihabul Irfan Arif yang merupakan suami cabup, Choirun Nisa, Ketua DPC PKB, Aini Zuhro masuk ke dalam kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Tidak lama komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq, Heru Efendi, Ahmad Arif masuk dikawal aparat kepolisian.

Hingga saat, ratusan simpatisan Nisa-Syah masih bertahan di depan kantor KPU Kabupaten Mojokerto menunggu hasil audiensi perwakilan dengan komisioner KPU Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, para santri didominasi tingkat Aliyah meminta agar KPU Kabupaten Mojokerto tidak mencoret Nisa-Syah. (Gus Nyoto)

Kemenkeu: Dana desa telah tersalurkan Rp16,6 triliun

Radar Publik
Jakarta - Senin, 16 November 2015
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan dana desa yang tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu Rp20,7 triliun.

"Telah tersalurkan Rp16,6 triliun atau 80 persen dari pagu dana desa (di APBNP). Itu dari penyaluran tahap pertama Rp8,3 triliun dan tahap kedua Rp8,3 triliun," katanya seusai menghadiri acara "workshop" penghitungan dana desa tahun anggaran 2016 di Jakarta, Senin (16/11).

Boediarso mengatakan pihaknya segera menyalurkan sisa dana desa dalam penyaluran tahap ketiga, terutama bagi pemerintah kabupaten kota yang telah memberikan laporan realisasi pencairan tahap pertama dan kedua, dikutip dari Antara.

Namun, tambah dia, dari Rp16,6 triliun tersebut, hingga 13 November 2015, baru sekitar Rp6,2 triliun yang benar-benar telah tersalurkan dari RKUD ke rekening desa dan masih banyak dana desa dari pemerintah pusat yang mengendap di tingkat pemerintah kabupaten kota.

Dari pelaporan pencairan tahap pertama, sebanyak 136 daerah telah melaporkan penyaluran dana desa sebesar Rp2,89 triliun, 84 daerah baru menyalurkan sebagian atau Rp1,16 triliun dan 24 daerah bahkan belum menyalurkan sama sekali.

Sedangkan, dari pelaporan pencairan tahap kedua, sebanyak 59 daerah telah melaporkan penyaluran dana desa sebanyak Rp1,23 triliun, 66 daerah baru menyalurkan sebagian atau Rp968 miliar serta empat daerah belum menyalurkan dana desa kepada desa.

"Dari sisi pelaporan, masih banyak pemerintah kabupaten kota yang telat melaporkan realisasi dari penyaluran RKUD ke dana desa. Persoalannya mungkin karena mereka belum memenuhi peraturan desa tentang APB Desa. Padahal ini langkah yang harus diambil cepat, karena dasar otorisasi anggaran adalah dokumen anggaran sebagai dasar pencairan," kata Boediarso.

Ia menambahkan pemerintah akan menerapkan "reward and punishment" kepada kabupaten kota berdasarkan penyaluran maupun penggunaan dana desa tahap selanjutnya mulai 2016, dengan menunda penyaluran dana desa untuk tahap berikutnya.

Selain itu, bagi daerah yang mempunyai simpanan dana desa di bank dalam jumlah tidak wajar, maka penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) akan diberikan dalam bentuk non tunai atau Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang lebih rendah dari suku bunga pasar.

Boediarso menambahkan sebagai upaya untuk mempercepat realisasi dana desa mulai tahun 2016, maka pemerintah juga menyiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 untuk mempermudah tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa.

"Yang terpenting bukan hanya penyalurannya, namun juga penggunaan dana desa. Kalau tidak efektif, maka dana ini tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu yang penting adalah efektivitas penggunaan dana desa, karena dampaknya bisa menjadi sumber kemakmuran, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 soal Dana Desa tercantum bahwa desa mendapatkan tujuh sumber pendapatan yang antara lain berasal dari dana desa yang dialokasikan dalam APBN serta ADD yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten kota diluar DAK sekurangnya 10 persen.

Desa juga mendapatkan pendapatan dari hasil penerimaan PDRD minimal 10 persen, pendapatan asli desa, bantuan APBD provinsi kabupaten kota, hibah atau sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa lain-lain yang sah.

Sementara pada tahun anggaran 2016, pemerintah telah menganggarkan dana desa sebesar Rp46,9 triliun atau rata-rata Rp628 juta per desa atau naik 126 persen dari alokasi dana desa di APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp20,7 triliun.

Pada 2017, dana desa direncanakan 10 persen dari transfer ke daerah, sehingga rata-rata per desa mendapatkan dana dari pemerintah sekitar Rp1 miliar. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan pengendalian penambahan jumlah desa. (Gus Nyoto)

Warga digegerkan temuan batu diduga situs purba

Radar Publik
Blitar - Warga Desa Paraan, Kecamatan Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar digegerkan karena adanya temuan batu yang diduga bagian situs peninggalan kuno.

Awal penemuan itu ketika Sulain (41), warga RT 4/9, mencangkul tanah disamping rumahnya untuk dibuat septic tank pada, Jumat (6/11) lalu sekitar pukul 08.00 WIB. Namun, saat kedalaman tanah mencapai 1,5 meter, cangkulnya terbentur batu serupa batu bata dengan ukuran lebih besar.

Sulain pun penasaran dan mencoba mencongkel bagian batu bata itu dari tatanan yang menyerupai dasar sebuah bangunan. Ternyata rasa penasaran Sulain memang benar, karena batu bata yang diambilnya ukurannya dua kali batu bata normal. Bahan batu bata inipun berbeda dengan batu bata sekarang.

Temuan inipun tidak lama kemudian menyebar ke beberapa tetangganya, lalu warga berinisiatif melaporkannya ke Babinsa. Menerima laporan warga, anggota Polsek Kademangan beserta Babinsa dan pamong desa langsung menuju tempat kejadian perkara (Tkp).

Akhirnya sejak Jumat (13/11) pamong desa melarang Sulain meneruskan mencangkuli tanah di sekitar lahan warisan mertuanya tersebut. Namun, polisi tidak memberi policeline di area itu, sehingga warga masih bisa leluasa melihat dan memasuki areal tersebut.

Sementara Kabid Kebudayaan Disporbudpar Kabupaten Blitar, Haryono kepada wartawan, Senin (16/11) mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan resmi dari desa.

"Hari ini kami akan mengunjungi lokasinya beserta polisi dan BPBD untuk memastikan apakah temuan itu memang bagian situs purba atau bukan ," pungkasnya. (Rini)

Cabub Mojokerto yang Dicoret KPU Menuntut Balik

Radar Publik
MOJOKERTO - Minggu, 15 November 2015.
Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang dicoret, Choirun Nisa-Arifudinsjah, balik melawan dan akan menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto. Keduanya dicoret kurang dari sebulan waktu pencoblosan setelah Mahkamah Agung menerima gugatan dari satu pesaing mereka tentang penetapan para peserta pemilihan kepala daerah oleh KPU setempat. Pasangan Nisa-Syah dianggap mengantongi surat rekomendasi partai yang tidak sah.

“Kami tidak boleh tinggal diam. Kami dan tim akan menempuh jalur hukum,” kata Nisa, yang juga mantan wakil bupati, di rumahnya di Perumahan Japan Raya, Mojokerto, Sabtu malam, 14 November 2015.

Nisa merasa telah dizalimi orang-orang yang tak senang dengan pencalonannya sebagai calon bupati dalam Pilkada 2015. “Perjalanan (proses pencalonan) semua sama-sama tahu,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada semua simpatisan dan relawan agar tetap semangat. “Sekali lagi kita tetap semangat karena tujuan kita adalah mulia, ingin menjadikan Mojokerto lebih baik dari sekarang,” tutur istri dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto ini.

Kepolisian dan TNI masih siaga 1 setelah KPU mengumumkan pencoretan pasangan Nisa-Syah. Bahkan kepolisian menambah pasukan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur sebanyak satu satuan setingkat kompi (SSK). “Hari ini kami dapat tambahan Brimob lagi satu SSK,” ucap Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto.

Total ada sekitar 2.700 personel Polri dan TNI yang disiagakan dalam pilkada Kabupaten Mojokerto, baik personel di Kabupaten maupun Kota Mojokerto. “Selain pasukan organik, pengamanan juga melibatkan bantuan dari Brimob Polda Jawa Timur dan Batalyon Kavaleri 3 Malang,” ujar Budhi. (Nyoto)